<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/yorrys-dipecat-setya-novanto-ini-komentar-idrus-marham_m_161193.jpeg" alt="Yorrys Raweyai" width="100%">
<figcaption>Yorrys Raweyai</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jelang perhelatan Pemilu 2024, sejumlah organisasi pekerja telah menentukan arah politik dan dukungan. Selain mendirikan partai politik, beberapa di antaranya juga telah menyatakan dan mendeklarasikan dukungan kepada salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Lain halnya dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di bawah kepemimpinan Yorrys Raweyai yang justru mengambil langkah sebaliknya. Dalam Rapat Pleno yang digelar pada Sabtu (7/10) di Jakarta, KSPSI memutuskan untuk mengambil sikap netral. Secara institusional, KSPSI tidak mengarahkan pilihan pada partai ataupun Capres tertentu. Ketua Umum KSPSI, Yorrys Raweyai, menyatakan bahwa keputusan itu disepakati oleh 12 pimpinan Federasi Serikat Pekerja (FSP) yang bernaung di bawah KSPSI yang turut hadir dalam rapat tersebut. &ldquo;Dalam momen Pilpres mendatang, KSPSI tidak kemana-mana, namun ada di mana-mana&rdquo;, ujar Yorrys saat membacakan hasil keputusan pleno. Ketua Komite II DPD RI itu juga menguraikan alasan pilihan tersebut diambil demi menjaga soliditas dan solidaritas anggota KSPSI yang saat ini banyak menempuh jalur politik individual dengan latar belakang dan kencederungan politik yang beraneka ragam. Selain itu, Yorrys menegaskan bahwa sejak dulu organisasi pekerja merupakan salah satu elemen penting dalam setiap momen kontestasi politik. Posisi itulah yang harus dimanfaatkan dengan baik dan elegan tanpa mengorbankan kepentingan dan tujuan utama organisasi pekerja, yakni pembinaan, perlindungan dan kesejahteraan. &ldquo;Saat ini, beberapa anggota KSPSI di berbagai jenjang kepengurusan pusat dan daerah telah terlibat aktif sebagai calon anggota legislatif, baik di tingkat pusat (DPR) maupun kabupaten/kota (DPRD) dari jalur partai politik yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya juga telah menjadi relawan dan pendukung Capres tertentu. Karena itu, secara institusional, kami menyerahkan sepenuhnya pilihan politik tersebut kepada masing-masing individu&rdquo;, tutur Yorrys. Meski demikian, Yorrys, yang juga kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai Anggota DPD RI dari Dapil Papua Tengah itu, menyerahkan kewenangan kepada 12 Federasi Serikat Pekerja di bawah kepimpinannya untuk mengarahkan dukungan kepada partai politik ataupun Capres tertentu. &ldquo;KSPSI hanya memberikan hak dan kewenangan kepada masing-masing federasi andai mereka hendak mengarahkan dukungan kepada partai politik atau Capres tertentu&rdquo;, jelas Yorrys lewat keterangan tertulisnya. Gelaran Rapat Pleno KSPSI tidak hanya membicarakan perihal respons terkait momentum Pemilu 2024, tapi juga membahas persoalan internal dan agenda-agenda organisasi beberapa bulan ke depan. Selain dihadiri oleh 12 pimpinan federasi, rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pengurus teras KSPSI, di antaranya Sekretaris Jenderal (Bibit Gunawan), Ketua Harian (Jusuf Rizal) dan jajaran Wakil Ketua Umum.

Ketua Umum KSPSI, Yorrys Raweyai, menyatakan keputusan itu disepakati oleh 12 pimpinan Federasi Serikat Pekerja (FSP) yang bernaung di KSPSI

KSPSI Yorrys Pilih Netral dalam Pilpres 2024

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/yorrys-golkar-harus-segera-ganti-ketum-dengan-persetujuan-jokowi_m_169138.jpeg" alt="Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai" width="100%">
<figcaption>Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Desakan digelarnya Musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar terus diusuarakan banyak kalangan internal partai berlambang beringin itu. Pasalnya, langkah Munaslub juga bahkan dianggap sebagai momentum mengevaluasi kerja Ketua Umum Airlangga Hartarto yang tak cukup mampu mendongkrak keberadaan Partai Golkar. "Selain tidak haram, munaslub juga memungkinkan untuk melahirkan solusi-solusi strategis jangka pendek yang boleh jadi sulit lahir dalam situasi kepemimpinan Airlangga," kata Ketua Korbid Polhukam DPP Partai Golkar 2016-2017 Yorrys Raweyai kepada wartawan, Jakarta, Rabu, (12/7). Yorrys yang dikenal sebagai senior di Golkar ini juga menilai munaslub lebih bermanfaat ketimbang mempertahankan kepemimpinan Airlangga. Hal itu lantaran dia khawatir pembiaran kondisi sekarang justru bakal terus membuat Golkar terpuruk. Di sisi lain, Yorrys berpandangan jika pihak-pihak yang menolak pelaksanaan munaslub adalah mereka yang senang dengan kegagalan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga. "Jika ada pihak yang menyatakan bahwa Partai Golkar saat ini sedang 'baik-baik saja', maka mungkin pernyataan tersebut muncul dari mereka yang senang dengan kegagalan-kegagalan yang terus berulang," kata dia. Lebih lanjut, Yorrys juga kembali menekankan jika munaslub bukan hal yang haram dilakukan partai politik (parpol), apalagi partai semodern Golkar. Munaslub justru sebagai warning bagi penguasa parpol bahwa kedaulatan sebuah partai berada di tangan anggotanya. "Kepemimpinan organisasi tidak boleh menyisakan cek kosong yang sulit untuk ditagih setiap waktu," kata dia. Karena itu, Yorrys menyebut, saat ini publik menanti sejauh mana demokrasi berjalan di internal Golkar. Sehingga, munaslub menjadi bukti adanya kebebasan yang dapat menunjukkan esensi demokrasi di Golkar. Apalagi, kata dia, waktu yang begitu mendesak tidak lagi mampu menitip harapan pada strategi kepemimpinan Airlangga untuk meningkatkan elektabilitas partai. Yorrys menduga Airlangga sedang berlindung di balik konsolidasi semu yang menghasilkan suara senyap dan sayup hingga tidak terdengar. Kendati begitu, Yorrys mengamini ada sejumlah syarat pelaksanaan munaslub. Seperti, partai dalaim keadaan terancam atau menghadapi ihwal kegentingan yang memaksa. Kemudian, DPP tidak melaksanakan amanat Munas sehingga organisasi tidak mampu menjalankan fungsinya. Munaslub itu sendiri membutuhkan legitimasi 2/3 DPD Provinsi sebagai bukti bahwa situasi tersebut dirasakan hingga pada tingkatan terbawah.&nbsp; &nbsp; "Namun, dalam kondisi suara-suara yang enggan untuk terdengar, maka bisa dipastikan syarat konstitusional tersebut hanya 'garang' di atas kertas, tapi lumpuh dalam forum formal," tegas dia. Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengamini adanya rapat internal di kediaman Agung Laksono, Minggu, 9 Juli 2023. Rapat membahas sejumlah rekomendasi Pemilu 2024. Salah satu materi yang dibahas dalam rapat internal Dewan Pakar Partai Golkar itu ialah terkait keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar Tahun 2019 yang memutuskan Airlangga&nbsp;Hartarto sebagai bakal capres. "Jadi,&nbsp;munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan. Apakah yang lainnya, saya enggak sebut nama.&nbsp;Nah, itu bisa juga," kata Ridwan. Dia juga mengaku tak menutup kemungkinan peluang munaslub untuk mencopot Airlangga&nbsp;Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. "Karena munaslub,&nbsp;maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara," ujarnya. Partai Golkar menggelar Munas pada Februari 2019. Dalam Munas itu, Partai Golkar memutuskan memilih Airlangga sebagai bakal capres tunggal.

munaslub lebih bermanfaat ketimbang mempertahankan kepemimpinan Airlangga. Hal itu lantaran dia khawatir pembiaran maka Golkar akan terpuruk

Senior Golkar Sebut Munaslub Harus Digelar daripada Golkar Terpuruk 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/satgas_sebut.jpg" alt="KEJAR: Aparat gabungan TNI-Polri saat melakukan penyisiran KKB di sekitar Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, kemarin (4/6). (ANTARA HO-HUMAS SATGAS NEMANGKAWI)" width="100%">
<figcaption>KEJAR: Aparat gabungan TNI-Polri saat melakukan penyisiran KKB di sekitar Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, kemarin (4/6). (ANTARA HO-HUMAS SATGAS NEMANGKAWI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai menegaskan, pembangunan di Papua tidak boleh terhambat dengan aksi-aksi teror termasuk yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Nduga, Papua. Yorrys menduga, aksi KKB merupakan upaya memecah belah masyarakat dan menghambat proses pembangunan yang sedang berjalan.  "Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat Papua dalam membangun Papua melalui Otsus Jilid II, Egianus Kogoya dan Anggotanya, memperkeruh tatanan baru yang hendak dibangun bersama-sama, pembagunan tidak boleh terhambat dengan aksi teror tersebut," kata Yorrys di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7).  Yorrys menyampaikan, pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas dan memberantas KKB sampai ke akar-akarnya. Hal ini penting dilakukan dalam rangka menjaga situasi kondusif di Tanah Papua, serta menjamin agar akselerasi perubahan melalui serangkaian kebijakan sebagai turunan Otsus Jilid II dapat berlangsung dengan baik.  "Pemerintah melalui aparat yang berwenang harus mengambil langkah-langkah terukur dan terencana yang mampu mengembalikan kepercayaan publik Papua dan menjamin tatanan kehidupan yang aman dan kondusif dalam merespons teror demi teror yang dilakukan oleh KKB," ucap Ketua Komite II DPD RI ini.  Yorrys menduga, KKB sedang berupaya memecah-belah kehidupan masyarakat yang berangsur harmonis di Papua. KKB sedang berupaya menghancurkan sinergi sosial-kemasyarakatan antara masyarakat umum dan orang asli Papua atau OAP.  Menurut dia, tujuan utama aksi KKB tersebut adalah untuk menciptakan suasana kebencian dan permusuhan antara sesama anak bangsa. Hal tersebut menjadi bagian dari perlawanan dan penolakan atas berbagai kebijakan positif pemerintah yang sejatinya mulai berdampak baik bagi masyarakat Papua.  “Saya menduga, aksi-aksi KKB sedang memecah-belah persatuan dan kesatuan masyarakat Papua dalam bingkai NKRI. Tanpa tindakan tegas dari pemerintah, sinergi sosial-kemasyarakatan yang terjalin selama ini akan menyusut dan boleh jadi berubah menjadi kebencian dan permusuhan antara sesama warga," jelas Yorrys.  Anggota DPD RI dari dapil Papua ini mengungkapkan, diduga kuat aksi-aksi KKB akhir-akhir ini terfokus pada wilayah-wilayah konflik di Papua. Menurutnya, KKB tidak hanya menyasar orang asli Papua (OAP), tapi juga masyarakat umum yang selama ini mencari nafkah sebagai pekerja maupun sebagai pemukim dengan berbagai mata pencaharian lainnya.  “Ada kesan, KKB sedang melancarkan teror dengan menyasar para penduduk yang bukan hanya OAP, tapi juga masyarakat umum, termasuk masyarakat pendatang yang sedang bermukim dan mencari nafkah di Papua. Ini tentu meresahkan," pungkas Yorrys.

Pembangunan di Papua Tidak Boleh Terhambat Akibat Aksi Teror KKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/DPD-Komite-II.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komite II DPD RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar di gedung DPD RI, Senin (17/2). Pertemuan itu  untuk membahas program kerja dari Kementerian itu.  Dalam raker tersebut, Komite II DPD RI membahas mengenai permasalahan sampah dan kehutanan yang terjadi di daerah. Selain itu, ke DPD juga akan menjalin kerja sama dengan Kementerian LHK terkait pelaksanaan program di daerah-daerah.  Menurut Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, pihaknya berkeinginan agar program-program dari pemerintah yang dapat menyejahterakan masyarakat daerah dapat disukseskan, salah satunya program dari Kementerian LHK.  Dirinya meminta agar Siti Nurbaya Bakar melalui kementeriannya dapat membangun komunikasi dengan setiap anggota Komite II DPD RI sebagai mitra dalam menyukseskan program di setiap daerah.  “Tadi kami berbicara dengan pimpinan, ada wujud konkret yang dapat dibangun secara bersama-sama antara kementerian dengan DPD RI sebagai bentuk sinergi. Kami sebagai anggota DPD RI bisa menjadi instrumen wujud nyata kerjasama dengan kementerian di daerahnya masing-masing,” ucapnya.  Senada dengan Yorrys, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mendukung jalinan kerja sama yang akan dibangun antara Komite II dengan Kementerian LHK terkait pelaksanaan program di daerah. Menurutnya, anggota DPD RI yang tergabung di Komite II mampu menyuarakan aspirasi masyarakat daerah dan juga dapat membantu mensosialisasikan program-program dari Kementerian LHK.  “Tolong program kementerian saat turun ke daerah, anggota DPD diajak. Anggota DPD dapat ikut mendampingi dalam menyukseskan program-program kementerian LHK,” imbuhnya.  Sementara itu, Menurut Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, menginginkan adanya pandangan dari Kementerian LHK terkait RUU perubahan UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurutnya, masalah sampah menjadi hal yang mengkhawatirkan, sehingga perlu adanya penanganan yang dapat menyesuaikan kondisi saat ini.  “Saat ini Komite II sedang menyusun RUU tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dan kami ingin mendengarkan pandangan Kementerian LHK terkait hal tersebut,” ucap Bustami yang mewakili Provinsi Lampung ini.  Masih terkait sampah, Anggota Komite II, Angelius Wake Kako, mengatakan, penanganan masalah sampah di daerah-daerah masih kurang optimal. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya sarana prasarana yang dimiliki pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Akibatnya banyak sampah yang menumpuk dan akhirnya merusak lingkungan serta berpotensi menimbulkan penyakit.  “Di NTT, saya melihat kaum milenial, masyarakat muda yang peduli akan kondisi sampah. Mereka membuat komunitas yang peduli soal sampah. Tetapi mereka ini membutuhkan sarana prasarana juga terkait pengelolaan sampah,” jelas Senator yang berasal dari NTT ini.  Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, program dari Kementerian LHK salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sumber daya di hutan. Salah satu yang dilakukan adalah adanya kebijakan alokasi pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat.  Menurutnya, Kementerian LHK memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan yang sudah tidak lagi berfungsi sebagai hutan. Selain itu, dirinya juga mengupayakan membangun ekonomi daerah melalui hutan produksi.  “Kalau kita berpikir untuk membangun ekonomi dari hutan produksi, saya titip untuk dilihat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kita bisa membangun ekonomi berbasis sumber daya hutan, melalui KPH ini. Kita juga mendorong HTI (Hutan Tanaman Industri) mini, kita juga menyebutnya dengan hutan tanaman rakyat,” papar Siti.

Komite II DPD RI Bangun Kerjasama dengan Kementerian LHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Deklarasi-Badan-Komunikasi-Papua.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para anggota MPR RI yang berasal dari bumi Cendrawasih bersepakat untuk membentuk Badan Komunikasi Anggota DPR/DPD Papua-Papua Barat. Lembaga itu bertujuan menjadi jembatan bagi pemerintah pusat dan daerah menyelesaikan persoalan di sana.  Badan Komunikasi Anggota DPR/DPD Papua-Papua Barat secara resmi dideklarasikan di di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10).  Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai yang dinobatkan sebagai ketua badan komunikasi itu mengatakan, dirinya mendapat persetujuan dari 21 orang yang terdiri dari anggota DPR/DPD dapil Papua dan Papua Barat.  Yorrys yang merupakan senator asal Papua Barat itu akan dibantu oleh Wakil Ketua Komarudin Watubun (anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dapil Papua) dan Jimmy Demianus Jie (anggota DPR Fraksi PDIP dapil Papua Barat), dan Sekretaris Jenderal Filep Wamapma, senator Papua Barat.  "Dari 21 anggota DPD dan DPR dari Papua dan Papua Barat semuanya menyatakan siap dan setuju. Badan ini dinamakan Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat,” kata Yorrys dalam jumpa pers di Media Center, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10).  Deklarasi itu juga dihadiri anggota DPR Fraksi Partai Golkar dapil Papua Barat Robert Joppy Kardinal, anggota DPR Fraksi Partai Nasdem dapil Papua Barat Rico Sia. Kemudian, anggota DPR Fraksi Partai Golkar dapil Papua Trifena Tinal, anggota DPR Fraksi Partai Gerindra dapil Papua Robert Rouw, anggota DPR Fraksi Partai Nasdem dapil Papua Ina Elisabeth Kobak, anggota DPR Fraksi Partai Nasdem dapil Papua Sulaiman Hamzah, serta Yorrys, Komarudin, dan Filep.  Yorrys menambahkan sebagai wadah resmi, Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat akan segera melakukan inventarisir persoalan yang terjadi pada dua provinsi paling timur Indonesia itu.  “Kami akan bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan di Papua dan Papua Barat,” kata mantan anggota DPR dari Partai Golkar itu.  Yorrys juga menuturkan, Badan Komunikasi itu akan segera menggelar pertemuan dengan pimpinan MPR, DPR dan DPD. Selain itu, juga akan meminta waktu untuk bertemu pemerintah, termasuk menteri luar negeri.  Sementara itu, Komarudin mengatakan, badan ini didirikan untuk menangani masalah di Papua dan Papua Barat, atas dasar dua prinsip bernegara yakni prikemanusiaan dan prikeadilan.  “Itulah yang menjadi dasar utamanya. Sehingga tidak ada alasan apa pun dari pihak mana pun untuk menolaknya,” paparnya.  Dia mengingatkan tujuan bernegara itu ada lima. Yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  Selama ini, kata Komarudin, penyelesaian persoalan yang terjadi di Papua masih jauh dari tujuan bernegara ini. Karena itu, dengan hadirnya badan baru ini, harapanya bisa membantu pemerintah dalam menginventarisir persoalan.  "Kami membantu niat baik dari hati Presiden (Jokowi) sehingga tercatat dalam tinta emas negara, dalam penyelesaian persoalan Papua,” kata Komarudin.  Lebih lanjut, Komarudin menyatakan, sebenarnya lembaga seperti ini sudah sejak periode sebelumnya sudah ada, tetapi sekarang atau 2019-2024 lebih kompak karena melihat kondisi yang terjadi di Papua dan Papua Barat.  “Papua itu kelihatan tenang, tetapi tidak aman. Penyelesaiannya belum menyentuh persoalan mendasar. Ibarat api, hanya menghalau asap tetapi api tetap berkobar,” ungkap Komarudin.  Senada dengan Yorrys dan Komarudin, anggota DPD RI Filep Wamafma yang juga berasal dari Papua meminta kepada pemerintah Presiden Jokowi yang baru agar fokus menyelesaikan persoalan di tanah kelahirannya.  "Persoalan Papua memiliki histori (sejarah) panjang. Tapi belum bisa menemukan satu konsep dan bisa berakhir pada pembangunan, baik manusia atau lainnya," tandas Filep.

Badan Komunikasi Anggota DPR/DPD Papua-Papua Barat Dideklarasikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/yorrys.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih asal Papua, Yorrys Raweyai menegaskan tuntutan pembubaran Barisan Serbaguna Ansor atau Banser di Bumi Cendrawasih bukan atas inisiasinya. Menurutnya, itu berawal saat dia menyambangi Papua bersama Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.  "Kami ke sana 22 Mei 2019 bersama-sama, ke Sorong dan Manokwari, kami bertemu dengan tokoh masyarakat, ormas pemuda setempat dan sampaikan kepada kami dinamika yang terjadi," kata Yorrys dalam konferensi pers yang diinisiatori DPP KNPI di Markas GP Ansor, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).  Menurut pengakuannya, ada dokumen tertutup dari Wali Kota setempat ke Menkopolhukam Wiranto tentang aspirasi yang bergejolak pada tanggal 21 Agustus 2019. Namun Yorrys menegaskan, sama sekali tidak tahu menahu soal isi dokumen tersebut.  Sekembalinya dari Papua, Yorrys dikonfirmasi awak media pada 24 Agustus 2019 usai diskusi publik di bilangan Cikini, Jakarta Pusat. Dia mengaku ditanya perihal tujuh tuntutan warga Papua, khususnya soal pembubaran Banser.  "Saya bilang iya saya dapat (tujuh tuntutan warga Papua), tapi saya tak baca (detil) isinya dan itu pesan forward, bukan dari saya," jelas Yorrys.  Namun esok harinya, Yorrys kaget melihat pemberitaan viral di media soal tujuh tuntutan, khususnya pembubaran Banser, seolah dikonfirmasi dirinya. Padahal, politisi Golkar ini tidak pernah memberi pembenaran dan pernyataan terkait.  "Digarisbawahi itu pembubaran Banser dan ada nama saya di situ. Ini menurut saya hoaks dan ini baru pertama merasa dampak itu," keluhnya.  Kendati demikian, Yorrys berharap semua sudah selesai dengan tabbayun bersama Komandan Satuan Kordinator Nasional Banser Alfa Isnaeni malam ini.  Dia pun bertekad, bersama organisasi binaannya yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Banser akan membentuk gugus tugas untuk memusnahakan adanya gerakan yang ingin memecah NKRI lewat momentum di Papua beberapa waktu lalu.  "Penting kita sadari ada gerakan di luar itu yang ingin memecah belah anak bangsa tapi syukur alhamdulilah semangat idealisme menangkal hoaks ini dengan komunikasi dan pertemuan hari ini terjadi," tandas Yorrys.

Yorrys Sebut Tuntutan Pembubaran Banser di Papua Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kader-golkar-yang-jadi-walkot-tegal-kena-ott-kpk-ini-kata-petingginya_m_153955.jpeg" alt="Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Yorrsy Raweyai." width="100%">
<figcaption>Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Yorrsy Raweyai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tensi politik internal partai Golkar makin memanas. Desakan agar segera digelar musuyawarah nasional (Munas) guna memilih ketua umum baru terus disuarakan.  Salah satu yang ngotot agar munas dipercepat adalah poliikus senior Golkar Yorrys Raweyai. Ia kini mendukung Bambang Soesatyo untuk maju menumbangkan Airlangga Hartarto.  Yorrs bahkan mengklaim, Bamsoet (sapaan akrab Bambang Soesatyo, red) usdah mengantongi mayoritas suara pengurus tingkat II atau Golkar kabupaten/kota.  "Pak Bambang Soesatyo sampai ini hari sudah mendapat dukungan lebih dari 400 dukungan," ujar Yorrys di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (7/7).  Tak hanya itu, Yorrys juga menyebut suara dukungan pada Bamsoet lebih dari setengah dari pemilik suara di Munas. Rinciannya, tingkat II ada 514 suara, DPD I sebanyak 34 suara, DPP Golkar 1 suara, ormas pendukung 10 suara dan dewan pembina partai 1 suara.  "Ini jumlah suara sah di dalam Munas sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART)," ungkapnya.  Bagi Yorrys, pertarungan Munas nanti adalah perang bintang bagi Partai Golkar. Pasalnya, Bamsoet dan Airlangga adalah kader terbaik yang sama-sama menjabat posisi strategis dalam struktur kenegaraan.  "Airlangga pembantu presiden di kabinet Jokowi-JK yang sekarang. Bamsoet mendapat amanah oleh negara dari sisi politik sebagai Ketua DPR," tukasnya.  &nbsp;

Ngotot Gelar Munas Golkar, Yorrys Klaim Bamsoet Didukung 400 DPD II

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/agus-saya-berharap-bang-yorrys-tidak-akan-dipecat_m_126223.jpeg" alt="Koordinator Bidang Polhukam Partai Golkar, Yorrys Raweyai." width="100%">
<figcaption>Koordinator Bidang Polhukam Partai Golkar, Yorrys Raweyai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Golkar bakal menyelenggaran musyawarah nasional (Munas) pada Desember 2019. Selain membahas strategi partai, hajatan besar itu juga akan beragendakan pemilihan ketua umum (Ketum).  Politikus Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengatakan, ada sejumlah kader mumpuni yang potensial menggantikan Airlangga Hartanto. Salah satunya adalah Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang dinilai punya banyak pengalaman.  "Artinya dia termasuk senior, sekarang punya posisi strategis dan dia sebagai sebagai seorang aktivis, merakyat, ke mana-mana dia lihat. Politik kan punya itu. Kesempatan ada di situ," ujar Yorrys dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (22/6).  Selain Bamsoet, beberapa kader lain dinilai juga punya peluang sama. Sebut saja Aziz Syamsuddin, Zainudin Amali, dan Agus Gumiwang.  Menurut Yorrys, mereka berpeluang menggantikan posisi Airlangga Hartarto. "Tokoh-tokoh semua yang punya kompetensi lah. Tinggal bagaimana daerah memilih," katanya.  Yorrys pun berharap, para kader potensial ini bisa membawa partai berlambang pohon beringin itu ke arah lebih baik. Misalnya, pragmatisnya yakni memenangkan pemilu-pemilu berikutnya.  "Kepemimpinan mampu berpikir jauh ke depan, punya strategi ke depan, dan secara kolektif bukan individual. Jadi, bukan hanya berfokus pada ketua umum saja," ungkapnya.  Yorrys menyoroti penurunan perolehan kursi Partai Golkar pada pemilu 2019, yang hanya mendapatkan 85 kursi di DPR. Padahal di pemilu 2014, partai bernuansa kuning ini mendapatkan 91 kursi.  "Padahal ada penambahan dapil 15 di DPR, tapi di Pemilu ini Golkar hanya memperoleh 85 kursi di DPR," jelasnya.  Yorrys menegaskan, Partai Golkar perlu serius mempersiapkan diri menghadapi 2024. Sebab, target 110 kursi DPR yang diinginkan oleh Airlangga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar gagal diwujudkan pada tahun ini.  "Airlangga bilang targetnya 110 kursi. Karena itu saya bilang ke dia (Airlangga) realistis saja sambil melihat dinamika politik," pungkasnya.

Yorrys Tak Mau Kegagalan Golkar di Era Airlangga Terulang di 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/agus-saya-berharap-bang-yorrys-tidak-akan-dipecat_m_126223.jpeg" alt="Koordinator Bidang Polhukam Partai Golkar, Yorrys Raweyai." width="100%">
<figcaption>Koordinator Bidang Polhukam Partai Golkar, Yorrys Raweyai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Munas Partai Golkar rencananya bakal digelar Desember 2019 mendatang. Sejumlah tokoh digadang-gadang bakal maju dalam bursa pemilihan ketua umum tersebut. Termasuk juga adanya dukungan supaya Airlangga Hartarto tetap menduduki ketua umum Partai Golkar.  Menanggapi hal tersebut, politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, boleh-boleh saja Airlangga Hartarto maju kembali menjadi ketua umum. Namun belum tentu juga bisa terpilih.  "Itu hak, mencoba kan boleh-boleh aja tapi enggak mungkin," ujar Yorrys Raweyai dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (22/6).  Menurut Yorrys, sulit bagi kader-kader menjadi ketua umum Partai Golkar selama dua periode. Apalagi Golkar mempunyai kader-kader yang mumpuni untuk bisa menjadi ketua umum. Sehingga Yorry menuturkan, peluang Airlangga kecil bisa menjadi ketua umum dua periode.  "Oh enggak bisa, ini organisasi kader. Masa partai kayak gini mau dikuasai, ini partai terbuka," katanya.  Menurut Yorrys, dalam sejarah Golkar, baru Akbar Tandjung yang menduduki ketua umum dua periode. Setelah itu tidak pernah ada yang berhasil. Misalnya Aburizal Bakrie alias Ical yang ingin menjadi ketua umum dua periode. Tapi hasilnya gagal. Karena ada pihak-pihak yang tidak setuju.  "Dulu Aburizal aja paling solid paling kuat saja kita melawan. Ini kan partai kader," jelasnya.  Oleh sebab itu Yorrys menegaskan, orang yang pertama kali melawan apabila Airlangga Hartanto ingin menjadi ketua umum dua periode. Karena Partai Golkar perlu ada regenerasi kepemimpinan.  "Jadi enggak boleh, kalau ada yang bercita-cita dua kali saya akan berdiri paling depan," ungkapnya.  Terpisah, Ketua Bidang Ormas DPP Partai Golkar, Sabil Rachman mengatakan, tidak boleh ada keder yang melarang kader lainnya untuk bisa maju menjadi ketua umum. Apalagi berkeinginan dua periode.  "Yorrys jangan asal bicara dia harus menunjukkan aturan yang melarang atau tidak membolehkan atau membatasi periodisasi jabatan ketua umum," ujar Sabil.  Sabil juga mengatakan, saat ini Yorrys sudah tidak ada jabatan di kepengurusan Partai Golkar. Sehingga dia mempertanyakan kapasitas Yorrys yang menentang Airlangga menjabat ketua umum dua periode.  ‎Baginya, tidak ada dalam AD/ART Partai Golkar soal ketua umum menjabat dua periode. Sehingga alasan Yorrys tidak kuat untuk menentang Airlangga Hartarto menjadi ketua umum dua periode.  ‎"Tidak ada ketentuan aturan organisasi yang membatasi periode jabatan ketua umum," pungkasnya.  Sebelumnya, Airlangga Hartarto menyatakan siap kembali maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengaku hampir semua DPD Partai Golkar mendukung dirinya untuk kembali memimpin partai berlambang pohon beringin lagi

Yorrys Akan Melawan Jika Airlangga Maju Jadi Ketum Golkar Dua Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/yorrys-tagih-janji-golkar-bersih-airlangga-tak-berani-pecat-novanto_m_.jpg" alt="Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto diminta untuk segera memecat Setya Novanto, Idrus Marham dan Eni Saragih." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto diminta untuk segera memecat Setya Novanto, Idrus Marham dan Eni Saragih.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah lembaga survei memprediksi perolehan suara Partai Golkar di Pemilu 2019 bakal jeblok. Kondisi itu pun memantik Politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai angkat suara. Ia mengkritik keras kinerja sang ketum Airlangga Hartarto. Menurut Yorrys, berkaca dari hasil beberapa lembaga survei posisi Partai Golkar kalah oleh Partai Gerindra. Tadinya Golkar menempati posisi kedua, kini berubah menjadi urutan ketiga. &lrm;"Apalagi kita lihat beberapa survei terakhir ini. Bahwa Golkar sudah ada di posisi ketiga dan hampir memasuki pada posisi keempat," ujar Yorrys saat dikonfirmasi, Selasa (13/11). Yorrys juga mengatakan, dirinya saat di era kepemimpinan Setya Novanto di Partai Golkar pernah membuat kajian terkait elektabilitas. Ternyata elektabilitas Golkar 'melorot' disebabkan dua hal. Pertama, faktor kepemimpinan yang buruk. Kemudian kedua adanya kader-kader Golkar yang terjerat dalam kasus korupsi. "Ini jelas jadi masalah bagi kami. Sehingga kita membranding kembali partai ini dengan tagline, Golkar bersih saat kepemimpinan Airlangga Hartarto," katanya. Namun demikian, rupanya tagline Partai Golkar bersih tidak bisa diwujudkan. Hal itu karena belum dipecatnya beberapa kader yang sudah jadi tersangka. Misalnya dalam kasus PLTU Riau, ada tiga nama yang terseret seperti mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Sekretaris Jenderal Idrus Marham, salah satu kader Eni Saragih dan nama-nama lainnya yang tersangkut korupsi. "Kalau tidak segera kita akhiri, maka ini akan memberikan dampak jelek kepada elektabilitas Partai Golkar,"&lrm; tegasnya. Yorrys pun mengaku mendukung KPK dengan 'mencokok' kader-kader Partai Golkar. Hal itu dilakuikan untuk membuat Partai Golkar bersih dari orang-orang yang melakukan tindakan kotor. Namun di sisi lain, jika kader Golkar berurusan dengan KPK maka elektabilitas akan berpengaruh. Oleh sebab itu, Yorrys menanggih janji &lrm;Airlangga Hartarto yang ingin mewujudkan Partai Golkar bersih. Orang-orang yang berkasus di KPK harus disingkirkan. Hal itu supaya tidak berpengaruh di Pemilu 2019 ini. "Jadi saya pikir kalau mau Golkar bersih segera kita harus melakukan revitalisasi, restrukturisasi, harus siap harus menghadapi konsekuensi. Waktu tinggal lima bulan, kalau tidak sekarang kapan lagi," pungkasnya.

Yorrys Tagih Janji Golkar Bersih, Airlangga Tak Berani Pecat Novanto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#yorrys raweyai

Berita Terkini