<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/KNEw5tgvWn6K6agZRISJ0HdGLT3VVp33bHakKBgV-3469271588.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. (Septian Nur Hadi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. (Septian Nur Hadi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya Yona Bagus Widyatmoko meminta masyarakat mewaspadai merebaknya virus Nipah yang memiliki tingkat kematian tinggi. &rdquo;Kami mengadakan cek kesehatan gratis untuk warga Gunung Sari Indah dalam rangka menyambut HUT Gerindra ke-18,&rdquo; kata Yona Bagus Widyatmoko, usai cek kesehatan di posko pemenangan Cak Yebe, seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, kegiatan itu langkah pencegahan dini dan penguatan kesadaran kesehatan masyarakat. &rdquo;Kegiatan ini menitikberatkan pemeriksaan kesehatan, terutama bagi warga lanjut usia,&rdquo; ujar Yona Bagus Widyatmoko. Dia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta, dengan fokus pada deteksi dini kondisi kesehatan Masyarakat. Khususnya lansia yang dinilai rentan terhadap berbagai penyakit. Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat terkait kewaspadaan terhadap virus Nipah, yang saat ini dilaporkan telah merebak di sejumlah negara, termasuk Thailand. &rdquo;Virus nipah ini memiliki tingkat fatalitas yang tinggi, secara global bisa mencapai 40 hingga 75 persen. Walaupun di Indonesia belum ada kasus terkonfirmasi, kewaspadaan tetap harus dibangun sejak dini,&rdquo; terang Yona Bagus Widyatmoko. Dia memaparkan, virus nipah merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia, terutama melalui kelelawar pemakan buah, dan pernah menyebabkan wabah di beberapa negara Asia. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan telah menyampaikan bahwa Indonesia saat ini masih dalam status waspada dan belum menemukan kasus positif. &rdquo;Virus ini dari kelelawar buah atau bahasa jawanya codot. Dan justru karena belum ada kasus, langkah pencegahan seperti cek kesehatan gratis ini menjadi penting agar masyarakat terbiasa memeriksa kondisi tubuhnya dan tidak abai terhadap gejala awal penyakit,&rdquo; ujar Yona Bagus Widyatmoko. Dia menyampaikan, kegiatan kesehatan yang dilakukan menjelang HUT Gerindra sejalan dengan agenda nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan rakyat sebagai prioritas. Menurut dia, ketahanan kesehatan harus dibangun dari tingkat paling dasar, yakni keluarga dan lingkungan sekitar. &rdquo;Program yang dekat dengan masyarakat seperti ini adalah bentuk nyata dukungan terhadap kebijakan nasional dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia,&rdquo; ucap Yona Bagus Widyatmoko. Dia mengimbau warga Surabaya untuk tidak panik, namun tetap disiplin menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Dia meminta masyarakat waspada terhadap konsumsi makanan, menjaga kebersihan lingkungan, serta segera memeriksakan diri jika mengalami gejala seperti demam tinggi, gangguan pernapasan, atau penurunan kesadaran. &rdquo;Kami mengajak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis ini dan terus mengikuti arahan tenaga medis agar Surabaya tetap aman dan sehat,&rdquo; papar Yona Bagus Widyatmoko.

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya meminta masyarakat mewaspadai merebaknya virus Nipah yang memiliki tingkat kematian tinggi

Komisi A DPRD Surabaya Minta Masyarakat Waspadai Virus Nipah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/UVmqCDdVHrZYGxxSCrdkiTBKQeid8zJowyuX7kRd-330370408.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko berziarah ke makam pahlawan tak dikenal saat peringatan Hari Pahlawan Nasional. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko berziarah ke makam pahlawan tak dikenal saat peringatan Hari Pahlawan Nasional. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masih dalam semarak peringatan Hari Pahlawan 10 November, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mengajak generasi muda untuk semangat berjuang di era modern.&nbsp; &ldquo;Kalau dulu para pejuang berperang melawan penjajah dengan bambu runcing, sekarang kita berjuang melawan kemalasan, kebodohan, dan sikap acuh. Bentuk perjuangan hari ini melalui kerja nyata," tuturnya, Selasa (11/11). Bagi politikus yang akrab disapa Cak YeBe itu, semangat arek-arek Suroboyo yang berani melawan penjajah meski hanya bersenjatakan bambu runcing adalah teladan yang harus dihidupkan kembali di era modern.&nbsp; Karena itu, Yona mengajak generasi muda di Kota Surabaya untuk mewarisi keberanian itu dengan semangat &ldquo;Gas Pol Pantang Kendor&rdquo; demi mewujudkan cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045. &ldquo;Arek-arek Suroboyo dulu mampu membuat nyali penjajah ciut, mereka bersatu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Sekarang, semangat itu harus kita wujudkan lewat kerja keras dan kontribusi nyata bagi negeri,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Politikus Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa Surabaya bukan sekadar Kota Pahlawan karena sejarah heroiknya pada pertempuran 10 November 1945, tetapi juga karena karakter warganya yang berjiwa juang tinggi.&nbsp; Menurut Yona, nilai keberanian, solidaritas, dan cinta tanah air yang dimiliki arek-arek Suroboyo harus menjadi energi penggerak generasi muda untuk menatap masa depan bangsa dengan penuh optimisme. "Semangat juang itu harus hidup dalam tindakan kita sehari-hari. Bukan hanya di Hari Pahlawan, tapi di setiap langkah kita membangun bangsa. Api perjuangan para pahlawan harus dihidupkan lagi menuju Indonesia Emas 2024," seru Yona.&nbsp; Terakhir, ia menyebut peringatan Hari Pahlawan seyogianya bukan seremoni tahunan saja, tetapi momentum membangkitkan kesadaran kolektif untuk menjaga nilai-nilai perjuangan, melalui kejujuran, disiplin, dan kepedulian sosial. &ldquo;Arek Suroboyo tidak kenal menyerah. Keberanian dan cinta tanah air tidak cukup diwariskan lewat cerita, tapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Yona. (*)

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengajak generasi muda untuk meneladani semangat perjuangan pahlawan.

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Serukan Perjuangan Modern: Musuh Kita Kini Bukan Penjajah, Tapi Kemalasan dan Kebodohan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/New-Project-23-2144034123.jpg" alt="Pemilik mobil pikap memasang bendera Jolly Roger khas film One Piece di mobilnya. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Pemilik mobil pikap memasang bendera Jolly Roger khas film One Piece di mobilnya. (Instagram)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia menuai perhatian publik dan politikus. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko meminta Pemerintah Kota Surabaya bersikap tegas jika fenomena serupa ditemukan pada kota Pahlawan. &nbsp; Menurut dia, pengibaran bendera yang bukan simbol resmi negara pada masa perayaan kemerdekaan sangat tidak tepat. Terutama jika disandingkan dengan bendera merah putih yang merupakan lambang kedaulatan bangsa.&nbsp; "Bagaimanapun, bendera merah putih adalah simbol negara dan tidak elok jika disandingkan dengan simbol-simbol apapun. Apalagi lambang &nbsp;yang mengindikasikan sebuah simbol tentang perlawanan," kata Yona.

Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia menuai perhatian publik dan politikus

Cegah Bendera One Piece Berkibar di Surabaya, Dewan Ingatkan Pemkot Bertindak Tegas

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/26/iMOhrFL5X8f46IKIGTGoBJFkNUKTM9xWwT89xtdO-1898933465.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendorong Pemkot agar tidak represif saat sweeping jam malam anak. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendorong Pemkot agar tidak represif saat sweeping jam malam anak. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Persoalan kependudukan masih terjadi di Kota Pahlawan. Komisi A DPRD Surabaya menemukan fenomena satu alamat rumah dihuni lebih dari tiga Kepala Keluarga (KK), bahkan menyebar ke beberapa bangunan yang berbeda. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan kekacauan dalam pelayanan publik dan penyalahgunaan data bantuan sosial. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengatakan, praktik semacam itu melanggar aturan kependudukan yang membatasi maksimal tiga KK dalam satu alamat. Yona menyebut, kondisi itu banyak ditemukan di wilayah padat penduduk seperti Tambaksari, Simokerto, Tegalsari, dan Sawahan. "Ini bukan sekadar soal data. Ketika satu alamat digunakan oleh banyak KK, akan terjadi distorsi dalam pendataan dan distribusi bantuan sosial. Belum lagi soal pelayanan publik seperti air, listrik, dan respons darurat yang jadi tak tepat sasaran,&rdquo; tegas politisi Gerindra itu.&nbsp; Yona menilai, lemahnya pengawasan dari instansi terkait turut memperparah kondisi tersebut. Pihaknya menyayangkan pembiaran yang terjadi selama bertahun-tahun hingga menimbulkan potensi ketimpangan sosial. "Kalau tidak ditertibkan, ini bisa jadi bom waktu. Bayangkan satu rumah beralamat sama ternyata dihuni puluhan KK dari bangunan-bangunan berbeda. Ini bukan hanya menyalahi aturan, tapi juga berisiko dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab," tandas Yona. Dia mendesak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap data kependudukan, khususnya di kawasan padat. Audit itu, harus dilakukan secara fisik dan melibatkan perangkat wilayah mulai camat hingga RT dan RW. "Jangan hanya andalkan sistem. Harus ada verifikasi langsung di lapangan agar data yang masuk benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi riil," ujar Yona. Tak hanya soal data, Yona juga menyoroti sistem penomoran rumah yang dinilai longgar dan kurang transparan. Agar persoalan bisa segera selesai, Yona mendorong Pemkot Surabaya untuk melakukan pembenahan sistemik dalam tata ruang dan penataan alamat. "Penataan ulang alamat itu krusial. Jangan sampai satu nomor digunakan untuk banyak rumah. Kalau ini terus dibiarkan, maka bukan hanya soal bantuan sosial yang kacau, tapi juga sistem tata kota yang makin semrawut," terang Yona.

DPRD Surabaya mendesak penertiban data kependudukan akibat banyak rumah beralamat sama, terutama di kawasan padat penduduk

Banyak Rumah Beralamat Sama, DPRD Surabaya  Desak Penertiban Data Kependudukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/22/1002243297-765979413.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mencoba wisata Offroad di Surabaya. (Indra Setiawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mencoba wisata Offroad di Surabaya. (Indra Setiawan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengapresiasi pembukaan wisata petualangan offroad di Taman Hutan Raya (Tahura) Pakal. Pembukaan itu memperingati Hari Jadi ke-732 Kota Surabaya. &rdquo;Meski berada di dataran rendah, trek berlumpur dan penuh tantangan ini mampu menawarkan sensasi seperti di kawasan pegunungan,&rdquo; kata Yona Bagus Widyatmoko seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Minggu (22/6). Dia mengatakan, rute wisata pemacu adrenalin ini menghubungkan area Sirkuit Gelora Bung Tomo (GBT) dengan kawasan Hutan Cemara yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang. Mulai dari jalur ekstrem, ground camping, hingga sentra kuliner UMKM, menambah daya tarik lokasi ini. &rdquo;Wisata offroad ini nggak hanya atraksi, tetapi sarana edukatif dan peluang ekonomi. Kita lihat UMKM dan komunitas lokal tumbuh bersama, masyarakat lebih sejahtera,&rdquo; ujar politikus yang akrab disapa Cak YeBe. Cak YeBe menyebut, fasilitas pos peristirahatan di lokasi sangat representatif dan tak kalah dari destinasi sejenis di luar kota. Dia juga mencatat ada sentra kuliner yang berasal dari pelaku UMKM setempat, memperkuat konsep ekowisata berbasis masyarakat. &rdquo;Tahura ini bukan hanya untuk mobil offroad tapi juga disediakan untuk ATV dan komunitas sepeda downhill bisa menggunakan arena ini dengan track yang menantang adrenalin,&rdquo; ungkap Yona Bagus Widyatmoko. Demi menjaga keberlangsungan destinasi ini, dia mendorong pola pengelolaan profesional. Dia mendukung langkah Pemkot Surabaya membuka ruang kerja sama dengan pihak swasta yang memiliki pengalaman di bidang wisata alam. &rdquo;Kami mendukung pemkot untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta profesional untuk mengelola Tahura ini dengan baik,&rdquo; imbuh Yona Bagus Widyatmoko. Tak hanya itu, dia menilai penting adanya sinergi dengan pelaku industri pariwisata. Tahura Pakal perlu dipromosikan secara masif, baik ke wisatawan lokal maupun mancanegara. &rdquo;Selain menjalin kerjasama dengan komunitas dan klub, juga perlu melibatkan PHRI dan ASITA agar turut mempromosikan Tahura kepada wisatawan domestik dan mancanegara,&rdquo; tutur Yona Bagus Widyatmoko. Menanggapi keraguan bahwa wisata offroad biasanya identik dengan dataran tinggi, Cak YeBe menyebut bahwa trek dan medan di Tahura Pakal masih bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. &rdquo;Kalau trek dan medan masih bisa dimodifikasi lagi, lahannya masih luas. Tadi tak bilang ke Wali Kota, bisa diperluas dengan track yang berkategori dari pemula ke advance,&rdquo; kata Yona Bagus Widyatmoko. Dengan fasilitas yang terus dikembangkan dan dukungan lintas sektor, Cak YeBe optimistis wisata offroad ini akan menjadi ikon baru Kota Surabaya. Dia juga berharap keberadaannya membawa manfaat berkelanjutan bagi warga. &rdquo;Kami berharap jalur ini tidak hanya ramai saat dibuka, tapi bisa menjadi wadah rutin bagi komunitas, pelaku UMKM, dan warga untuk berkegiatan positif sambil menjaga kelestarian lingkungan,&rdquo; tandas Yona Bagus Widyatmoko.

Komisi A DPRD Surabaya mengapresiasi pembukaan wisata petualangan offroad di Tahura Pakal, memperingati Hari Jadi ke-732 Kota Surabaya

Komisi A DPRD Surabaya Apresiasi Pembukaan Wisata Offroad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/1002225293-1912565885.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. (Indra Setiawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. (Indra Setiawan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengingatkan masalah parkir jangan sampai picu konflik. Sebelumnya, Pemerintah Kota Surabaya mengimbau warga Ibu Kota Provinsi Jawa Timur ini turut melaporkan dan tolak membayar petugas parkir (jukir) liar. &rdquo;Kami mendukung pelibatan warga dalam pelaporan jukir liar. Akan tetapi, Command Center 112 dan aplikasi Wargaku harus bisa menjamin respons dalam hitungan menit, bukan jam, apalagi hari,&rdquo; kata Yona Bagus Widyatmoko seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Rabu (18/6). Menurut dia, mengandalkan warga untuk menjadi pelapor aktif tanpa perlindungan dan mekanisme penanganan yang transparan bisa membahayakan keselamatan mereka. Sebab, warga bisa saja dihadapkan langsung dengan jukir liar yang terafiliasi pada jaringan atau kelompok tertentu yang terorganisasi. &rdquo;Banyak jukir liar beroperasi di wilayah abu-abu hukum dan menggunakan pendekatan intimidatif. Tanpa perlindungan sistemik, warga bisa menjadi korban tekanan sosial atau bahkan kekerasan,&rdquo; ujar Yona Bagus Widyatmoko. Cak YeBe sapaan akrab Yona Bagus Widyatmoko menegaskan pentingnya keterlibatan aktif lembaga resmi penegak perda. Khususnya satuan polisi pamong praja (satpol PP) menyusul penegakan di lapangan tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada masyarakat. &rdquo;Kami juga mendorong agar Satpol PP benar-benar diberdayakan sebagai garda depan penegakan perda, tidak hanya simbolik,&rdquo; tutur Yona Bagus Widyatmoko. Lebih lanjut, kata dia, Komisi A berkomitmen akan mengevaluasi efektivitas pengawasan di lapangan dengan memanggil satpol PP untuk rapat kerja. Sebab, penertiban jukir liar tidak boleh bersifat insidental atau hanya temporer. &rdquo;Penertiban ini harus berkelanjutan, bukan sekadar respons sesaat saat viral. Harus ada pola kerja rutin dan strategi yang terukur,&rdquo; ucap Yona Bagus Widyatmoko. Dalam upaya memperkuat sistem pengawasan dan edukasi, menurut Yona Bagus Widyatmoko, Komisi A juga mendorong keterlibatan struktural pemerintah di tingkat bawah. Salah satunya peran lurah dan camat. Mereka tak boleh pasif dalam persoalan ini. &ldquo;Kami akan mendorong counterpart kami, seperti lurah dan camat, agar aktif menyosialisasikan aturan parkir kepada pelaku usaha dan masyarakat. Jangan sampai semua dibebankan pada dinas teknis semata,&rdquo; tandas Yona Bagus Widyatmoko. Selain itu, dia menambahkan, keterlibatan RT/RW sebagai bagian dari pengawasan sosial juga dianggap krusial dalam membangun tata kelola parkir yang berkeadilan. &rdquo;Kalau hanya imbauan tanpa infrastruktur pendukung, itu akan jadi wacana kosong yang bisa memecah masyarakat bawah,&rdquo; ucap Cak YeBe.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengingatkan masalah parkir jangan sampai picu konflik

Komisi A DPRD Surabaya Ingatkan Masalah Parkir Jangan Picu Konflik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/WhatsApp-Image-2025-05-14-at-160910-497096171.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPRD Surabaya lakukan reses secara serentak. Sejumlah aspirasi masyarakat didapat. Misalnya usulan warga RW 3 dan 4, Kelurahan Made, Sambikerep. Sejumlah persoalan warga muncul dalam pertemuan yang digelar &nbsp;Komisi A DPRD Surabaya.&nbsp; Mulai dari pemberdayaan ekonomi, kebutuhan sarana prasarana pendidikan, hingga persoalan infrastruktur yang tak kunjung selesai. Menyikapi hal tersebut Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengatakan, akan menampung usul warga dan segera memberikan solusi.&nbsp; Yona menyarankan agar warga mengakses pembiayaan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) atau membentuk koperasi Merah Putih sebagaimana arahan Presiden Prabowo. Yakni dengan skema pembiayaan usaha di bawah Rp 100 juta tanpa agunan yang dikawal kelurahan dan LPMK setempat. "Akses modal usaha harus dikawal agar tepat sasaran. Kami siap membantu fasilitasi melalui jalur formal yang ada," kata Yona. Kemudian dari &nbsp;Kader Surabaya Hebat (KSH), mereka mengusulkan pengadaan seragam dan kegiatan rekreasi bagi para kader. Selain itu warga juga &nbsp;mengusulkan pengadaan alat komunikasi seperti handy talky dan kamera untuk menunjang publikasi kegiatan Bulan Wisata Desa Made dan Sedekah Bumi.&nbsp; Publikasi dilakukan bertujuan untuk mendorong partisipasi warga sekaligus promosi wisata lokal. Guna mewujudkannya, politikus Gerinda itu menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi warga. Termasuk usul-usul Musrenbang yang belum terealisasi sejak 2025.&nbsp; Mengobati keresahan masyarakat bantuan langsung tunai Rp 7,5 juta diberikan. Yona menjelaskan bantuan itu diberikan untuk pengadaan seragam bagi para lansia dan kader KSH RW 3. "Semua aspirasi warga akan saya kawal sepenuhnya. Sehingga, harapan mereka bisa segera terwujud," ujar Yona.

DPRD Surabaya melakukan reses untuk menampung aspirasi masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM dan infrastruktur pendidikan

Reses DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko Tampung Aspirasi Warga

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/KNEw5tgvWn6K6agZRISJ0HdGLT3VVp33bHakKBgV-3469271588.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. (Septian Nur Hadi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. (Septian Nur Hadi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Langkah Pemkot Surabaya menyegel UD Sentoso Seal dinilai tepat. Menurut Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko tindakan tersebut merupakan langkah tegas yang perlu menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha lain di Kota Pahlawan. Tindakan tegas itu merupakan bentuk pembelajaran yang baik bagi dunia usaha di Surabaya. Pemkot telah mengambil langkah positif untuk menata iklim usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. &rdquo;Langkah ini sebagai sinyal kuat kepada pelaku usaha agar tertib administrasi dan menaati regulasi. Karena itu kami mengapresiasi langkah yang dilakukan Wali Kota bersama-sama dengan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak terkait dengan penyegelan UD Sentoso Seal,&rdquo; kata Yona. Yona menjelaskan pentingnya menciptakan hubungan industrial yang sehat antara pengusaha dan karyawan. Termasuk kepatuhan terhadap perizinan. Dia berharap tindakan serupa dapat diterapkan secara merata kepada seluruh pelaku usaha yang belum memenuhi syarat legalitas. Yakni tindakan penyegelan harus berlaku merata tanpa pandang bulu. Bagi pelaku usaha lain yang belum memiliki tanda daftar gudang (TDG) pemkot diminta untuk tidak ragu mengambil langkah serupa. &rdquo;Kalau memang tidak memiliki TDG ya tolong dilakukan hal yang sama, jadi jangan tebang pilih ya. Lakukan hal yang sama langsung saja tutup kalau di UD Sentoso Seal hasilnya tidak ada TDG-nya bisa langsung ditutup,&rdquo; tegas Yona. Dengan begitu, menurut dia, keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum menjadi kunci terciptanya tata kelola perizinan yang transparan dan kredibel di Surabaya. Agar kasus pelanggaran yang dilakukan UD Sentoso Seal tidak kembali terjadi, pihaknya&nbsp; mendorong agar pemkot melakukan pendataan dan pengecekan menyeluruh terhadap gudang-gudang di Surabaya. &rdquo;Baik yang berada di kawasan industri maupun yang menggunakan ruko sebagai tempat penyimpanan barang,&rdquo; terang Yona Bagus Widyatmoko, wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya itu.

Komisi A DPRD Surabaya dukung langkah pemkot segel UD Sentoso Seal, langkah tegas untuk pembelajaran pelaku usaha

Dewan Minta Pemkot Surabaya Tidak Tebang Pilih Memberantas Pengusaha Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/1001800389-4080339135.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko rencana kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. &rdquo;Meskipun bertujuan untuk efisiensi anggaran, kami menilai kebijakan ini berisiko menurunkan kualitas pelayanan publik jika tidak diawasi dengan ketat,&rdquo; kata Yona Bagus Widyatmoko seperti dilansir dari Antara di Kota Surabaya. Yona mengatakan efisiensi anggaran diperlukan, tetapi tidak boleh mengorbankan efektivitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya serta pelayanan publik yang optimal harus tetap menjadi prioritas utama. &rdquo;Kami memang mendukung adanya efisiensi anggaran, namun perlu diingat bahwa pekerjaan ASN berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa berdampak pada kualitas pelayanan publik,&rdquo; ujar Yona Bagus Widyatmoko. Yona menyebut perlunya sistem pengawasan yang jelas terhadap kebijakan ini menyusul efisiensi yang diharapkan dari WFA seperti pengurangan biaya operasional kantor, listrik, dan transportasi, harus seimbang dengan produktivitas ASN dalam menjalankan tugas. &rdquo;Work From Anywhere memungkinkan penghematan, namun perlu memastikan bahwa ASN tetap produktif dan tidak hanya mengandalkan teknologi. Pengawasan lebih ketat harus dilakukan agar kinerja ASN tidak terganggu,&rdquo; tutur Yona Bagus Widyatmoko. Lebih jauh, Yona mengingatkan bahwa transparansi dalam implementasi WFA menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan ini. Pemkot Surabaya harus berhati-hati agar WFA tidak menjadi justifikasi semata untuk pemangkasan anggaran tanpa mempertimbangkan kualitas pelayanan. &rdquo;Sistem ini harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan apakah betul-betul ada efisiensi atau justru justifikasi untuk mengurangi anggaran tanpa memperhatikan kualitas kerja,&rdquo; tandas Yona Bagus Widyatmoko. Dia menyebut potensi dampak negatif dari kebijakan ini terhadap semangat kerja dan effort para ASN Pemkot Surabaya. Mengingat tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, WFA bisa menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk berkurangnya tanggung jawab ASN terhadap pelayanan publik. &rdquo;Sejauh mana efektivitas WFA bisa mendukung program efisiensi secara signifikan? Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan banyak kerugian, khususnya dalam pelayanan publik dan menurunnya effort SDM Pemkot Surabaya,&rdquo; ujar Yona Bagus Widyatmoko. Dia menegaskan, jika sistem WFA ini diimplementasikan kepada ASN Pemkot Surabaya, pihaknya akan terus melakukan pengawasan agar kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Diharapkan, kebijakan WFA tidak hanya bermanfaat bagi penghematan biaya, tetapi juga dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. &rdquo;Kami akan pastikan bahwa meski ASN bekerja dari luar kantor, kualitas pelayanan publik tidak terganggu,&rdquo; ungkap Yona Bagus Widyatmoko.

Komisi A DPRD Surabaya rencana kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Ketua Komisi A DPRD Yona Bagus Widyatmoko Soroti Kebijakan WFA ASN Pemkot Surabaya 

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/Yona-983647456.jpg" alt="WAKIL RAKYAT: Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menilai sosok Prabowo Subianto adalah panutan seluruh kader. (Yona Bagus)" width="100%">
<figcaption>WAKIL RAKYAT: Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menilai sosok Prabowo Subianto adalah panutan seluruh kader. (Yona Bagus)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Prabowo Subianto kembali terpilih sebagai Ketum Partai Gerindra dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Kamis. Wakil Ketua (Waka) DPC Gerindra Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengatakan, Prabowo adalah sosok pemimpin yang pro rakyat. Menurut Yona, Prabowo membentuk kadernya sebagai seorang pejuang rakyat. &rdquo;Bukan sekadar membangun visi dan bermimpi saja. Pak Prabowo selalu mengajarkan kami untuk membangun mimpi itu hingga terwujud,&rdquo; ucapnya. Prabowo, kata Yona, juga merupkan figur pengayom. Sebab, dia dipilih sebagai ketum secara aklamasi. Yona optimistis Prabowo bisa semakin mendekatkan partai dengan rakyat. &rdquo;Membela rakyat sudah menjadi tugas wajib bagi kader Gerindra,&rdquo; paparnya. Dalam memimpin negara, lanjut Yona, Prabowo mengutamakan rakyat. Itu terlihat dari kebijakan yang disusun. &rdquo;Kebijakan penghapusan utang bagi petani salah satunya,&rdquo; ujarnya. Yona meyakini Prabowo mampu memposisikan Indonesia sebagai bangsa besar di mata dunia.&nbsp;&rdquo;Pak Prabowo selalu berpikir kedaulatan bangsa dan negara. Beliau memiliki pendirian agar bangsa ini kembali menjadi bangsa yang besar,&rdquo; paparnya.&nbsp;

Prabowo dinilai pemimpin pro rakyat karena kebijakan yang disusun mengutamakan kepentingan masyarakat seperti penghapusan utang petani

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Yona Bagus Widyatmoko

Berita Terkini