<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/15/5513-1175278500.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Alex Brandon/AP)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Alex Brandon/AP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk kepala otoritas pemerintahan Israel Benjamin Netanyahu dan kepala pertahanan Yoav Gallant sebagai tindakan yang sangat keterlaluan. &rdquo;Pengeluaran surat perintah penangkapan oleh ICC terhadap para pemimpin Israel adalah suatu tindakan yang sangat keterlaluan. Saya untuk menegaskan sekali lagi: apapun yang mungkin disiratkan oleh ICC, tidak ada kesetaraan tidak ada antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu mendukung Israel melawan ancaman terhadap keamanan,&rdquo; kata Biden dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Antara. Sebelumnya pada Kamis (21/11), ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Kemudian pada hari yang sama, kantor Netanyahu menuduh ICC mengisolasi Israel dan mendukung terorisme terhadap Israel. &rdquo;ICC dengan ini mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dua individu, Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan setidaknya dari 8 Oktober 2023 hingga 20 Mei 2024,&rdquo; demikian pernyataan ICC. Pada 20 Mei yang disebut dalam pernyataan itu merujuk pada tanggal di mana jaksa ICC mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap mereka. ICC menolak argumen Israel yang menyatakan bahwa pengadilan tersebut tak memiliki yurisdiksi untuk memerintahkan penangkapan Netanyahu dan Gallant. ICC menemukan dasar yang wajar untuk meyakini bahwa kedua orang tersebut bertanggung jawab atas tindak kejahatan perang dalam bentuk memanfaatkan kelaparan sebagai metode peperangan dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang meliputi pembunuhan, penyiksaan, dan tindakan tak manusiawi lainnya. ICC juga menemukan dasar yang wajar untuk meyakini bahwa Netanyahu dan Gallant masing-masing bertanggung jawab secara pidana sebagai penguasa sipil untuk kejahatan perang dalam bentuk secara sengaja mengarahkan serangan terhadap populasi sipil. Sementara itu, Irak menyebut surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap dua pejabat Israel, Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant sebagai keputusan bersejarah, adil, dan tepat bagi para korban di Palestina dan Lebanon. &rdquo;Pemerintah Irak menghargai sikap berani dan adil yang diambil ICC dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala pemerintahan entitas Zionis dan mantan Menteri Pertahanannya,&rdquo; kata juru bicara pemerintah Basim Al-Awadi dalam sebuah pernyataan. &rdquo;Keputusan bersejarah ini menegaskan bahwa seberapapun besar upaya penindasan untuk berkuasa, keadilan dan kebenaran akan melawannya dan mencegahnya mendominasi dunia,&rdquo; tambah dia. Al-Awadi menggambarkan keputusan itu sebagai bukti keadilan bagi darah para korban tak bersalah dan martir yang gugur dalam perang kriminal (genosida) yang dilancarkan entitas Zionis selama lebih dari satu tahun di Gaza dan Lebanon. Irak menuntut agar serangan Israel dihentikan, serta mendesak semua bangsa merdeka untuk melaksanakan keputusan ini dengan membawa para tersangka ke pengadilan yang berwenang guna mempertanggungjawabkan pelanggaran mereka terhadap kemanusiaan.

Presiden AS Joe Biden sebut keputusan ICC keluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu sebagai tindakan yang keterlaluan

Presiden Biden Marah ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/Yoav-Gallant-The-Times-of-Israel-2204744636.jpg" alt="Yoav Gallant kembali menjabat sebagai Menhan Israel setelah PM Benjamin Netanyahu mencabut keputusan pemecatannya." width="100%">
<figcaption>Yoav Gallant kembali menjabat sebagai Menhan Israel setelah PM Benjamin Netanyahu mencabut keputusan pemecatannya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mencabut keputusannya memecat Yoav Gallant. Senin (10/4), dia mengembalikan posisi Gallant sebagai menteri pertahanan (Menhan). Gallant dipecat Netanyahu setelah berpidato yang menyerukan agar pemerintah menangguhkan rencana perombakan yudisial. &rsquo;&rsquo;Gallant dan saya bekerja sama untuk melawan tantangan keamanan. Kami memiliki perbedaan yang sulit, tapi saya memutuskan untuk melupakan perbedaan kami,&rsquo;&rsquo; ujar Netanyahu dalam konferensi pers, seperti dikutip Hareetz. Keputusan Netanyahu untuk mempertahankan Gallant merupakan capaian besar bagi pengunjuk rasa anti pemerintah. Sebelumnya, ratusan ribu penduduk Israel berdemo untuk mendukung Menhan setelah dipecat dua minggu lalu. Selain tekanan penduduk, sangat mungkin keputusan Netanyahu itu juga didasari jajak pendapat. Langkah Netanyahu menyingkirkan Gallant justru merugikannya secara politik. Beberapa jajak pendapat menunjukkan, hampir 70 persen penduduk Israel dan 60 persen pemilih Likud keberatan dengan pemecatan Gallant. Netanyahu, Partai Likud yang digawangi Netanyahu, dan pemerintahannya dalam beberapa hari terakhir terus terpukul dalam jajak pendapat. Jika pemilihan diadakan hari itu, maka koalisi akan kehilangan lebih dari 10 kursi dan oposisi akan dapat membentuk pemerintahan. Jajak pendapat Channel 13 pada Minggu (9/4) menunjukkan, hanya 21 persen orang Israel yang menganggap kinerja Netanyahu sebagai PM yang bagus. Sekitar 70 persen mengatakan tidak baik. Lalu, masih dari survei, Partai Likud hanya akan memenangkan 20 kursi atau berkurang 12 kursi dari yang dimiliki saat ini.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mencabut keputusannya memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Pemecatan Menhan Berujung Warga Israel Mengamuk, Netanyahu Kembalikan Lagi Posisi Gallant 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Yoav-Gallant-BBC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPoscom – Israel lumpuh. Penduduk berang. Ratusan ribu orang turun ke jalan. Mogok massal. Salah satu pemicunya, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memecat Yoav Gallant sebagai menteri pertahanan. Sebelumnya, Gallant berpidato menyerukan agar rencana reformasi hukum oleh pemerintah dihentikan.  Pemecatan itu pun seolah menjadi bensin. Makin menyiram amuk penduduk yang beberapa pekan lalu sudah menentang RUU reformasi hukum tersebut. ’’Hentikan perombakan yudisial ini sebelum terlambat,’’ ujar Arnon Bar-David, pemimpin salah satu serikat buruh terbesar di Israel, Histadrut.  Biasanya, massa beramai-ramai turun ke jalan pada akhir pekan. Namun, kali ini situasinya berbeda. Makin runyam. Setidaknya ada 600 ribu orang yang mengikuti aksi di berbagai penjuru Israel. Termasuk mengepung rumah Netanyahu di Jerusalem. Ini adalah demo terbesar di negara tersebut.  Profesor politik Timur Tengah di NYU Abu Dhabi Monica Marks menuturkan, 600 ribu demonstran adalah angka yang luar biasa. Jumlah itu setara dengan 6,5 persen populasi penduduk Israel. ’’Kapan terakhir kali 6 persen penduduk suatu negara keluar untuk memprotes?’’ ucapnya, seperti dikutip CNBC.  Akibat aksi tersebut, penerbangan di Bandara Ben Gurion dihentikan sementara. Sebab, para pekerja bandara memilih mogok kerja. Situasi serupa terlihat di dua pelabuhan terbesar Israel, yaitu Haifa dan Ashdod. McDonald’s di Israel juga memilih tutup sebagai bagian dari aksi mogok kerja.  Bukan hanya itu, bank terbesar di Israel Leumi menutup cabang-cabang mereka sebagai bentuk protes. Kedutaan besar Israel di berbagai penjuru dunia juga diminta ikut serta. Kantor kedutaan besar Israel di AS tutup sementara.  Pada Selasa (27/3) pagi, parlemen Israel, Knesset, menggelar mosi tidak percaya pada Netanyahu. Memang, Netanyahu selamat dari mosi yang diusulkan kelompok oposisi tersebut. Namun, tekanan publik agar RUU perombakan sistem hukum dicabut terus menguat.  Presiden Isaac Herzog yang posisinya lebih banyak bersifat seremonial juga mulai berkomentar. Lewat akun Twitter-nya, dia meminta pemerintah menghentikan rencana perombakan sistem hukum itu. ’’Demi persatuan rakyat Israel dan demi tanggung jawab, saya meminta Anda segera menghentikan proses legislatif (pembahasan RUU),’’ paparnya.  Herzog juga memohon agar para pimpinan faksi Knesset, baik koalisi maupun oposisi, menempatkan warga negara di atas segalanya. Mereka diminta bertindak secara bertanggung jawab dan berani tanpa menunda-nunda lagi.  Di sisi lain, para pendukung Netanyahu ingin proses pembuatan RUU itu tetap berjalan. Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir menegaskan, proses reformasi hukum harus jalan terus. Pemerintah tidak perlu menyerah terhadap anarkis.  Sementara itu, Menteri Kehakiman Yariv Levin menyerahkan sepenuhnya polemik tersebut kepada Netanyahu. Baik itu RU dibatalkan atau justru disahkan. Menurut Levin, jika semua orang melakukan apa yang mereka inginkan, maka pemerintahan bisa jatuh. Karena itu, pemerintahan dan koalisi harus distabilkan.  Beberapa tahun terakhir, situasi di Israel memang terbelah. Utamanya di tingkat parlemen. Partai yang menang cenderung tidak mutlak dan sulit mencari koalisi yang pas. Sejak April 2019, Israel sudah menggelar pemilu lima kali.  ’’Kita tak pernah sedekat ini dengan kehancuran. Apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir adalah kegilaan, kehilangan kendali, dan kehilangan arah. Ini bukti bahwa pemerintahan ini telah kehilangan rem,’’ kata mantan PM Israel Yair Lapid di hadapan para anggota parlemen.

Menentang Netanyahu, Menhan Israel Dipecat, Ratusan Ribu Warga Berang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Yoav-Gallant-The-Australian-Jewish-News.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Situasi di Israel masih bergolak. Ribuan warga kembali turun ke jalan. Mereka terus menyuarakan penolakan RUU tentang reformasi hukum. Suara itu tak hanya menggema di peserta demonstrasi, tapi juga nyaring disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant.  Gallant menjadi menteri pertama di pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu yang menentang pembahasan aturan hukum kontroversial itu.  ’’Setiap manifestasi penolakan yang menggerogoti kekuatan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan merusak sistem keamanan harus segera dihentikan,’’ ungkap Gallant dalam pidatonya, seperti dilansir CNN.  Pernyataan Gallant itu bukan tanpa pertimbangan. Sebab, pasukan IDF menolak berlatih sebagai protes atas rencana perombakan sistem hukum di Israel. Yang menarik, Gallant merupakan anggota Partai Likud yang digawangi Netanyahu. Pidatonya disampaikan saat Netanyahu melakukan lawatan ke Inggris. Dia menyebutkan, permintaannya itu semata-mata demi keamanan Israel.  Beberapa bulan terakhir, ribuan penduduk Israel turun ke jalan untuk menentang RUU reformasi hukum. Aksi massa terjadi di berbagai kota. Berdasar draf perubahan yang diusung Netanyahu, pemerintah akan memiliki kendali atas penunjukan hakim. Selain itu, parlemen bakal mendapat kekuasaan untuk mengesampingkan putusan Mahkamah Agung (MA).  Pemerintah Israel berdalih, perubahan itu penting untuk mengendalikan MA yang dianggap picik, elitis, dan tak lagi mewakili rakyat. Di sisi lain, para demonstran menyebut rencana itu bisa menjadi ancaman fondasi demokrasi di Israel.  Itamar Ben-Gvir, menteri keamanan nasional sayap kanan, pun berang dengan sikap Gallant. Dia meminta Netanyahu segera memecat Gallant setelah pidatonya menyebar luas dan jadi sorotan. Ben-Gvir menilai Gallant telah menyerah pada tekanan dan ancaman massa, serta menggunakan IDF sebagai bargaining.

Menhan Israel jadi Menteri Pertama Penentang Kebijakan PM Netanyahu

Yoav Gallant

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Yoav Gallant

Berita Terkini

Presiden Biden Marah ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu

Pemecatan Menhan Berujung Warga Israel Mengamuk, Netanyahu Kembalikan Lagi Posisi Gallant

Menentang Netanyahu, Menhan Israel Dipecat, Ratusan Ribu Warga Berang

Menhan Israel jadi Menteri Pertama Penentang Kebijakan PM Netanyahu

Download Aplikasi JawaPos.com