<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/11/H77z50IxMhb40Jgb7U0KQR2yr7IqWwTm1ijuvJ2B-1-3013562706.jpg" alt="Viral di media sosial, pembayaran royalti musik dan lagu yang dibebankan kepada konsumen restoran. (X)" width="100%">
<figcaption>Viral di media sosial, pembayaran royalti musik dan lagu yang dibebankan kepada konsumen restoran. (X)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Viral di media sosial, pembayaran royalti musik dan lagu yang dibebankan kepada konsumen restoran. Menariknya, royalti tersebut dicantumkan dalam nota pembayaran dengan nominal sebesar Rp 29.140 bersama dengan pesanan lainnya yang tentu harus dibayar oleh konsumen.&nbsp;</p> <p>Dari seluruh pesanan tersebut, subtotal makanan dan minuman mencapai Rp614 ribu, ditambah service charge Rp67.540 dan pajak PB1 sebesar Rp67.540. Sehingga total seluruhnya yang perlu dibayar konsumen mencapai Rp 742.940.&nbsp;</p> <p>"Royalti musik dan lagu Rp29.140," tulis keterangan dalam struk tersebut dikutip dari akun X @onecak, Senin (11/8).</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/016420897/putra-sulung-andre-taulany-dan-rien-wartia-berharap-orang-tuanya-akur-kembali">Putra Sulung Andre Taulany dan Rien Wartia Berharap Orang Tuanya Akur Kembali</a></strong>&nbsp;</p> <p>Merespons hal itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai tindakan restoran yang membebankan royalti musik dan lagu kepada konsumen adalah salah kaprah. Pasalnya, konsumen tidak tahu menahu soal kewajiban pembayaran royalti.<br />"Pengenaan royalti ke konsumen merupakan tindakan salah kaprah karena konsumen tidak tahu apa apa tapi malah dikenakan royalti," kata Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo kepada JawaPos.com, Senin (11/8).&nbsp;</p> <p>Lebih lanjut, pihaknya juga mempertanyakan dasar hukum pengenaan royalti musik ke konsumen tersebut. Pasalnya, yang ia tahu terkait royalti seharusnya dibebankan kepada pihak resto.&nbsp;</p> <p>"Pengenaan royalti ke konsumen tidak nyambung karena harusnya itu menjadi beban pihak resto yang harusnya tidak dibebankan ke konsumen," pungkasnya.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016421095/6-shio-jalani-kehidupan-terbaik-pada-13-agustus-2025">6 Shio Jalani Kehidupan Terbaik Pada 13 Agustus 2025</a></strong>&nbsp;</p> <p>Di sisi lain, PT Mitra Bali Sukses (MBS) yang memegang lisensi merek Mie Gacoan bersepakat untuk damai dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) atas sengketa hak cipta yang terjadi.&nbsp;</p> <p>Hal ini sebagaimana ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Perdamaian atas Sengketa Hak Cipta antara LMK Selmi dengan Mie Gacoan yang disaksikan oleh Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, pada Jumat (8/8).<br />&nbsp;<br />Sekjen LMK Selmi, Ramsudin Manullang memastikan cara perhitungan sehingga menemukan angka Rp 2,2 miliar untuk jumlah pembayaran royalti telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.&nbsp;</p> <p>"Kami menghitung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dihitung dari jumlah gerai, jumlah kursi, dari tahun 2022 sampai 2025," ujar Ramsudin. &nbsp;</p> <p>"Perhitungannya murni dari aturan. Hitungan dari SELMI dan Mie Gacoan sama, jadi sekitar Rp 2,2 miliar," tambahnya.</p>

YLKI menilai pembebanan royalti musik kepada konsumen adalah salah kaprah, Mie Gacoan damai dengan LMK atas sengketa hak cipta.

Soal Tarif Royalti Musik di Mie Gacoan Dibebankan ke Konsumen, Begini Respons YLKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/16/SPSI-767449623.jpg" alt="Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Kebijakan PPATK memblokir rekening yang tiga bulan tidak aktif menuai sorotan dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai merugikan masyarakat.</p> <p>Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menolak kebijakan pembekuan rekening rakyat tersebut. Dia mengatakan deteksi kejahatan tidak bisa dilakukan secara pukul rata seperti itu.</p> <p>"Jangan gara-gara melacak segelintir orang jahat lalu mengorbankan jutaan rakyat lainnya.&nbsp;Ini sama saja ada 100 pisau dapur dipakai membunuh orang, puluhan juta pisau dapur untuk sementara disita negara. Ini kan logika <em>sontoloyo</em> namanya," papar Jumhur, Rabu (30/7).</p> <p>Dia mengatakan PPATK itu fungsinya adalah mengurusi transaksi mencurigakan. Kemudian, yang sudah dicurigai segera ditindaklanjuti.&nbsp;</p> <p>Menurut dia ketimbang melakukan pemblokiran rekening <em>nganggur</em>, PPATK fokus menelusuri rekening gendut. Misalnya rekening yang menampung aliran proyek strategis nasional (PSN). Dia menegaskan yang ditunggu rakyat dari kinerja PPATK adalah, tindaklanjut dari temuannya.&nbsp;</p> <p>Menurut Jumhur, publik sekarang menunggu tindak lanjut temuan PPATK yang menyatakan ada Rp 510,23 triliun dari sekitar Rp. 1.500 triliun dana PSN yang masuk ke kantong Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politikus.</p> <p>"Itu uang banyak banget sampai ratusan triliun rupiah tidak jelas tapi kok malah didiamkan, bukannya diusut tuntas," kata Jumhur.&nbsp;</p> <p>Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI itu mengatakan, negara dan rakyat pasti sulit sejahtera apabila negara terus menerus super permisif terhadap kasus korupsi. Jadi dia menegaskan supaya PPATK membatalkan kebijakan pembekuan rekening rakyat yang 3 bulan tidak aktif. Lebih baik PPATK segera juga tindaklanjuti korupsi-korupsi jumbo yang sudah mereka deteksi.&nbsp;</p> <p>Dia mengingatkan secara teknis banyak penyebab rekening nganggur. Tetapi bukan berarti sebuah tindak kejahatan. Dengan pemanfaatan teknologi digital sekarang, masyarakat dengan mudah membuka rekening. Sedangkan soal pemanfaatannya, merupakan kewenangan dari pemiliknya mau digunakan atau tidak.</p> <p>Senada, Staf Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Arianto Harefa mengatakan, kebijakan PPATK ini sangat merugikan masyarakat. Sudah ada sejumlah aduan terkait pemblokiran ini yang masuk ke pihaknya.</p> <p class="class-paragraph">Salah satunya, soal pemblokiran rekening nasabah secara sepihak oleh salah satu bank karena adanya surat dari PPATK. Pemblokiran dilakukan lantaran rekening tersebut sudah lama tidak ada transaksi, kurang lebih lima tahun terakhir.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Menurut kami sebagai lembaga perlindungan konsumen, sebenarnya kebijakan dari PPATK ini sangat merugikan konsumen. Dilakukan secara sepihak dan belum terkonfirmasi (ada indikasi kejahatan),&rdquo; keluh Arianto Harefa saat dihubungi, Rabu (30/7).&nbsp;</p> <p>Karena pemblokiran dilakukan sepihak, sejumlah nasabah akhirnya terkejut saat tak bisa lagi menggunakan rekening tersebut. Belum lagi, tak ada konfirmasi pada pihak konsumen apakah betul terafiliasi dengan dugaan-dugaan tindak kejahatan seperti yang dijadikan alasan pemblokiran oleh PPAT. Baik itu terindikasi judi <em>online</em>, pencucian uang, ataupun lainnya.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kalau misalnya hanya temuan saja, terus dilakukan pemblokiran secara sepihak tanpa ada konfirmasi kepada yang bersangkutan atau yang memiliki nomor rekening itu, menurut kami itu tidak adil, tidak fair,&rdquo; tegas Arianto Harefa.</p> <p>Apalagi, lanjut dia, dalam aturan hukum saja, apabila seseorang terindikasi melakukan tindak pidana dibutuhkan minimal dua alat bukti sebelum yang bersangkutan ditetapkan menjadi tersangka.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Sama juga kalau menetapkan suatu rekening ada indikasi kejahatan tindak pidana, misalnya pencucian uang, itu kan harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu apakah benar atau tidak. Bukan serta merta diblokir,&rdquo; sambung Arianto Harefa.&nbsp;</p> <p>Kalaupun kebijakan ini dalam hal kehati-hatian akan adanya tindak kejahatan yang terjadi, Ari menekankan adanya keterbukaan informasi kepada konsumen. Pemblokiran tidak dilakukan secara sepihak. Harus ada penjelasan atau pemberitahuan pada konsumen terkait hal tersebut.&nbsp;</p> <p>Selain itu, konsumen juga diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya atau menjawab pernyataan PPATK yang disampaikan oleh pihak bank. Mengingat, masalah keuangan ini cukup sensitif apalagi disangkutpautkan dengan dugaan-dugaan tindak kejahatan.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Dengan membuka kanal pengaduan, nanti kalau ada konsumen yang merasa dirugikan dan merasa tidak melakukan suatu tindak kejahatan sebagai alasan yang disampaikan oleh PPATK, itu bisa dibukakan kembali dan harus dipermudah prosesnya,&rdquo; papar Arianto Harefa.&nbsp;</p> <p>Selain itu, lanjut dia, pihak PPATK dan perbankan perlu menjelaskan status dana yang rekeningnya diblokir. Apakah dana tabungan tersebut akan langsung disimpan, dikembalikan, atau lainnya.</p> <p>&ldquo;Itu perlu penjelasan karena hal itu masih belum kami mendapatkan jawabannya dari PPATK,&rdquo; terang Arianto Harefa.&nbsp;</p> <p>Ari melanjutkan, sebetulnya, bukan hal aneh ketika seseorang memiliki rekening yang lama tak digunakan. Biasanya, orang seperti ini memiliki dua rekening. Yang mana, salah satu digunakan untuk transaksi harian dan satu lagi sengaja digunakan untuk tabungan jangka panjang.</p> <p class="class-paragraph">Sehingga, akan sangat jarang ada transaksi. Misalnya, untuk tabungan sekolah anak atau tabungan masa depan. Dia mengaku, belum menemukan alasan yang masuk akal secara logika terkait alasan PPATK memblokir rekening-rekening yang dorman beberapa waktu tersebut.</p>

Kebijakan PPATK memblokir rekening tidak aktif menuai protes keras dari masyarakat dan organisasi, menilai merugikan konsumen dan tidak adil

KSPSI Desak PPATK Batalkan Kebijakan Pemblokiran Rekening

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/bbm-pertamina-2953280013.jpg" alt="Pertamax Green 95. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pertamax Green 95. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pertamina kembali jadi gunjingan masyarakat seantero Indonesia. Bukan karena prestasinya atau kualitas BBM-nya yang juara, tapi karena skandal terbarunya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini menyusul Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengungkapkan skandal&nbsp;</div> <div dir="auto">bos anak usaha Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015687461/dirut-pertamina-patra-niaga-jadi-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-tata-kelola-minyak-mentah-kerugian-negara-capai-rp-1937-triliun">Dirut Pertamina Patra Niaga jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Kerugian Negara Capai Rp 193,7 Triliun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Penyidikan Jaksa Tindak Pidana Khusus alias Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengungkapkan modus Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga yang melakukan impor produk kilang Ron 92.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, setelah diusut ternyata RS diduga malah membeli bahan bakar dengan oktan minimum sebesar 90 atau sejenis Pertalite. Produk kilang itu kemudian dicampur sedemikian rupa untuk menjadi Ron 92 atau sejenis Pertamax.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti skandal tersebut. Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi meminta kasus dugaan pengoplosan produk Pertalite dengan Pertamax, dalam kasus tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 harus ditindak secara serius.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"YLKI mendesak Dirjen Migas ESDM untuk mengumumkan hasil regular inspeksi atau pemeriksaan terkait kualitas BBM produk Pertamina yang selama ini dilakukan apakah ada temuan penyimpangan atau sebaliknya. Ini penting agar konsumen mendapatkan informasi yang menyeluruh, akurat, dan konkret," tegas Tulus dihubungi <em>JawaPos.com.</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/015692562/pertamina-jamin-pertamax-yang-beredar-saat-ini-sesuai-spesifikasi">Pertamina Jamin Pertamax yang Beredar saat Ini Sesuai Spesifikasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih jauh, YLKI juga mendesak Dirjen Migas, untuk melakuKan pemeriksaan ulang kualitas BBM Pertamina yg beredar di pasaran, untuk memastikan ada tidaknya penyimpangan dari standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah, apakah masih on spec atau memang ada masalah dengan produknya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Tulus juga bilang kalau konsumen bisa menuntut pihak Pertamina Patra Niaga merujuk pada Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dikarenakan, kasus ini telah merugikan banyak konsumen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bisa saja (menuntut Pertamina Patra Niaga). Jika disertai bukti-bukti yang konkret, kerugian berapa dan seperti apa," tandas Tulus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara terkait kasus tersebut, Pertamina membantah spekulasi yang beredar. PT Pertamina (Persero) menjamin bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 92 jenis Pertamax yang beredar saat ini sudah sesuai spesifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso guna menepis kabar perusahaannya telah mengoplos jenis BBM RON 90 Pertalite menjadi Pertamax atau setara RON 92.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami pastikan bahwa yang dijual ke masyarakat itu adalah sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. Itu artinya ya RON 92 Pertamax, RON 90 itu artinya Pertalite," kata Fadjar kepada wartawan di Gedung DPD RI, Jakarta, dikutip Rabu (26/2).</div>

"YLKI mendesak Dirjen Migas ESDM untuk mengumumkan hasil regular inspeksi atau pemeriksaan terkait kualitas BBM produk Pertamina," katanya.

Usai Dirut PPN jadi Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak, YLKI Minta Dirjen Migas Buka Hasil Inspeksi Reguler

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/PAM-JAYA.jpg" alt="Ilustrasi unit pengolahan air bersih PAM Jaya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi unit pengolahan air bersih PAM Jaya</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menanggapi wacana penyesuaian tarif air PAM Jaya yang baru-baru ini dibahas. Berdasar survei yang dilakukan YLKI pada Desember 2024 di beberapa wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara, Tulus menyampaikan hasil yang mencerminkan pandangan masyarakat terhadap tarif air saat ini.</p> <p>Menurut Tulus, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan PAM Jaya merasa tarif air yang ada sudah cukup wajar. Sebanyak 60 persen dari responden mengungkapkan tarif tersebut sesuai dengan harapan, sementara 26 persen menilai tarifnya mahal, 8 persen mengatakan murah, 4 persen menilai terlalu mahal, dan 2 persen menganggap tarifnya sangat murah.</p> <p>Namun, meski mayoritas setuju dengan adanya penyesuaian tarif, 60 persen dari responden juga menekankan bahwa penyesuaian tarif harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan layanan.</p> <p>"Pelanggan tidak keberatan dengan penyesuaian tarif, tetapi kualitas layanan dan distribusi air yang lebih baik sangat diharapkan. Sebanyak 40 persen responden lainnya tidak setuju dengan kenaikan tarif tanpa ada peningkatan layanan yang signifikan," ungkap Tulus di Jakarta, Senin (14/1).</p> <p>YLKI juga menyoroti bahwa mayoritas pelanggan PAM Jaya adalah rumah tangga, dengan sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah. Berdasar data survei, sekitar 44 persen pelanggan rumah tangga memiliki tagihan air antara Rp 100.000 hingga Rp 250.000 per bulan.</p> <p>Tulus menyarankan agar kebijakan tarif baru harus mempertimbangkan daya beli kelompok ini. Selain itu, Tulus mengingatkan masyarakat agar cerdas dalam mengelola pola konsumsi air mereka.</p> <p>"Masyarakat harus bijak dalam pengeluaran, jangan sampai pengeluaran untuk air bersih lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan lainnya, seperti rokok. Ini tentu tidak fair dan kontra produktif," ujar Tulus.</p> <p>Lebih lanjut, YLKI mendesak Pemprov Jakarta dan PAM Jaya untuk secara progresif memperluas jangkauan layanan air PAM. Hal itu guna mengurangi ketergantungan terhadap eksploitasi air tanah yang semakin parah di ibu kota.</p> <p>"Eksploitasi air tanah di Jakarta merupakan fenomena yang merugikan daya dukung lingkungan dan dapat berdampak buruk bagi keberlanjutan pasokan air bersih di masa depan," ucap Tulus.</p> <p>Dengan adanya penyesuaian tarif yang tepat dan kebijakan yang memihak pada kelompok yang kurang mampu, diharapkan pelayanan air bersih di Jakarta dapat lebih merata dan berkelanjutan.</p> <p class="class-paragraph">Sebelumnya, Perumda PAM Jaya meluncurkan program Kartu Air Sehat untuk memberikan tarif air yang lebih terjangkau bagi dua pelanggan rumah tangga, yakni kategori 2A1 (rumah tangga sangat sederhana) dan 2A2 (rumah tangga sederhana). Program ini mulai berlaku pada Januari 2025 dan akan berlangsung selama satu tahun dengan evaluasi berkala.</p> <p>Senior Manager Corporate Communication &amp; Office Director PAM Jaya Gatra Vaganza menjelaskan, program Kartu Air Sehat merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memastikan layanan air minum yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Jakarta.</p> <p>"Program Kartu Air Sehat adalah wujud komitmen kami untuk memastikan layanan air minum yang adil dan merata bagi warga Jakarta," ujar Gatra.</p>

YLKI menanggapi wacana penyesuaian tarif air PAM Jaya yang baru-baru ini dibahas, minta warga cerdas atus pola konsumsi

Soal Penyesuaian Tarif Air, YLKI Sebut Masyarakat Harus Cerdas Atur Pola Konsumsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ylki-dukung-pertamina-larang-motor-berknalpot-modifikasi-masuk-spbu_m_170272.jpeg" alt="Ketua Harian YLKI Tulus Abadi" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian YLKI Tulus Abadi</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia turut merespons perihal kenaikan tarif layanan air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM JAYA) mulai Januari 2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menuturkan, pihaknya telah melakukan survei singkat terhadap pelayanan PAM DKI Jakarta awal Desember 2024. Survei dilakukan di lima wilayah kota di Jakarta dengan sampel 10 responden tiap wilayah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika di lihat berdasarkan penanganan pengaduan, sebanyak 86 persen pernah mengalami keluhan terhadap pelayanan PAM. Dengan rincian, 38 persen mengeluhkan air mengalir kecil, 22 persen mengeluhkan air sering mati dan 18 persen mengeluhkan tagihan air yang tidak sinkron.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, jika dilihat berdasar pendapat pelanggan terkait tarif PAM, sebanyak 60 persen pelanggan merasa tarif PAM saat ini sudah cukup wajar, 26 persen mengatakan mahal, 8 persen mengatakan murah, 4 persen mengatakan terlalu mahal, dan 2 persen mengatakan sangat murah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tapi di sisi lain, sebanyak 60 persen responden setuju jika ada penyesuaian tarif namun wajib diimbangi dengan peningkatan kualitas dan layanan.&nbsp;"Dan artinya, di sisi lain 40 persen tidak setuju dengan kenaikan tarif," ujar Tulus, Kamis (26/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tulus mengungkapkan, keluhan dan pengaduan konsumen PAM Jaya masih sangat dominan dan masih berupa permasalahan klasik yang tak kunjung diatasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, lanjut Tulus, mayoritas pelanggan PAM Jaya adalah rumah tangga, bahkan rumah tangga menengah bawah, dengan tagihan kisaran Rp 100.000-Rp 250.000 (44 persen). Artinya, jika ada kebijakan tarif baru, maka keberpihakan pada golongan ini harus kuat, yakni memerhatikan aspek daya beli mereka (ability to pay).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain masyarakat dengan golongan tersebut juga harus cerdas dalam mengatur pola konsumsi dan pengeluarannya.&nbsp;"Jangan sampai pengeluaran untuk air bersih malah lebih kecil dibanding dengan pengeluaran untuk beli rokok. Keberatan dengan tarif PAM, tapi alokasi untuk beli rokoknya jauh lebih tinggi. Ini tidak fair dan kontra produktif," terang Tulus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">YLKI mendesak, Pemprov Jakarta dan PAM Jaya untuk secara progresif menambah coverage jumlah pelanggannya, guna mengantisipasi eksploitasi air tanah di Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin menuturkan, kenaikan tarif dilakukan hanya bagi masyarakat pengguna diatas 10 m3 atau 10.000 liter air. Tarif akan diterapkan secara progresif ketika konsumsi air pada rentang lebih dari 10 m3 hingga 20 m3 dan di atas 20 meter kubik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan itu sesuai dengan ketetapan standar kebutuhan pokok air minum per kepala keluarga sebesar 10 m3 per bulan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika pelanggan rumah tangga menggunakan air secara bijak dengan konsumsi di angka 10 m3, maka tidak ada perubahan tarif yang akan dirasakan oleh pelanggan, mengingat tarif pada kebutuhan 0-10 m3 masih tetap di angka yang relatif sama," ujar Arief, Rabu (25/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arief menjelaskan, penerapan tarif baru merupakan upaya untuk mewujudkan pemenuhan air minum secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Apalagi, tarif air minum di Jakarta selama 17 tahun tidak mengalami kenaikan. Padahal, biaya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum terus meningkat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kenaikan tarif juga dilakukan untuk mengejar target 1 juta sambungan rumah (SR) pada akhir 2030.&nbsp;"Sehingga target ketersediaan layanan air minum perpipaan yang konsisten, berkualitas, dan terjangkau bagi warga Jakarta segera terpenuhi. Nantinya, sepanjang 7.000 kilometer tambahan jaringan perpipaan akan terpasang di seluruh wilayah Jakarta," jelas Arief.</div>

Jika dilihat berdasar pendapat pelanggan terkait tarif PAM, sebanyak 60 persen pelanggan merasa tarif PAM saat ini sudah cukup wajar.

YLKI: Keluhan Klasik PAM Jaya Harus Dituntaskan sebelum Tarif Naik

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/TOKEN-LISTRIK-DERRY-3847684570.jpg" alt="Ilustrasi pengisian token listrik. Pakai BRImo, pembelian token listrik kini menjadi lebih mudah dan praktis. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengisian token listrik. Pakai BRImo, pembelian token listrik kini menjadi lebih mudah dan praktis. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menyambut baik kebijakan pemerintah yang memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% kepada 97% pelanggan rumah tangga PLN pada Januari dan Februari 2025. Ia menilai kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mendukung daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.</p> <p>&ldquo;Diskon listrik tersebut memberikan keringanan finansial yang signifikan. Hal ini memungkinkan keluarga-keluarga prasejahtera dan sejahtera untuk mengalokasikan dana mereka ke kebutuhan lain yang lebih mendasar atau produktif,&rdquo; ujar Tulus saat dihubungi, Jumat (22/12/2024).</p> <p>Menurut Tulus, penghematan biaya listrik dapat meringankan beban masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan dan kesehatan. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menciptakan efek positif berkelanjutan bagi perekonomian rumah tangga.</p> <p>Namun, ia mengingatkan masyarakat agar menggunakan insentif ini secara bijaksana. &ldquo;Dana yang dihemat sebaiknya tidak digunakan untuk hal-hal yang kurang produktif, seperti membeli rokok atau minuman manis. Sebaliknya, manfaatkan untuk kebutuhan yang mendukung kesejahteraan keluarga,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Tulus juga menyoroti potensi kebijakan ini dalam merangsang pertumbuhan sektor-sektor penting. Dengan daya beli yang lebih tinggi, konsumsi barang dan jasa masyarakat meningkat, terutama pada kebutuhan pokok. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan pilar utama perekonomian Indonesia.</p> <p>&ldquo;UMKM akan merasakan dampak positif dari peningkatan konsumsi, yang berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal,&rdquo; ujar Tulus.</p> <p>Selain itu, masyarakat dengan daya beli lebih tinggi dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas hidup, seperti pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, hal ini akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang.</p> <p>Secara keseluruhan, Tulus menilai kebijakan diskon listrik ini tidak hanya meringankan beban rumah tangga, tetapi juga menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi yang saling mendukung di berbagai sektor.</p> <p>&ldquo;Kebijakan ini memiliki dampak positif yang berkelanjutan, tidak hanya bagi perekonomian rumah tangga, tetapi juga bagi pemulihan ekonomi nasional secara keseluruhan,&rdquo; tutupnya.</p> <p>Dengan kebijakan ini, pemerintah diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, sekaligus memperkuat fondasi perekonomian Indonesia.</p>

YLKI apresiasi diskon listrik 50% bagi pelanggan PLN, sebut kebijakan ini mampu mendorong daya beli, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi.

YLKI Apresiasi Kebijakan Diskon Listrik, Peluang Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/25/IMG-20240225-WA0003-2085034589.jpg" alt="PLTS Atap. Pemerintah telah menerbitkan revisi regulasi terkait Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap." width="100%">
<figcaption>PLTS Atap. Pemerintah telah menerbitkan revisi regulasi terkait Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Akses energi yang berkualitas merupakan hak masyarakat. Dengan akses energi berkualitas yang mampu menyediakan listrik selama 24 jam dengan tegangan stabil, aktivitas ekonomi dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa pada tahun 2023, lebih dari 99,78 persen wilayah di Indonesia telah teraliri listrik. Angka capaian ini perlu dicermati lebih lanjut untuk memastikan akses energi yang diterima masyarakat dapat memenuhi layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta menggerakkan aktivitas ekonomi.</p> <p>Akses energi berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut penting untuk memastikan bahwa melalui energi yang diterima, masyarakat dapat makin berdaya dan mandiri.</p> <p>Situasi geografis Indonesia yang banyak terpisah oleh bentang alam seperti area pegunungan, pesisir, ataupun kepulauan menjadi tantangan dalam penyediaan energi. Sistem energi Indonesia saat ini masih mengandalkan model penyediaan energi yang terpusat untuk kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi.</p> <p>Model penyediaan energi seperti ini memiliki risiko terganggunya seluruh sistem apabila terdapat gangguan pada salah satu bagian transmisi, seperti terjadi pada Juni 2024 di Sumatera.</p> <p>Situasi Indonesia ini membutuhkan pendekatan pembangkit energi terdesentralisasi dengan memanfaatkan potensi sumber energi lokal. Pembangkit berbasis energi terbarukan seperti energi surya menjadi pilihan potensial untuk memperkuat akses energi di Indonesia karena potensinya yang mencapai 3.000-20.000 GWp.</p> <p>Dari kacamata konsumen, penggunaan energi baru terbarukan (EBET) sangat penting. YLKI menyatakan bahwa penggunaan energi terbarukan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab konsumen untuk mewujudkan pola konsumsi yang berkelanjutan (<em>sustainable consumption</em>).</p> <p>"Salah satu sumber EBET yang tersedia dan mudah diakses konsumen adalah energi surya. YLKI mendorong semua pihak untuk menciptakan iklim kebijakan dan regulasi yang kondusif, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses dan menginstalasi energi surya untuk memenuhi kebutuhan energi mereka," jelas Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, dalam keterangan, Rabu (7/8).</p> <p>Hal itu dia sampaikan saat gelar Diskusi Kelompok Terpumpun (<em>Focused Group Discussion</em>) PLTS dalam Opini Konsumen: Arah, Tantangan, Dukungan Saat Ini dan Masa Depan yang dilaksanakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berkolaborasi dengan IESR dan Koaksi Indonesia.</p> <p>Selain membangun ekosistem pendukung tumbuhnya energi terbarukan, salah satunya energi surya, dan membuka akses informasi kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan energi terbarukan secara mandiri, aksi dukungan pada kebijakan energi tetap harus digalakkan.</p> <p>Marlistya Citraningrum, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, menyebutkan bahwa energi surya merupakan sumber energi yang demokratis. "Dari beragam contoh pengembangan energi surya di Indonesia, terdapat empat catatan penting untuk memastikan dampaknya berkelanjutan, yaitu (1) berorientasi pada pengguna dan dampaknya, (2) identifikasi sistem yang sesuai dengan konteks lokal, (3) pendampingan berkelanjutan bagi komunitas dan masyarakat, serta (4) pengelolaan yang profesional," kata Citra.</p> <p>Selain itu, pemetaan sumber pembiayaan inovatif perlu dilakukan untuk memastikan kebutuhan pengembangan energi surya direalisasikan dengan optimal. Misalnya, dana desa, iuran swadaya masyarakat, dan program-program <em>corporate social responsibility</em> (CSR).</p> <p>Edukasi publik untuk pengembangan PLTS juga perlu mendapatkan perhatian serius. Minimnya pengetahuan publik atas informasi energi yang berkelanjutan ini tentunya akan berbanding lurus dengan permintaan, sehingga diperlukan upaya edukasi melalui berbagai medium dengan bahasa yang mudah dipahami.</p> <p class="class-paragraph">"Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Koaksi Indonesia tahun 2019 diketahui bahwa 64 persen responden pernah melihat teknologi energi terbarukan, namun tidak merasa relevan dengan kehidupan sehari-hari," kata Fitrianti Sofyan, Manajer Komunikasi dan Kampanye Koaksi Indonesia.</p> <p>Rahmi Handayani, Vice President Penjualan PT PLN (Persero) menjelaskan kenaikan pelanggan PLTS atap menjadi cerminan minat masyarakat menggunakan energi surya. Dari 2018&mdash;2024 jumlah pelanggan PLTS atap naik 15 kali, dari 609 menjadi 9.324 pelanggan. Secara kapasitas juga naik dari 2 MWp pada 2018 menjadi 197 MWp pada tahun 2024, atau naik sebanyak 98 kali.</p> <p>"Minat masyarakat pada PLTS atap tinggi juga. Terlihat dari kuota PLTS atap pada Juli 2024 yang terjual sebanyak 88 persen atau 901 MWp," kata Rahmi.</p> <p>Terdapat potensi pemanfaatan energi surya dalam berbagai kondisi. Tren adopsi PLTS atap juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Kerjasama berbagai pihak melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pihak-pihak terkait untuk mengedukasi dan mendampingi masyarakat dalam upaya memanfaatkan energi surya dibutuhkan.</p>

Pembangkit berbasis energi terbarukan seperti energi surya menjadi pilihan potensial untuk memperkuat akses energi di Indonesia.

Surya Dinilai Sangat Potensial untuk Mendorong Akses Energi Berkualitas, Penggunaan PLTS Atap Perlu Diperbanyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/bpom-2469089556.jpeg" alt="BPOM melakukan konferensi pers soal makanan yang ditengarai berbahaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BPOM melakukan konferensi pers soal makanan yang ditengarai berbahaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pangan ilegal yang berasal dari Tiongkok saat ini marak beredar di tengah-tengah masyarakat. Beredarnya pangan ilegal tersebut membuat khawatir karena kandungannya tidak terjamin serta dapat membahayakan masyarakat yang mengonsumsinya.</p> <p>Maraknya peredaran pangan ilegal Tiongkok&nbsp;pun membuat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melakukan inspeksi ke lapangan. Hal itu bertujuan menekan risiko dampak buruk dari peredaran pangan ilegal&nbsp;ini.</p> <p>&ldquo;Saya harapannya BPOM juga ada inspeksi ke lapangan untuk menertibkan produk-produk yang sekiranya ilegal di masyarakat,&rdquo; kata Peneliti YLKI, Niti Emiliana dalam keterangan tertulis yang diterima.</p> <p>Terlebih, YLKI pernah menemukan banyak produk impor yang tidak memenuhi standar masuk ke Indonesia pada ritel besar. Salah satu yang ditemukan YLKI adalah adanya pangan impor yang tidak mencantumkan label pada kemasan menggunakan bahasa Indonesia.</p> <p>Padahal, berdasarkan UU No. 18 tahun 2012 dengan jelas menyebut seluruh panganan impor yang masuk harus mencantumkan label dengan bahasa Indonesia pada kemasannya. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti kandungan pada produk tersebut.</p> <p>&ldquo;YLKI juga menemukan beberapa dari produk tersebut memang secara label tidak mencantumkan bahasa Indonesia,&rdquo; ucap Niti.</p> <p>Temuan YLKI soal ketiadaannya label berbahasa Indonesia pada produk yang dijual ritel besar itu cukup mengkhawatirkan. Sebab, tidak menutup kemungkinan produk impor ilegal ditemui lebih banyak pada pasar tradisional maupun pedagang kaki lima.</p> <p>&ldquo;(Temuan) Itu di retail modern, belum di kaki lima atau tradisional. Mungkin [jumlah produk] lebih banyak lagi,&rdquo; ujar Niti.</p> <p>Permintaan agar BPOM melakukan inspeksi terhadap peredaran pangan impor ilegal China cukup beralasan. Dalam beberapa waktu ditemukan kasus gangguan kesehatan akibat produk pangan ilegal asal Tiongkok.</p> <p>Salah satu kasus terjadi pada 16 siswa SDN Cidadap I, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi pada bulan mei lalu. Para siswa mengalami pusing, mual dan muntah usai membeli snack asal Tiongkok&nbsp;bermerek inisial HSL dan LS.</p> <p>Kasus serupa juga terjadi di Sukabumi di mana 28 siswa asal Sukabumi mengalami keracunan usai menyantap jajanan bermerek Daya pada bulan Februari lalu. Usai mengonsumsi jajanan Tongkok&nbsp;tersebut, puluhan siswa dari SDN Nangewer pelajar MI Nangewer mengalami mual bahkan pingsan.</p>

“Saya harapannya BPOM juga ada inspeksi ke lapangan untuk menertibkan produk-produk yang sekiranya ilegal di masyarakat,”

Produk Pangan Ilegal Asal Tiongkok Dikabarkan Marak Beredar, BPOM Diminta Lakukan Inspeksi ke Lapangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/20160722101-3050049097.jpg" alt="Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo. (ANTARA/M Agung Rajasa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo. (ANTARA/M Agung Rajasa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut bahwa camilan ilegal asal Tiongkok beredar di pasaran. Keberadaan camilan ilegal itu disebut membahayakan kesehatan anak-anak.</p> <p>Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo meminta Pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan tegas atas kasus peredaran camilan anak asal Tiongkok yang ilegal itu. &ldquo;Pelakunya ini harus ditelusuri dan diproses hukum. Siapa ini yang terlibat dalam dalam pemasokan, peredaran, dan perdagangan produk ilegal,&rdquo; kata Sudaryatmo sebagaimana dilansir <em>Antara</em>, Minggu (14/7).</p> <p>Sudaryatmo menuturkan, Pemerintah harus menelusuri rantai pasok makanan tersebut agar kualitas hidup masyarakat tidak makin terancam. Terlebih camilan tersebut diketahui banyak beredar di kalangan anak-anak.</p> <p>Dia mencontohkan, dalam kasus camilan &ldquo;Hot Spicy Latiru&rdquo; dan Latiao Stripes&rdquo;, belasan siswa SDN Cidadap I, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengalami pusing, mual, dan muntah. Mereka mengalami hal tersebut setelah mengonsumsi camilan berupaya &ldquo;Hot Spicy Latiru&rdquo; dan Latiao Stripes&rdquo;.</p> <p>Kasus tersebut merupakan anomali yang perlu dijadikan perhatian karena Sukabumi termasuk ke dalam wilayah yang tidak termasuk dalam daerah perbatasan antar negara.</p> <p>Menurut dia, kasus keracunan tersebut juga disebabkan oleh adanya pengawasan dan regulasi Indonesia lemah, sehingga Indonesia dibanjiri oleh produk China berkualitas di bawah standar.</p> <p>Dia meminta pemerintah terutama dinas terkait seperti dinas pendidikan dan kesehatan di daerah untuk lebih aktif melakukan pengawasan. &ldquo;Karena ini menyangkut jajanan di sekolah, mestinya pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan dan dinas kesehatan secara periodik melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah terhadap produk yang dijual,&rdquo; ujar Sudaryatmo.</p> <p>Lebih lanjut, Sudaryatmo membeberkan contoh deretan kasus yang melibatkan camilan dari China dan patut dijadikan perhatian oleh seluruh pihak. Seperti adanya laporan temuan minyak goreng asal China mengandung BBM.</p> <p>Diketahui hal itu dapat terjadi karena truk tangki tidak dibersihkan sesuai prosedur setelah mengangkut BBM. Cara itu dilakukan produsen dengan tujuan memangkas biaya dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.</p> <p>Di tahun 2023 lalu terdapat penyelidikan terhadap bir terkemuka Tsingtao kedapatan produknya tidak steril lantaran kemunculan video yang menunjukkan seorang karyawan pabrik buang air kecil pada bahan mentah untuk membuat minuman beralkohol.</p> <p class="class-paragraph">Sedangkan pada 2022, raksasa pengolahan daging babi bernama Henan Shuanghui terbukti melakukan praktik kerja yang tidak higienis seperti mengemas daging yang jatuh ke lantai serta pekerja yang mengenakan seragam kotor terungkap.</p> <p>&ldquo;Deretan kasus tersebut pun mengingatkan skandal besar di China pada dimana ditemukan kandungan melamin pada susu. Dampaknya pun membuat enam bayi tewas serta meracuni ratusan ribu anak,&rdquo; ujar Sudaryatmo.</p>

YLKI menyebut bahwa camilan ilegal asal Tiongkok beredar di pasaran. Keberadaan camilan ilegal itu disebut membahayakan kesehatan anak-anak.

Dianggap Membahayakan Anak-Anak, YLKI Minta Pemerintah Berantas Camilan Ilegal Asal Tiongkok

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/05/Images-20240505-3539724779.jpeg" alt="Pembangunan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (Pln.co.id)" width="100%">
<figcaption>Pembangunan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (Pln.co.id)</figcaption>
</figure> <br /> <br /><strong>JawaPos.com</strong> &mdash; Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, memberikan respons positif terhadap kinerja PT PLN (Persero) yang berhasil menurunkan jumlah pengaduan bersamaan dengan peningkatan laba usaha.<br /> <br />"Pengaduan terkait pemadaman bergilir, khususnya pada sistem besar, nyaris tidak ada. Bahkan PLN sudah tidak masuk dalam 10 besar perusahaan dengan jumlah pengaduan tertinggi yang diterima oleh YLKI," ujarnya dalam keterangan dikutip, Rabu (5/6).<br /> <br />Menurut Tulus, pelayanan PLN sebagai pemasok energi listrik kepada publik dan konsumen mengalami perbaikan signifikan dalam lima tahun terakhir. Hal ini terlihat dari karakter dan jumlah pengaduan yang diterima dari konsumen.<br /> <br />Sementara itu, di tengah peningkatan layanan kepada pelanggan, PLN mampu meningkatkan laba usaha menjadi Rp 22 triliun. "Ini harus diapresiasi. Meningkatkan layanan sekaligus meningkatkan laba usaha bukanlah hal yang mudah," tambahnya.<br /> <br />Secara rinci, Tulus menjelaskan bahwa laba PLN pada 2023 dihasilkan dari total pendapatan usaha yang mencapai Rp 487,38 triliun, meningkat Rp46,25 triliun dibandingkan dengan periode 2022. Pendapatan sebesar itu, lanjutnya, diraih melalui berbagai upaya seperti transformasi menyeluruh dan diversifikasi produk serta layanan kepada masyarakat luas sebagai konsumen.<br /> <br />"Melalui beragam inovasi tersebut, PLN sukses meraih pendapatan penjualan tenaga listrik sebesar Rp 333,19 triliun, bertambah Rp 22,13 triliun dari periode 2022," kata Tulus.<br /> <br />Tulus juga meminta PLN untuk terus berkomitmen melakukan transformasi di semua lini, terutama dalam layanan pelanggan, guna mempertahankan tingginya perolehan laba. Tulus menyampaikan apresiasi kepada PLN yang terus sigap dan responsif melayani masyarakat.</p> <p>"Kami sangat mengapresiasi tim PLN yang sigap dalam merespons kepentingan-kepentingan pelanggan," tutupnya.</p>

Menurut Tulus, pelayanan PLN sebagai pemasok energi listrik kepada publik dan konsumen mengalami perbaikan signifikan dalam 5 tahun terakhir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ylki

Berita Terkini