<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/2034_18971_Yenti-Garnasih.jpg" alt="Yenti Garnasih, anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK." width="100%">
<figcaption>Yenti Garnasih, anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putusan lepas terhadap dua terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya menuai polemik. Kedua terdakwa yang divonis lepas itu yakni, bos KSP Indosurya Henry Surya dan Direktur Keuangan June Indria.  Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menyebut, putusan lepas itu bisa melunturkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Yenti meragukan putusan hakim yang menilai kasus tersebut sebagai perkara perdata, bukan pidana.  "Bisa mengikis kepercayaan masyarakat, terutama korban, saya juga masih meragukan putusan itu. Jangan sampai masyarakat hilang kepercayaan ke pengadilan," kata Yenti kepada wartawan, Jumat (27/1).  Akademisi Universitas Trisakti itu menyebut, vonis lepas terhadap terdakwa kasus penipuan dan penggelepan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Karena itu, ia merasa aneh dengan vonis majelis hakim yang tidak sejalan dengan penyidikan Polri dan penuntutan oleh pihak Kejaksaan.  "Tidak mungkin itu perdata, ini kasus besar sekali jadi sorotan masyarakat, kasus kejahatan ekonomi lewat modus koperasi seperti ini sudah banyak terjadi," tegas Yenti.  Oleh karena itu, Yenti mendorong Komisi Yudisial (KY) untuk bisa bergerak mencermati putusan tersebut. Sebab, telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, terutama para korban KSP Indosurya.  "Situasi ini pantas membuat masyarakat curiga, terutama korban, dibarengi dengan putusan putusan kasus serupa yang tidak adil, apalagi dua hakim agung ada yang diproses oleh KPK," tegasnya. Sebelumnya, terdakwa Henry Surya divonis lepas dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Vonis lepas ini, karena perbuatan yang dilakukan Henry Surya bukan ranah pidana, melainkan perdata.  "Mengadili, menyatakan terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata," ucap Ketua Majelis Hakim Syafrudin Ainor membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (24/1).  Hakim membebaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim juga memerintahkan agar Henry segera dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan) setelah putusan berkekuatan hukum tetap.  "Membebaskan terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum yang sebelumnya didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua pertama," ucap hakim.  "Memerintahkan agar terdakwa Henry Surya segera dikeluarkan dari Rutan Salemba Cabang Kejagung setelah putusan ini dibacakan," pinta hakim.  Henry Surya tidak terbukti melanggar Pasal 46 ayat 1 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Vonis ini bertentangan dari tuntutan JPU yang menuntut agar Henry Surya dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 200 miliar subsider satu tahun kurungan.  "Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia," ujar Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (4/1).  "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sejumlah Rp 200 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama satu tahun kurungan," sambungnya.  Jaksa meyakini, perbuatan Henry Surya telah menimbulkan kerugian ekonomi terhadap para KSP Indosurya yang menjadi korban sebesar Rp 16.017.770.712.843.

Putusan Bebas Bos Indosurya Dinilai Bisa Lunturkan Kepercayaan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Barang-Bukti-Uang-Rp.-531-M-Hasil-TTPU-Obat-Ilegal-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Barang bukti Uang sebesar Rp 531 miliar di pamerkan saat gelar rilis hasil pengungkapan obat di Lobby depan Gedung Bareskrim Polri Jakarta, Kamis (16/9/2021). Polri dan PPATK melakukan join investigasi dan mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)" width="100%">
<figcaption>Barang bukti Uang sebesar Rp 531 miliar di pamerkan saat gelar rilis hasil pengungkapan obat di Lobby depan Gedung Bareskrim Polri Jakarta, Kamis (16/9/2021). Polri dan PPATK melakukan join investigasi dan mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar hukum Universitas Trisakti Yenti Garnasih mengkritik kewenangan penuh yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi satu-satunya lembaga dalam mengusut tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dia menilai, Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang memberikan kewenangan kepada OJK sangat berbahaya.  Sebab, OJK belum berpengalaman dalam mengusut sendiri tindak pidana sektor keuangan. "Sangat berbahaya, kecuali OJK sudah menunjukkan sumber daya manusianya, pengalaman bagaimana, karena kejahatan, industri keuangan sangat kompleks," kata Yenti kepada wartawan, Selasa (10/1).  Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu, meragukan para penyidik yang dimiliki OJK nantinya bisa benar-benar menangani beragam kejahatan di industri keuangan, seperti investasi, perbankan, hingga pasar modal. Ia mengigatkan, saat ini Polri dalam hal ini Bareskrim sudah memiliki unit khusus untuk mengusut kejahatan di sektor kuangan, yakni Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus).  Menurutnya, pemerintah seharusnya memaksimalkan unit khusus tersebut. "Mereka (penyidik Dittipideksus) andal, apakah mereka tak bisa lagi menangani? Menurut saya gegabah hanya OJK yang bisa menangani kasus pidana di sektor keuangan. Sedangkan kejahatan keuangan sangat kompleks," ucap Yenti.  Yenti menjelaskan, semua kejahatan di industri keuangan berakhir pada pencucian uang. Ia ragu OJK bisa menangani hingga ke TPPU. Menurutnya, pengusutan TPPU butuh kehati-hatian dan kecermatan dari para penyidik yang berpengalaman.  "Saya meragukan kemampuan mereka, SDM-nya, saya tak tau juga perangkatnya sudah seperti di Bareskrim atau belum," tegas Yenti.  Pemberian kewenangan penuh kepada OJK menjadi satu-satunya lembaga yang bisa mengusut tindak pidana di sektor keuangan juga pemborosan anggaran negara karena akan ada pengangkatan penyidik baru. Menurutnya, saat ini sudah banyak penyidik handal yang dimiliki kepolisian.  "Jangan mubazir dalam hal anggaran, kita sudah membelajarkan para penyidik, nanti mereka nganggur. Sangat pemborosan. Penyidik nantinya tak terpakai. Yang baru apakah mampu?" papar Yenti.  Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberi kewenangan menjadi satu-satunya institusi yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).  Hal itu tercantum dalam Pasal 49 Ayat (5). Artinya, selain sebagai regulator dan pengawas, OJK juga bertugas sebagai instansi tunggal yang melakukan penyidikan. Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.  Namun, OJK juga bisa menggunakan sumber daya dari kepolisian hingga pegawai negeri sipil. Dalam pasal 49 Ayat (1) disebutkan bahwa penyidik OJK terdiri atas pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dan pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kewenangan Penuh OJK Usut Tindak Pidana Keuangan Dinilai Berbahaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/RDPU-Komisi-III-Dengan-Pansel-Capim-KPK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Garnasih (tengah) memberikan paparan saat mengikuti RDPU bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). Rapat tersebut membahas hasil seleksi Calon Pimpinan KPK. Foto: Dery R" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Garnasih (tengah) memberikan paparan saat mengikuti RDPU bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). Rapat tersebut membahas hasil seleksi Calon Pimpinan KPK. Foto: Dery R</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar hukum bidang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih mengkritik revisi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 yang bertindak sebagai fungsi penyelidikan dan penyidikan. Menurut dia, jaksa seperti menyimpan dendam dengan KPK yang diberi fungsi penyidik dan penuntut.  Menurutnya, pemisahan antara penyidik dan kejaksaan (penuntut umum) itu tujuannya untuk melakukan pengawasan. Misalnya, kalau penyelidikan dan penyidikan di kepolisian itu supaya bagus berkas perkaranya tetap dipisahkan di kejaksaan.  “Jadi ini kaya balas dendam gitu ya, KPK menyidik dan menuntut. Terus disini nanti, penuntut juga bisa menyidik,” kata Yenti, Senin (5/10).  Dalam Pasal 1 Ayat (1) RUU Kejaksaan disebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan pengacara negara serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.  Maka dari itu, Yenti mempertanyakan bagaimana pengawasannya apabila penyidik dan penuntut jaksa dalam satu atap. Memang, KPK diberi wewenang sebagai penyidik dan penuntutan sehingga satu atap. Sekarang, kejaksaan harusnya penuntut tapi juga mau dapat penyidik.  “Padahal, filosofi awal untuk kontrol yang mana masing-masing supaya bagus agar tidak abuse terhadap orang yang diperiksa. Abuse itu bukan hanya memperberat, tapi juga jangan-jangan memperingan,” jelas dia.  Oleh karena itu, Yenti menyarankan dikembalikan lagi ke fungsi masing-masing sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Sebab, kejaksaan adalah dominus litis yakni sebagai penuntut umum mutlak dalam KUHAP. “Itu sudah cukup ya, artinya tidak usah serakah-serakahan. Dia (jaksa) sudah mutlak (penuntut umum), cuma dikurangi oleh penuntut di KPK,” ujarnya.

RUU Kejaksaan, Yenti Garnasih: Jaksa Ingin Seperti KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/JKT_PRESKON-DI-HARI-TERAKHIR-TES-WAWANCARA-CAPIM-KPK_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih tengah bersama anggota saat memberikan keterangan pers di hari terakhir sesi wawancara di Jakarta, Rabu (29/8/2019).Serangkaian tes Capim KPK telah selesai dilaksanakan. Setelah melakukan rapat, Pansel KPK akan menye" width="100%">
<figcaption>Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih tengah bersama anggota saat memberikan keterangan pers di hari terakhir sesi wawancara di Jakarta, Rabu (29/8/2019).Serangkaian tes Capim KPK telah selesai dilaksanakan. Setelah melakukan rapat, Pansel KPK akan menye</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepuluh Capim KPK telah dipilih oleh Pansel dan namanya telah dikirim ke Presiden Joko Widodo dan DPR. Nantinya mereka akan melakukan fit and propertest untuk diambil lima orang menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023.  Namun ada pro dan kontra karena Capim KPK dianggap ada yang bermasalah. Sehingga koalisi masyarakat sipil dan internal KPK tidak setuju terhadap nama-nama yang telah diseleksi.  Saat dikonfirmasi, Ketua Pansel KPK, Yenti Ganarsih mengatakan yang dilakukan Pansel sudah sesuai dengan prosedur. Pansel juga bekerja mengedepankan independensinya. Sehingga ingin marwahnya dalam memilih pimpinan KPK tetap terjaga.  "Sudah kita lakukan sesuai prosedur yang ada, peraturan yang ada sesuai tahapan yang kita lakukan, apa yang kita lakukan hasilnya seperti itu," ujar Yenti di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/9).  Yenti juga telah mendengar masukan-masukan mengenai Capim KPK tersebut. Namun Yenti juga punya pertimbangan lain. Misalnya dari proses seleksi dinilai si capim tersebut sangat bagus.  "Kan ada juga pertimbangan lain. Kami juga punya hasil-hasil pertimbangannya apa. Misalnya ada yang permasalahkan. Tapi kan bukan berarti kami enggak ada catatannya," tegasnya.  Pansel dalam melakukan seleksi tidak ingin menghilangkan kepercayaan masyarakat. Yang dipilih Pansel adalah terbaik karena mengedepankan independensi dan juga transparansi kepada publik.   "‎Independensi pansel tetap terjaga, kita melakukan sesuai amanah yang diberikan ke kita. Transparansi juga," ungkapnya.  Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima sepuluh nama capim terpilih dari panitia seleksi KPK. Setelah menerima sepuluh nama tersebut, Jokowi langsung mengirimkan ke DPR untuk dilakukan fit and propertest. Nantinya capim yang terpilih hanya lima dari sepuluh capim yang diuji kelayakannya.  Berikut ini adalah nama-nama capim KPK yang lulus tersebut adalah :  1. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata  2. Kapolda Sumsel, Irjen Pol Firli Bahuri  3. Auditor BPK, I Nyoman Wara  4. Jaksa, Johanis Tanak  5. Advokat, Lili Pintauli Siregar  6. Dosen, Luthfi Jayadi Kurniawan  7. Hakim, Nawawi Pamolango  8. Dosen, Nurul Ghufron  9. PNS Sekretaris Kabinet, Robi Arya  10. PNS Kementerian Keuangan, Sigit Danang Joyo

10 Capim KPK Dinilai Masih Ada yang Bermasalah, Begini Kata Pansel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/ilustrasi-capim-KPK.jpg" alt="ILUSTRASI: Seleksi Capim KPK. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Seleksi Capim KPK. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia seleksi calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi (Pansel Capim KPK) akan mempertimbangkan dua peserta dari internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lulus tes profil assesment untuk masuk ke bursa 10 besar. Pasalnya keberadaan peserta dari internal KPK penting untuk menjaga independensi lembaga tersebut.  Kedua sosok peserta Capim KPK dari lembaga internal antirasuah yakni Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Sujanarko selaku Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi KPK.  "Akan kita pertimbangkan tentunya (sampai ke 10 besar)," kata anggota Pansel Capim KPK Diani Sadia Wati di Kantor Sekretariat Negara, Jalan Veteran I, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).  Satu orang pimpinan KPK yang masih bertahan dalam seleksi Capim KPK ialah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia tidak senasib dengan rekanannya Laode M Sjarief yang gagal dalam tahap profil assesmeny yang diselenggarakan pada awal Agustus kemarin.  Tersisihnya Laode ditahap profil assesment merupakan hasil aklamasi Pansel dalam rapat internalnya semalam hingga pagi tadi. "Kalau pak Laode tidak bukan berarti oh ini cuma satu, tidak. Kita lakukan secara aklamasi, bersama. Bahwa memang dari profil asessmentnya, lalu dari yang lain-lain, penilaian kita. Sehingga tinggal pak Alex," jelas Diani.  Senada dengan Diani, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih menyampaikan, 20 nama yang tak diloloskan pihaknya, sudah berdasarkan sejumlah pertimbangan matang. Salah satunya yaitu penelusuran rekam jejak.  "Pada umumnya profil assesment itu kan ada rekam jejak juga, dan kita juga sudah mulai memasukkan hasil trackingnya," ucap Yenti.  Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu tak menjelaskan secara merinci penyebab 20 nama lainnya tersingkir dari seleksi capim KPK. Menurut Yenti, nama-nama yang lolos saat ini sudah disaring berdasarkan kriteria yang ditentukan pansel.  "Profil asesmen pada akhirnya yang menentukan kita juga, banyak hal. Kemudian kita tracking kan, sudah mulai masuk catatan-catatan yang sangat signifikan," tukas Yenti.  Selain Laode Syarif, terdapat 19 orang lainnya yang juga tidak lulus tes profil asesmen yakni:  1. Agus Santoso - Mantan PPATK 2. Aidir Amin Daud - Pensiunan PNS 3. Chandra Sulistio Reksoprodjo -Pegawai KPK 4. Dede Farhan Aulawi - Komisioner Kompolnas 5. Dedi Haryadi - Tim Stranas Pencegahan Korupsi KPK 6. Dharma Pongrekun - Anggota POLRI 7. Eddy Hary Susanto - Auditor 8. Eko Yulianto - Auditor 9. Fontian Munzil - Dosen 10.Franky Ariyadi - Pegawai Bank 11.Giri Suprapdiono - Pegawai KPK 12.Joko Musdianto - PNS BPKP Perwakilan Provinsi Lampung 13.Juansih - Anggota POLRI 14.Laode Muhammad Syarif -Komisioner KPK 15.Marthen Napang - Dosen 16.Nelson Ambarita - PNS BPK 17 Suparman Marzuki - Dosen 18.Torkis Parlaungan Siregar - Advokat 19. Wawan Saefill Anwar - Auditor 20.Zaki Sierrad - Dosen

Pansel Pertimbangkan Peserta dari Internal jadi Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/ilustrasi-capim-KPK.jpg" alt="ILUSTRASI: Seleksi Capim KPK. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Seleksi Capim KPK. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) menyatakan, sebanyak 20 orang peserta lolos tes profil assesment dari total 40 orang yang mengikuti seleksi pada 8-9 Agustus 2019 di gedung Lemhanas, Jakarta. Para peserta yang lulus diwajibkan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.  "Seleksi capim KPK 2019-2023 dari 40 orang peserta seleksi capim KPK 2019-2023 yang mengikuti profile assesment pada 8-9 Agustus 2019 yang dinyatakan lulus 20 orang," kata Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (23/8).  Pakar hukum Universitas Trisakti ini kemudian merinci 20 orang yang lolos seleksi Capim KPK. Menurutnya berdasarkan kategori jenis kelamin, 20 peserta yang lulus profil assesmen ini terdiri dari 17 laki-laki dan tiga perempuan.  Anggota Polri mendominasi yang lulus tes Capim KPK sebanyak empat orang, komisioner dan pegawai KPK sebanyak dua orang, auditor sebanyak satu orang, pensiunan jaksa satu orang, PNS dua orang, dan lain-lain sebanyak dua orang.  Yenti menyatakan para peserta seleksi Capim KPK yang lolos tersebut wajib mengikuti rangkaian tes lanjutan. Pertama, pada Senin 26 Agustus para peserta akan melakukan tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto.  Kemudian di keesokan harinya tepatnya pada Selasa 27 Agustus 2019 hingga Kamis 29 Agustus 2019 dilakukan tahapan wawancara dan uji publik. Setidaknya setiap satu hari, ada 7 peserta yang akan mengikuti tes wawancar dan uji publik.  "Peserta yang dinyatakan lulus juga akan diumumkan melalui website Kemensetneg," jelasnya.  Berikut 20 orang peserta Capim KPK yang lolos profil asesmen:  1. Alexander Marwata - Komisioner KPK 2. Antam Novambar - Anggota Polri 3. Bambang Sri Herwanto - Anggota Polri 4. Cahyo RE Wibowo - Karyawan BUMN 5. Firli Bahuri - Anggota Polri 6. I Nyoman Wara - Auditor BPK 7. Jimmy Muhamad Rifai Gani - Penasihat Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi 8. Johanis Tanak - Jaksa 9. Lili Pintauli Siregar - Advokat 10. Luthfi Jayadi Kurniawan - Dosen 11. Jasman Pandjaitan - Pensiunan Jaksa 12. Nawawi Pomolango - Hakim 13. Neneng Euis Fatimah - Dosen 14. Nurul Ghufron - Dosen 15. Roby Arya - PNS Sekretaris Kabinet 16. Sigit Danang Joyo - PNS Kemenkeu 17. Sri Handayani - Anggota Polri 18. Sugeng Purnomo - Jaksa 19. Sujarnako - Pegawai KPK 20. Supardi - Jaksa

20 Peserta Capim KPK Lolos Seleksi Profil Assesment, Berikut Profilnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_PRESKON-PANSEL-CAPIM-KPK_MIFTAHULHAYAT-10-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) telah mengirimkan 40 nama kandidat yang mengikuti profile asessment ke delapan lembaga hukum negara. Upaya ini menjadi bagian dari proses seleksi guna menyaring Capim KPK yang berintegritas dan kompeten.  Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih menyampaikan, daftar 40 orang Capim yang lolos tahap psikotest telah dikirimkan sejak Senin (5/8). Track record alias rekam jejak 40 kandidat yang lolos tersebut diserahkan untuk melihat latar belakang perjalanan karir para peserta Capim KPK.  "Sejak tanggal 5 Agustus kami selaku pansel bekerja sampai malam menyiapkan dokumen 40 orang tersebut dan kami kirim ke 8 tracker tim," kata Yenti di Gedung Lemhanas, Jakarta, Kamis (8/8).  Kedelapan lembaga yang turut dilibatkan pansel dalam proses tracking dia ntaranya KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BIN, BNN, BNPT, PPATK, dan Dirjen pajak. Yenti menyebutkan masing masing lembaga melakukan tracking sesuai bidang keahliannya masing masing.  "Kemudian di BIN semuanya kami ketahui, BNPT berkaitan dengan radikalisme, PPATK, Dirjen Pajak, dan BNN. Sampai tanggal 6 Agustus kemarin, sejak pagi kami sudah bagi-bagikan (datanya)," ucap Yenti.  Anggota Pansel Capim KPK lainnya, Hendardi menegaskan bahwa proses tracking data Capim KPK ini menunjukan keseriusan pansel dalam melakukan seleksi secara ketat. "Pansel juga ingin lebih aktual, dan mendapatkan pimpinan yang lebih Baik dari periode-periode sebelumnya," pungkasnya.  Sebelumnya, sebanyak 40 orang calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lolos tes psikologi yang telah ikuti oleh 104 kandidat pada Minggu (28/7) lalu. Mereka yang dinyatakan lolos diwajibkan mengikuti profile assesment atau seleksi tahap empat.  Mereka yang Mengikuti Profile Asessment 1. Agus Santoso, mantan PPATK 2. Aidir Amin Daud, pensiunan PNS 3. Alexander Marwata, komisioner KPK 4. Antam Novambar, anggota Polri 5. Bambang Sri Herwanto, anggota Polri 6. Cahyo R.E. Wibowo, karyawan BUMN 7. Chandra Sulistio Rekso Prodjo, pegawai KPK 8. Dede Farhan Aulawi, komisioner Kompolnas 9. Dedi Haryadi, tim satranas pencegahan korupsi KPK 10. Dharma Pongrekun, anggota Polri 11. Eddy Hary Susanto, auditor 12. Eko Yulianto, auditor 13. Firli Bahuri, anggota Polri 14. Fontian Munzil, dosen 15. Frangky Ariyadi, pegawai bank 16. Giri Suprapdiono, pegawai KPK 17. I Nyoman Wara, auditor BPK 18. Jimmy Muhammad Rifai, penasihat Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi 19. Johanis Tanak, jaksa 20. Joko Musdianto, PNS BPKP Perwakilan Provinsi Lampung 21. Juansih, anggota Polri 22. Laode M. Syarief, komisioner KPK 23. Lili Piantauli Siregar, advokat 24. Luthfi Jayadi Kurniawan, dosen 25. M. Jasman Panjaitan, pensiunan jaksa 26. Marthen Napang, dosen 27. Nawawi Pomolango, hakim 28. Nelson Ambarita, PNS BPK 29. Neneng Euis Fatimah, dosen 30. Nurul Ghufron, dosen 31. Roby Arya PNS, Sekretariat Kabinet 32. Sigit Danang Joyo, PNS Kementerian Keuangan 33. Sri Handayani, anggota Polri 34. Sugeng Purnomo, Jaksa 35. Sujanarko, pegawai KPK 36. Supardi, jaksa 37. Suparman Marzuki, dosen 38. Torkis Parlaungan Siregar, advokat 39. Wawan Saiful Anwar, auditor 40. Zaki Sierrad, dosen

Pansel Kirimkan Rekam Jejak 40 Capim KPK ke 8 Lembaga Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/ilustrasi-capim-KPK.jpg" alt="ILUSTRASI: Seleksi Capim KPK. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Seleksi Capim KPK. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) menyatakan sebanyak 40 peserta berhasil lolos tes psikologi yang dilakukan pada Minggu 28 Juli lalu. Sebelumnya ada 104 peserta mengikuti seleksi tahap ketiga ini.  Namun disayangkan, pimpinan KPK periode 2015-2019 yakni Basaria Panjaitan tidak lolos pada seleksi tahap tiga ini. Ketua Pansel KPK, Yenti Garnasih menyampaikan, dalam seleksi Pansel KPK merupakan hal wajar jika terdapat peserta yang dinyatakan tidak lolos.  "Ya itu hasil enggak apa-apa, memang kan hasil akhirnya kita tentukan 10 orang peserta," kata Yenti di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (5/8).  Pakar hukum pidana Universitas Trisakti ini menuturkan, dalam proses seleksi Capim KPK dipastikan terdapat kandidat yang tidak lolos seleksi. Menurutnya, itu merupakan hal biasa.  "Ya biasa-biasa saja, seperti yang lain juga," ucap Yenti.  Kendati demikian, dari internal KPK terdapat lima orang yang dinyatakan lolos seleksi tahap tiga tersebut, dua di antaranya merupakan pimpinan KPK yakni, Alexander Marwata dan Laode M. Syarif. Sedangkan dari unsur pegawai KPK adalah Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antar Komisi dan Instansi KPK Sujanarko serta Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono.  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/08/2019/basaria-panjaitan-tak-lolos-tes-psikologi-pansel-anggap-hal-wajar/attachment/ilustrasi-capim-kpk/" rel="attachment wp-att-1162209"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/KETERANGAN-PERS-OTT-PT-ANGKASA-PURA-II-DERY-RIDWANSAH-6.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II</figcaption>
</figure> </a>  Yenti Garnasih menuturkan, 40 peserta yang telah dinyatakan lulus tes psikologi hari ini wajib mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu profile asessment. Tes lanjutan itu akan digelar pada Kamis-Jumat, 8-9 Agustus 2019, di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, sekitar pukul 07.30 WIB.  "Detiap peserta wajib bawa KTP, kartu peserta ujian yang selama ini, dan hadir 30 menit sebelum tes dimulai untuk registrasi. Peserta yang tidak hadir dinyatakan gugur," jelas Yenti.  Berdasarkan jenis kelamin, 40 peserta yang lulus tes psikologi ini terdiri dari 36 laki-laki dan 4 perempuan.  Sementara berdasarkan latar belakang profesi, 40 orang yang lulus antara lain akademisi atau dosen sebanyak 7 orang, advokat sebanyak 2 orang, jaksa sebanyak 3 orang, mantan jaksa sebanyak 1 orang, hakim sebanyak 1 orang.  Kemudian anggota Polri sebanyak 6 orang, komisioner dan pegawai KPK sebanyak 5 orang, auditor sebanyak 4 orang Komisi Kejaksaan 1 orang, PNS 4 orang, pensiunan PNS 1 orang, dan lain-lain sebanyak 5 orang.  Sebelumnya, Pansel Capim KPK telah menggelar tes psikologi pada Minggu (28/7) lalu di Gedung Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (18/7).  Sebanyak 104 peserta yang lolos ikut serta dalam tes tahap ketiga tersebut, meliputi antara lain tes kejiwaan dan tes kepribadian.  Setelah tes psikologi ini, masih ada tahap lanjutan yang mesti dilalui oleh para peserta. Setidaknya ada lima tahapan lagi yang mesti dilalui, mulai dari profile asessment, tes wawancara, tes kesehatan, tes jasmani, hingga greating individual.

Basaria Panjaitan Tak Lolos Tes Psikologi, Pansel Anggap Hal Wajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_PRESKON-PANSEL-CAPIM-KPK_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Pansel capim KPK tunggu laporan publik soal peserta yang lolos uji kompetensi. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pansel capim KPK tunggu laporan publik soal peserta yang lolos uji kompetensi. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji menindaklanjuti laporan dan masukan dari koalisi masyarakat sipil. Laporan tersebut menjadi data tambahan saat tahap wawancara. Dengan catatan, capim yang disorot lolos ke tahap tersebut.  Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih yang sebelumnya tidak detail merespons masukan koalisi masyarakat sipil itu akhirnya bersikap kemarin (29/7). Dia menjelaskan, klarifikasi saat tahap wawancara itu sama dengan tahap seleksi capim KPK periode sebelumnya. ''Di dalam wawancara nanti terbuka,'' katanya di gedung lama KPK.  Secara teknis, pansel akan menelusuri laporan masyarakat tersebut sebelum mengklarifikasi secara langsung kepada capim saat tahap wawancara. Penelusuran dilakukan orang-orang pilihan. ''Nanti kami sebutkan (saat wawancara, Red). Kami tanyakan (kepada capim, Red) ada masukan seperti ini, bagaimana,'' ujarnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT-1-TES-PSIKOLOG-CAPIM-KPK-FED-2-750x459.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Peserta seleksi capim KPK ketika bersiap mengikuti tes psikologi di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta, Minggu (28/7/2019). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Seberapa jauh laporan tersebut memengaruhi hasil akhir capim? Yenti menyatakan, pihaknya akan melihat secara keseluruhan. Dengan kata lain, pansel tidak hanya berpegang pada laporan itu. Komitmen serta pemahaman capim terhadap isu korupsi juga menjadi pertimbangan. ''(Saat wawancara) juga kami tanyakan berkaitan dengan integritas dan sebagainya,'' tuturnya.  Dia menegaskan, masukan dari pihak luar tetap akan diterima dan dipertimbangkan. Namun, itu bukan mendikte pansel dalam menentukan keputusan atau sikap terhadap capim tertentu. ''Masukan boleh, tapi tidak boleh mendikte (pansel). Nanti kami pertimbangkan dan kami yang memutuskan juga,'' tegasnya.  Begitu pula catatan koalisi masyarakat sipil tentang buruknya tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sejumlah capim. Yenti, menyatakan, pansel memilik penafsiran yang berbeda. Pansel tetap berpegang pada ketentuan bahwa LHKPN disampaikan saat capim terpilih.  ''Masalah LHKPN ini juga harus diperbaiki semuanya. Kami melihat undang-undang menyatakan, ketika diangkat (jadi capim, Red) itu berbeda dengan proses (seleksi capim, Red),'' jelasnya.  Sementara itu, anggota koalisi masyarakat sipil Kurnia Ramadhana mengungkapkan, pansel semestinya menjadikan rekam jejak dan integritas capim sebagai indikator utama penilaian. Bukan sebagai bahan pertimbangan yang terkesan hanya menjadi indikator sekunder. ''Sedari awal kami menentukan, untuk menjadi pimpinan KPK itu, harus memiliki kriteria ideal,'' ungkapnya.

Pansel Capim KPK: Masukan Boleh, tapi Tidak Mendikte

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_PRESKON-PANSEL-CAPIM-KPK_MIFTAHULHAYAT-10.jpg" alt="Ketua Pansel calon pimpinan KPK Yenti Garnasih (ketiga kanan) bersama anggota Al Araf (kiri), Mualimin Abdi (kedua kiri), Harkristuti Harkrisnowo (ketiga kanan), Marcus Priyo Gunarto (kedua kanan) dan Hendardi (kanan) saat memberikan keterangan di Gedung" width="100%">
<figcaption>Ketua Pansel calon pimpinan KPK Yenti Garnasih (ketiga kanan) bersama anggota Al Araf (kiri), Mualimin Abdi (kedua kiri), Harkristuti Harkrisnowo (ketiga kanan), Marcus Priyo Gunarto (kedua kanan) dan Hendardi (kanan) saat memberikan keterangan di Gedung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Yenti Garnasih berharap, ada sosok perempuan yang cerdas dan berintegritas untuk bisa menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023. Perempuan tersebut harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Pansel.  "Harapan iya, harapan pastinya sebagai perempuan pasti berharap, sangat berharap ada bisa terpilih. Tentu kami sebagai perempuan kalaupun harus terpilih memang hanya yang sesuai dengan kriteria," kata Yenti Garnasih dalam diskusi di Gedung ACLC, KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (29/7).  Yenti mengatakan, perempuan yang terpilih sebagai pimpinan KPK haruslah perempuan yang kuat. Maka dari itu, peserta capim KPK perempuan harus bisa memenuhi seluruh kriteria yang ada dalam tahapan seleksi capim KPK.  "Kekuatan perempuanlah yang membuat dia harus dipilih. Memang karena dia kuat. Jadi, kami berharap semoga ada kali ini, tapi tidak terlepas dari ada beberapa proses yang akan kami lakukan," ucapnya.  Yenti memaparkan, saat ini setidaknya ada 21 perempuan yang mendaftar sebagai pimpinan KPK, dari total 376 pendaftar. Salah satu di antaranya adalah calon petahana Basaria Panjaitan.  Sementara itu setelah dua proses seleksi, dari total 104 yang tersaring enam di antaranya adalah perempuan. "Posisi saat ini adalah perempuan 6, pria 98 posisi yang ikut tes kemarin. Jadi, jumlahnya 104," ungkapnya.  Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violeta menilai, peran perempuan dalam isu pemberantasan korupsi sangatlah penting. Menurutnya, kinerja perempuan dapat menjadi pertimbangan Pansel.  "Mitosnya apabila dilibatkan dalam satu proses, maka semua akan beres. Seperti contohnya, pemberantasan korupsi di Mexico City dan Lima (Peru). Pimpinannya perempuan, benar hasilnya lebih baik," terang Sukma.  Bahkan Sukma menyebut, perempuan diduga jarang terlibat perkara korupsi. Hal ini yang menurutnya bisa menjadi pertimbangan Pansel.  "Perempuan jarang terlibat dalam korupsi," tegas Sukma.  Untuk diketahui, Basaria Panjaitan merupakan perempuan pertama yang menjadi pimpinan KPK. Purnawiran jenderal bintang satu itu terpilih menjadi pimpinan KPK pada periode 2015-2019.  Kini, Basaria kembali mengikuti seleksi capim KPK untuk periode 2019-2023. Kemudian dua pimpinan KPK lainnya yang ikut yakni Laode M. Syarief dan Alexander Marwata.

Pansel Pertimbangkan Ada Perempuan yang Pimpin KPK Periode 2019-2023

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#yenti garnasih

Berita Terkini