<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/RDPU-Komisi-III-Dengan-Pansel-Capim-KPK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Garnasih (tengah) memberikan paparan saat mengikuti RDPU bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). Rapat tersebut membahas hasil seleksi Calon Pimpinan KPK. Foto: Dery R" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Garnasih (tengah) memberikan paparan saat mengikuti RDPU bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). Rapat tersebut membahas hasil seleksi Calon Pimpinan KPK. Foto: Dery R</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus suap dan gratifikasi Pinangki Sirna Malasari, memasuki babak baru. Jaksa penerima duit suap dari buronan Djoko Tjandra itu sudah menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan atas kasus yang menjerat dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/9).  Dalam perkara ini, Pinangki bersama-sama dengan advokat Anita Kolopaking dan pengusaha Andi Irfan Jaya disangkakan membantu buronan terpidana korupsi Cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra untuk pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA), melalui Kejaksaan Agung agar pidana terhadap Djoko berdasarkan putusan PK nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak dieksekusi.  Atas perbuatannya, Pinangki disangkakan pasal berlapis, yaitu Pasal 5 Ayat (2) juncto Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/09/2020/nama-jaksa-agung-dan-eks-ketua-ma-masuk-dalam-dakwaan-jaksa-pinangki/">Nama Jaksa Agung dan Eks Ketua MA Masuk dalam Dakwaan Jaksa Pinangki</a></li> </ul> Selain itu, Pasal 3 UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 15 jo. Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 88 KUHP.  Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Yenti Garnasih menyatakan apresiasinya terhadap kinerja Kejaksaan Agung yang berusaha menuntaskan berkas Pinangki dan membawa kasus tersebut kemeja hijau dengan waktu yang relatif cepat.  “Menurut saya harus diapresiasi, kinerja Kejagung dalam hal ini terhadap Pinangki harus diapresiasi karena apa, diawal nama Pinangki tidak muncul, yang muncul pengacara Anita dan Joko Tjandra, tiba-tiba muncul ini (Pinangki),” kata Yenti Garnasih, Rabu (23/9).  Yenti yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor itu menyayangkan cibiran beberapa pihak yang mencurigai penanganan oleh kejaksaan Agung karena sudah bergerak cepat merampungkan berkas perkara Pinangki.  “Jadi begini, kalau penanganan perkara lambat dimarahin, kalau cepat disorotin gimana dong, ya jangan begitu, udah kita lihat aja, justru dengan cepatnya Kejaksaan ini harusnya yang di Kepolisian juga cepat,” ungkapnya.  Lebih lanjut, Yenti juga meminta kepada penegak hukum agar terus mengusut tuntas dan memproses segera siapapun yang terlibat dengan kasus Pinangki. Menurutnya, kasus ini diprediksi melibatkan pelaku yang tidak sedikit, mulai dari oknum Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, dan Pengusaha, bahkan diduga juga ada politikus.  “Kalau di dalam Pidana itu namanya peserta pelakunya itu banyak mulai dari Joko Tjandra, Polisi-polisi, pengacara dan Pinangki, menurut saya sih segera usut seberapapun yang ada kaitanya dengan Pinangki, kita tahu bahwa tidak mungkin dia kerja sendiri, udah jelaskan,” katanya.  Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) ini juga meminta pengusutan perkara Pinangki bisa berjalan secara tuntas, transparan dan tidak ada hal yang ditutup-tutupi atau dilindungi. Pengungkapan dan pengembangan kasus ini tidak boleh dipisah-pisah, harus satu rentetan peristiwa, peran para pelaku dan perbuatan-perbuatan dari para pelaku lainnya.  “Kan tidak mungkin juga dipisah-pisah atau ditutup-tutupin, artinya tidak boleh disekat-sekat karena itu adalah rangkain perbuatan juga, tadi kan ada rangkain peran-peran pelaku, dan juga ada rangkaian-rangkaian perbuatan,” kata Yenti.  Kasus Pinangki ini, lanjut Yenti, dapat mencoreng citra Korps Adhyaksa, maka dari itu menjadi tugas yang tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan Agung. Ia menyarankan Kejaksaan bekerja dengan profesional, melakukan evaluasi mulai dari proses rekruitmen, pengawasan dan pembinaan kepada para Jaksa.  “Lakukan evaluasi dari mulai rekrutmen, pengawasan, pengawasannya bagaimana, kalau pernah diawasi lalu bagaimana pembinaan, jadi kan Jamwas, Jambin, harusnya mempunyai kontribusi untuk melakukan perbaikan-perbaikan dasar, sehingga nama baik kejaksaan dimata masyarakat,” pungkasnya.‎

Apresiasi Kejagung, Yenti: Tak Mungkin Pinangki Bekerja Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/JKT_LANJUTAN-SELEKSI-PIMPINAN-KPK_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR menggelar rapat dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pemimpin (Capim) KPK. Hal ini dilakukan sebelum dilakukannya fit and proper test terhadap Capim KPK yang bakal dilakukan pekan ini.  Ketua Pansel KPK, Yenti Ganarsih mengatakan sudah siap menjawab alasan pemilihan 10 Capim KPK yang akan menjalani fit and proper test di komisi hukum pada pekan ini. "Kita akan menyampaikan kenapa 10 capim ini kita bisa pilih," kata Yenti.  Namun demikian, Yenti merahasiakan kepada para anggota dewan mengenai hasil tes kesehatan dan profile assessment dari 10 Capim KPK yang telah berhasil lolos seleksi ini. Menurut Yenti, dua hal ini tidak bisa diberi tahu karena ada unsur privasi.  "Kalau hasil tes kesehatan, hasil profile assessment tentu tidak bisa diberi tahu karena itu kan rahasia untuk kami," katanya.  Nantinya, lanjut Yenti, pihaknya tinggal berserah kepada Komisi III DPR yang akan memilih mana orang yang tepat untuk menjadi pemimpin KPK dari 10 orang tersebut.  "Kan kita hanya membantu itu. Tapi kalau assesment mendalam tidak kita berikan. Tapi pokoknya bagi kita inilah kelayakannya. Nanti terserah DPR," pungkasnya‎.  Berikut ini adalah nama-nama Capim KPK:  1. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata  2. Kapolda Sumsel, Irjen Pol Firli Bahuri  3. Auditor BPK, I Nyoman Wara  4. Jaksa, Johanis Tanak  5. Advokat, Lili Pintauli Siregar  6. Dosen, Luthfi Jayadi Kurniawan  7. Hakim, Nawawi Pamolango  8. Dosen, Nurul Ghufron  9. PNS Sekretaris Kabinet, Robi Arya  10. PNS Kementerian Keuangan, Sigit Danang Joyo

Pansel KPK Rahasiakan Hasil Tes Kesehatan Capim KPK dari DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/JKT_LANJUTAN-SELEKSI-PIMPINAN-KPK_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kekhawatiran sejumlah elemen masyarakat akan masa depan kinerja KPK belum bisa terkikis. Sebab, sepuluh calon pimpinan (capim) KPK hasil penjaringan tahap akhir oleh panitia seleksi (pansel) masih menyertakan nama-nama yang diduga bermasalah dan disorot publik.  Kemarin (2/9) Pansel Capim KPK menyerahkan sepuluh nama tersebut kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta (lihat grafis). Bola selanjutnya berada di tangan presiden sebelum mengirimkan nama-nama capim ke DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).  "Secara umum, kinerja pansel cukup lumayan meski tidak memuaskan karena masih menyisakan beberapa orang yang mengandung masalah," ujar Direktur Indonesian Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar.  Firli Bahuri, misalnya. Sebagai capim berlatar belakang anggota Polri, Firli bukan orang baru di KPK. Dia pernah diberi mandat sebagai deputi penindakan di lembaga antirasuah itu. Namun, dia ditarik Korps Bhayangkara dengan bayang-bayang kasus dugaan pelanggaran etik yang belum tuntas.  Dua nama lain, Johanis Tanak dan Roby Arya Brata, menjadi sorotan setelah menjalani wawancara terbuka. Mereka sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang operasi tangkap tangan (OTT) serta penindakan korupsi di kepolisian maupun kejaksaan.  Menurut Erwin, nama-nama bermasalah seharusnya tidak lolos sampai presiden. Selain itu, kata dia, ada nama-nama lain yang juga cukup mengejutkan. Misalnya, Nawawi Pomolango dan Sigit Danang Joyo. "Mengejutkan dalam artian cenderung negatif," ungkapnya.  Dia menjelaskan, dua nama itu sangat jarang terdengar berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. "Tiba-tiba lolos pada tahap akhir," ujarnya. Bahkan, keduanya bisa menyisihkan nama-nama lain, termasuk pimpinan KPK saat ini yang juga mengikuti seleksi, Laode M. Syarif dan Basaria Panjaitan.  Sebagai pegiat antikorupsi yang concern mengawal isu-isu KPK, Erwin sangat berharap presiden tidak memilih nama-nama bermasalah untuk dikirim ke DPR.  Tidak Ada Koreksi  Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengakui bahwa seluruh capim yang diseleksi memiliki catatan. "Kami pelajari dan pertimbangkan dari berbagai aspek. Inilah hasilnya," katanya setelah bertemu presiden.  Menurut Yenti, presiden menerima sepuluh nama itu dengan tangan terbuka. "Nggak ada koreksi-koreksian," tegasnya. Meski, presiden menyatakan mengikuti betul seluruh proses seleksi oleh pansel sejak awal. Termasuk dinamika-dinamika yang muncul selama seleksi.  Disinggung mengenai penolakan oleh wadah pegawai KPK, sontak raut wajah Yenti berubah. Dia tampak kurang senang mendapat pertanyaan tersebut. Berbeda dengan saat sesi tanya jawab. "Kapan sih dia (wadah pegawai KPK, Red) pernah menerima yang dipikirkan pansel?" ucapnya.  Sementara itu, Presiden Joko Widodo memilih untuk mengapresiasi kinerja pansel. "Karena saya lihat kerja keras panjang dalam menyeleksi sejak awal sampai hari ini (kemarin, Red)," ungkapnya saat menerima anggota pansel di Istana Merdeka.  Hanya, Jokowi mengingatkan bahwa saat ini merupakan era keterbukaan. Dia meminta masukan-masukan dari masyarakat maupun sejumlah tokoh bisa dijadikan catatan-catatan dalam mengoreksi pekerjaan pansel.  "Kita tidak harus tergesa-gesa. Yang penting buat saya, apa yang nanti saya sampaikan ke DPR itu betul-betul nama-nama yang layak dipilih DPR," tegasnya.  Dukungan Publik  Hingga penentuan sepuluh nama oleh pansel kemarin, dorongan agar presiden tidak sembarangan memilih capim KPK terus mengalir. Menjelang pansel bertemu presiden, puluhan guru besar yang tergabung dalam Guru Besar Antikorupsi menyampaikan surat kepada presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Mereka menekankan agar capim KPK yang dipilih benar-benar tidak punya catatan rekam jejak buruk.  Kepada Jawa Pos, guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hariadi Kartodihardjo memaparkan latar belakang penyampaian surat kepada presiden. "Untuk memastikan bahwa keputusan presiden nanti terhadap calon (pimpinan KPK) yang masuk ada dua pertimbangan," jelasnya.  Pertimbangan tersebut adalah integritas dan rekam jejak (track record). Menurut dia, itu penting lantaran lima pimpinan KPK ke depan punya tantangan berat.  Hariadi mengungkapkan, pencegahan dan penindakan korupsi menjadi pekerjaan besar yang harus dilaksanakan pimpinan KPK berikutnya. Khususnya di daerah. Juga, yang berhubungan dengan sumber daya alam. "Kami ingin pastikan bahwa yang terpilih itu berdasarkan kriteria tadi," katanya.  Sebelumnya, banyak pegiat antikorupsi yang menyatakan sikap secara terbuka. Sejumlah tokoh seperti Sinta Nuriyah dan Buya Syafii Maarif ikut hadir di gedung Merah Putih KPK untuk menyampaikan pandangan. Dukungan untuk lembaga antirasuah juga muncul dari PP Muhammadiyah dan PB NU. Seluruhnya sepakat bahwa KPK harus dipimpin orang yang berintegritas.  Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku senang lantaran banyak pihak peduli kepada institusi yang saat ini dipimpinnya. "Jadi, KPK mengajak semua pihak untuk tetap mengawal dan menunggu sepuluh nama yang diajukan presiden kepada DPR secara resmi," ujarnya.  Sementara itu, Wadah Pegawai (WP) KPK kembali menyuarakan penolakan terhadap capim bermasalah. Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap mengungkapkan, Kamis (29/8) pihaknya membikin petisi. Mereka tidak ingin KPK dipimpin figur yang punya rekam jejak buruk. "Sampai hari ini telah sekitar seribu pegawai menandatangani petisi ini dari sekitar 1.500 pegawai KPK," tegasnya.  Dengan petisi tersebut dan dukungan dari berbagai pihak, Yudi yakin Presiden Jokowi tidak akan berdiam diri menyaksikan upaya pelemahan KPK.  Tanggapan Capim  Capim KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan bahwa dirinya sudah siap menjalani tahap berikutnya dalam seleksi capim KPK. Artinya, bila DPR memercayakan salah satu posisi pimpinan kepadanya, dia akan bekerja sungguh-sungguh. Sebaliknya, bila DPR memutuskan tidak meloloskan dirinya, Lili pun menilai bukan masalah. "(Saya) masih bisa bekerja di tempat lain yang berhubungan dengan peningkatan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum," katanya.  Lili merupakan mantan komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Maka, visi dia tidak terlalu jauh dari bidang tersebut. "Bagaimana pentingnya penegakan hukum berjalan, tapi saksi itu dalam keadaan aman," tambahnya. Juga kerja sama berbagai instansi untuk menaikkan peringkat indeks prestasi korupsi Indonesia.  Calon lainnya, Nawawi Pomolango, menyatakan nothing to lose dengan pencalonan tersebut. Hanya, dia yakin dengan latar belakangnya sebagai hakim yang concern di perkara-perkara tipikor. Ada sejumlah kejadian praperadilan di mana KPK kalah. Dia berharap, bila lolos sebagai pimpinan KPK, kekalahan di praperadilan bisa diminimalkan dengan pengalamannya sebagai hakim.  Terkait kritik dari publik, menurut Nawawi, itu merupakan bukti bahwa publik punya kepedulian tinggi terhadap KPK. Para capim juga harus siap dinilai apa pun oleh publik. "Itu bisa menjadi lecutan bagi kami," tambahnya.  Senada, Luthfi Jayadi Kurniawan menilai kritik sebagai konsekuensi sistem demokrasi. "Saya pribadi terbuka terhadap kritik yang disampaikan publik. Dan itu menjadi bagian dari kontrol masyarakat," terangnya kemarin. Sebab, publik punya ekspektasi tinggi terhadap KPK.  Sementara itu, Roby Arya Brata menjelaskan, pernyataannya yang kontroversial terkait kewenangan lembaga antirasuah merupakan terobosan. Menurut dia, KPK tidak perlu lagi diberi kewenangan menangani kasus korupsi di kepolisian maupun kejaksaan. "Karena itu sumber permasalahan," kata dia tadi malam.  Menurut Roby, konflik di antara penyidik KPK yang berasal dari kepolisian dan non kepolisian bersumber dari kewenangan tersebut. Pun demikian konflik yang kerap terjadi antara KPK dan Polri seperti cicak vs buaya. "Sumbernya adalah kekeliruan Undang-Undang (UU) KPK," imbuhnya. Untuk itu, jika terpilih sebagai pimpinan KPK, dia akan mengubah UU KPK.  Hingga tadi malam, nama capim lainnya belum bisa dimintai tanggapan. Misalnya Firli Bahuri, Alexander Marwata, I Nyoman Wara, Sigit Danang Joyo, dan Johanis Tanak.  Unsur Jaksa dan Polisi  Sementara itu, DPR tidak mempersoalkan keberadaan polisi dan jaksa dalam daftar sepuluh capim KPK yang diserahkan ke presiden. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyampaikan, hal tersebut adalah fenomena biasa. Sebagai institusi penegak hukum, tutur dia, KPK mesti diisi sosok yang berpengalaman di bidang penegakan hukum. "Malah menjadi aneh kalau lembaga penegak hukum tidak ada sosok yang mengerti hukum," kata Nasir.  Pihaknya sepakat jika ada unsur polisi dan jaksa di dalam tubuh KPK. Saat ini, ujar dia, sebagian besar tenaga penyidik KPK berasal dari Korps Bhayangkara. Sedangkan penuntutnya juga berasal dari Korps Adhyaksa. "Jadi, ini lumrah saja," imbuhnya.  Nasir setuju dengan hasil capim KPK. Bahwa sepuluh sosok yang diserahkan ke presiden adalah kombinasi dari latar belakang sipil dan unsur penegak hukum. "Kalau sipil semua justru bahaya. Senjata di tangannya bisa ditembakkan ke mana-mana," tutur politikus PKS itu.  Bagaimana dengan sorotan publik atas integritas beberapa capim? Menurut Nasir, itu akan dikonfirmasi langsung Komisi III DPR dalam proses fit and proper test. Anggota DPR siap menelusuri rekam jejak capim yang bersangkutan. "Itu pasti akan menjadi catatan bagi kami. Akan kami telusuri," tambahnya.  Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa menambahkan, pansel capim KPK merupakan bentukan Presiden Jokowi. Dia menduga, sepuluh nama yang dihasilkan pansel sudah didiskusikan dengan Jokowi.

Seleksi Capim KPK Masih Sisakan Kandidat Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/TES-KESEHATAN-CAPIM-KPK-DERY-RIDWANSAH-2.jpg" alt="Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (ketiga kiri bawah) bersama Kepala RSPAD Gatot Soebroto Mayjen TNI dr Terawan Agus Putranto (ketiga kanan bawah) berserta masing-masing jajaran dan 20 peserta tes kesehatan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi" width="100%">
<figcaption>Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (ketiga kiri bawah) bersama Kepala RSPAD Gatot Soebroto Mayjen TNI dr Terawan Agus Putranto (ketiga kanan bawah) berserta masing-masing jajaran dan 20 peserta tes kesehatan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari pertama uji publik seleksi calon pimpinan (Capim) KPK ramai dengan calon asal Polri, Rabu (28/8), giliran capim kalangan jaksa dan hakim yang unjuk gigi. Selama wawancara dan uji publik, mereka kompak berpendapat bahwa pimpinan KPK harus ada yang dari jaksa dan hakim.  Direktur Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Johanis Tanak mendapat giliran pertama. Dia mengkritik cara kerja KPK dalam menangani perkara. Ini dijelaskan Johanis setelah pansel menanyakan tentang kelemahan KPK.  Menurutnya, operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini dilakukan KPK sebagai penindakan tidak diimbangi dengan upaya pencegahan. Bahkan, dia menilai bahwa OTT KPK tidak sesuai dengan kaidah hukum yang benar.  Johanis menjelaskan, tangkap tangan yang benar dilakukan langsung ketika pejabat atau orang yang bersangkutan sedang dalam proses melakukan kejahatan korupsi itu. Bukan sebelum atau sesudah di mana antara barang bukti dan orangnya tidak dalam satu tempat.  ”Dibanding kita tangkap lalu kita sidik, membuang uang negara lebih banyak. Seharusnya bagaimana berpikir mencegahnya,” ujar Johanis di hadapan pansel.  Nah, kehadiran jaksa dan polisi sebagai pimpinan dinilai Johanis bisa menjadi penguat dalam KPK. Pimpinan memiliki tugas fungsi sebagai penyidik dan penuntut sekaligus. Johanis menegaskan, untuk bisa dikatakan sebagai penyidik dan penuntut, ada kualifikasi dan pendidikan khusus.  ”Praktisi belum tentu paham benar teori, akademisi belum tentu paham praktik. Ini harus dikombinasikan,” paparnya usai uji publik di Kementerian Sekretariat Negara kemarin.  Sementara itu, mantan jaksa senior Jasman Panjaitan menilai, OTT merupakan upaya KPK untuk menutupi kelemahan lembaga di bidang pencegahan.  ”KPK sekarang hanya menonjolkan OTT. Menurut saya ini menutupi kelemahan mereka karena tidak mampu mengungkap kerugian-kerugian negara,” terangnya dalam uji publik.  Terkait kehadiran jaksa, Jasman membahasnya dalam pertanyaan seputar tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pansel menyatakan bahwa KPK masih lemah dalam penanganan TPPU dan fokus ke korupsinya saja. Salah satu hipotesisnya adalah karena ketiadaan jaksa yang paham penegakan hukum TPPU.  ”Menurut saya seharusnya memang ada,” tegasnya.  Fungsi supervisi, lanjut dia, juga tidak bisa dilakukan KPK apabila tidak ada pimpinan yang lebih kompeten dari pihak kejaksaan. Hampir sama, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar Nawawi Pomolango juga membahas soal OTT. Dia menyatakan tidak menentang adanya OTT dalam tubuh KPK.  Tapi, lanjut Nawawi, sebaiknya fokus ke kasus-kasus besar alias big fish. Sekaligus, tidak serampangan seperti pendekar mabuk. Jika dia terpilih, dia menjamin tidak ada penindakan seperti OTT dengan koordinasi yang dilakukan belakangan. Seperti yang terjadi pada kasus penangkapan jaksa di Jogjakarta baru-baru ini.  Soal keberadaan hakim, Nawawi juga mengaitkannya dengan praperadilan. Beberapa kali KPK kalah dalam praperadilan karena kurang mendalamnya pemahaman kasus. Kehadirannya bisa menjadi harapan bahwa KPK bisa memenangkan lebih banyak praperadilan perkara jika ada yang mengajukan.  ”Sebaiknya yang diajukan terhadap KPK adalah hakim dengan sertifikasi tindak pidana korupsi,” jelasnya.  Pansel tidak hanya menanyakan berkaitan dengan tugas-tugas dan penegakan hukum di KPK. Tetapi juga menngklarifikasi soal rumor-rumor capim, salah satunya yang menyinggung Jasman. Terkait LHKPN-nya yang belum dilaporkan hingga sebelas kali.  Nawawi berdalih bahwa KPK kurang berkoordinasi dengan kejaksaan. Bahkan, dia mempertanyakan kenapa tidak diterapkan seperti Kementerian Keuangan yang mewajibkan LHKPN. Dia berjanji akan segera melaporkan LHKPN terbarunya.  "Setiap pegawai di Kemenkeu lapor untuk dipromosikan," tuturnya.  Sebelumnya, anggota pansel capim KPK Hendardi berkomentar tentang desakan berbagai pihak untuk membatalkan nama sejumlah calon. Dia menegaskan apabila capim memang dinilai salah oleh publik, harus ada status yang berkekuatan hukum jelas bahwa yang bersangkutan bersalah.  ”Kalau misal seseorang di-tracking dan terbukti secara hukum bersalah, kami tidak toleransi. Tapi kalau bentuknya masih indikasi harus kami cek kembali, itu gunanya pansel,” jelasnya.  Sementara itu, Koalisi Kawal Capim KPK secara tertulis mendesak agar pansel memperdalam temuan yang diberikan delapan lembaga negara. Hal ini untuk menggali komitmen dan integritas setiap capim. Pertanyaan yang diajukan ke para calon juga dinilai tidak baku. Tidak semua calon mendapat pertanyaan yang sama terkait perlindungan pegawai dari kriminalisasi dan intimidasi. Sebagian hanya pertanyaan formatif dan tidak mengorek lebih dalam soal capim.

Giliran Jaksa dan Hakim Uji Publik, Keduanya Kompak Kritik KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/TES-KESEHATAN-CAPIM-KPK-DERY-RIDWANSAH-2.jpg" alt="Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (ketiga kiri bawah) bersama Kepala RSPAD Gatot Soebroto Mayjen TNI dr Terawan Agus Putranto (ketiga kanan bawah) berserta masing-masing jajaran dan 20 peserta tes kesehatan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi" width="100%">
<figcaption>Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (ketiga kiri bawah) bersama Kepala RSPAD Gatot Soebroto Mayjen TNI dr Terawan Agus Putranto (ketiga kanan bawah) berserta masing-masing jajaran dan 20 peserta tes kesehatan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berlanjut meski mendapat banyak kritik. Kemarin (26/8) sebanyak 20 calon menjalani tes kesehatan di RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat) Gatot Soebroto, Jakarta.  Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih menjelaskan, tes kesehatan tersebut meliputi tes fisik dan kejiwaan. ''(Tanggal) 28-29 Agustus sudah selesai hasilnya sebelum wawancara dan uji publik,'' jelasnya.  Sebanyak 40 dokter disiapkan untuk memeriksa kesehatan capim KPK. Menurut Kepala RSPAD Gatot Soebroto Mayor Jenderal TNI dr Terawan Agus Putranto, ukuran standar yang digunakan sama dengan tes kesehatan capres-cawapres. Tim dokter akan mengecek atau menelusuri gangguan kesehatan yang dinilai bisa menghambat tugas seorang pimpinan. "Kami tidak mengejar waktu, tapi ketepatan. Detail," tuturnya.  Sementara itu, uji publik bakal menjadi penentu dan babak pemungkas bagi publik untuk mengawasi proses seleksi capim KPK. Wadah Pegawai (WP) KPK berharap hasil pemilihan bisa betul-betul mewakili marwah KPK sebagai lembaga antirasuah berintegritas.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/TES-KESEHATAN-CAPIM-KPK-DERY-RIDWANSAH-7-750x444.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Para Capim KPK saat bersiap mengikuti tes kesehatan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (26/8/2019). Sebanyak 20 orang yang dinyatakan lolos dalam tes "profile assessment" Capim KPK masa jabatan 2019-2023 mengikuti tes kesehatan tersebut. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap menjelaskan, apa pun hasil pemilihan capim akan menjadi tanggung jawab presiden. Karena itu, presiden perlu mempertimbangkan aspirasi serta masukan dari berbagai pihak. "Kami percaya, Presiden Jokowi tentu akan mendengar aspirasi masyarakat, tokoh-tokoh nasional, dan negarawan," terangnya.  Dia mengajak masyarakat untuk tidak lengah dan tetap bersikap kritis, terutama terhadap calon-calon yang integritasnya masih perlu dipertanyakan. "Jangan sampai KPK dipimpin oleh orang yang memiliki reputasi kurang baik," tegasnya.  Di bagian lain, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terus bergerak mengawal seleksi capim KPK. Kemarin mereka mempertanyakan dugaan pelanggaran kode etik yang pernah dilakukan sejumlah nama yang lolos seleksi hingga 20 besar. Aksi dilakukan dengan membawa surat raksasa ke Gedung Merah Putih KPK.  Dalam surat itu, koalisi meminta informasi hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik mantan deputi penindakan KPK dan deputi pencegahan KPK. "Kami sebagai pelapor memiliki hak untuk mendapat informasi tersebut," ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Wala Alamsyah di depan kantor KPK.

Banyak Disorot, Hasil Seleksi Capim KPK Tanggung Jawab Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/singkawang-kota-paling-toleran-ini-mekanisme-penilaiannya_m_.jpg" alt="Ketua Setara Institute Hendardi memberikan penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12)." width="100%">
<figcaption>Ketua Setara Institute Hendardi memberikan penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Kawal Capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuding ada beberapa anggota panitia seleksi (pansel) capim KPK yang memiliki konflik kepentingan. Dua diantaranya adalah Indriyanto Seno Adji dan Hendardi  Itu diungkapkan oleh Anggota koalisi yang juga Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. Menurutnya selain kedua nama itu, Yenti Ganarsih juga sebagai Ketua Pansel Capim KPK juga diduga memiliki konflik kepentingan.  Pasalnya, Yenti Ganarsih tercatat sebagai tenaga ahli Bareskrim dan Kalemdikpol pada 2018 lalu. Oleh karenanya, Asfina menegaskan, presiden beserta anggota pansel lainnya perlu menelusuri hal ini lebih dalam.  "Karena kalau ini dibiarkan tidak hanya cacat secara moral tapi juga cacat secara hukum," kata Asfinawati di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (25/8).  Kemudian, soal Indriyanto Seno Adji dan Hendardi. Di dalam sebuah pernyataan kepada publik yang sudah tersiar, Hendardi sendiri mengakui bahwa dirinya adalah penasihat ahli kepala Kepolisian RI bersama dengan Indriyanto Seno Adji.  "Sekarang kedua-duanya adalah anggota pansel," kata Asfinawati di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (25/8).  Berdasarkan Peraturan Kepala (Perkap) Kepolisian No. 1 Tahun 2017 yang berbunyi, penasihat ahli Kapolri saat menjalankan tugasnya mendapatkan upah dan fasilitas lainnya setingkat dengan eselon 1B atau Inspektur Jenderal.  "Jadi kita semua tahu kontrak kerja artinya ada hubungan kerja, kalau ada hubungan kerja, maka ada hak dan kewajiban, dan seperti ayat yang lainnya, ada uang yang diberikan atas dasar kontrak kerja tersebut," ungkap Asfinawati.  Atas dasar tersebut, Koalisi Kawal Capim KPK mendesak presiden beserta anggota pansel lainnya untuk melakukan evaluasi dan memberikan kejelasan mengenai permasalahan ini.  Menanggapi pernyataan ini, anggota Pansel Capim KPK Hendardi membantah tudingan bahwa pihaknya memiliki konflik kepentingan dengan sosok Capim KPK dari institusi Polri. Menurutnya, pernyataan konflik kepentingan yang dilontarkan oleh Koalisi Kawal Capim KPK hanyalah bentuk opini tanpa bisa dibuktikan kebenarannya.  "Biar saja. Tidak saya pikirin. Dari awal dibentuk mereka sudah nyinyir begitu. Malah kelihatan punya kepentingan yang tidak sampai, makanya tuduh kiri-kanan," ucap Hendardi.  Direktur SETARA Institute naik pitam mendengar pernyataan soal konflik of interest tersebut. Menurutnya, pembentukan integritas dirinya tidak hanya dibentuk sejak diangkat menjadi penasihat dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tetapi, sejak dulu kala sebelum mendapatkan kepercayaan posisi tersebut.  "Memangnya integritas saya dibangun hanya beberapa tahun ini sejak saya jadi penasihat ahli Kapolri? Terlalu simplistik. Integritas saya dibangun lebih dari tiga dasawarsa sejak saya jadi pimpinan mahasiswa. Mungkin sebagian dari mereka masih menyusu," papar Hendardi.  Hendardi juga menyatakan, dirinya bersama Indriyanto sudah memiliki jabatan di dalam institusi Polri sejak zaman Korps Bhayangkara dipimpin oleh Badrodin Haiti. Bukan mulai kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri.  "Catatan saya menjadi Penasehat Ahli Kapolri sejak masa kepemimpinan Jend. Pol. Badrodin Haiti sampai sekarang. Bukan merupakan organ struktural Polri tapi hanya semacam think-tank untuk Kapolri dan Wakapolri. Anggotanya sebagian besar Professor dan Doktor serta Purnawirawan Jenderal Polisi dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian," tegas Hendardi.

Bos YLBHI Tuding 3 Anggota Pansel Capim KPK Ada 'Main' sama Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/YENTI-GARNASIH-DI-SELEKSI-KPK-FEDRIK-FERNANDO-TARIGAN-28072019.jpg" alt="Peserta bersiap mengikuti tes psikologi seleksi calon pimpinan KPK, di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Tes psikologi Capim KPK periode 2019-2023 tersebut diikuti 104 peserta. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Peserta bersiap mengikuti tes psikologi seleksi calon pimpinan KPK, di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Tes psikologi Capim KPK periode 2019-2023 tersebut diikuti 104 peserta. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Kawal Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Panitia Seleksi (Pasnsel) Capim KPK periode 2019-2023 untuk lebih peka dan responsif dengan masukan masyarakat sipil. Pasalnya, mereka menganggap tim yang diketuai oleh Yenti Ganarsih itu lebih tertutup.  Hal itu itu diungkapkan oleh Anggota koalisi, Kurnia Ramadhana yang juga peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW). Ia juga memandang, sejumlah kandidat yang lolos memiliki catatan merah untuk menjadi pimpinan KPK.  "Kami Koalisi Kawal Capim KPK menuntut Pansel Capim KPK agar lebih peka dengan masukan masyarakat. Karena kita menganggap masa depan KPK terancam," kata Kurnia di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Minggu (25/8).  Pernyataan ini dilontarkan menyusul hasil pengumuman 20 nama Capim KPK yang lolos tes profil asesmen pada Jumat (23/8) kemarin. Kurnia memandang, sejumlah kandidat yang lolos memiliki catatan merah untuk menjadi pimpinan KPK.  Kurnia menyebut, dari 20 calon yang lolos itu masih ada nama-nama yang diduga bermasalah. Misalnya, ada calon yang diduga melanggar kode etik saat bertugas di lembaga sebelumnya dan figur yang diduga mengintimidasi pegawai KPK. "Harusnya Pansel bisa tangkap hal itu dan langsung pertanyakan kepada yang bersangkutan," ucap Kurnia.  Oleh karema itu, Kurnia mengharapkan, proses seleksi capim KPK bisa lebih ketat lagi. Terlebih dalam proses wawancara dan uji publik mendatang.  "Kita juga mengimbau agar nantinya ketika uji publik dan wawancara itu, tim ahli atau tim Pansel tidak perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan normatif," pungkasnya.  Sebelumnya, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih menyatakan, sebanyak 20 orang peserta lolos tes profil asesmen dari total 40 orang yang mengikuti seleksi pada 8-9 Agustus 2019 di gedung Lemhanas, Jakarta. Para peserta yang lulus diwajibkan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.  "Seleksi capim KPK 2019-2023 dari 40 orang peserta seleksi capim KPK 2019-2023 yang mengikuti profile assesment pada 8-9 Agustus 2019 yang dinyatakan lulus 20 orang," kata Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (23/8).  Pakar hukum Universitas Trisakti ini kemudian merinci 20 orang yang lolos seleksi Capim KPK. Menurutnya berdasarkan kategori jenis kelamin, 20 peserta yang lulus profil asesmen ini terdiri dari 17 laki-laki dan tiga perempuan.  Anggota Polri mendominasi yang lulus tes Capim KPK sebanyak empat orang, komisioner dan pegawai KPK sebanyak dua orang, auditor sebanyak satu orang, pensiunan jaksa satu orang, PNS dua orang, dan lain-lain sebanyak dua orang.  Yenti juga menyatakan, para peserta seleksi Capim KPK yang lolos tersebut wajib mengikuti rangkaian tes lanjutan. Pertama, pada Senin 26 Agustus para peserta akan melakukan tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto.  Kemudian di keesokan harinya tepatnya pada Selasa 27 Agustus 2019 hingga Kamiz 29 Agustus 2019 dilakukan tahapan wawancara dan uji publik. Berikut 20 orang peserta Capim KPK  yang lolos tes profil asesmen:  1 . Alexander Marwata - Komisioner KPK 2. Antam Novambar - Anggota Polri 3. Bambang Sri Herwanto - Anggota Polri 4.  Cahyo RE Wibowo - Karyawan BUMN 5.  Firli Bahuri - Anggota Polri 6. I Nyoman Wara - Auditor BPK 7. Jimmy Muhamad Rifai Gani - Penasihat Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi 8. Johanis Tanak - Jaksa 9. Lili Pintauli Siregar - Advokat 10. Luthfi Jayadi Kurniawan - Dosen 11. Jasman Pandjaitan - Pensiunan Jaksa 12. Nawawi Pomolango - Hakim 13. Neneng Euis Fatimah - Dosen 14.. Nurul Ghufron - Dosen 15. Roby Arya - PNS Sekretaris Kabinet 16. Sigit Danang Joyo - PNS Kemenkeu 17. Sri Handayani - Anggota Polri 18. Sugeng Purnomo - Jaksa 19. Sujarnako - Pegawai KPK 20. Supardi - Jaksa  &nbsp;

ICW: Ada Nama-Nama Bermasalah yang Lolos Seleksi Capim KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kpk-dalami-keterangan-staf-bea-dan-cukai-soal-ekspor-nikel_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon 20 kandidat yang lolos pada seleksi profil asesmen calon pimpinan lembaga antirasuah itu. Ada empat nama yang disebut memiliki catatan soal gratifikasi dan dianggap menghambat kinerja lembaga antirasuah.  "Data rekam jejak itu kami olah berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, kemudian kami cek ke lapangan, data penanganan perkara di KPK, hingga pelaporan LHKPN dan gratifikasi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/8).  Febri menjelaskan, beberapa catatan itu seperti tak patuh melapor LHKPN, diduga pernah menerima gratifikasi, hingga ada juga Capim KPK yang menghambat kerja KPK. Tak berhenti cukup disini, lembaga yang saat ini dipimpin oleh Agus Rahardjo itu akan terus menelusuri rekam jejak 20 nama capim yang lolos seleksi.  "Sejumlah calon yang bisa dikatakan punya rekam jejak cukup baik. Namun masih ada nama-nama yang teridentifikasi memiliki catatan," ucap Febri.  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyebut, terkait dengan data pelaporan LHKPN, 18 orang pernah melaporkan LHKPN sejak menjadi penyelenggara negara.  "Sedangkan dua orang bukan pihak yang wajib melaporkan LHKPN karena berprofesi sebagai dosen," ujar Febri.  Febri menyatakan, lima orang kandidat Capim KPK terlambat melaporkan LHKPN. Mereka terdiri dari unsur Polri, Kejaksaan dan Sekretaris Kabinet (Seskab).  "Tidak pernah melaporkan sebanyak dua orang, yang merupakan pegawai dari unsur Polri dan karyawan BUMN," tegas Febri.  Oleh karena itu, KPK mengajak elemen masyarakat yang selama ini menjaga dan merawat KPK agar terlibat aktif mengawal proses seleksi Capim KPK.  "Jika ada informasi atau laporan yang dapat ditindaklanjuti, dapat disampaikan ke KPK melalui email pengaduan@kpk.go.id atau melalui Call Center KPK 198," paparnya.  Sementara itu, Koalisi Kawal Capim KPK menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang juga anggota koalisi Kurnia Ramadhana menegaskan, jika persoalan ini tidak dibenahi maka masa depan pemberantasan korupsi akan terancam.  Kurnia memandang, kondisi itu disebabkan proses seleksi pimpinan KPK yang menyisakan berbagai persoalan serius, mulai dari tindakan atau pernyataan Pansel, proses seleksi, hingga calon-calon yang tersisa sampai sejauh ini.  "Pansel seakan tidak menghiraukan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Respons yang diberikan oleh Pansel acapkali negatif dan defensif," kata Kurnia dalam keterangannya, Jumat (23/8).  Pansel dinilai defensif dalam melakukan proses seleksi Capim KPK jilid V. Mereka secara terang-terangan mengembuskan isu radikalisme, penegak hukum aktif menjadi pimpinan KPK, kepatuhan LHKPN, Keppres pembentukan Pansel tidak dapat diakses publik, waktu proses seleksi yang tidak jelas, dan keinginan Pansel yang ingin agar KPK fokus pada isu pencegahan.  Menurutnya, lolosnya 20 peserta pada tes profil asesmen tidak menggambarkan masa depan cerah bagi KPK ke depan. Kurniadi menyebut masih ada calon yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN.  "Ada juga beberapa nama yang dinyatakan lolos seleksi mempunyai catatan kelam pada masa lalu," sesal Kurnia.  Pansel seharusnya memahami, bahwa setiap pernyataan, langkah, dan tindakan yang dilakukan adalah mewakili sikap Presiden. Oleh karena itu, Koalisi Kawal Capim KPK menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2019-2023.  "Pansel KPK agar lebih peka dan responsif terhadap masukan masyarakat serta mencoret nama-nama yang tidak patuh melaporkan LHKPN dan mempunyai rekam jejak bermasalah," tegasnya.  Menanggapi hal ini, anggota Pansel Capim KPK Hendardi menegaskan, tak ada keistimewaan bagi capim dari institusi penegak hukum dalam proses seleksi. Ia menegaskan bahwa 20 nama yang lolos merupakan yang terbaik.  "Kami berusaha pilih yang terbaik. Bahwa itu dari polisi dari mana itu, enggak tahu, terserah aja," ucap Hendardi.  Direktur SETARA Institute ini menyebut Pansel, tak menentukan kuota berapa banyak polisi yang masuk atau pun dari instansi penegak hukum lainnya. Dia mengklaim, penilaian pada profil asesmen murni diseleksi berdasarkan penilaian.  "Kami enggak ada kuota, polisi harus begini, jaksa harus begini. Buktinya dulu dibilang kita paling banyak terima polisi, padahal yang paling banyak daftar (dari internal) KPK. Bahwa kalau (internal) KPK ya kepotong kan karena ada seleksi," ujarnya.  Lebih lanjut Hendardi menegaskan, kinerja pansel tak main-main. Sehingga pada prosesnya, pansel benar-benar memilih capim KPK yang terbaik dari yang mendaftar.  "Pansel mencoba memilih dengan integritas tinggi dan kita kan tanggung jawab kepada presiden dan pada publik, ya kan kita enggak main, kita tahu ini bukan kerjaan yang main-main ya," pungkasnya.

Pansel Umumkan Hasil Tes, KPK Bongkar Rekam Jejak 20 Peserta Capim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/YENTI-GARNASIH-JAWA-POS.jpg" alt="Yenti Garnasih" width="100%">
<figcaption>Yenti Garnasih</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 20 orang peserta calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lulus tes profil asesmen. Sebanyak empat petinggi Polri aktif lulus di tes tahap empat ini.  Jajaran Polri aktif yang lulus seleksi profil asesmen diantaranya Antam Novambar, Bambang Sri Herwanto, Firli Bahuri, dan Sri Handayani. Namun, dari internal KPK hanya tersisa dua orang yakni, Alexander Marwata dan Sujanarko.  "Mereka wajib mengikuti seleksi tahap berikutnya, yakni tes kesehatan serta wawancara dan uji publik," kata Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih di Gedung Sekretariat Negara, Jumat (23/8).  Yenti menjelaskan, tes kesehatan akan diselenggarakan pada Senin (26/8) di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Sehari setelahnya, pada Selasa-Kamis atau 27-29 Agustus 2019 akan dilakukan tes wawancara dan uji publik yang berlangsung di Gedung Sekneg, Jakarta.  "Sembilan anggota Pansel akan melakukan wawancara dan uji publik, serta dibantu oleh dua tim pakar," ucap Yenti.  Pakar hukum Universitas Trisakti ini menyebut, apabila 20 peserta yang lulus seleksi profil asesmen tidak mengikuti tes kesehatan dan wawancara maka secara otomatis dinyatakan gugur.  "Keputusan Pansel Capim KPK periode 2019-2023 tidak bisa diganggu gugat," tegasnya.  Komposisi para peserta yang lolos, kata Yenti, terdiri dari beberapa kategori, yakni berdasarkan jenis kelamin laki laki 17 orang dan perempuan tiga orang.  Sementara berdasarkan kategori pekerjaan dan asal lembaganya diantaranya berasal dari akademisi tiga orang, advokat satu orang, jaksa tiga orang, pensiunan jaksa satu orang, hakim satu orang, Polri empat orang, auditor satu orang, komisioner dan atau pegawai KPK dua orang, PNS dua orang dan pegawai BUMN dua orang.

Empat Jenderal Polisi Lulus Tes Calon Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yenti-Garnasih-Fedrik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) berencana akan menyerahkan 10 nama kepada Presiden Joko Widodo pada 2 September 2019 mendatang. Saat ini sudah tersisa 40 peserta yang sebelumnya telah lolos tes psikologis.  "Jadi harapannya melalui tes profile asessment, kita dapat memilih kandidat terbaik untuk memimpin lembaga antirasuah. Lalu. Tanggal 2 (September 2019) kita ke Presiden seperti yang kita sudah rencanakan sejak awal," kata Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih di Gedung Lemhanas, Jakarta, Jumat (9/8).  Yenti yang merupakan Pakar hukum Universitas Trisakti ini menuturkan, melalui tahap profile assesment pansel dapat menentukan bagaimana kondisi psikologi dan manajerial si calon. Ini terkait menajemen kepemimpinan, sifat independen, akuntabilitas, integritas dan decision making.  Diketahui, Profile assesment merupakan kelanjutan dari tes psikologi yang dilakukan pada 28 Juli 2019 terhadap 104 capim, namun berdasarkan hasil yang diumumkan oleh pansel pada 5 Agustus 2019, hanya ada 40 kandidat yang lolos seleksi dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.  "Kemudian (tes psikologi) kemarin ada mengenai kesehatan jiwa, jadi hari ini apa yang kemarin tertulis ada yang disimulasikan, dipaparkan. Kita pansel walau bukan psikolog, tapi hal itu terbayang dan pernah dilakukan pada pansel-pansel yang lalu," ucap Yenti.  Menurut Yenti, pihaknya bakal mengumumkan peserta yang lulus pada tes profile assestment atau seleksi tahap empat ini akan diumumkan pada 22 Agustus 2019 mendatang. Kemudian, para kandidat yang dinyatakan lulus akan melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto pada 26 Agustus 2019.  "Kita sudah pesan ke RSPAD tanggal 26 Agustus untuk yang lulus melakukan tes kesehatan. Kemudian 27-30 Agustus kita wawancara dan yaitu uji atau diskusi publik. Mudah-mudahan pada 31 Agustus hingga 1 September kita rapat dan selesai," harap Yenti.  Maka pada 2 September 2019, Pansel Capim KPK akan menyerahkan 10 orang nama capim KPK sesuai dengan ketentuan UU 30 tahun 2002 tentang KPK yang mengatur bahwa pansel menyerahkan dua kali dari jumlah komisioner KPK.  "Jadi semoga tidak kurang dari 10 orang yang diserahkan, jadi 2 kali yang dibutuhkan dan seperti pada pansel yang lalu kami sudah ambil dua untuk pencegahan, dua untuk bidang-bidang dari setiap komponen (di KPK) tapi kan kita berharap yang terbaik lah sama DPR," pungkasnya.

Pansel Bakal Serahkan 10 Nama Capim KPK ke Jokowi 2 September 2019

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Yenti Ganarsih

Berita Terkini