<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/japan-1-2958716466.jpg" alt="Ilustrasi Jepang yang makin ramah terhadap kripto. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Jepang yang makin ramah terhadap kripto. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jepang resmi meluncurkan JPYC, stablecoin pertama yang dipatok 1:1 terhadap yen Jepang, pada Senin (27/10). Mata uang digital ini diterbitkan oleh JPYC Co., Ltd. dan dapat ditebus langsung dalam yen melalui platform JPYC EX. Dikutip dari News.Bitcoin, peluncuran ini&nbsp;menjadi tonggak baru bagi ekosistem keuangan digital Jepang, yang selama ini berhati-hati terhadap stablecoin. JPYC menjadi stablecoin yen pertama yang diatur sepenuhnya di bawah Undang-Undang Layanan Pembayaran Jepang (Payment Services Act). JPYC mulai beroperasi setelah perusahaan penerbitnya terdaftar sebagai penyedia layanan transfer dana pada 18 Agustus 2025. Stablecoin ini bisa ditukarkan secara penuh 1 JPYC = 1 yen Jepang, serta didukung oleh cadangan 100% lebih dalam bentuk deposito yen dan obligasi pemerintah Jepang. Dengan sistem dukungan penuh ini, JPYC menawarkan stabilitas tinggi sekaligus biaya transaksi rendah. Transaksi dapat dilakukan langsung di blockchain dengan kecepatan hampir instan, menjadikannya alat pembayaran digital yang efisien di Jepang maupun internasional. <h3>Dukungan Multi-Blockchain: Ethereum hingga Polygon</h3> JPYC diluncurkan dengan dukungan untuk tiga jaringan besar yakni&nbsp;Avalanche, Ethereum, dan Polygon&nbsp;dengan rencana ekspansi ke blockchain lain di masa depan. Setiap penerbitan dan penebusan JPYC harus melalui proses verifikasi identitas (KYC) menggunakan JPKI (Japan Public Key Infrastructure), sesuai regulasi anti pencucian uang di Jepang. Dalam tahap awal, JPYC Co. mengumumkan kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk Hashport Wallet dan ASTERIA Warp, untuk memperluas integrasi JPYC di berbagai aplikasi keuangan terdesentralisasi (DeFi), platform kreator, hingga dompet digital. <h3>Siap Digunakan di 65.000 Toko</h3> Lebih dari 65.000 toko dan mitra ritel di Jepang sudah terhubung dengan jaringan pembayaran yang kompatibel dengan JPYC melalui program uji coba perusahaan. Langkah ini menunjukkan ambisi besar Jepang untuk menghadirkan stablecoin domestik yang bisa digunakan secara luas seperti USDT atau USDC, namun dengan kepatuhan penuh terhadap regulasi lokal. JPYC Co. juga menegaskan bahwa stablecoin ini akan menjadi jembatan antara ekonomi digital Jepang dan ekosistem Web3 global, memudahkan transaksi lintas platform antara ritel, bisnis, dan pengguna kripto. Berbeda dengan stablecoin asing yang sering menjadi sorotan regulator, JPYC mengedepankan transparansi dan kepatuhan hukum. Semua cadangan JPYC disimpan di bank domestik dan diaudit secara berkala, memastikan nilainya selalu sebanding dengan yen yang beredar. Peluncuran JPYC juga dipandang sebagai langkah penting bagi Jepang untuk memperkuat posisinya sebagai pusat inovasi keuangan digital Asia, sekaligus menunjukkan pendekatan yang seimbang antara inovasi dan regulasi ketat.

Jepang meluncurkan stablecoin JPYC yang dipatok 1:1 dengan yen, didukung Ethereum, Avalanche, dan Polygon.

Stablecoin Baru JPYC Diluncurkan, 1:1 dengan Yen dan Siap Saingi USDT di Asia

<h3 data-start="168" data-end="198">&nbsp;</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/ChatGPT-Image-3-Sep-2025-104039-51873194.png" alt="Ilustrasi Jepang yang bersiap meluncurkan DCJPY di blockchain. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Jepang yang bersiap meluncurkan DCJPY di blockchain. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jepang bersiap memasuki babak baru dalam transformasi keuangan digital. Japan Post Bank, salah satu lembaga keuangan terbesar di Negeri Sakura, mengumumkan rencana peluncuran mata uang digital berbasis blockchain bernama DCJPY pada akhir tahun fiskal 2026. Bank yang bermarkas di Tokyo ini diketahui mengelola dana nasabah senilai sekitar 190 triliun yen, atau setara hampir USD 1,3 triliun (sekitar Rp 21.200 triliun dengan kurs Rp16.300/USD). Proyek ini menandai langkah besar bank legendaris yang berdiri sejak 1875 tersebut untuk beradaptasi dengan era keuangan terdesentralisasi. DCJPY akan dikembangkan bersama DeCurret DCP, perusahaan teknologi keuangan Jepang yang berfokus pada pengembangan aset digital. DCJPY akan memiliki nilai yang dipatok langsung 1:1 terhadap yen fiat, namun tidak seperti stablecoin publik, token ini akan beroperasi di dalam ekosistem tertutup milik Japan Post Bank. Meski berbasis blockchain, DCJPY tidak akan tersedia untuk diperdagangkan di bursa kripto. Aset ini lebih mirip token deposit internal, berbeda dengan stablecoin seperti USDT atau USDC yang digunakan secara global di pasar terbuka. Japan Post Bank bukan institusi pertama di Jepang yang bereksperimen dengan mata uang digital. Sebelumnya, GMO Aozora Net Bank juga meluncurkan produk serupa. Namun, skala dan reputasi Japan Post Bank menjadikan peluncuran DCJPY sebagai momen penting dalam adopsi teknologi blockchain di sektor keuangan Jepang. Sementara itu, regulasi terkait stablecoin di Asia juga makin aktif. Hong Kong telah merilis RUU stablecoin pada awal Agustus, dan Korea Selatan berencana menyusul dengan regulasi khusus pada Oktober mendatang. Jepang sendiri sudah lebih dahulu meresmikan kerangka hukum stablecoin sejak 2022. Meski belum ada stablecoin berbasis yen yang disetujui secara resmi, laporan terbaru menunjukkan bahwa potensi persetujuan bisa terjadi pada Oktober tahun ini. Perkembangan ini membuka jalan untuk sinergi antara aset digital dan sistem keuangan konvensional di Jepang. Adopsi aset digital berbasis fiat memang tengah mengalami tren kenaikan. Menurut data dari MacroMicro, pasar stablecoin sempat turun di periode 2022&ndash;2023, namun menunjukkan pemulihan signifikan sepanjang 2024 hingga 2025. Hingga kini, total kapitalisasi pasar stablecoin global telah mencapai USD 282,6 miliar, mencetak rekor baru dan menandai pergeseran besar dalam lanskap keuangan digital. Di sisi lain, harga Bitcoin masih stabil di kisaran USD 109.500, tidak berubah signifikan dibandingkan sepekan sebelumnya.

Japan Post Bank akan luncurkan mata uang digital DCJPY berbasis blockchain pada 2026. Dana Rp21.200 triliun siap bertransformasi digital.

Japan Post Bank Kembangkan DCJPY, Stablecoin Digital Yen, Target Rilis 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/19/young-adult-spending-time-together-city_23-2149489705-3045263838.jpg" alt="Ilustrasi warga Jepang mengalami penurunan ekonomi. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga Jepang mengalami penurunan ekonomi. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gelombang kesulitan ekonomi kembali menerjang Jepang, ditandai dengan melonjaknya angka kebangkrutan bisnis ke level tertinggi dalam lebih dari satu dekade. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 10.000 perusahaan di Jepang gulung tikar pada 2024, sebuah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak 11 tahun terakhir. Kenaikan angka kebangkrutan ini menandai tahun ketiga berturut-turut di mana bisnis di Jepang mengalami kesulitan. Berbagai faktor kompleks diduga menjadi penyebab utama, mulai dari dampak pelemahan Yen hingga kekurangan tenaga kerja yang semakin parah. Pelemahan nilai tukar Yen terhadap mata uang asing telah menyebabkan lonjakan harga barang impor, memukul keras daya beli konsumen dan meningkatkan biaya produksi bagi para pelaku usaha. Situasi ini diperparah dengan kesulitan mencari tenaga kerja yang kompeten, menghambat operasional bisnis dan mengurangi produktivitas. Kombinasi antara inflasi yang merangkak naik dan kekurangan tenaga kerja telah menciptakan badai sempurna bagi banyak perusahaan di Jepang. Tekanan biaya yang meningkat dan pendapatan yang stagnan memaksa banyak bisnis, terutama yang berskala kecil dan menengah, untuk menutup pintu mereka. Situasi ini dikutip dari The Japan Times, memberikan gambaran suram namun realistis tentang kondisi perekonomian Jepang saat ini. Fenomena kebangkrutan ini tidak hanya terbatas pada sektor tertentu, melainkan menyebar ke berbagai industri di Jepang. Dari perusahaan manufaktur hingga sektor jasa, dampak negatif dari kondisi ekonomi saat ini dirasakan secara luas. Data dari Tokyo Shoko Research menunjukkan bahwa jumlah kebangkrutan perusahaan dengan liabilitas &yen; 10 juta atau lebih meningkat 15,1 persen dari tahun sebelumnya, mencapai angka 10.006. Angka ini melampaui angka 10.000 untuk pertama kalinya dalam 11 tahun, sebuah sinyal yang mengkhawatirkan bagi perekonomian Jepang. Pemerintah Jepang telah berupaya untuk mengatasi tantangan ekonomi ini melalui berbagai kebijakan, termasuk stimulus fiskal dan reformasi struktural. Namun, dampak dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya terasa, dan banyak bisnis masih berjuang untuk bertahan. Para analis ekonomi memperkirakan bahwa tantangan ekonomi yang dihadapi Jepang akan terus berlanjut dalam beberapa waktu mendatang. Pelemahan Yen dan kekurangan tenaga kerja diperkirakan masih akan menjadi isu utama yang mempengaruhi iklim bisnis di negara tersebut. Situasi ini menuntut respons yang cepat dan tepat dari pemerintah dan para pelaku usaha. Diperlukan strategi yang inovatif dan adaptif untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Satu di antara solusi yang mungkin adalah dengan meningkatkan investasi dalam otomatisasi dan teknologi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Selain itu, diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan daya saing produk dalam negeri juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada nilai tukar Yen. Krisis kebangkrutan ini menjadi pengingat akan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Perusahaan-perusahaan di Jepang perlu berinvestasi dalam riset dan pengembangan, serta meningkatkan efisiensi operasional untuk tetap kompetitif di pasar yang semakin dinamis. Dampak dari gelombang kebangkrutan ini tidak hanya dirasakan oleh para pelaku bisnis, tetapi juga oleh masyarakat luas. Hilangnya lapangan pekerjaan dan penurunan aktivitas ekonomi dapat memicu masalah sosial dan ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk mengatasi tantangan ini. Kerja sama dan solidaritas menjadi kunci untuk memulihkan perekonomian Jepang dan membangun masa depan yang lebih baik. Kondisi ekonomi Jepang saat ini menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara lain di dunia. Pentingnya menjaga stabilitas ekonomi makro, mengatasi isu tenaga kerja, dan beradaptasi dengan perubahan global menjadi krusial untuk mencegah krisis serupa di masa mendatang.

Gelombang kesulitan ekonomi kembali menerjang Jepang, ditandai dengan melonjaknya angka kebangkrutan bisnis

Kebangkrutan Bisnis di Jepang, Akhir Ekonomi Negara Sakura?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/45_pelemahan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Akses masuk ke Jepang akan lebih mudah lagi ke depannya. Pemerintah Jepang berencana melonggarkan beberapa aturan. Harapannya, turis akan berbondong-bondong datang dan perekonomian mereka bisa membaik dengan cepat.  Nilai tukar yen terhadap dolar Amerika Serikat (AS) saat ini merosot hingga 1,7 persen. Hal tersebut juga diduga bakal menjadi daya tarik kunjungan. Sebab, itu adalah penurunan terbesar dalam 24 tahun terakhir.  ”Nilai yen yang lemah adalah cara paling efektif untuk menarik pariwisata masuk,” ujar Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Seiji Kihara.  Jepang saat ini masih mengejar ketertinggalan dengan seluruh dunia dalam hal pembukaan kembali pariwisata. Dilansir The Japan Times, pemerintah berencana menghapus sejumlah aturan. Seperti batas masuk harian, persyaratan visa, serta kewajiban paket wisata bagi turis.  Pada 7 September lalu pemerintah Jepang sejatinya sudah mulai melonggarkan kebijakan. Yaitu, batas masuk dinaikkan dari 20 ribu menjadi 50 ribu orang per hari. Turis juga diizinkan masuk ke Jepang tanpa mengikuti tur berpemandu. Tetapi, mereka tetap harus mengajukan permohonan visa dan paket wisata. Yakni memesan penerbangan serta akomodasi mereka melalui agen perjalanan.  Nah, Jepang tengah mempertimbangkan untuk menghapus persyaratan visa dan mengizinkan wisatawan untuk masuk tanpa harus melalui agen perjalanan. Batas turis masuk mungkin akan dihapuskan. Belum ada tanggal pasti kapan hal itu akan dilakukan. Mungkin akan diterapkan tidak lama lagi. Sebab, musim gugur dan musim dingin di Jepang biasanya sangat populer di kalangan wisatawan.

Nilai Yen Melemah, Pariwisata di Jepang Bakal Bergeliat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#yen

Berita Terkini

Stablecoin Baru JPYC Diluncurkan, 1:1 dengan Yen dan Siap Saingi USDT di Asia

Japan Post Bank Kembangkan DCJPY, Stablecoin Digital Yen, Target Rilis 2026

Kebangkrutan Bisnis di Jepang, Akhir Ekonomi Negara Sakura?

Nilai Yen Melemah, Pariwisata di Jepang Bakal Bergeliat

Download Aplikasi JawaPos.com