<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/eri-cahyadi-di-cokroaminoto.png" alt="AJAK NGOBROL: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyapa para siswa SD Cokroaminoto di Jalan Petukangan Tengah, Surabaya, kemarin (6/2). Foto kanan, bangunan lantai 2 masih disegel oleh Satpol PP Kota Surabaya. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>AJAK NGOBROL: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyapa para siswa SD Cokroaminoto di Jalan Petukangan Tengah, Surabaya, kemarin (6/2). Foto kanan, bangunan lantai 2 masih disegel oleh Satpol PP Kota Surabaya. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Siswa SD dan MI Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Cokroaminoto akhirnya bisa kembali ke kelas mulai Senin (6/1). Lantai 1 yang sebelumnya diberi lampu hijau untuk dibangun telah rampung. Pemkot Surabaya pun telah berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. IMB bisa keluar dengan riwayat tanah yang diakui oleh warga setempat. Wajah siswa SD YPI Cokroaminoto tampak semringah.  Sejenak mereka bisa duduk tanpa harus berdempetan dengan siswa lain. Ruangan lebih terang, tidak terasa pengap seperti belajar di dalam kelas sementara yang memanfaatkan rumah warga.  ’’Alhamdulillah, mulai hari ini anak-anak bisa belajar di kelas lagi. Ada 7 ruangan yang sudah selesai di lantai 1. Termasuk, ruang guru kami manfaatkan dulu agar anak-anak tidak berdesakan,’’ ujar Kepala SD/MI YPI Cokroaminoto Alfiyatussolichah.  Kemarin Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau langsung beroperasinya kembali sekolah itu. Memang sebelumnya pembangunan sekolah tersebut sempat terhenti karena sekolah belum mengajukan IMB perubahan bangunan.  Tinggi bangunan menjadi dua lantai. Selain itu, hambatan keluarnya IMB juga disebabkan alas hak sekolah yang belum beres.  Eri menyebut pihaknya sudah berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu. Sesuai kesepakatan dalam pertemuan pada 19 Januari lalu, pembangunan lantai 1 bisa dilanjutkan, sementara lantai 2 dihentikan menunggu hingga IMB keluar. ’’Saya minta Jumat nanti sudah keluar IMB-nya sehingga pembangunan lantai 2 bisa dilanjutkan,’’ katanya.  Dia mengatakan, IMB itu bisa diterbitkan setelah Pemkot Surabaya berkonsultasi dengan jaksa pengacara negara. Meskipun belum ada alas hak, IMB bisa dikeluarkan dengan cara pembuatan kesaksian sebagai landasan pernyataan penguasaan fisik. Surat tersebut lantas ditandatangani oleh RT, RW, dan warga sekitar yang paham betul asal muasal berdirinya sekolah itu.  ’’Kami sudah rapat dengan jaksa pengacara negara. Ternyata, pembuktian (penguasaan tanah, Red) itu bisa ditandatangani oleh RT/RW dan warga sekitar. Sekarang persyaratan sudah lengkap sehingga Jumat nanti sudah bisa keluar,’’ ucapnya.  Meski IMB terbit, bukan berarti tanah itu bebas sengketa. Jika ke depan ada yang menggugat, yayasan harus bersedia berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan hal tersebut. Entah melalui mekanisme jual beli, sewa, atau pembuktian yang lain.  Surat pernyataan penguasaan fisik itu dinilai sudah bisa menjadi dasar dikeluarkannya IMB. Juga untuk pengurusan sertifikat di kantor pertanahan. Saat ada sengketa pun, IMB masih tetap berlaku.  ’’Ada permasalahan tanah ini punya si A atau si B, itu bukan urusan Pemkot Surabaya. Nanti kalau ini (sengketa, Red) terjadi, tinggal hubungan hukumnya seperti apa, apakah jual beli dan lainnya terserah.  Eri menjelaskan, sengketa tersebut menjadi urusan antara sekolah dan pihak yang bersengketa. Di sini Pemkot Surabaya berupaya mencari jalan agar IMB itu tetap bisa turun tanpa ada aturan yang dilanggar.  ’’Duduk gak onok solusine, terus mandek,’’ ujarnya.  Sementara itu, Ketua SD/MI YPI Cokroaminoto mengatakan, dalam waktu dekat, sekolah bakal mengumpulkan warga dan alumni yang pernah bersekolah di sana. Hal itu dilakukan untuk menguatkan lembar persaksian yang menjadi syarat IMB. Setelah persaksian rampung, dokumen bisa disahkan menjadi IMB.  ’’MENGUNGSI’’ GEGARA URUSAN IMB  - Pemkot menyegel bangunan SD/MI Cokroaminoto karena belum memiliki IMB.  - Siswa akhirnya menumpang belajar di rumah kontrakan di sekitar sekolah.  - Wali Kota Eri Cahyadi mengajak pengelola sekolah untuk berdiskusi di balai kota.  - Wali kota menekankan bahwa kegiatan belajar tak boleh berhenti karena pengurusan perizinan.  - Pemkot segera mengeluarkan IMB. Anak-anak bisa kembali belajar di sekolah.

Jumat, IMB Yayasan SD/MI Cokroaminoto Rampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-17-at-16.35.55.jpg" alt="Ketua Yayasan Cokroaminoto Alfiyatusolichah menyampaikan aspirasinya di depan Komisi D DPRD Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Yayasan Cokroaminoto Alfiyatusolichah menyampaikan aspirasinya di depan Komisi D DPRD Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polemik penyegelan SD dan MI Cokroaminoto, Kecamatan Semampir, Surabaya, belum juga mereda. Gedung lembaga pendidikan yang berdiri dan beroperasi sejak 1953 itu disegel Pemkot Surabaya.  Ketua Yayasan Cokroaminoto Alfiyatusolichah mengatakan, lembaga pendidikannya itu telah mengantongi izin operasional pendidikan (IOP) pada 1955. Dia berharap, Pemkot Surabaya membuka mata dan hati untuk memikirkan nasib murid-murid SD dan MI. Sejak Juli 2022, para siswa dipindahkan sementara ke rumah warga.  Kala itu, sekolah bakal direnovasi dan dibangun ulang. Namun, tiba-tiba, pada November 2022, ada penyegelan dari Satpol PP Surabaya. Bangunan milik yayasan dinilai melanggar hukum oleh Pemkot Surabaya.  Alfi mengaku terkejut. Dia menyatakan, sejak 2021 pihaknya telah mengurus sertifikat hak milik untuk bangunan sekolah seluas 900 meter persegi itu. Selain itu, tiap tahun, yayasan juga membayar PBB. Nilainya lebih kurang Rp 4 juta.  ”Kenapa kami mengurus sertifikat, karena kami pikir selama 20 tahun lebih menempati lahan tersebut. Kami memohon untuk penggunaan lahan tersebut dengan sertifikat,” jelas Alfi.  Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanah telantar sebagai salah satu sebab hapusnya hak atas tanah. Sedangkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun dan secara terus-menerus dengan beritikad baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut.  Sementara itu, di regulasi lain, pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan, seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut.  ”Jumlah siswa di SD dan MI Cokroaminoto lebih kurang 300 siswa. Sementara itu, para guru digaji mulai dari Rp 400 ribu per orang,” terang Alfi.  Alfi mengungkapkan, sebelum ada renovasi, kondisi fisik sekolah memprihatinkan. Toilet siswa terbatas. ”Kalau ada yang ingin buang air besar ya dipulangkan. Atap bocor juga,” jelas Alfi.  Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Aly Murtadlo mengatakan, semua bangunan wajib memiliki IMB. Tak terkecuali sekolah. Untuk permasalahan Cokroaminoto, pihaknya tetap menunggu seluruh dokumen IMB dari Cokroaminoto selesai.  ”Aturan tetap aturan. Kami belum bisa memberikan solusi untuk penyegelan ini kecuali pemberkasan,” jelas Aly.

Toilet Terbatas, Siswa YPI Cokroaminoto Sakit Perut Dipulangkan

Yayasan Cokroaminoto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Yayasan Cokroaminoto

Berita Terkini

Jumat, IMB Yayasan SD/MI Cokroaminoto Rampung

Toilet Terbatas, Siswa YPI Cokroaminoto Sakit Perut Dipulangkan

Download Aplikasi JawaPos.com