<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Kepala-PPATK-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (tengah) memberikan keterangan pers terkait aliran dana terlarang dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke kelompok yang diduga Al Qaeda di Jakarta, Rabu (6/7/2022). PPATK telah mem" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (tengah) memberikan keterangan pers terkait aliran dana terlarang dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke kelompok yang diduga Al Qaeda di Jakarta, Rabu (6/7/2022). PPATK telah mem</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Transaksi keuangan lembaga penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) atau filantropi tengah dipelototi satu per satu oleh pemerintah. Ditemukan ada 176 lembaga PUB yang diduga melakukan penyimpangan transaksi keuangan. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah.  Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustivandana menyebut modus dan pola ratusan lembaga itu mirip-mirip dengan yang dilakukan ACT (Aksi Cepat Tanggap). ”ACT bukan satu-satunya (lembaga filantropi yang menyimpang, Red), kami menduga ada lembaga lain yang serupa,” ujarnya seusai bertemu dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Jakarta kemarin (4/8).  Hanya, Ivan tidak menyebutkan secara detail nama 176 lembaga filantropi yang diduga melakukan penyimpangan transaksi keuangan tersebut. Dia hanya memastikan bahwa aliran dana masyarakat yang masuk ke lembaga tersebut mengalir kepada pengurus yayasan hingga ke lembaga hukum yang mereka dirikan.  Dugaan penyimpangan itu, kata Ivan, sudah disampaikan ke Bareskrim Polri untuk didalami lebih lanjut. Harapannya, dugaan penyimpangan itu dapat diproses sehingga lembaga filantropi tidak sembarangan mengalirkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut.  Terkait perkembangan kasus ACT, Ivan menyebut pihaknya telah memblokir 843 rekening milik anak usaha ACT. Ratusan rekening tersebut diduga menerima aliran dana dari ACT. Total keseluruhan mencapai Rp 1,7 triliun. ”Dan kami melihat lebih dari 50 persennya itu mengalir ke entitas-entitas yang terafiliasi kepada pihak-pihak pribadi,” ungkapnya.  Pemblokiran juga telah dilakukan ACT pada rekening Koperasi Syariah 212. Terungkap, koperasi itu menerima aliran dana Rp 10 miliar dari lembaga PUB tersebut.  Mengenai dugaan penyelewengan dana oleh 176 lembaga filantropi tersebut, belum ada keputusan yang diambil oleh Risma. Dia mengaku harus melihat terlebih dahulu berkas yang diserahkan oleh pihak PPATK sebelum membuat keputusan lebih lanjut. ”Masih harus saya pelajari,” ungkapnya.  Namun, melihat adanya dugaan-dugaan tersebut, Risma merasa perlu mempercepat realisasi pembentukan satgas khusus yang pernah dia wacanakan. Keberadaan satgas itu bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB dan pengelolaan bantuan sosial (bansos). ”Saya saat itu pernah statement akan menggandeng PPATK. Beliau hari ini hadir. Selain silaturahmi, kita punya kesepakatan akan membuat satgas bersama,” ujarnya.  Satgas itu, lanjut dia, akan dibentuk sebelum adanya MoU resmi dengan PPATK. Mengingat, pembuatan MoU bakal memakan waktu yang lama lantaran harus ada administrasi, ketentuan hukum, dan lainnya yang harus disiapkan. Oleh karena itu, dia akan membuat surat tugas khusus untuk memulai kerja sama pengawasan tersebut. ”Bukan hanya soal izin PUB, tapi juga bansos,” tegasnya.  Bansos juga menjadi perhatian Risma lantaran masih ada penyelewengan yang ditemukan di lapangan. Dia mencontohkan dalam penyaluran bansos senilai Rp 200 ribu. Dia menemukan adanya pemotongan dana yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sasaran. ”Jadi kalau ini Rp 200 ribu, diterima barang Rp 160 ribu. Ada Rp 40 ribu ke mana? Nah, ini hak orang miskin. Kalau kemudian mereka nggak terima sebesar itu, padahal pemerintah ngasih segitu,” ungkapnya.  Bahkan, dia pernah melakukan penghitungan dari pemotongan bansos di suatu daerah, dana bisa terkumpul Rp 4 miliar–6 miliar. ”Kami nggak tahu ini larinya ke mana,” sambungnya. Karena itu, tugas satgas nanti juga mendalami temuan-temuan di lapangan tersebut.

PPATK Sebut 176 Lembaga Punya Modus dan Pola Mirip ACT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/antarafoto-kemensos-cabut-izin-pengumpulan-uang-dan-barang-act-060722-ies-4.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT). Indrianto Eko Suwarso/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT). Indrianto Eko Suwarso/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, dana senilai Rp 1,7 triliun mengalir ke yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Dari jumlah tersebut, lebih dari setengahnya mengalir ke entitas pribadi.  Ketua PPATK Ivan Yustiavanda menegaskan, sudah membekukan 843 rekening yang angkanya sudah mencapai Rp 11 miliar. ”Jadi PPATK melihat ada Rp 1,7 triliun uang yang mengalir ke ACT dan kita melihat lebih dari 50 persen itu mengalir ke entitas-entitas yang terafiliasi kepada pihak-pihak pribadi gitu ya, dan itu kan angkanya masih Rp 1 triliunan,” kata Ivan seperti dilansir dari Antara.  Aliran dana tersebut, menurut dia, dialirkan ke kegiatan-kegiatan usaha lain ACT.  Usaha tersebut menerima dan kemudian kembali ke pengurus.  ”Kelompok-kelompok kegiatan usaha di bawah entitas A ini dimiliki oleh dan terafiliasi dengan para pemilik di A-nya tadi,” papar Ivan.  Ivan menjelaskan, kepentingan dana tersebut guna pembayaran kesehatan, pembelian villa, pembelian rumah, pembelian aset, dan segala macam yang memang tidak diperuntukkan untuk kepentingan sosial.  Dia menduga masih ada 176 lembaga filantropi lain yang memiliki kegiatan serupa ACT. Modusnya, penggunaan dana yang dihimpun publik tidak sesuai dengan peruntukan semestinya.  ”Dan ada yang lari ke pengurus maupun entitas hukum yang dibentuk para pengurus,” tutur Ivan.  PPATK melihat pengelolaan dana tersebut tidak terlalu dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya sesuai dengan amanat yang disampaikan kementerian sosial.

Rp 1,7 Triliun Aliran ke ACT, Lebih dari Setengah ke Entitas Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Logo-ACT-Dery-Ridwansah-2-3.jpg" alt="Ilutrasi Logo ACT. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilutrasi Logo ACT. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri menemukan 843 rekening dalam upaya mengungkap kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Dalam ratusan rekening itu diduga terdapat aliran dana hasil dari kejahatan berupa penggelapan. Semua rekening tersebut kini telah diblokir.  Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Nurul Azizah menyatakan, semua rekening itu merupakan milik empat tersangka, rekening Yayasan ACT, dan rekening perusahaan yang memiliki afiliasi dengan ACT. ”Pemblokiran dilakukan sesuai dengan kewenangan penyidik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” jelasnya.  Di antara 843 rekening tersebut, saat ini dilakukan klarifikasi terhadap 777 rekening ke Kementerian Sosial (Kemensos). Klarifikasi itu ditujukan untuk mengetahui rekening mana yang terdaftar dan tidak terdaftar di Kemensos.  Sebelumnya, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, sejak 2005 hingga 2020, ACT menerima donasi sekitar Rp 2 triliun. Donasi Rp 450 miliar di antaranya diduga digelapkan ACT. ”Ini 25 persen dari total donasi,” katanya.  Dia menjelaskan, ACT membuat kebijakan dengan memotong sebanyak 20 persen hingga 30 persen setiap donasi. Uang hasil pemotongan itu digunakan untuk berbagai hal. Mulai membiayai operasional, anak perusahaan, hingga sebuah koperasi. ”Ada koperasi juga,” ujarnya.  Salah satu program donasi yang dipangkas adalah bantuan Boeing untuk keluarga korban penumpang pesawat Lion Air JT-610. Di antara Rp 138 miliar bantuan donasi itu, Rp 34 miliar dipotong ACT.  Bareskrim Polri resmi menahan empat tersangka petinggi Yayasan ACT. Yaitu, Ketua Dewan Pembina Ahyudin, Ketua Dewan Pembina Yayasan Novariadi Imam Akbari, anggota dewan pembina yayasan Heryana Hermai, dan Ketua Yayasan Ibnu Khajar.

Bareskrim Blokir 843 Rekening Terkait ACT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Mantan-Presiden-ACT-Ahyudin-Diperiksa-Bareskrim-Polri-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022). Bareskrim Polri memeriksa Ahyudin terkait kasus dugaan penyelewengan dana umat dan temuan dugaan aliran dana ke kelompo" width="100%">
<figcaption>Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022). Bareskrim Polri memeriksa Ahyudin terkait kasus dugaan penyelewengan dana umat dan temuan dugaan aliran dana ke kelompo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga menyelewengkan dana donasi dari Boeing sebesar Rp 34 miliar. Selain itu, dari hasil pemeriksaan Bareskrim diketahui bahwa Rp 10 miliar digunakan juga untuk mendanai koperasi syariah 212.  Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Wadirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol Helfi Assegaf mengatakan, Boeing mengucurkan dana corporate social responsibility (CSR) sebanyak Rp 138 miliar. Dana CSR itu untuk para korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610. Dari Rp 138 miliar dana CSR itu, sebagian diduga diselewengkan.  "Digunakan untuk program yang telah dibuat oleh ACT kurang lebih Rp 103 miliar. Sisanya Rp 34 miliar digunakan tidak sesuai peruntukan," kata Helfi kepada wartawan, Selasa (26/7).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Presiden-ACT-Ibnu-Khajar-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Presiden ACT Ibnu Khajar jadi tersangka kasus penyelewengan dana donasi Boeing. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden ACT Ibnu Khajar jadi tersangka kasus penyelewengan dana donasi Boeing. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Presiden ACT Ibnu Khajar jadi tersangka kasus penyelewengan dana donasi Boeing. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Penyelewengan yang diduga dipakai untuk berbagai kepentingan. Seperti pengadaan armada rice truck senilai Rp 2 miliar, program big food bus senilai Rp 2,8 miliar, dan pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya senilai Rp 8,7 miliar.  "Selanjutnya untuk koperasi syariah 212 kurang lebih Rp 10 miliar. Kemudian untuk dana talangan CV CUN Rp 3 miliar. Selanjutnya dana talangan untuk PT MBGS Rp 7,8 miliar sehingga total semuanya Rp 34.573.069.2000," jelas Helfi.  Pada Senin (25/7), Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana di yayasan ACT. Mereka adalah Ahyudin (pendiri ACT), Presiden ACT Ibnu Khajar, Senior Vice President Operational Global Islamic Philantrophy Hariyana Hermain, dan Ketua Dewan Pembina ACT Novariadi Imam Akbari.  Imam Akbari pada juga tercatat sebagai sekretaris ACT periode 2009-2019. Meski demikian penyidik belum menahan kepada para tersangka. "Sementara kita akan diskusi internal terkait penangkapan, penahanan," pungkas Helfi.

4 Petinggi ACT Selewengkan Rp 34 M Dana CSR Boeing, Berikut Rinciannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220721_003409_975.jpg" alt="Pendiri Yayasan ACT Ahyudin memberikan keterangan kepada wartawan usai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (20/7). Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Pendiri Yayasan ACT Ahyudin memberikan keterangan kepada wartawan usai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (20/7). Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pendiri Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin saat menjalani pemeriksaan hari kedelapan di Bareskrim Polri ditanya seputar pembelian aset yayasan. Ahyudin menjalani pemeriksaan dari pukul 11.00 dan selesai pukul 23.54 WIB.  ”Hari ini (20/7), (pemeriksaan) lebih teknis. Menggali tentang di antaranya dibahas tentang bagaimana mekanisme-mekanisme ACT dalam hal penggajian, dalam hal pembelian aset yayasan, dalam hal pengadaan kendaraan bagi pejabat yayasan maupun bagi pegawai. Karena sangat teknis banget gitu kan, jadi ya lama sekali,” ujar Ahyudin seperti dilansir dari Anatar di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (20/7) malam.  Rabu (20/7), penyidik memeriksa dua saksi. Yakni Ahyudin dan Senior Vice President Global Islamic Heriyanan Hermain.  Kepala Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittpideksus) Bareskrim Polri Kombespol Andri Sudarmaji mengatakan, pemeriksaan terhadap Ahyudin kembali akan dilanjutkan Kamis (21/7). ”Besok (21/7), (pemeriksaan) dilanjutkan lagi,” kata Andri.  Sejak penyidikan dimulai Senin (11/7), penyidik telah memeriksa sebanyak 18 saksi. Para saksi tersebut di antaranya Ahyudin dan Ibnu Khajar menjalani pemeriksaan secara marathon sejak Jumat (8/7) sampai Senin (18/7).  Selain Ahyudin dan Ibnu Khajar, penyidik juga meminta keterangan sejumlah saksi lainnya. Di antaranya Manajer PT Lion Mentari Airlines (Lion Air) Ganjar Rahayu. Yakni terkait penyidikan kasus dugaan penyelewengan dana CSR ahli waris korban kecelaksan Pesawat Lion Air JT-610 oleh ACT.  Kemudian, Ketua Pembina Yayasan ACT Imam Akbari, Anggota Dewan Syariah Yayasan ACT Bobby Herwibowo, Pengawas Yayasan ACT Sudarman, Ketua Dewan Syariah Yayayasan ACT Amir Faishol Fath, Pengurus/Senior Vice President Operational Global Islamic Philantrophy Heryana Hermain, Direktur PT Hydro Perdana Retailindo Syahru Ariansyah. PT Hydro selaku perusahaan yang terafiliasi dengan ACT.  Dalam perkara itu penyidik mengusut dugaan pelanggaran pasal 372 juncto 372 KUHP dan/atau pasal 45A ayat (1) juncto pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan/atau pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto pasal 55 KUHP juncto pasal 56 KUHP.

Pemeriksaan Hari Kedelapan, Ahyudin Ditanya Pembelian Aset Yayasan ACT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Presiden-ACT-Ibnu-Khajar-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Presiden ACT Ibnu Khajar jadi tersangka kasus penyelewengan dana donasi Boeing. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden ACT Ibnu Khajar jadi tersangka kasus penyelewengan dana donasi Boeing. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polri masih menyelidiki kasus dugaan penggelapan dana Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyampaikan, instansinya masih fokus menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan pendiri Yayasan ACT Ahyuddin dan Ketua Pengurus Yayasan ACT Ibnu Khajar.  Hasil penyelidikan sejauh ini, Ramadhan menyatakan bahwa Yayasan ACT sempat mendapat kepercayaan untuk menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan asal Amerika Serikat, Boeing.  Itu dilakukan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pasca kecelakaan pesawat Boeing yang dioperasikan Lion Air.  Berdasar data Jawa Pos, pesawat yang dimaksud adalah JT-610. Melalui ACT, Boeing menyerahkan dana CSR untuk ahli waris korban kecelakaan tersebut. ”Namun, pada pelaksanaan penyaluran dana sosial atau CSR tersebut, para ahli waris tidak diikutsertakan dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan penggunaan dana,” beber Ramadhan kemarin (9/7).  Selain itu, Yayasan ACT tidak memberi tahu besaran dana CSR yang diberikan Boeing untuk para ahli waris. Demikian pula dengan pengelolaan serta penggunaan dana tersebut. Berdasar data yang diperoleh Polri, nilai total CSR yang dipercayakan Boeing kepada Yayasan ACT mencapai Rp 138 miliar.  Dalam realisasinya, Yayasan ACT dinilai kurang terbuka. ”Pihak Yayasan ACT tidak memberitahukan realisasi jumlah dana sosial atau CSR yang diterima dari pihak Boeing kepada ahli waris korban,” jelas Ramadhan. ”Termasuk nilai serta progres pekerjaan yang dikelola Yayasan ACT,” tambah dia.  Karena itu, Yayasan ACT diduga tidak merealisasikan dan menggunakan seluruh dana CSR dari Boeing dan memanfaatkannya untuk urusan lain. ”Pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staf pada Yayasan ACT,” tegas Ramadhan. Lebih dari itu, dana tersebut juga digunakan untuk menunjang fasilitas dan aktivitas pribadi Ahyuddin dan wakilnya.  Jenderal bintang satu Polri itu pun mengungkapkan, Yayasan ACT tidak hanya diberi kepercayaan mengelola dana CSR oleh Boeing. Mereka juga mengelola CSR dari beberapa perusahaan. Kemudian, mengelola donasi dari masyarakat dan berbagai lembaga serta instansi level nasional maupun internasional.  Secara keseluruhan, lanjut Ramadhan, setiap bulan Yayasan ACT memperoleh donasi sekitar Rp 60 miliar. ”Dan langsung dipangkas atau dipotong pihak Yayasan ACT sebesar 10–20 persen,” jelas dia. Bila dirupiahkan, nilainya mencapai Rp 6 miliar–Rp 12 miliar. ”Untuk keperluan pembayaran gaji pengurus dan seluruh karyawan,” tambahnya.  Pasal yang diduga dilanggar pihak-pihak terkait adalah pasal penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan, pasal pidana informasi dan transaksi elektronik, serta pasal tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang. Di antaranya, Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, dan Pasal 3, 4, serta 5 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.  Terungkapnya indikasi penyimpangan dana sumbangan di Yayasan ACT terus menjadi sorotan banyak pihak. Salah satunya, Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Dia menyebut kasus ACT bisa menjadi pintu masuk untuk membuat regulasi pengawasan aktivitas lembaga filantropi di Indonesia.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Logo-ACT-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Ilutrasi Logo ACT. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilutrasi Logo ACT. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> Presiden ACT Ibnu Khajar. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Mu’ti menyebutkan, hingga saat ini pengelolaan dana umat tidak diawasi lembaga khusus atau peraturan perundang-undangan. Sangat mungkin itulah yang membuat lembaga filantropi seakan bebas dan merasa tidak bersalah menggunakan dana umat untuk kebutuhan lain di luar kepentingan kemanusiaan.  Mu’ti membandingkan lembaga pengelola keuangan hingga bisnis yang diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut dia, metode pengawasan berlapis-lapis semacam itu bisa diterapkan pula pada lembaga sosial pengelola dana umat. ”Misalnya terkait berapa gaji komisaris, berapa gaji direksi, itu OJK mengawasi,” ungkapnya kepada Jawa Pos kemarin (9/7).  Selama ini, kata Mu’ti, kebanyakan pelaporan dana dan pemeriksaan pengelolaan keuangan yayasan filantropi adalah lembaga akuntan publik. Itu pun sifatnya administratif. Sedangkan hal lain yang bersifat etik sering luput dari pelaporan dan pemeriksaan. ”Dan bisa saja mereka (akuntan publik, Red) mengatakan secara keuangan WTP (wajar tanpa pengecualian, Red),” ujarnya.  Ke depan, Mu’ti mengusulkan ada lembaga khusus yang tugasnya mengawasi lembaga filantropi. Dia mencontohkan, lembaga yang sudah ada dan melekat di birokrasi seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pengawas khusus di lembaga tersebut dipilih DPR. ”Uang triliunan kalau tidak ada yang mengawasi, yang namanya uang, orang senang dengan uang,” tuturnya.

Sebulan, Yayasan ACT Raup Donasi Rp 60 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Logo-ACT-Dery-Ridwansah-7-2.jpg" alt="Ilutrasi Logo ACT. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilutrasi Logo ACT. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemblokiran rekening terkait Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) belum berhenti. PPATK kembali menghentikan sementara transaksi yang terafiliasi dengan yayasan filantropis tersebut. Total transaksi yang dibekukan saat ini sebanyak 141 customer information file (CIF) di lebih dari 300 rekening milik ACT. Ratusan rekening itu tersebar di 41 penyedia jasa keuangan atau perbankan.  Pemblokiran transaksi itu merupakan tindak lanjut upaya PPATK menelusuri indikasi penyalahgunaan dana bantuan kemanusiaan yang dikelola ACT. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan, sesuai ketentuan perundang-undangan, pihaknya dapat melakukan penelusuran atau melakukan analisis hingga pemeriksaan terhadap persoalan transaksi keuangan tersebut.  Ivan membeberkan, penghimpunan dan penyaluran bantuan harus dikelola secara akuntabel. Lembaga sosial yang menerima dana dari masyarakat harus memitigasi segala risiko yang terjadi dalam sepanjang proses penghimpunan maupun penyalurannya. Yakni, dengan cara mengenali pemberi (know your donor) dan mengenali penerima (know your beneficiary).  Saat ini, PPATK mencatat transaksi dari ACT ke luar negeri sebesar Rp 52,9 miliar. Sementara dana yang masuk dari luar negeri ke rekening ACT sebesar Rp 64,9 miliar. Perputaran dana itu berlangsung selama periode 2014 hingga Juli tahun ini. PPATK menyebut ada beberapa negara yang menjadi tujuan penyaluran dana ACT. Sebut saja Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Malaysia.

PPATK Blokir 300 Rekening ACT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Logo-ACT-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Ilutrasi Logo ACT. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilutrasi Logo ACT. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan penyelewengan pengelolaan dana sumbangan di Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi pukulan besar bagi lembaga penggerak filantropi. Terpaan itu sangat dirasakan sekali oleh lembaga sejenis.  Situasi seperti itu sangat disadari oleh pimpinan Baznas Rizaludin Kurniawan. Dia mengatakan, munculnya kasus ACT cukup memberikan dampak negatif bagi filantropi di Indonesia. Pasalnya, masih banyak pihak yang bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan umat, tetapi terkena getah akibat ulah segelintir orang.  "Tsunami ACT ini adalah tsunami bagi para penggerak filantrofi di Indonesia. Ini tentunya berefek kepada kepercayaan masyarakat dan juga kepercayaan diri pengelola penggerak filantropi," ujar Rizaludin Kurniawan kepada JawaPos.com, Kamis (7/7).  Menurut Rizal, karena kasus ACT itu banyak lembaga filantropi terkena imbasnya. Padahal, penggerak filantropi banyak yang hidup sederhana, orientasi misi sosialnya lebih banyak dibanding bisnis. "Jangan sampai orang ini kena imbas, jangan disamaratakan," sambung Rizal.  Meski demikian, tegas Rizal, untuk Baznas sejauh ini belum merasakan dampak signifikan atas kisruh ACT. Saat JawaPos.com berkunjung ke Kantor Pusat Baznas RI di Jakarta Timur, aktivitas mereka berjalan normal. Tidak ada kegiatan mencolok seperti donatur yang menanyakan kasus ACT.  Para pekerja terlihat hilir mudik di area kantor untuk menyelesaikan tugasnya. Petugas keamanan yang bertugas di pintu depan tetap saja melayani tamu dengan seperti biasa. Mereka mengarahkan tamu yang datang dengan ramah.  Di tempat lain, Ketua Badan Pengurus Filantropi Indonesia (PFI) Rizal Algamar menuturkan, lembaga filantropi sebetulnya tak akan bermasalah selama tidak keluar dari regulasi. Sebab, PFI juga telah membuat Kode Etik Filantropi Indonesia (KEFI) sebagai pedoman pelaksanaan.  "Intinya transparansi dan kejujuran, sesuai dengan yang dijanjikan dan diperuntukkan," kata Rizal.  Dari draft PFI yang didapat JawaPos.com, prinsip dasar pegiat filantropi harus berlandaskan kejujuran dan integritas; kemandirian; kesetaraan, inklusif dan anti-diskriminasi; anti kekerasan; transparan, akuntabel dan terukur; partisipasi; non proselitis; kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam.  Dijelaskan pula hubungan pelaku dengan pihak lain. Dengan negara, pelaku filantropi menempatkan diri sebagai mitra yang independen dan setara, dengan mengembangkan sikap yang bebas dari tekanan dan paksaan, dan dapat terlibat atau mendukung program-program pemerintah.  Dalam hubungan dengan donatur, pelaku filantropi merupakan mitra yang independen dan bersikap bebas dari arahan yang bertentangan dengan misi dan nilai-nilai diri dan organisasinya. Namun menjalankan kewajiban yang timbul dari kerja sama profesional dengan penuh rasa tanggung jawab.

Tsunami ACT Adalah Tsunami Bagi Para Penggerak Filantropi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Presiden-ACT-Ibnu-Khajar-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Presiden ACT Ibnu Khajar memberikan keterangan pers terkait pencabutan izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di kantor ACT, Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/22). Tim Legal Yayasan ACT menilai keputusan penca" width="100%">
<figcaption>Presiden ACT Ibnu Khajar memberikan keterangan pers terkait pencabutan izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di kantor ACT, Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/22). Tim Legal Yayasan ACT menilai keputusan penca</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Sosial (Kemensos) akhirnya mencabut izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Keputusan itu diambil setelah ditemukan indikasi pelanggaran aturan penyelenggara pengumpulan uang dan barang (PUB).  Pengumuman tersebut disampaikan Mensos ad interim Muhadjir Effendy di Jakarta kemarin (6/7).  ”Pelanggaran terhadap peraturan menteri sosial,” katanya. Mantan Mendikbud itu menyatakan, Kemensos masih menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos soal ketentuan sanksi lebih lanjut.  Kemensos juga akan menyisir izin-izin serupa yang diberikan kepada lembaga sejenis. Tujuannya, memberikan efek jera.  Sebelum memutuskan pencabutan izin itu, Kemensos sudah mengundang Yayasan ACT pada Selasa (5/7). Dalam kesempatan itu, Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus lainnya hadir untuk memberikan klarifikasi. Khususnya soal penggunaan dana yang mereka kumpulkan untuk kegiatan operasional Yayasan ACT. Termasuk untuk gaji dan fasilitas mewah para petingginya.  Untuk kegiatan pengumpulan sumbangan atau sejenisnya, ada rujukan di Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Bunyi ketentuannya adalah pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.  Hasil klarifikasi Kemensos terhadap Yayasan ACT, Ibnu Khajar mengatakan bahwa pihaknya rata-rata menggunakan 13,7 persen dari hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai biaya operasional yayasan. Menurut Kemensos, persentase itu tidak sesuai dengan batasan maksimal 10 persen pada PP 29/1980 tadi. Bahkan, untuk PUB kegiatan bencana, seluruhnya harus disalurkan kepada masyarakat. Tidak boleh ada pemotongan untuk biaya operasional yayasan.  Pimpinan ACT langsung merespons keputusan pencabutan izin dari Kemensos tersebut. Ibnu Khajar mengatakan, pihaknya terkejut atas keputusan pencabutan izin tersebut. ”Kami telah menunjukkan sikap kooperatif (dengan mendatangi Kemensos untuk klarifikasi, Red),” ujarnya di kantor ACT kemarin sore. Dia juga menjelaskan, ACT sudah menyiapkan data pengelolaan keuangan yang diminta Kemensos.  Dalam kesempatan yang sama, tim legal Yayasan ACT Andri T.K. menilai keputusan pencabutan izin yang diambil Kemensos terlalu reaktif. Dalam Permensos 8/2021 tentang PUB, ada skema atau tahapan penjatuhan sanksi. Mulai sanksi teguran tertulis, penangguhan izin, hingga yang paling akhir adalah pencabutan izin. Dia menyatakan, sampai saat ini Yayasan ACT belum pernah mendapat sanksi teguran tertulis.  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir transaksi 60 rekening atas nama Yayasan ACT kemarin. Puluhan rekening itu tercatat di 33 penyedia jasa keuangan atau lembaga perbankan. Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut hasil kajian PPATK terkait dengan ACT.  Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, pihaknya telah menemukan indikasi bahwa kegiatan pengumpulan dana oleh ACT tidak dilakukan secara akuntabel. Itu tergambar dari sporadisnya perputaran uang di lembaga filantropi tersebut. Padahal, organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran sumbangan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian.  Prinsip itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Perpres tersebut mengisyaratkan badan penghimpun dana wajib mengidentifikasi pemberi dan penerima sumbangan.  Nah, hasil penelusuran PPATK, dana yang dihimpun ACT tidak semata-mata disalurkan kepada penerima sumbangan. Tapi juga dikelola untuk kegiatan bisnis tertentu. Tentu saja bisnis itu berorientasi profit atau menghasilkan keuntungan. ”Ada lapisan (bidang usaha) yang terkait dengan investasi. Ini transaksi yang dikelola dari bisnis ke bisnis,” ungkap Ivan.  Mirisnya, transaksi bisnis ke bisnis tersebut terafiliasi dengan perusahaan yang dimiliki pengurus Yayasan ACT. Menurut Ivan, ada satu entitas perusahaan milik pendiri yang melakukan transaksi dengan ACT hingga Rp 30 miliar dalam kurun waktu dua tahun. ”Itu (bidang usaha) dimiliki langsung oleh pendirinya,” jelasnya. (wan/tyo/c19/cak)

Izin ACT Dicabut, 60 Rekening Dibekukan

yayasan act

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#yayasan act

Berita Terkini