<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cpns-kemenkumham-mulai-jalani-orientasi-ini-pesan-menteri-yassona_m_183157.jpeg" alt="Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly meminta Polri untuk segera menuntaskan kasus pembunuhan Vina Cirebon yang dinilai penanganan kasusnya janggal. Kini kasus itu menjadi pembicaraan secara nasional. &rdquo;Kita minta kepolisian menuntaskan ini dengan baik. Karena ini sudah bukan hanya (perbincangan publik) di Jawa, tapi di seluruh Indonesia,&rdquo; ujar Menkumham Yasonna seperti dilansir dari Antara, Jumat (14/6). Menurut dia, tugas Polri menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan temannya Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Sebab, diduga ada banyak kesalahan dan rekayasa dalam proses penegakan hukumnya. Termasuk menetapkan orang yang belum tentu bersalah hingga dipenjara. &rdquo;Ada kecurigaan-kecurigaan dan itu harus dibuktikan. Bahwa yang ada sekarang yang menjalani hukuman bukan orang yang seharusnya pelaku,&rdquo; papar Yasonna. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar kepolisian bisa segera menyelesaikan kasus ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi institusi Polri, apalagi memenjarakan orang yang tidak bersalah. &rdquo;Dalam hal ini, kita berharap Polri dapat menuntaskan dengan baik, sehingga jelas siapa sebetulnya pelakunya dan membawanya ke peradilan dan mendapat hukuman yang setimpal,&rdquo; tegas Yassona. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga merespons dan merekomendasikan agar Polri melakukan audit investigasi terhadap proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon. &rdquo;Terkait penanganan kasus ini, Kompolnas selain mengawasi, juga supervisi ke Polda Jawa Barat, termasuk di antaranya melakukan klarifikasi dan kunjungan kerja, serta merekomendasikan audit investigasi kepada proses lidik sidik kasus ini,&rdquo; kata Anggota Kompolnas dari unsur masyarakat Poengky Indarti di Jakarta. Kasus itu terungkap setelah film berjudul Vina: Sebelum 7 Hari tayang di bioskop se-Indonesia hingga mendapat perhatian publik. Sebab, dalam perjalanan kasus itu terdapat 11 orang menjadi pelaku, delapan orang telah divonis PN Cirebon penjara seumur hidup. Namun, satu di antaranya ST masih di bawah umur divonis delapan tahun. Kasus dugaan pembunuhan terjadi pada Sabtu, 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WIB di Cirebon. Belakangan, kasus itu kembali mencuat, karena masih ada tiga orang masuk daftar pencarian orang (DPO) masing-masing Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. Pegi ditangkap pada 21 Mei 2024 setelah buron delapan tahun. Setelah Pegi ditangkap, ironisnya dua orang lain statusnya DPO malah dianulir polisi dan tidak menjadi tersangka, padahal konstruksi perkara dalam berita acara kala itu ada 11 tersangka.

Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly minta Polri tuntaskan kasus pembunuhan Vina Cirebon yang dinilai penanganannya janggal

Menkumham Yasonna Minta Polri Tuntaskan Kasus Vina Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Wamenkumham-Edward-Omar-Sharif-Hiariej-Hendra-Eka-2-1.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej merespons isu dugaan keterlibatan anak Menkumham Yasonna H. Laoly, Yamitime Laoly dalam monopoli bisnis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pria yang karib disapa Eddy Hiariej itu menyebut informasi tersebut baru sekedar rumor yang belum tentu kebenarannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena itu kan baru rumor yang beredar ya. Mengenai segala sesuatu saya kira, karena selama saya berkunjung ke Lapas, selama ini pembinaan dan kemitraan yang dilakukan sangat baik, justru sangat membantu narapidana dan saya masih belum melihat lebih lanjut terkait isu-isu itu, karena itu masih perlu didalami," kata Eddy di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menyatakan, selama dirinya berkunjung ke berbagai Lapas di Indonesia pembinaan di pemasyarakatan sangat baik. Ia menyebut, kerja sama Lapas dengan pihak-pihak terkait berjalan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01570553/tio-pakusadewo-sebut-ada-bisnis-di-balik-penjara-karutan-cipinang-menyesatkan">Tio Pakusadewo Sebut Ada Bisnis di Balik Penjara, Karutan Cipinang: Menyesatkan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini diutarakan Eddy sebagaimana fakta yang terjadi di lapangan. Meski demikian, Eddy memastikan setiap informasi yang berkembang akan didalami oleh Kemenkumham.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tetapi pengalaman di lapangan selama ini, saya mengunjungi sudah puluhan bahkan ratusan Rutan dan Lapas. Kemitraan yang dilakukan oleh koperasi&nbsp; berlangsung baik dan sangat membantu," papar Eddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dikabarkan anak Menkumham Yasonna Laoly, Yamitema Laoly menjadi sorotan karena disebut sebagai sosok anak menteri yang terlibat bisnis di dalam lapas. Dugaan ini mencuat usai aktor Tio Pakusadewo menyebut adanya bisnis dan monopoli di dalam penjara yang melibatkan anak menteri lewat potongan video yang telah diedit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun dugaan yang menyeret Yamitema Laoly dan perusahaannya PT Natur Palas Indonesia disampaikan oleh akun Twitter @PartaiSocmed.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01570555/google-mengeluarkan-peringatan-mendesak-untuk-pengguna-gmail-ada-yang-berbahaya">Google Mengeluarkan Peringatan Mendesak untuk Pengguna Gmail, Ada yang Berbahaya?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yg dimaksud Tio Pakusadewo pada bagian akhir video ini adalah Jeera Foundation dgn perusahaannya PT Natur Palas Indonesia yg memonopoli bisnis koperasi dan kantin di beberapa Lapas besar, dimana anak Yasonna Laoly jadi Chairman dan Co Founder." cuit @PartaiSocmed.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jeera Foundation yang berdiri sejak 23 Juni 2016 lalu, tidak hanya memproduksi kopi, namun juga multimedia meliputi pelatihan fotografi, musik, kerajinan kulit seperti pembuatan tas yang dikolaborasi dengan tenun Indonesia, aksesoris tas, lukisan, gelang, dan desain baju yang nantinya dipasarkan ke masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akun @PartaiSocmed menyebut, Jeera Foundation yang dikelola Yamitema Laoly terlibat dugaan memonopoli bisnis koperasi dan kantin di beberapa lapas besar.</div>

Pria yang karib disapa Eddy Hiariej itu menyebut informasi tersebut baru sekedar rumor yang belum tentu kebenarannya.

Respons Kemenkumham Soal Anak Yasonna Laoly Diduga Terlibat Monopoli Lapas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/buronan-kabur.jpg" alt="BUNUH DIRI SETELAH BURON: Cai Changpan alias Cai Ji Fan (kanan). Gorong-gorong tempat Cai Changpan melarikan diri yang berada di samping Lapas Kelas I Tangerang (kiri). (LAPAS KELAS 1 TANGERANG FOR JAWA POS-RENDY SETIAWAN/TANGERANG EKSPRES)" width="100%">
<figcaption>BUNUH DIRI SETELAH BURON: Cai Changpan alias Cai Ji Fan (kanan). Gorong-gorong tempat Cai Changpan melarikan diri yang berada di samping Lapas Kelas I Tangerang (kiri). (LAPAS KELAS 1 TANGERANG FOR JAWA POS-RENDY SETIAWAN/TANGERANG EKSPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hampir satu bulan terpidana hukuman mati Cai Changpan alias Cai Ji Fan, 53, yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Tangerang, hingga kini belum juga tertangkap. Bahkan, dari kejadian ini hanya empat pegawai kecil dan seorang kepala keamanan yang dicopot. Sementara pejabat seperti Kalapas dan Kepala Kanwilkumham lepas dari hukuman.  Melihat hal itu, Anggota Komisi III DPR RI, Syahroni meminta Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly untuk bertindak tegas dengan mencopot Kalapas dan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kanwilkumham) Banten. Pasalnya, pejabat itu juga seharusnya bertanggungjawab atas pelarian bandar narkoba yang sudah di vonis hukuman mati.  "Kami berharap dan yakin Menteri Hukum dan HAM akan mencopot pejabat tersebut (Kalapas dan Kepala Kanwilkumham) karena yang paling bertanggungjawab. Kami sendiri akan terus mengawasi kasus pelarian narapidana ini. Mulai dari pengejaran hingga pencopotan kedua pejabat terkait," kata Syahroni, kamis (15/10).  Dikatakan Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini, pihaknya juga menerima informasi akan dimana keduanya dalam proses pemeriksaan. Karena itu, pihaknya juga akan awasi bersama sehingga bukan hanya petugas biasa yang wajib diberi sanksi. "Saya yakin Menkumham akan tindak anak buahnya karena lalai dalam bertugas," terangnya.  Saat ini, sambung Syahroni, polisi sendiri sedang mengejar napi bandar sabu yang kabur melalui saluran air. Ia pun berharap dalam waktu dekat pelaku dapat segera tertangkap. "Semoga dalam waktu tidak berapa lama lagi tertangkap, biar sekalian tahu siapa yang membantunya kabur," ungkapnya.  Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding yang meminta polisi dan Ditjen PAS tak hanya menindak petugas yang saat itu berjaga. Pasalnya, pelarian yang dilakukan itu sudah terencana dengan matang. "Pelarian Cai Changpan sudah sangat terencana, gali lubang kebawah dengan kedalaman 3 meter, diameter 1,5 meter, lalu panjang keluar sejauh 25 meter sampai 30 meter, itu sudah dirancang dengan baik. Pastinya untuk hal itu melibatkan banyak pihak," katanya beberapa waktu lalu.  Dikatakan Syarifuddin, sindikat dari dalam lapas itulah yang membantu pelarian hingga pembuatan lubang untuk kabur. Terlebih, lubang yang dibangun juga langsung mengarah ke saluran air yang ada di pemukiman warga. "Kalau misalnya tidak ada keterlibatan orang didalam yang membuang hasil galian didalam lapas itu tidak mungkin, ini penuh dengan kejanggalan," tegasnya.  Dan atas pelarian itu, lanjut politisi PAN ini, lagi-lagi para petugas penjaga yang dikorbankan untuk menjadi "tumbal". Padahal, pejabat yang ada di atasnya seperti kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (kanwilkumham) Banten, hingga Kalapas dan lainnya, juga harus dicopot. "Menurut saya tidak hanya sebatas kalapas saja yang bertanggung jawab, kepala kantor wilayahnya juga di non aktifkan," tegasnya.

Terpidana Mati asal Tiongkok Kabur, DPR Minta Yassona Laoly Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/program-tangkap-buronan-kejagung-selamatkan-uang-negara-sangat-besar_m_.jpg" alt="Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie dan Menkumham Yasonna H Laoly berbeda pendapat mengenai keberadaan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku. Terkait hal itu, anggota Komisi III DPR, Taufik Basari mengatakan perlu diusut pernyataan Ronny Sompie dan Yasonna. Karena keterangan mereka berbeda mengenai keberadaan Harun Masiku.  "Khusus terkait keterangan Dirjen Imigrasi, menurut saya itu juga harus ditelusuri, harus diusut," ujar Taufik Basari kepada wartawan, Jumat (24/1).  ‎Diusutnya pernyataan tersebut, menurut Taufik apakah hanya kesalahan administrasi. Selain itu, ataukah disenggaja oleh Ronny Sompie maupun Yasonna Laoly.  "Jadi apakah ini memang ada kesengajaan ataukah ada kesalahan sistem ataukah persoalan administrasi," ‎imbuh Taufik.  ‎Taufik menambahkan, sebuah lembaga sebesar kementerian tidak boleh ada yang berbeda pernyataan. Apalagi dengan hal yang sensitif seperti keberadaan Harun Masiku.  "Bagaimana pun tetap tidak bisa dibiarkan, harus diusut tuntas mengenai persoalan keterangannya Imigrasi yang mengalami perubahan," ungkapnya.  Sebelumnya, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ronny Sompie mengatakan Harun Masiku telah berada di Indonesia sejak Selasa (7/1) lalu. Harun yang merupakan buronan KPK itu melintas masuk ke Jakarta melalui Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Batik Air.  “Saya telah memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soeta dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap adanya delay time dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soeta, ketika Harun Masiku melintas masuk,” beber Ronny Sompie.  Dalam kasus PAW yang melibatkan Harun Masiku, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbedaan Pendapat Soal Keberadaan Harun Masiku, DPR: Perlu Diusut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cpns-kemenkumham-mulai-jalani-orientasi-ini-pesan-menteri-yassona_m_183157.jpeg" alt="Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dimulai hari ini. Sebanyak 1.586 CPNS dari formasi kantor wilayah DKI Jakarta memenuhi Balai Kartini, Jakarta. "CPNS yang lulus mengikuti sekitar 1 tahun percobaan kerja dengan tahapan orientasi-orientasi dimulai hari 22 Januari 2018," ujar Sekjen Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto, Jakarta, Senin (22/1). Bambang pun mengutarakan satu tahun percobaan kerja CPNS, akan diisi dengan berbagai materi dan pengetahuan. Tercatat, ada 17.528 peserta CPNS Kemenhumkam yang terpilih dari 1.116.138 pendaftar. Dalam kesempatan itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengingatkan CPNS yang mulai mengabdi di Kementerian Hukum dan HAM untuk terus belajar dengan menjaga integritas serta berdedikasi tinggi pada Kemenhumkam. "Mari bekerja penuh dan bekerja keras untuk bangsa dan negara. Kemenhumkam memerlukan SDM mumpuni yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi," imbuh Yasonna saat ditemui usai orientasi penerimaan CPNS. Pemerintah DKI Jakarta memfasilitasi acara orientasi ini dengan menyambungkan live video dengan 33 wilayah. Dengan menampilkan di layar beberapa daerah, ia sempat menyapa beberapa daerah seperti Medan, Jawa Barat, dan Papua. "Ya seperti Medan, Jayapura, Makassar, Mataram, Sulteng, Maluku, Surabaya, Papua barat, Bangka belitung, Samarinda, Aceh, Bandung, Bali, Jambi, Banjarmasin dan Kalimantan barat," pungkas Yasonna.

CPNS Kemenkumham Mulai Jalani Orientasi, Ini Pesan Menteri Yassona

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/yassona-over-kapasitas-lapas-akan-ditangani-bertahap_m_164045.jpeg" alt="Menkumham Yasonna H Laoly bersama Gubernur Jambi Zumi Zola" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna H Laoly bersama Gubernur Jambi Zumi Zola</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Over kapasitas yang terjadi di lapas yang ada di Jambi, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna Laoly mengatakan belum bisa memastikan pembanguan lapas baru di Jambi pada tahun 2018 mendatang. Lanjutnya, Dia telah mendengar Pemerintah Provinsi Jambi akan menghibahkan lahan seluas 7 Ha untuk pembangunan lapas baru. Ia mengaku sangat berterimaksih dengan antusiasme Pemerintah Provinsi Jambi. Keterbatasan jumlah anggran di APBN membuat tidak bisa menangani pembangunan lapas di Indonesia, termasuk Jambi. Pemberian lahan oleh Pemprov Jambi untuk pembangunan lapas Jambi akan dilakukan pengkajian dalam waktu dekat. &ldquo;Secara bertahap akan dilakukan penataan kembali, melebihi kapasitas,"katanya sebagaimana dilansir Jambi Ekspres (Jawa Pos Group), Minggu (22/10). Menurutnya, Untuk pembangunan lapas membutuhkan anggaran yang besar. Apalagi di Jambi over kapasitas sudah mencapai 500 persen. Namun kementrian tidak bisa berbuat banyak. Ia mengakui kini masih melakukan perhitungan kembali. Over kapasitas tersebut, dijelaskan oleh Yassona, dikarenakan kejahatan narkoba yang meningkat setiap tahunya. Untuk Jambi narapidana narkoba mencapai 60 persen lebih dari total narapida yang berada di dalam lapas. Narkoba menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa dan negara. Ia mengatakn kini di Nusa Kambangan Kemenkumham tengah membangun Lapas khusus narkoba, dengan pengamanan yang ketat. Lapas narkoba tersebut ditargetkan selesai dalam aktu dekat. &ldquo;Kalau sudah selesai nara pidana yang merupakan Bandar narkoba, akan kita pindah kesana,&rdquo; katanya. Kemudian terkait maraknya peredaran narkoba di Lapas, yassona mengatakan, salah satunya akibat narapidana yang berada di dalam selain Bandar dan pengedar mereka juga memakai narkoba. Untuk menindak lanjuti ini, Yassona mengungkapkan meminta Kakanwil secara rutin melakukan razia dan pemeriksaan . Bukan hanya itu saja dalam waktu dekat seluruh lapas juga akan dilengkapi dengan alat pendeteksi narkoba. &ldquo;Mau dikemas seperti apapun akan ketahuan,&rdquo; ungkap Yasona. Sedangkan untuk petugas yang terlibat, Ia menegaskan kan melakukan tindakan secara tegas. Selain itu, pihaknya akan bekerja sama dengan BNN unutk membersihkan narkoba yang beradr di dalam Lapas. &ldquo;Untuk 100 persen memang sulit tapi kan kita upayakan,&rdquo; katanya.

Yassona: Over Kapasitas Lapas, Akan Ditangani Bertahap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/dahsyat-ganjar-marzuki-ali-yasonna-laoly-masuk-di-dakwaan-e-ktp_m_115014.jpeg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah nama besar di ranah politik masuk dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK atas dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman (terdakwa I) dan Sugiharto (terdakwa II) terkait dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun 2011-2012.&nbsp; JPU menyebut selain memperkaya diri sendiri, keduanya juga memperkaya orang lain dan korporasi yang terdiri atas anggota DPR, pejabat Kemendagri, dan pihak swasta. Jaksa Eva Yustisiana mengatakan, dalam pengadaan e-KTP, Irman memperkaya diri sendiri sejumlah Rp 2,3 miliar dan USD 877.700 dan SGD 6 ribu. Sementara Sugiharto memperkaya dirinya sendiri sebesar USD 3.473.830. "Selain memperkaya diri sendiri perbuatan para terdakwa juga memperkaya orang lain dan korporasi sebagai berikut," kata Jaksa Eva saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3). Mereka yang disebut dalam dakwaan turut diperkaya oleh perbuatan Irman dan Sugiharto antara lain &nbsp;Anas Urbaningrum sebesar USD 5,5 juta, Melcias Marchus Mekeng sejumlah USD 1,4 juta, Olly Dondokambey sebesar USD 1,2 juta, Tamsil Linrung USD 700 ribu. Selain itu, nama mantan pimpinan Komisi II DPR Chaeruman Harahap juga disebut menerima aliran dana sebesar USD 584 ribu dan Rp 26 miliar. Ganjar Pranowo sebesar USD 520 ribu. "Rindoko, Numan Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini selaku ketua kelompok fraksi (kapoksi) pada Komisi II DPR RI masing-masing sejumlah USD 37.000," papar Jaksa Eva. Tak hanya itu, nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang pernah duduk di komisi II DPR juga disebut diperkaya terdakwa sebesar USD 84 ribu, politikus Golkar Ade Komarudin sejumlah USD 100.000, dan Ketua DPR RI saat itu Marzuki Ali sebesar Rp 20 miliar. &nbsp; "Sebanyak 37 anggota Komisi lainnya mendapatkan &nbsp;USD 556.000, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara USD 13.000 sampai dengan USD 18.000," jelas Jaksa. JPU KPK menduga aliran uang itu merupakan bagian dari janji yang pernah dikemukakan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai penyedia barang dan jasa kepada Irman dalam sebuah pertemuan. "Dalam pertemuan tersebut Andi Narogong menyampaikan bahwa kedatangannya dalam rangka menindaklanjuti pembicaraan antara terdakwa I (Irman) dan Burhanuddin Napitupulu, serta menegaskan bahwa Andi Narogong bersedia memberikan sejumlah uang kepada anggota komisi II DPR dan pejabat pada Kementerian Dalam Negeri guna memperlancar pembahasan anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional (e-KTP)," tegas Jaksa. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman serta Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Dukcapil Kemendagri Sugiharto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012. Keduanya didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Irman dan Sugiharto didakwa melakukan korupsi bersama-sama Penyedia Barang dan Jasa pada Kemendagri Andi Agustinus alias Andi Narogong, Isnu Edhi Widjaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, dan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Ditjen Dukcapil Kemendagri Drajat Wisnu Setyawan. (Put/jpg)

Dahsyat! Ganjar, Marzuki Ali, Yasonna Laoly Masuk di Dakwaan e-KTP

yassona laoly

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#yassona laoly

Berita Terkini