<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/yasonna-sebut-lapas-over-kapasitas-karena-banyaknya-napi-narkotika_m_.jpg" alt="Menkumham Yasonna Laoly" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna Laoly</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly membenarkan jika kondisi lembaga pemasyarakatan saat ini over kapasitas. Dia menilai, sekitar 204 ribu narapidana yang mendekam di balik jeruji besi lebih banyak tahanan narkotika. &ldquo;204 ribu lebih narapidana saat ini itu termasuk dari kasus pencurian, pemerkosaan, kalah semua dengan satu jenis crime yaitu narkoba,&rdquo; kata Yasonna di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (12/12). Yasonna menuturkan, sebaiknya para pemakai narkotika tidak mendekam di balik jeruji besi melainkan mendapat rehabilitasi. Hal ini agar lembaga pemasyarakatan tidak diisi penuh oleh para pemakai narkotika dan mereka tidak lagi mengkonsumsi narkotika. &ldquo;Pemakai tidak harus di dalam tapi di rehab, bisa kita lihat ada artis yang bolak balik masuk penjara karena terus mengulangi perbuatannya,&rdquo; ucapnya. Kendati demikian, kata Yasonna, saat ini pihaknya tengah menyiapkan tahanan dengan teknologi canggih di Nusakambangan untuk para pelaku terorisme dan bandar narkotika. &ldquo;Khusus untuk penjara super maksimum itu akan diisi oleh teroris dan bandar narkotika. Kita buat di Nusakambangan kapasitasnya 1000 orang dengan teknologi yang canggih,&rdquo; pungkasnya.

Yasonna Sebut Lapas Over Kapasitas Karena Banyaknya Napi Narkotika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dirjen-pas-gelar-sidak-di-sukamiskin-hasilnya-ada-duit-segini_m_230118.jpg" alt="Menkumham Yasonna Laoli bersama Dirjen PAS Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami." width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna Laoli bersama Dirjen PAS Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah tertangkapnya Kalapas Sukamiskin Wahid Husein oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami menggelar inspeksi mendadak (sidak) di lapas yang banyak dihuni oleh napi koruptor itu. Sri menyebut hasil dari kegiatan tersebut, pihakya menemukan uang dengan total temuan sebesar Rp 102 juta. Uang itu berasal dari beberapa napi dan jumlah terbanyak ditemukan dari kamar narapidana bernama Ahmad Kuncoro sebesar Rp 5,5 juta. Meski masuknya uang ke dalam Lapas Sukamiskin ini merupakan tindak melanggar peraturan, namun Sri mengatakan uang tersebut akan digunakan para narapidana untuk membeli keperluan makanan di koperasi Lapas Sukamiskin. &ldquo;Kebetulan di Lapas ada koperasi. Mungkin mereka untuk beli tambahan makanan yang tidak disiapkan oleh lapas. Standar makanan yang diberikan lapas adalah hanya nasi, lauk dengan buah,&rdquo; ungkapnya pada awak media di kantor Kemenkum HAM, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (23/7). Dia juga menjelaskan para narapidana tersebut mendapatkan jatah makan dengan total Rp 15 ribu setiap satu kali makan. Jadwal pemberian makan pun dilakukan sebanyak tiga kali. &ldquo;Jadi kalau mereka ingin makanan tambahan seperti mie instan atau kopi itu disiapkan oleh koperasi,&rdquo; bebernya. Kendati demikian, pihaknya kini tengah membangun sistem cashless atau tidak menggunakan uang tunai dan bekerjasama dengan bank yang dikelola pemerintah. &ldquo;Sekarang sedang dalam proses sebagaimana disampaikan oleh bapak Menteri sejak kami dilantik. Tugas utama kami adalah melakukan revitalisasi pemasyarakatan sebagai satu sistem yang mudah mengukur kinerja dari masing-masing UPT,&rdquo; pungkasnya Diketahui, imbas dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat Kalapas Sukamiskin, sidak dilakukan oleh Ditjen PAS Kemenkumham. Dalam sidak yang dilakukan pada Minggu (22/7) yang lalu, Ditjen PAS menemukan sejumlah kamar dengan fasilitas tidak pada umumnya. Pada sejumlah kamar narapidana di Lapas Sukamiskin tersebut ditemukan televisi, pendingin ruangan (AC), kulkas kecil, kompor, pemanas nasi, dan dispenser. Semua barang tersebut kemudian disita dan diregistrasi. Setelah itu, barang-barang tersebut kemudian akan dikembalikan kepada pihak keluarga narapidana.

Dirjen PAS Gelar Sidak di Sukamiskin, Hasilnya Ada Duit Segini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-ott-di-lapas-sukamiskin-fahri-hamzah-ini-fun-of-anarchy_m_230100.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak pemerintah agar bertanggung jawab dengan isniden hukum di Lapas Sukamiskin, Bandung." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak pemerintah agar bertanggung jawab dengan isniden hukum di Lapas Sukamiskin, Bandung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak kekacuan hukum atas kejadian lapas Sukamiskin harus dihentikan oleh pemerintah. Karena itu dia meminta Menteri hukum dan ham (Menkumham) Yasonna Laoli, bersikap berani dan tegas. "Jadi bukan harus mundur, Yasonna harus punya nyali dan berani," kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (23/7). Lebih lanjut, Fahri juga menegaskan tak membenarkan sikap KPK yang seolah bertindak sebagai intelejen dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut. "Apalah operasi intelijen dalam penegakan hukum kayak gini, mana ada? Operasi intelijen dalam penegakan hukum itu adalah bencana bagi demokrasi," ungkapnya. Selain itu, Fahri juga menyebut fasilitas mewah yang didapatkan para koruptor di lapas Sukamiskin wajar saja. Karena baginya, fasilitas yang disediakan juga tergolong manusiawi. "Udah bener itu lapas kayak begitu. Itu tempat untuk dihibur. Yang lain itu antah berantah, lapas zaman Belanda itu. Saya kan keliling lapas seluruh Indonesia," kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (23/7). Menurut Fahri, saat ini tak ada keberanian dari pihak terkait untuk memperbaiki fasilitas lapas di Indonesia. Sehingga, dirinya pun tak setuju dengan usulan revitalisasi lapas yang harus dilakukan oleh kemenkumham.&nbsp; "Rezim bui itu sudah nggak ada. Nggak ada orang yang bisa menikmati belasan tahun di dalam penjara. Karena sudah pasti dia dikekang. Di luar negeri sudah enggak ada itu orang dipenjara," ungkapnya. Fahri menambahkan, saat ini KPK tengah mencari-cari sensasi dengan melakukan OTT di lapas Sukamiskin. Dia menyebut KPK telah melewati kewenangannya dengan masuk lapas. "Presiden liKPK OTT di Lapas Sukamiskin, Fahri: Ini Fun of Anarchynglung. Akhirnya tanggung jawab ini diambil oleh KPK dan KPK melakukannya serampangan, ugal-ugalan, dia ngerusak semuanya. Jadi saya kalau melihat ini anarki. Fun of Anarchy," Pungkasnya. Sebelumnya tim Satgas Penindakan KPK dikabarkan kembali melakukan OTT. Dalam operasi senyap yang dilakukan pada Jumat (20/7) malam hingga Sabtu (21/7) dini hari, tim berhasil menciduk Kalapas Sukamiskin berinisial WH. Selain menangkap Kalapas, dalam operas tersebut, tim juga berhasil mengamankan beberapa pihak lain yang diduga turut serta dan mengetahui ihwal adanya perkara dugaan suap menyuap. Kabar terbaru artis cantik Inneke Koesherawati pun ikut diamankan.

KPK OTT di Lapas Sukamiskin, Fahri Hamzah: Ini Fun of Anarchy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jual-beli-fasilitas-di-lapas-masih-marak-duitnya-sampai-menkumham_m_229839.jpg" alt="Menkumham Yasonna Laolli dianggap telah membiarkan terjadinya praktik suap di lingkungan kerja anak buahnya." width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna Laolli dianggap telah membiarkan terjadinya praktik suap di lingkungan kerja anak buahnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik jual beli fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) ternyata tidak pernah dievaluasi dan diperbaiki oleh Kementerian Hukum dan HAM. Terbukti Kalapas Sukamiskin, Bandung, jadi sasaran Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait suap oleh napi. Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafii sangat menyayangkan praktik haram tersebut masih terjadi di sejumlah lapas, seakan-akan sengaja dibiarkan oleh pemerintah. Hingga Wahid Husein beserta napi koruptor digelendang KPK. "Ini selain terjadi di hampir seluruh Lapas di Indonesia, juga sudah berlangsung lama dan terus berulang. Berarti tidak ada evaluasi, tidak ada keseriusan dari pemerintah dalam hal ini Kemenkumham untuk memperbaiki kondisi yang tidak bagus itu," ucap Syafii kepada JPNN.com, Minggu (22/7). Dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, politikus Gerindra itu mengaku sering mengingatkan persoalan Lapas segera dibenahi. Namun, dia menduga ada jaringan yang menjadikan berbagai kekurangan di dalam Lapas sebagai sumber pemasukan. Misalnya kalau mau dalam bangunan bagus ada harganya, mau menjalani hukuman di tempat yang nyaman ada harganya lagi. Begitu juga untuk makan enak. Semua ada harga yang harus dibayar oleh napi. "Tampaknya ada jaringan ya, sehingga ini bisa memberikan keuntungan pada pihak-pihak yang memiliki otoritas. Pasti dari tingkat sipir, kalapas, kanwil Kemenkumham, dirjen Pas, mungkin sampai ke menterinya," sebut politikus yang beken disapa Romo Syafii. Karena itu dia mendesak harus ada evaluasi program, pengawasan maupun personal terhadap sipir, kalapas, kakanwil hingga menterinya. Termasuk aliran dana dari praktik 'terlarang' yang terjadi di dalam Lapas harus diusut bila perlu sampai kepada menteri. Pasalnya, untuk membangun kondisi yang nyaman di Lapas itu bukan pekerjaan satu hari dan memerlukan banyak orang. Biayanya menurutnya dipastikan tidak sedikit. Sehingga, jajaran Kemenkumham pastinya sudah mengetahui adanya ketidakberesan di Lapas. "Saya kira ini sudah sistemik. Untuk memutus mata rantainya itu mesti dari atas. Saya tegas saja, karena oposisi ya presidennya saja diganti, tanggung kalau cuma menterinya," pungkas ketua DPP Gerindra itu.

Jual Beli Fasilitas di Lapas Masih Marak, Duitnya Sampai Menkumham?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kalapas-sukamiskin-kena-ott-lapas-koruptor-harusnya-lebih-ketat_m_229835.jpg" alt="Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ketika akan menjalani penahanan perdana, Sabtu (21/7) malam." width="100%">
<figcaption>Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ketika akan menjalani penahanan perdana, Sabtu (21/7) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sustira Dirga menilai, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kalapas Sukamiskin, Jawa Barat Wahid Husein merupakan tamparan bagi Kementerian Hukum dan HAM.&nbsp; "Ini jelas tamparan keras bagi Kemenkumham dan juga Dirjen PAS. Karena itu segera lakukan evaluasi dan monitoring secara ketat dan menyeluruh terhadap lapas-lapas lainnya bukan hanya lapas koruptor," kata Dirga di Gedung LBH Jakarta, Minggu (22/7). Menurut Dirga, praktek korupsi masuk dalam kategori extraordinary crime sehingga untuk penjagaan lapas koruptor dibutuhkan monitoring dan evaluasi yang jauh lebih ketat dari lapas umum lainnya.&nbsp; Pengawasan lebih ketat tersebut, kata Dirga dapat dipicu dari latar belakang koruptor yang biasanya memiliki satu kekuasaan sehingga dapat memberikan tekanan kepada penjaga lapas.&nbsp; "Kita berharap bahwa di dalam lapas jangan sampai ada perbedaan bos sukamiskin vs si miskin. Jangan sampai karena dia punya kemampuan ekonomi lebih, mantan pejabat, dia ditempatkan di lapas sukamiskin yang punya fasilitas, notabene berbeda dengan lapas lainnya," ucapnya. Oleh karena itu, Dirga menggambarkan kalau pelaku korupsi tidak jera dengan hukum yang telah menjeratnya. Selain itu para koruptor juga masih mengangkangi hukum yang berlaku.&nbsp; Dirga tak memungkiri penarikan biaya atau pungutan liar masih sering terjadi di lapas yang ada di Indonesia. Maka itu dia menilai efek jera terhadap koruptor tidak berkaitan dengan di lapas mana mereka ditempatkan.&nbsp; "Kita juga tidak bisa memungkiri misalkan LP Cipinang yang dikategorikan lapas biasa, pernah ada koruptor di sana ternyata ada juga fasilitas mewah yang diberikan ke dia," ucapnya.&nbsp; Lebih lanjut, Dirga menegaskan pembenahan harus dilakukan Kemenkumham dan Dirjen PAS dari hulu ke hilir. Tidak hanya dengan mengganti kalapas Sukamiskin.&nbsp; "Dirjen PAS dan Kemenkumham harus evaluasi dari hulu ke hilir bukan saja dengan mengganti kalapas. Harus dimulai dari awal seperti evaluasi pendidikan," jelasnya.&nbsp; Sebelumnya,&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat orang tersangka dari operasi senyap di Lapas Sukamiskin.&nbsp; Keempat orang tersebut yakni, Kalapas Sukamiskin Wahid Husein, dia diduga menerima suap berupa uang dan mobil sejak Maret 2018.&nbsp;Uang serta dua unit mobil yang diterima Wahid itu diduga berkaitan dengan pemberian fasilitas dan izin luar biasa yang seharusnya tidak diberikan kepada narapidana tertentu. Selain itu suami Inneke Koesherawati,&nbsp;Fahmi Darmawansyah yang merupakan napi korupsi juga ditetapkan sebagai tersangka, dia diduga memberikan suap kepada Wahid untuk mendapatkan fasilitas khusus di dalam sel atau kamar tahanannya. Fahmi juga diberikan kekhususan untuk bisa mudah keluar-masuk lapas. Penerimaan itu diduga diperantarai oleh orang dekat Wahid dan Fahmi yakni Andri Rahmat (narapidana tahanan kasus pidana umum yang juga orang kepercayaan Fahmi) dan Hendri Saputra (PNS Lapas sukamiskin). Reporter: rdw / Ridwan

Kalapas Sukamiskin Kena OTT, Lapas Koruptor Harusnya Lebih Ketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/setelah-novanto-kpk-bakal-bidik-anggota-dpr-lain-di-kasus-e-ktp_m_144916.jpeg" alt="Juru Bicara KPK, Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK, Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka dalam korupsi proyek e-KTP&lrm;, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dalam waktu dekat ini akan kembali menetapkan tersangka baru dari kalangan legislator.&nbsp; Hal itu ditegaskan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (17/7). Menurut Febri, KPK akan membidik anggota DPR lainnya yang ikut kecipratan dalam korupsi merugikan negara sebesar Rp 2.3 triliun itu.&nbsp; "Secara pararel KPK akan melakukan analisis pendalaman, dan juga pengembangan penanganan perkara. Komitmen KPK kasus e-KTP ini harus rampung secepatnya,&rdquo; ujar Febri di Gedung KPK, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (17/7). Febri juga menyatakan, KPK tidak menutup kemungkinan juga akan kembali menetapkan tersangka baru di kasus tersebut. Hal ini lantaran dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor beberapa anggota DPR dan juga pihak-pihak lain yang disebut menerima uang haram tersebut. "Ada juga sejumlah nama yang sudah disebutkan dalam dakwan, tentu KPK akan proses lebih lanjut," pungkasnya. KPK, diungkapkan Febri juga akan tancap gas dalam penanganan korupsi e-KTP itu. Pasalnya kata dia, publik sangat menginginkan proyek yang menghabiskan anggaran pemerintah sebesar Rp 5,9 triliun ini bisa cepat rampung. Sekadar informasi, KPK&nbsp;baru saja menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2.3 triliun. Novanto juga sebelumnya telah diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi e-KTP.&nbsp;Dia diduga memiliki peran dalam proses penganggaran atau pengadaan barang dan jasa.&nbsp; Ketua Umum Partai Golkar ini juga diduga telah mengkondisikan pemenang pengadaan e-KTP. Sementara, pria kelahiran Bandung, Jawa Barat ini disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).&nbsp; Dalam kasus ini, KPK sebelumnya telah menetapkan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.&lrm; (cr2/JPG)

Setelah Novanto, KPK Bakal Bidik Anggota DPR Lain di Kasus e-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/ahok-masih-di-mako-brimob-yasonna-daripada-di-cipinang-baku-gantung_m_143787.jpeg" alt="Menkumham Yasonna Laoli" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna Laoli</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Alasan belum dipindahkannya terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari rumah tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok ternyata faktor pertimbangan keamanan.&nbsp;  &ldquo;Alasannya keamanan, sebab jika ditempatkan di lapas umum, keselamatan Pak Basuki sulit terjamin, begitu pula para penghuni lainnya,&rdquo; ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7)..  Menurut Yasonna, di Lapas Cipinanng, pasti ada dua kelompok tahanan yang sebelumnya pemilih Ahok dan bukan pemilihnya. Tentu, tensi usai pelaksanaan Pilkada DKI 2017 kemarin masih tinggi.  "Daripada nanti kita masukin, terus pendukunganya saling bilang awas kau. Rusuhlah nanti kiri kanan bisa baku gantung di Cipinang," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7).  Apalagi diketahui, hukuman penjara yang diterima Ahok lantaran dirinya menghina Surah Al Maidah ayat 51 yang menyulut emosi banyak umat muslim.&nbsp;  Banyak orang yang berpendapat bahwa Ahok layak untuk mendapat hukuman yang seberat-beratnya.  "Karena kejahatannya bukan kejahatan narkoba melainkan menyangkut emosi. Dalam proses peradilannnya saja menyangkut emosi, sesudah masuk masih juga menyangkut emosi," jelas Yasonna.  Lebih lanjut dia mengatakan, napi yang putusannya sudah inkrah namun tetap ditahan di Mako Brimob tak hanya Ahok.&nbsp;  "Nazaruddin pernah menikmatinya.&nbsp;Banyak orang. Saya nggak perlu sebutlah," pungkas Yasonna. (dna/dms/JPG)

Ahok Masih di Mako Brimob, Yasonna: Daripada di Cipinang Baku Gantung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/setahun-lima-napi-nusakambangan-kabur-ini-kata-yasonna_m_143785.jpeg" alt="Ilustrasi penghuni lapas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penghuni lapas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua narapidana yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah masih dalam perburuan. Keduanya bernama Hendra bin Amin dan Agus Triyadi bin Masimum.&nbsp;   Merespon hal itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly berjanji akan segera menangkapnya. &nbsp;  "Dikejar terus. Bersama dengan Polri akan kami kejar terus," kata Yasonna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7).  Yasonna pun memastikan akan ada penyelidikan atas kaburnya dua napi di Nusakambangan itu.&nbsp;  "Kalau ada kesalahan, kelalaian petugas tetap sama standarnya, pasti ditindak," katanya.  Lebih lanjut Yasonna mengatakan, dahulu pernah ada napi di Nusakambangan yang kabur. Tapi, semuanya bisa ditangkap lagi.  &ldquo;Untuk memburu napi yang kabur di Nusakambangan memang butuh waktu. Karena pulaunya sangat luas," tegasnya.&nbsp;  Berdasarkan informasi, sepanjang 2017 ini sudah ada lima napi yang kabur di Nusakambangan. Karena itu, Yasonna menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi.  Dia menuturkan, biasanya jelang hari raya banyak napi yang berupaya keluar dari penjara. Apalagi jika sudah lama tidak bertemu keluarga sehingga ada desakan-desakan untuk melarikan diri.  Di samping itu, lanjut Yasonna, lapas-lapas di Nusakambangan juga kekurangan personel.&nbsp;  "Mudah-mudahan hari ini diumumkan kami dapat tambahan petugas 14 ribu orang," ujarnya. (boy/dms/JPG)

Setahun, Lima Napi Nusakambangan Kabur, Ini Kata Yasonna

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#yasonna laoli

Berita Terkini