<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/JKT1-Evaluasi-Haji-2023-eca5-2554284968.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Senin (6/11/23)." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Senin (6/11/23).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tak hanya Pansus Angket Haji, Komisi VIII DPR juga dibuat kesal oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas. Itu lantaran Yaqut tidak hadir dalam rapat kerja (raker) di DPR terkait agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) penyelenggaraan haji 2024, kemarin (23/9). Agenda itu pun akhirnya terpaksa ditunda. Padahal, sesuai Undang-Undang tentang Haji dan Umrah, menteri wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban kepada presiden dan DPR paling lambat 60 hari setelah penyelenggaraan haji berakhir. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2019 tersebut. Tak hanya absen raker, menag juga tidak memenuhi undangan Pansus Angket Haji DPR yang dijadwalkan kemarin. Sebelumnya menag juga tidak memenuhi panggilan pansus haji pada 10 September dan 19 September lalu. Artinya, menag sudah tiga kali mengabaikan undangan pansus. Lantas kemana menag? Lewat juru bicaranya, Sunanto, Yaqut kemarin tengah berada di Paris, Perancis menghadiri pertemuan internasional untuk perdamaian dunia. Menurut Sunanto, undangan dari DPR diterima ketika posisi Yaqut sedang menjalankan tugas negara di Eropa. Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya menjelaskan, sebagaimana ketentuan undang-undang, laporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan haji tidak dapat diwakili oleh pejabat lain di instansinya. Karena itu, dalam raker kemarin dia menolak jika menag diwakili wamenag. Wisnu mengungkapkan, ketidakhadiran menag membuat raker terpaksa ditunda. Implikasinya, persiapan pelaksanaan haji 2025 menjadi molor. Terutama pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Sebab, BPIH baru dapat dibahas setelah LPJ haji 2024 diserahkan ke DPR. Ketika persiapan dibahas terlalu mepet dengan pelaksanaan, kata Wisnu, maka bisa merugikan para jamaah haji yang berangkat tahun depan. &rdquo;Jamaah berisiko dirugikan akibat persiapan haji (2025) yang kurang matang,&rdquo; kata Wisnu kepada Jawa Pos, kemarin (23/9). Wisnu pun meminta menag hadir dalam raker tersebut. Komisi VII DPR kemarin membuat jadwal raker baru. Yakni Jumat (27/9) pekan ini. &rdquo;Ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaran haji dan mendorong persiapan haji yang lebih baik di tahun mendatang,&rdquo; ujarnya. Di sisi lain, Anggota Pansus Angket Haji Luluk Nur Hamidah mengkritik sikap menag yang kembali mangkir undangan pansus. Luluk menyebut menag telah melecehkan DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Luluk pun curiga menag sengaja menghindari panggilan pansus yang ingin meminta klarifikasi atas carut marut penyelenggaraan haji 2024. &rdquo;Sepertinya menag sengaja menghindari panggilan pansus dengan cara melakukan kunjungan ke luar negeri,&rdquo; ujarnya lewat keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos, kemarin. Luluk pun mendukung rencana memanggil paksa menag dengan menggandeng pihak kepolisian jika kembali mangkir. Hal itu dimungkinkan berdasarkan aturan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Sunanto mengatakan, pihaknya membantah jika menag disebut mangkir dari panggilan pansus. Menurutnya, forum perdamaian dunia yang dihadir menag menghadirkan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Di mana menag mendapat amanah langsung untuk mewakili Presiden Joko Widodo. Pria yang akrab disapa Cak Nanto itu menyebut menag mengawali lawatan di luar negeri dengan berkunjung di Arab Saudi. Di sana dia bertemu dengan Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah. Pertemuan itu berlangsung 18 September. Persiapan haji 2025 salah satu yang menjadi pembahasan. Sementara terkait rapat evaluasi haji di Komisi VIII DPR, Cak Nanto menegaskan bahwa menag sejatinya sudah menugaskan atau mendelegasikan Wamenag Saiful Rahmat Dasuki. Namun, DPR memang menolak jika agenda tersebut diwakilkan. (tyo/wan)

Tak hanya Pansus Angket Haji, Komisi VIII DPR juga dibuat kesal oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas, karena mangkir dari raker.

Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas Absen Raker, Komisi VIII dan Pansus Haji DPR Kesal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/HIDAYAT-PKS.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk tidak terburu-buru mengubah aturan soal pendirian rumah ibadah. Pria yang kerap disapa HNW ini meminta, Menag Yaqut untuk terlebih dahulu menyelenggarakan dialog lintas pemuka agama dan pimpinan ormas keagamaan, sebelum mengambil keputusan. Hal ini agar aturan yang dibuat benar-benar bisa jadi solusi berkeadilan bagi seluruh umat beragama di seluruh Indonesia. Apalagi, sejumlah pihak sudah mengkritisi bahkan MUI menyatakan penolakan atas usulan Menag yang akan mengubah aturan pendirian rumah ibadah tersebut. &ldquo;Urusan beragama apalagi terkait pendirian rumah ibadah memang kompleks, tidak hanya soal mayoritas dan minoritas, yang berbeda-beda di banyak kasusnya. Hal itu seperti di Bali, NTT, Sulut dan Papua yang mayoritasnya non muslim. Di situ ada unsur tokoh agama, forum umat beragama, masyarakat, ormas keagamaan yang semuanya punya peran untuk harmoni kehidupan beragama melalui pendirian rumah ibadah," kata HNW kepada wartawan, Selasa (13/6). Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menginginkan, kebijakan tersebut benar-benar jadi solusi yang adil dan bisa hadirkan harmoni di antara umat beragama. Karena itu, Menag Yaqut mesti mempertimbangkan fakta sosial keagamaan, juga mencermati dan merujuk pada data resmi yang dikeluarkan oleh Kemenag agar tidak ada pandangan diskriminasi dalam pendirian rumah ibadah. HNW menjelaskan, jika latar belakang keinginan Menag Yaqut untuk mengubah aturan pendirian rumah ibadah adalah aspirasi dari unsur Gereja melalui Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), maka data Kemenag menunjukkan dibanding jumlah Masjid, maka jumlah Gereja meningkat paling tinggi selama 3 tahun terakhir. Hal itu disebutkan dalam portal &lsquo;Satu Data Kementerian Agama&rsquo;, pada tahun 2021, jumlah Gereja Kristen di Indonesia 72.233 atau meningkat 23,46 persen dari tahun 2019 yang berjumlah 55.287. Jumlah Gereja Protestan pada tahun 2021 berjumlah 13.749 atau meningkat 14,66 persen dibanding tahun 2019 yang berjumlah 11.734. Sementara jumlah Masjid pada tahun 2021 sebanyak 285.631 dengan peningkatan hanya 1,97 persen, dibanding tahun 2019 yang berjumlah 280.006. Secara proporsionalitas dengan jumlah pemeluk agama, umat Islam di tahun 2021 mewakili 86.93 persen populasi, namun jumlah masjid yang didirikan tidak setara, malah jauh dibawah prosentase itu, hanya 74 persen dari total rumah ibadah di Indonesia. Sementara umat Kristen di Indonesia 7,47 persen dan Protestan 3,08 persen dari jumlah Penduduk Indonesia, namun jumlah rumah ibadahnya jauh lebih besar, yakni 18,72 persen (Kristen Katolik) dan 3,56 persen (Kristen Protestan) dari jumlah total rumah ibadah. &ldquo;Ini menunjukkan toleransi di lapangan sudah berjalan, dan secara aturan tidak mendiskriminasi terhadap agama apa pun, termasuk dalam pendirian rumah ibadah. Bahkan agama Konghucu yang mewakili 0,05 persen umat beragama di Indonesia, juga memiliki jumlah Klenteng dengan persentase lebih banyak yaitu 0,15 persen dari total rumah ibadah," sebut HNW. Oleh karena itu, HNW mengutarakan sebelum mengubah aturan pendirian rumah ibadah, penting bagi Menag Yaqut untuk melihat fakta-fakta resmi yang dikeluarkan sendiri oleh Kemenag secara mendalam. Hal ini agar dapat mendudukkan masalah lebih proporsional berkeadilan, dan tidak hanya berdasarkan kasus per kasus saja. "Agar aturan itu benar-benar bisa jadi solusi untuk memperkuat toleransi dan harmoni di antara umat beragama, dan tidak malah menghadirkan keresahan baru,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Dalam membuat aturan  soal rumah ibadah harus benar-benar bisa jadi solusi berkeadilan bagi seluruh umat beragama di seluruh Indonesia.

DPR Ingatkan Menag Yaqut Serap Aspirasi Pemuka Agama untuk Ubah Aturan Pendirian Rumah Ibadah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/IMG-20230502-WA0113_copy_1024x683-3052536896.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali menegaskan pesan terkait revitalisasi masjid di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali menegaskan pesan terkait revitalisasi masjid di Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia mendapat tambahan 8.000 kuota haji yang pada Minggu (7/5) sudah masuk dalam sistem e-Hajj, aplikasi pemvisaan Arab Saudi. Hal ini dikatakan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. "Tambahan kuota mulai hari ini terkonfirmasi sudah masuk dalam e-Hajj, jumlahnya 8.000 orang," ujar Menag Yaqut dalam keterangan di Jakarta, Minggu (7/5). Yaqut mengatakan bahwa Kementerian Agama saat ini masih menunggu surat resmi dari Arab Saudi perihal penambahan kuota tersebut dan akan segera membahasnya dengan DPR. Di samping itu, Kemenag juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. "Kementerian Agama akan berkomunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, untuk merespons tambahan kuota ini," kata Menag Yaqut. Tahun ini, Indonesia mendapat 221.000 kuota calon haji. Jumlah ini terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Mereka sudah melakukan proses pelunasan sejak 11 April hingga 5 Mei 2023. Masih ada 14.356 orang yang belum melakukan pelunasan atau konfirmasi pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H sehingga prosesnya diperpanjang hingga 12 Mei 2023. Menurut Menag, ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan dalam proses pemberangkatan jamaah haji, sejak adanya ketetapan kuota. Pertama, Kementerian Agama harus menggelar rapat kerja dengan Komisi VIII DPR untuk membahas pemanfaatan kuota tambahan dan pembiayaannya. "Hasil kesepakatan dengan DPR itu kemudian dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan Keputusan Presiden tentang kuota tambahan. Setelah itu, harus diterbitkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pelunasan Haji bagi Kuota Tambahan," ujar Menag. Bersamaan dengan itu, kata dia, Kemenag segera melakukan verifikasi data jamaah yang berhak berangkat untuk kemudian diumumkan sebagai jamaah yang berhak melakukan pelunasan. Tahap selanjutnya adalah masa pelunasan. "Beriringan dengan pelunasan, Kemenag akan melakukan pengurusan dokumen jamaah, mulai dari paspor, penyesuaian kontrak layanan dengan penyedia layanan di Saudi, agar visa jamaah kuota tambahan juga bisa diterbitkan," kata dia. Kontrak penerbangan juga akan disesuaikan seiring adanya kuota tambahan, dan termasuk di dalamnya pengaturan pembagian kloter dan jadwal penerbangan.

Indonesia mendapat tambahan 8.000 kuota haji yang pada Minggu (7/5) sudah masuk dalam sistem e-Hajj, aplikasi pemvisaan Arab Saudi.

Kabar Gembira, Indonesia Dapat Tambahan 8.000 Kuota Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/IMG-20230502-WA0113_copy_1024x683-3052536896.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali menegaskan pesan terkait revitalisasi masjid di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali menegaskan pesan terkait revitalisasi masjid di Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan peristiwa penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Jakarta bukanlah tindakan terorisme, melainkan aksi individu yang salah belajar agama. "Saya meyakini ini tindakan individu yang salah belajar agama atau orang yang salah memahami agamanya," kata Yaqut usai pembukaan Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2023 di UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Selasa (2/5) malam. Menag berharap polisi memproses hukum aksi tersebut secara tuntas meski pelakunya sudah meninggal dunia. "Aparat tetap harus memproses dan menyelidiki latar belakang peristiwa tersebut agar aksi semacam itu tidak terulang kembali," tegas Gus Yaqut. Gus Yaqut juga meyakini semua agama di dunia selalu mengajarkan perdamaian dan cinta kasih antarsesama makhluk, bukan kekerasan dan konflik yang membuat suasana dunia menjadi mencekam. Sebelumnya, Kantor MUI Pusat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, ditembaki orang tak dikenal pada Selasa (2/5). Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Arif Fahrudin mengatakan sebelum insiden penembakan, pelaku memang telah mendatangi Kantor MUI Pusat sebanyak dua kali. Kaca gedung Kantor MUI Pusat pecah dan berserakan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Komarudin menyebut pelaku, yang merupakan pria berinisial M berusia 60 tahun berdomisili di Lampung, meninggal dunia. Penyidik menemukan barang bukti sepucuk senpi.

"Saya meyakini ini tindakan individu yang salah belajar agama atau orang yang salah memahami agamanya," kata Yaqut.

Menag Yaqut: Penembakan Kantor MUI Pusat Aksi Individu yang Salah Belajar Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/MENTERI-AGAMA-QAYUT-JAWAPOSCOM-3637305256.jpg" alt="Menag Yaqut Cholil Qoumas (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menag Yaqut Cholil Qoumas (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengakomodir permohonan izin penggunaan fasilitas umum di wilayah kerjanya untuk kegiatan keagamaan, termasuk untuk pelaksanaan Salat ied Idul Fitri. Imbauan ini disampaikan Menag menyusul adanya diskursus yang berkembang terkait permohonan izin yang diajukan Ta'mir Masjid Alhikmah, Podosugih, Pekalongan kepada Pemerintah Kota Pekalongan. Ta&rsquo;mir Masjid bermaksud menggunakan Lapangan Mataram Kota Pekalongan untuk salat ied 1444 H pada Jumat, 21 April 2023. Sementara pemerintah baru akan menetapkan 1 Syawal pada Sidang Itsbat yang digelar pada 20 April 2023. Pemerintah selalu menggelar sidang isbat terlebih dahulu sebelum menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal. Kesepakatan hasil sidang isbat selanjutnya diumumkan secara terbuka. Jika hasil sidang isbat menetapkan Idul Fitri bertepatan 21 April 2023, maka hasilnya sama dengan penetapan Muhammadiyah. Namun jika jatuh pada 22 April 2023, berarti ada perbedaan. &ldquo;Saya mengimbau kepada seluruh umat Islam untuk menghormati perbedaan pendapat hukum. Apabila di kalangan masyarakat terjadi perbedaan penyelenggaraan salat Idul Fitri, hendaknya hal tersebut direspon dan disikapi secara bijak, dengan saling menghormati pilihan pendapat keagamaan masing-masing individu,&rdquo; kata Menag, Senin (17/4). &ldquo;Saya juga mengimbau kepada seluruh pemimpin daerah agar dapat mengakomodir permohonan izin fasilitas umum di wilayah kerjanya untuk penggunaan kegiatan keagamaan selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan,&rdquo; sambungnya. Kepada seluruh pemimpin daerah, Menag juga meminta agar dapat mengabulkan permohonan fasilitas umum untuk penyelenggaraan salat ied, sekalipun pelaksanannya berbeda dengan hasil sidang isbat yang diputuskan pemerintah. Menurutnya, hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka merayakan perbedaan dengan cara arif dan bijaksana. &ldquo;Saya mengapresiasi Wali Kota Pekalongan yang telah memfasilitasi Ta'mir Masjid Al Hikmah untuk dapat menggunakan fasilitas umum yang lain dalam pelaksanaan shalat &lsquo;Idulfitri yang akan diselenggarakan pada 21 April 2023. Sehingga, masyarakat yang akan melaksanaan Salat Idulfitri pada 21 April 2023 tetap dapat terfasilitasi,&rdquo; jelasnya. Menag mengajak seluruh pihak untuk senantiasa menjadikan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat sebagai ruh dan spirit dalam kehidupan keberagamaan sehari-hari. Hal inilah yang menurut Gus Men sebagai wujud Gerakan Moderasi Beragama yang dicanangkan Pemerintah Indonesia.

Pemda diminta mengizinkan penggunaan fasilitas umum untuk Salat Idul Fitri meskipun pelaksanannya berbeda dengan hasil sidang Isbat.

Menag Minta Pemda Izinkan Fasilitas Umum Dipakai Salat Ied Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/hoaks-menag.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>ISU dana haji digunakan untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) masih saja beredar di media sosial (medsos). Meskipun informasi itu beredar dengan keterangan berbeda dan sudah diklarifikasi oleh banyak pihak, masih saja ada netizen yang percaya dengan informasi tersebut.  ”Waduuh..!!! Bagaimana ini Plenz Ikhlas Gaak ?.. Kalo Ana Ora Sudiii, Enak ajah.. Umat di Dzolimi,. Uang Umat Kalian Ambil, itu namanya Rampok !! Urraaaa...!!,’’ tulis akun Facebook Zamira View dua hari lalu. Dalam posting-annya, akun Zamira menyertakan tangkapan gambar mirip sebuah berita. Ketrangannya menyebut bahwa Menag (menteri agama) meminta masyarakat mengikhlaskan dana haji dipakai pemerintah untuk IKN (ibu kota negara) (bit.ly/UntukIKN).  Tangkapan gambar itu memperlihatkan seseorang yang wajahnya disensor. Kuat dugaan, wajah pria tersebut adalah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Terlihat jelas dari tampilan foto yang juga memperlihatkan bendera hijau Kementerian Agama.  Nah, berdasar penelusuran, foto tersebut digunakan oleh beberapa media kredibel sebagai keterangan dalam pemberitaan yang mengulas Menteri Yaqut. Sedangkan foto yang diunggah akun Facebook Zamira itu diduga hasil edit dari berita pikiran-rakyat.com pada 5 Mei 2022.  Judulnya berbunyi, Menag Yaqut Cholil Qoumas Diminta Turun dari Jabatannya, Buntut Ucapan Selamat Lebaran. Tentu pemberitaan itu tak ada kaitan dengan dana haji untuk pembangunan IKN. Anda dapat membaca beritanya di bit.ly/FotoMenagEditan.  Penelusuran lain, foto asli juga diunggah di Instagram milik Gus Yaqut, sapaan akrab menteri agama. Foto tersebut diunggah pada 27 Oktober 2021. Saat itu, Gus Yaqut menjadi pembicara yang diselenggarakan BEM seluruh Indonesia melalui virtual. Anda dapat membacanya di bit.ly/FotoLamaAsli.  Soal dana haji untuk pembangunan IKN itu jelas hoax. Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi (HDI) Kemenag Akhmad Fauzin menegaskan bahwa informasi tersebut keliru dan menyesatkan. ”Itu fitnah dan menyesatkan. Narasi Menag minta dana haji untuk IKN itu hoaks,’’ tegasnya.  Menurut dia, Menag tidak pernah mengeluarkan statement penggunaan dana haji di luar untuk keperluan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, hal itu bukan kewenangan Menag.  ”Sejak 2018, Kementerian Agama tidak lagi menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola dana haji,’’ jelas Fauzin. Hal itu diperkuat oleh Undang-Undang Pengelolaan Dana Haji Nomor 34 Tahun 2014. Dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Anda dapat membacanya di bit.ly/HoaxDanaHaji.  FAKTA  Cuplikan tangkapan gambar Menag yang meminta masyarakat mengikhlaskan dana haji digunakan untuk pembangunan IKN itu rekayasa.

Rekayasa Foto Berita Dana Haji Dipakai untuk IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-31-at-12.04.51.jpeg" alt="Menteri Agama Menag Yaqut Cholil Qoumas (Kemenag for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Menag Yaqut Cholil Qoumas (Kemenag for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, menerbitkan SE Menag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19.  Aturan tersebut memberikan diskresi kepada daerah dengan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2 untuk dapat menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas, dengan jumlah peserta 50 persen dari kapasitas ruangan.  Menag pun meminta Kepala Kanwil Kemenag provinsi dan Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, dalam melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM terbatas.  “Kanwil Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota juga saya minta mengawasi percepatan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik,” jelas Menag dalam keterangannya, Jumat (4/2).  Proses pengawasan harus memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan Pendidikan. Pengawasan juga terkait pelaksanaan surveilans perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveilans epidemiologis di satuan pendidikan.  “Mereka juga harus memastikan penghentian sementara PTM Terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri,” ucap Yaqut.  Selain itu, edaran juga mengatur tentang penghentian sementara PTM Terbatas pada satuan Pendidikan. Disebutkan dalam edaran ini bahwa penghentian sementara PTM tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama 4 Menteri.  “Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh (PJJ),” tandas Menag.

Menag Instruksikan Kanwil Bersama Pemda Pantau PTM Terbatas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Guru-HW-Pemerkosa.jpg" alt="PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)" width="100%">
<figcaption>PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tindakan biadab yang dilakukan oleh Herry Wiryawan kepada 21 santriwatinya di Pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung, Jawa Barat mendapatkan perhatian publik. Pasalnya, hal ini merupakan aksi terkutuk yang harus dibasmi di dunia pendidikan Indonesia.  Atas hal itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pun menegaskan, pihaknya akan melakukan investigasi menyeluruh ke semua lembaga pendidikan madrasah dan pesantren usai mencuatnya kasus asusila tersebut.  "Kita sedang melakukan investigasi ke semua lembaga pendidikan baik madrasah dan pesantren. Kita menurunkan tim untuk melihat semua dengan melibatkan jajaran Kemenag di daerah masing-masing," ungkap dia dalam keterangan resmi dikutip, Minggu (12/12).  Diakui olehnya bahwa kasus ini telah mencoreng nama baik lembaga pendidikan keagamaan. Untuk itu, sebelum bermunculan kasus serupa, pihaknya akan melakukan investigasi terhadap aktivitas dan perilaku warga madrasah serta pasantren.  "Kalau ada hal serupa kita akan lakukan mitigasi segera. Jadi jangan tunggu kejadian dulu baru bergerak. Semua lembaga pendidikan akan kami lakukan investigasi," ujar Gus Yaqut, sapaannya.  Adapun, pelaku mendapatkan ancaman 20 tahun penjara dan hukuman kebiri kimia atas kasus itu. Menurut Menag, ini menjadi masalah bersama dan perlu mendapatkan perhatian lebih.  "Ini adalah problem bersama dan kita akan atasi bersama-sama. Jadi kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan semua tindakan asusila itu harus disikat," tandas dia.

Cegah Aksi Bejat di Madrasah dan Pesantren, Menag: Investigasi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-31-at-12.04.51.jpeg" alt="Menteri Agama Menag Yaqut Cholil Qoumas (Kemenag for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Menag Yaqut Cholil Qoumas (Kemenag for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menyediakan anggaran sebesar Rp 6,9 milliar untuk bantuan masjid dan musala pada tahun ini. Menag Yaqut Cholil Qoumas memastikan bahwa proses pengajuannya mudah dan dilakukan secara online.  "Terkait bantuan Masjid dan Musala. Kemenag menyediakan anggaran sebesar Rp 6,9 miliar. Prosesnya mudah, tidak perlu proposal yang sulit dan njlimet," kata Menag Yaqut dalam keterangannya, Minggu (5/9).  Menurut Menag, pihaknya terus berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan bantuan. Khusus terkait bantuan masjid atau musala, masyarakat cukup mengunjungi laman https://simas.kemenag.go.id/page/permohonanbantuan.  Dalam laman tersebut, lanjut Yaqut, sudah tercatat dan tercantum persyaratan yang bisa dilengkapi untuk mendapatkan bantuan, berikut prosedur pengajuannya. Hal ini pun diharapkan dapat membantu pembangunan serta operasional masjid dan musala.  "Pengusulan bantuan, semua secara online. Ini supaya memudahkan masyarakat," tegas Yaqut.  Sebelumnya, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Mohamad Agus Salim mengungkapkan, bantuan terdiri dari Rp 6,2 miliar untuk masjid dan Rp 700 juta bantuan untuk musala. Besaran bantuan operasional yang akan diberikan sebesar Rp 20 juta untuk tiap masjid dan Rp 10 juta untuk tiap musala.  Adapun, bantuan operasional ini dapat dipergunakan takmir dan pengurus masjid dan musala untuk memenuhi keperluan penerapan protokol kesehatan dan percepatan penanganan Covid-19.  “Misalnya, untuk penyediaan protokol kesehatan 5M seperti penyediaan sanitasi cuci tangan, masker, hand sanitizer, disinfektan, dan alat pengukur suhu tubuh serta sarana pencegahan Covid-19 yang lainnya. Termasuk untuk kebutuhan pembayaran listrik, air, dan kebutuhan pembinaan keumatan yang dilakukan secara daring,” ungkap dia.

Menag Pastikan Pengajuan Bantuan untuk Masjid dan Musala Lancar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Guru-Madrasah.jpg" alt="Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) tengah memroses pencairan insentif bagi guru madrasah bukan pegawai negeri sipil (PNS)A. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memperkirakan insentif ini akan mulai cair pada September 2021.  "Petunjuk teknis pencairan insentif guru madrasah bukan PNS sedang dalam tahap finalisasi. Saya minta Ditjen Pendidikan Islam untuk bisa segera melakukan proses pencairan. Targetnya September sudah mulai cair," kata dia, Minggu (29/8).  "Kami alokasikan insentif untuk sekitar 300 ribu guru madrasah bukan PNS dengan anggaran mencapai Rp 647 miliar," sambungnya.  Insentif ini akan diberikan kepada guru bukan PNS pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Insentif ini bertujuan memotivasi guru bukan PNS untuk lebih berkinerja dalam meningkatkan mutu pendidikan.  Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani menambahkan, insentif akan diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria. Total kuota yang ada, telah dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah guru setiap provinsi.  "Sebelumnya, anggaran insentif guru ada di daerah. Untuk 2021, pencairan insentif dilakukan secara terpusat, melalui anggaran Ditjen Pendidikan Islam," ujarnya.  "Tunjangan Insentif bagi guru bukan PNS pada RA/Madrasah disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan," lanjutnya.  Adapun kriterianya, lanjut M Zain, adalah sebagai berikut:  1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama). 2. Belum lulus sertifikasi. 3. Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). 4. Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama. 5. Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru. 6. Memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV. 7. Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya. 8. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama. 9. Belum usia pensiun (60 tahun). 10. Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah. 11. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah. 12. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

Guru Madrasah Non-PNS Akan Terima Insentif Rp 300 Ribu Pada September

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Yaqut Cholil Quomas

Berita Terkini