<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/28/JKT_-Jokowi-penuhi-panggilan-Bareskrim-Polri_SALMAN-TOYIBI-5JPG-3744607414-1498109610.jpg" alt="Ilustrasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). rumah dari negara untuk Jokowi di Colomadu Karanganyar hampir rampung, namun Jokowi belum berencana pindah ke rumah itu. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). rumah dari negara untuk Jokowi di Colomadu Karanganyar hampir rampung, namun Jokowi belum berencana pindah ke rumah itu. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Presiden Joko Widodo mengaku biasa saat namanya disebut-sebut dalam berbagai kasus hukum yang menjerat bawahannya sewaktu menjadi orang nomor satu di Indonesia. Hal itu dia sampaikan sehubungan dengan kasus dugaan korupsi dana haji mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas. "Di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden pasti dari arahan presiden dan juga dari perintah-perintah presiden," akunya kepada wartawan, Jumat (30/1). Namun begitu, Jokowi membantah bahwa dirinya menginstruksikan agar jajaran pemerintah di bawahnya melakukan tindak pidana korupsi. "Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, enggak ada," pungkasnya. Sebelumnya, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (23/1). Dito hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Politikus Partai Golkar itu tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 12.50 WIB. Ia tampak mengenakan kaos hitam yang dipadukan dengan jaket cokelat. Dito menyatakan kehadirannya merupakan bentuk kepatuhan sebagai warga negara terhadap proses hukum yang berjalan. Ia menegaskan siap memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik. &ldquo;Sebagai warga negara saya harus wajib patuh hukum, kan. Patuh hukum, jadi ya hadir,&rdquo; kata Dito di Gedung KPK, Jakarta, Jumat. Dito menjelaskan, pemeriksaannya berkaitan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka. Ia mengungkapkan, kemungkinan besar materi pemeriksaan berkaitan dengan kunjungan kerja ke Arab Saudi bersama mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Diketahui, Dito merupakan salah satu menteri yang ikut dalam rombongan Jokowi saat bertemu Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud untuk membahas penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024. "Ya, mungkin, kan, yang pernah beredar di luar pas ada kunjungan kerja ke Arab Saudi waktu sama Pak Jokowi," pungkasnya.

Jokowi akui namanya sering dikaitkan kasus korupsi haji. Ia bantah beri arahan korupsi dan menteri siap diperiksa di KPK Jakarta.

Namanya Diseret Kasus Korupsi Haji, Jokowi: Tiap Kasus Pasti Mengaitkan dengan Nama Saya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/Pelaksana-Tugas-Plt-Deputi-Penindakan-dan-Eksekusi-KPK-Asep-Guntur-Rahayu-2JPG-3354078708.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam pemanfaatan kuota haji tambahan 2024 yang diperoleh Indonesia setelah kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Arab Saudi. Mengingat, kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu diperoleh setelah Jokowi melakukan pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan kuota tambahan sebesar 20 ribu seharusnya difokuskan sepenuhnya untuk jemaah reguler, demi memperpendek waktu tunggu yang telah mencapai lebih dari 15 tahun.&nbsp; &ldquo;Maksudnya ada pertemuan dulu, jadi setelah ada informasi bahwa dari kunjungan Presiden ke Raja Arab, itu Presiden kan meminta tambahan kuota. Dengan alasan bahwa antrian, antrian itu maksudnya yang di reguler ya, antrian itu sudah mencapai 15 tahun lebih,&rdquo; kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/8). Menurut Asep, permintaan Jokowi saat itu disetujui pemerintah Arab Saudi dan diberikan 20 ribu kuota tambahan. Berdasarkan niat awal, seluruh kuota tersebut seharusnya diberikan kepada jemaah reguler untuk memangkas masa tunggu. Namun, kenyataannya pembagian kuota tidak sesuai dengan tujuan awal. &ldquo;Akhirnya dibagi menjadi 50 persen, 50 persen. Itu sudah jauh menyimpang dari niatan awal,&rdquo; ucapnya. Padahal, merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 telah mengatur bahwa pembagian kuota adalah 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk khusus.&nbsp; &ldquo;Kalau sesuai aturan, dari 20 ribu itu mestinya 18.400 untuk reguler dan 1.600 untuk khusus,&rdquo; jelas Asep.&nbsp; Namun, informasi adanya kuota tambahan ini justru dimanfaatkan oleh sejumlah asosiasi travel haji yang berupaya meningkatkan porsi kuota khusus. &ldquo;Mereka ini asosiasi, bukan travel sendiri-sendiri. Ada dua atau tiga asosiasi yang kemudian menghubungi Kementerian Agama. Mereka berpikir ekonomis, artinya bagaimana mendapatkan keuntungan yang lebih besar,&rdquo; ungkap Asep.&nbsp; Dengan pembagian 92 persen reguler dan 8 persen khusus, asosiasi hanya mendapat 1.600 kuota. Jika seluruh kuota tambahan masuk ke reguler, mereka tidak mendapatkan tambahan sama sekali. Karena itu, kata Asep, asosiasi dan pihak di Kementerian Agama menggelar rapat internal untuk mencari jalan keluar. &ldquo;Akhirnya dibagi dua nih. 50 persen, 50 persen. Menurut mereka ini paling tinggi yang bisa didapat. Kalau bisa, mungkin maunya semua masuk kuota khusus, tapi itu tidak mungkin,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, KPK kini mendalami proses yang mengarah pada pembagian 50:50 tersebut, termasuk diterbitkannya surat keputusan (SK) Menteri Agama yang mengesahkan skema tersebut. &ldquo;Kita sedang mendalami, apakah ini memang bottom up atau top down? Atau memang dua-duanya ketemu di frekuensi yang sama? Yang dari bawah pinginnya begitu, yang dari atas juga pinginnya begitu,&rdquo; tegas Asep. Dalam pengusutan kasus ini, KPK sendiri telah mencegah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama eks staf khusus (stafsus) Menag, Ishfah Abdul Aziz (IAA) dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM) ke luar negeri. Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung. Pencegahan ini dilakukan setelah KPK secara resmi mengumumkan perkara dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023&ndash;2024 naik ke tahap penyidikan, pada Sabtu (9/8) dini hari. Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp; Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK mengungkap dugaan penyimpangan dalam pemanfaatan kuota haji tambahan 2024 pasca kunjungan Jokowi ke Arab Saudi.

KPK Ungkap Usai Jokowi Dapat Kuota Haji Tambahan 2024, Kemenag dan Agensi Gelar Rapat Putuskan Pembagian untuk Cari Keuntungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/24/20230418_172138-313310971.jpg" alt="Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas (kiri) bersama Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser Hasan Basri Sagala. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas (kiri) bersama Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser Hasan Basri Sagala. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menilai nama-nama calon wakil presiden (cawapres) yang disebut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki banyak prestasi sebagai modal memimpin bangsa ke depan, dikutip dari ANTARA. Gus Yaqut mencontohkan Menteri BUMN Erick Thohir yang sarat pengalaman, baik di pemerintahan atau luar pemerintahan. &ldquo;Potensi dan keunggulan inilah yang sangat dibutuhkan bangsa Indonesia di tengah tantangan saat ini. Saya sangat meyakini jika beliau maju bersama Pak Ganjar, maka jadi pasangan yang ideal karena ada chemistry dan bisa saling melengkapi," ujarnya. Menurut Gus Yaqut, banyak kelebihan yang dimiliki Erick Thohir. Di antaranya adalah penguasaannya di bidang ekonomi yang tak diragukan lagi. Bahkan, selama memimpin BUMN, Erick banyak membuat terobosan berani seperti holdingisasi perusahaan milik negara dan menutup BUMN yang terus membebani negara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01567325/menteri-pertanian-g-7-kutuk-rusia-atas-dampak-perang-terhadap-pangan">Menteri Pertanian G-7 Kutuk Rusia atas Dampak Perang Terhadap Pangan</a> "Cara kerja berani melakukan terobosan besar inilah yang dibutuhkan Indonesia menghadapi tantangan ekonomi ke depan yang kian besar seperti ancaman resesi, dampak pandemi, efek perang, dan sebagainya. Di bidang olahraga Pak Erick juga mumpuni," ujarnya. Sosok lain yang juga potensial bagi GP Ansor adalah sosok seperti Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Mahfud MD. "Beliau-beliau politisi yang matang dan juga berpengalaman di pemerintahan. Seperti Pak Sandi juga ahli ekonomi dan taktis, demikian juga Pak Mahfud sosok pemimpin senior yang berani dan bersih," ujar Gus Yaqut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01567324/h2-lebaran-kemarin-taman-margasatwa-ragunan-didatangi-100-ribu-pengunjung">H2 Lebaran Kemarin, Taman Margasatwa Ragunan Didatangi &nbsp;100 Ribu Pengunjung</a> Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut sejumlah nama tokoh politik yang berpotensi mendampingi bakal calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, usai menjalankan shalat Idul Fitri 1444 Hijriah di Masjid Sheikh Zayed Solo, Jawa Tengah, Sabtu (22/4). "Kok tanya saya, banyak (yang cocok, red.). Ada Pak Erick, Pak Sandiaga Uno, Pak Mahfud, Pak Ridwan Kamil, Cak Imin, dan Pak Airlangga," kata Jokowi. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01567322/hamas-dan-jihad-islam-kutuk-penyerangan-di-area-ibadah-masjid-al-aqsa">Hamas dan Jihad Islam Kutuk Penyerangan di Area Ibadah Masjid Al Aqsa</a> Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Gus Yaqut menilai nama-nama calon wakil presiden (cawapres) yang disebut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki banyak prestasi.

GP Ansor Nilai Opsi Cawapres yang Disebut Jokowi Punya Banyak Prestasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1659843026.jpeg" alt="Foto: Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyambut kedatangan 237 petugas haji Daerah Kerja (Daker) Makkah. Cerdit: istimewa" width="100%">
<figcaption>Foto: Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyambut kedatangan 237 petugas haji Daerah Kerja (Daker) Makkah. Cerdit: istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasional ibadah haji 2022 di Makkah, Arab Saudi sudah beres. Para petugas Daerah Kerja (Daker) Makkah kembali ke Tanah Air dalam dua gelombang. Gelombang pertama, sebanyak 237 petugas tiba pada 6 Agustus 2022 pukul 23.00 WIB. Gelombang, kedua sebanyak 271 petugas tiba sehari kemudian.  “Alhamdulillah, semalam saya menyambut kedatangan para petugas haji. Siang ini saya juga kembali ke Cengkareng untuk menyambut para petugas. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada mereka yang telah dengan ikhlas dan tanpa kenal lelah melayani para jamaah,” ujar Menag Yaqut Cholil Choumas, Senin (8/8).  Petugas haji dianggap sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada jamaah. Mereka yang selama operasional haji, memberikan pelayanan secara cepat hingga jamaah haji Indonesia merasa nyaman dan aman. ’’Sejak awal saya memang berpesan, layanilah para jamaah seolah mereka adalah orang tua kita, saudara kita, kakak adik kita. Dan ternyata para petugas haji benar-benar melayani dengan total dan profesional,” imbuhnya.  Menag berharap para petugas haji kembali dalam keadaan sehat. Dan bisa bersatu lagi dengan keluarga di rumah dengan bahagia setelah 2 bulan berpisah. ’’Semoga para petugas haji yang juga ikut beribadah haji di sela-sela bertugas mendapat haji mabrur. Sekali lagi, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi tinggi kepada para petugas haji,” harapnya.  Operasional haji kini terfokus di Madinah. Para jamaah yang diberangkatkan pada gelombang kedua tengah menyelesaikan ibadah Arbain (salat wajib berjamaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi). Mereka kemudian dipulangkan secara bertahap dari dari Madinah sejak 30 Juli hingga 13 Agustus 2022. (*)

Petugas Daker Makkah sudah Pulang, Menag Puji Dedikasi Layani Jamaah