<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/21/828DE4D9-C977-4D91-8E1B-137AD365475C-347815994.jpeg" alt="Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. (Instagram Yusril Ihza Mahendra)" width="100%">
<figcaption>Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. (Instagram Yusril Ihza Mahendra)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah resmi bekerja sejak Minggu (20/10). Namun, baru dua hari bekerja, sejumlah menteri di Kabinet Prabowo sudah melakukan hal kontroversial.&nbsp; <div dir="auto">Dalam kurun waktu dua hari kerja, setidaknya ada dua pernyataan dan kelakuan kontroversial yang dilakukan menteri yang ditunjuk Prabowo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan kontroversial itu pertama disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Ia menyebut bahwa peristiwa berdarah tahun 1998 bukan pelanggaran HAM berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan kelakuan kontroversial dari menteri Prabowo yang kedua adalah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT). Ia membuat surat resmi dari kementerian, tetapi untuk acara tasyakuran pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015226380/inspeksi-cibubur-youth-elite-sport-center-wapres-gibran-tempat-latihan-sudah-cukup-tinggal-genjot-prestasinya">Inspeksi Cibubur Youth Elite Sport Center, Wapres Gibran: Tempat Latihan Sudah Cukup, Tinggal Genjot Prestasinya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut adalah rangkumannya:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Pernyataan kontroversial Yusril</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai dilantik sebagai Menko, Yusril menyebut kasus 1998 bukan termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Menurut Yusril, beberapa tahun belakangan ini tidak pernah terjadi kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, termasuk kasus 1998.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak (kasus 1998 tidak termasuk pelanggaran HAM berat)," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusril mengaku, dulu saat mendukung Menteri Hakim dan HAM, dirinya mengikuti sidang di PBB soal kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM, tetapi tidak terkait kasus dugaan pelanggaran HAM Berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Waktu saya jadi menteri hakim dan HAM, saya tiga tahun menjalani sidang komisi HAM PBB di Jenewa dan kita ditantang menyelesaikan soal-soal besar," ucap Yusril.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015226341/orang-yang-menemukan-tujuan-hidup-sejati-di-usia-70-an-dan-lebih-biasanya-memiliki-8-kebiasaan-sehari-hari-ini">Orang yang Menemukan Tujuan Hidup Sejati di Usia 70-an dan Lebih Biasanya Memiliki 8 Kebiasaan Sehari-hari Ini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan kontroversial Yusril itu kemudian menuai respons negatif karena dinilai tak berempati pada perasaan keluarga korban 98 yang hingga saat ini masih mencari keadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid menyatakan, tidak sepantasnya pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang keliru tentang hak asasi manusia (HAM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, dari pejabat yang salah satu urusannya soal legislasi bidang HAM. Itu tidak mencerminkan pemahaman undang-undang yang benar, khususnya pengertian pelanggaran HAM yang berat pada penjelasan Pasal 104 Ayat (1) dari UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM maupun Pasal 7 UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usman menegaskan, pernyataan Yusril mengabaikan laporan-laporan resmi pencarian fakta tim gabungan bentukan pemerintah dan penyelidikan pro-justisia Komnas HAM atas sejumlah peristiwa pada masa lalu, yang menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, pelanggaran HAM yang berat menurut hukum nasional bukan hanya genosida dan pembersihan etnis," kata Usman kepada wartawan, Selasa (22/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, pernyataan Yusril pun tidak dibenarkan oleh Komnas HAM yang justru sejak lama telah menyimpulkan bahwa peristiwa 98 termasuk pada pelanggaran HAM berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertama terkait dengan pernyataan Pak Yusril, saya ingin menegaskan bahwa Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kerusuhan Mei 98 pada tahun 2003, hasil penyelidikan tersebut menemukan bahwa terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Kerusuhan Mei 98," kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah kepada JawaPos.com, Selasa (22/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Yandri diduga gunakan jabatan menteri untuk urusan pribadi</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015226348/paul-munster-ungkap-teror-media-sosial-usai-kekalahan-pertama-persebaya-surabaya-di-mana-mereka-saat-kita-menang">Paul Munster Ungkap Teror Media Sosial Usai Kekalahan Pertama Persebaya Surabaya: Di Mana Mereka saat Kita Menang?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kontroversi yang ditimbulkan politisi PAN ini bermula dari unggahan mantan Menko Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud Md yang menyoroti adanya surat undangan untuk menghadiri acara haul keluarga Yandri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masalahnya, undangan itu justru menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dipimpinnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saran hari ke-2 kpd Menteri Desa. Kalau benar surat di bwh ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga spt. haul Ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yg mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Utk ke depannya, hati2," tulis Mahfud.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi hal itu, Yandri mengucapkan terima kasih ke Mahfud dan berjanji tidak akan mengulangi hal serupa di kemudian hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Baru dua hari bekerja, sejumlah menteri di Kabinet Prabowo sudah melakukan hal kontroversial yang menjadi perhatian publik.

2 Kontroversi Menteri Prabowo yang Baru 2 Hari Kerja, Dari Yusril Soal Tragedi 1998 dan Yandri Soal Penyalahgunaan Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-potongan-rambut-gaul-pasha-pan-dia-seniman-suka-tampil-beda_m_183162.jpeg" alt="Wakil Wali Kota Palu, Pasha Ungu dengan gaya potongan rambutnya yang baru." width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Palu, Pasha Ungu dengan gaya potongan rambutnya yang baru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gaya rambut terbaru Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha Ungu mendapat cibiran dari warga net dan menuai sorotan dari Mendagri Tjahjo Kumolo. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengatakan, tidak ada yang salah dilakukan oleh kader partai berlogo matahari tersebut. "Kan tidak diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), persoalan etika atau tidak etis itu soal cara pandang saja," ujar Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/1). Oleh sebab itu, Anggota Komisi II DPR ini mengaku&lrm; perlu dibuat aturan gaya rambut seperti apa yang boleh dilakukan, sehingga masyarakat tidak nyinyir. "Misalkan dibuat enggak boleh rambut palsu, enggak boleh botak, dicat, dibuat saja nanti dibahas di Komisi II," katanya. Untuk itu PAN mengaku tidak akan menegur Pasha mengenai gaya rambutnya tersebut. Pasalnya mantan vokalis Ungu ini notabenenya adalah seoarang seniman. Terlebih tidak ada peraturan yang dilanggar. "Dia kan seorang seniman, suka tampil beda, kalau dipersoalkan Kemendagri harus buat PP tentang rambut," katanya. &lrm;Sebelumnya, Pasha dalam akun Istagram @najwashihab menampilkan gaya skin fade yang dikuncir belakang. Warga net pun banyak yang nyinyir mengenai rambut terbaru mantan vokalis grup banda Ungu. Mereka mengeluhkan gaya terbaru Pasha. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo pun menanggapi gaya rambut terbaru Pasha ini. Kata dia, Pasha tidak menyalahi aturan terkait gaya potongan rambut kuncir itu.

Soal Potongan Rambut Gaul Pasha, PAN: Dia Seniman, Suka Tampil Beda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pan-status-hukum-novanto-mengganggu-citra-dpr_m_169594.jpeg" alt="Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Yandri Susanto" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Yandri Susanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Amanat Nasional (PAN) berharap Partai Golkar bisa menentukan langkah terkait ketua umumnya yang telah menjadi tersangka dan resmi ditahan KPK, dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Partai berlambang beringin itu diharapkan segera mengajukan nama baru untuk menggantikan ketua umumnya dari jabatan Ketua DPR. &ldquo;Status hukum Setya Novanto jelas telah mengganggu citra lembaga DPR,&rdquo; ujar Yandri Susanto saat dihubungi, Senin (20/11). Menurut Anggota Komisi II DPR ini, Golkar harus menyadari saat ini Setya Novanto tidak bisa mengerjakan pekerjaannya di DPR. Sebab telah berstatus tahanan KPK, sehingga harus bisa bersikap dengan cepat. "Golkar diberi mandat untuk memimpin <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/20/169604/idrus-novanto-sudah-ikhlas-lepas-jabatan-ketum-golkar-dan-ketua-dpr" target="_blank">Ketua DPR</a>, tentu harus menyadarinya," katanya. Menurut Yandri, tugas-tugas DPR harus tetap berjalan, sehingga Golkar diharapkan cepat bisa bersikap menentukan yang terbaik bagi Setya Novanto dan juga kelembagaan DPR.&nbsp;"Tapi PAN ikut prihatin kondisinya (Setya Novanto) seperti itu," pungkasnya. Sekadar informasi, Setya Novanto resmi ditahan di Rutan KPK sejak Senin (20/11). Ketua Umum Golkar itu dipindahkan oleh tim KPK dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, setelah dokter memastikan Setnov telah pulih. Setnov menjalani perawatan di RSCM karena mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan.    Baca kumpulan artikel terkait upaya perlawanan Setya Novanto hingga kecelakaan di: S<a href="https://www.jawapos.com/topic/481/novanto-masuk-penjara-kpk" target="_blank">etya Novanto Masuk Penjara KPK</a>

PAN: Status Hukum Novanto Mengganggu Citra DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kasus-desah-berujung-susah-wali-kota-ini-sebut-teman-tidurnya-pelacur_m_150775.jpeg" alt="Destiara Talita alias Tata saat berlibur di salah satu pantai di Papua. Tata mengaku sangat direndahkan oleh pacarany si Wali Kota Kendari itu." width="100%">
<figcaption>Destiara Talita alias Tata saat berlibur di salah satu pantai di Papua. Tata mengaku sangat direndahkan oleh pacarany si Wali Kota Kendari itu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berulang kali ditiduri namun tak kunjung dinikahi, Destiya Purna Panca akhirnya lapor polisi. Model seksi yang juga dikenal dengan nama Destiara Talita atau Tata ini mempolisikan Walikota Kendari terpilih, Adriatma Dwi Putra (ADP).&nbsp; Tata yang mengenal ADP sejak tahun 2016 merasa tidak terima dirinya dihina dan dicaci maki oleh ADP saat menagih janji nikah siri. Sebab sang pria&nbsp;pernah berjanji akan menikahinya secara siri pada Juni lalu. Namun hingga sekarang janji itu tak kunjung direalisasikan.&nbsp; Merasa masih punya kesabaran, Tata kemudian kembali menagih janji tersebut pada Juli lalu. Namun bukan kepastian yang Ia dapatkan, Tata justru mendapat kata-kata hinaan menyakitkan dari ADP. &ldquo;Saat dihubungi itu malah mencaci maki dengan kata-kata pelacur, orang miskin, bego, begitu lah. Makanya dia enggak terima dan melapor,&rdquo; ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono . Argo menjelaskan, Destiara alias Tata menjalin hubungan dengan ADP pada tahun 2016. Hubungan terus berlanjut, hingga akhirnya Tata dijanjikan akan dinikahi secara siri. Destiara pun pasrah ditiduri ADP berulang kali, karena sudah dijanjikan untuk dinikahi siri. Tetapi mulai 2017, ADP mulai menghindar dan susah dihubungi. Bukan tanpa alasan Tata merasa panik. Sebab, pada 14 Juni 2017, dia mengaku masih berhubungan badan dengan ADP di Hotel Marina Bay Sand Singapura.&nbsp; Setelah berhasil menghubungi ADP, Destiara malah dihina dan dicaci maki. Tak terima, Destiara kemudian melaporkan ADP ke Polda Metro Jaya (PMJ), Selasa (8/8) malam. Tata menuding ADP telah melakukan pencemaran nama baik dan atau penghinaan (pasal 310, 311, dan atau pasal 315 KUHP). Laporan dari model kelahiran Jakarta 23 Desember 1988 ini tercantum dalam LP/3733/VIII/2017/PMJ/Dit.Reskrimum Tanggal 08 Agustus 2017. Argo juga memastikan pihaknya segera memanggil ADP untuk diminati keterangan Adriatma pada 18 Agustus 2017. "Bukan panggilan ya, tapi klarifikasi. Karena kasus ini masih penyelidikan," kata Argo saat dihubungi wartawan di Jakarta. Hingga saat ini, penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan juga keterangan saksi-saksi. Kasus masih dalam tahap penyelidikan. Selain bukti rekaman, Tata yang merupakan mantan caleg DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII yang meliputi Kabupaten serta Kota Cirebon juga Indramayu itu, memiliki beberapa foto mesra bersama si Wali Kota asal PAN yang merupakan anak dari Pak Walkot periode sebelumnya. ADP yang merupakan kelahiran Kendari, 28 Mei 1989 kemudian menikah dengan puteri mantan Bupati Konsel, Drs H Imran MSi, yakni dr.Hj. Siska Karina Imran, SKM. Bagi ADP, Bandung seperti sudah menjadi rumah keduannya. Karena, masa SMP kader PAN ini dihabiskan di tanah pasundan itu, begitupun masa SMA nya, meskipun dia sempat satu tahun bersekolah di SMA Negeri 1 Kendari, dan kembali pindah SMA Negeri 3 Bandung di Tahun 2007, lalu kuliah di Unpar selama 6 tahun dan menyandang gelar Sarjana Teknik Sipil di tahun 2013. Pria penghoby basket ini juga merupakan Ketua Barisan Muda PAN Sulawesi Tenggara, periode Tahun 2012 &ndash; 2017. Sekaligus Sekertaris Umum PAN Sultra, periode 2015 &ndash; 2020. Saat maju di pilkada Kendari, Adriatma Dwi Putera dan Sulkarnain (ADP &amp; SUL) dan diusung oleh PAN, PKS dan PKB. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari menetapkan pasangan Adriatma Dwi Putra dan Sulkarnain sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari periode 2017-2022 dalam rapat pleno terbuka di salah satu hotel di Kota Kendari, Jumat (7/4/2017). Penetapan pemenang Pilakda Kendari itu dilaksanakan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menolak gugatan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Abdul Rasak- Haris Andi Surahman pada Selasa (4/4/2017). Sampai berita ini diturunkan, JawaPos.com yang mencoba mengkonfirmasi persoalan ini ke ADP, masih belum mendapatkan jawaban. Tak ada balasan pesan ke nomer telpon ADP. Telpon pun dialihkan.

Kasus Desah Berujung Susah, Wali Kota ini Sebut Teman Tidurnya Pelacur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kader-pan-bakal-jadi-korban-reshuffle-ini-pengakuan-yandri_m_144465.jpeg" alt="Ketua DPP PAN Yandri S" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PAN Yandri S</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyatakan, reshuffle merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, partainya bakal ikhlas jika kadernya di kabinet harus kena reshuffle.  &ldquo;Itu hak pribadi presiden. Mau reshuffle terserah, tidak reshuffle terserah," kata Yandri di Jakarta, Sabtu (15/7).  Sekretaris Fraksi PAN DPR itu menambahkan, jika dilihat pada parameter yang ditetapkan Presiden Joko Widodo maka reshuffle selalu berbasis kinerja.&nbsp;  "Kalau berbasis kinerja maka Bang Asman (Menpan RB) pasti aman karena kerjanya baik," ujarnya.&nbsp;  Tapi jika akhirnya Jokowi tetap mencopot kader PAN karena tekanan koalisi pendukung pemerintah, tentu partai pun akan ikhlas dan legawa.&nbsp;  &rdquo;Kalau itu kena ya kami subjektif saja tidak akan ngoyo, tidak akan ngotot, karena itu hak prerogatif presiden," katanya.&nbsp;  Dia menegaskan, tidak logis rasanya jika pemerintah melobi PAN soal RUU Pemilu disertai ancaman mengeluarkan menterinya dari Kabinet Kerja.&nbsp;  "Saya&nbsp;kira itu tidak logis untuk kami terima," tegasnya.&nbsp;  Lebih lanjut Yandri mengklarifikasi soal adanya partai pendukung pemerintah yang menyatakan PAN selalu berseberangan dengan pemerintah. Justru Yandri mengingatkan&nbsp;partai lain tidak perlu ikut campur urusan partainya.  &ldquo;Kami kan&nbsp;berkoalisi dengan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi yang mengajak kami masuk ke pemerintahan," katanya.&nbsp;  Tapi, lanjut Yandri, kenapa PAN dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terus dipersoalkan.&nbsp;  Apalagi, partai-partai pendukung duet yang beken disebut dengan julukan Jokowi-JK itu menganggap PAN bersikap inkonsisten sebagai bagian pemerintah.  Kader PAN Asman Abnur saat ini duduk sebagai menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (MenPAN-RB).&nbsp;  Namun, PDI Perjuangan dan Partai NasDem meminta PAN meninggalkan koalisi pendukung pemerintah karena tak seiring sejalan dalam hal RUU Pemilu dan Perppu Ormas. (boy/dms/JPG)

Kader PAN Bakal Jadi Korban Reshuffle, Ini Pengakuan Yandri

yandri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#yandri

Berita Terkini

2 Kontroversi Menteri Prabowo yang Baru 2 Hari Kerja, Dari Yusril Soal Tragedi 1998 dan Yandri Soal Penyalahgunaan Jabatan

Soal Potongan Rambut Gaul Pasha, PAN: Dia Seniman, Suka Tampil Beda

PAN: Status Hukum Novanto Mengganggu Citra DPR

Kasus Desah Berujung Susah, Wali Kota ini Sebut Teman Tidurnya Pelacur

Kader PAN Bakal Jadi Korban Reshuffle, Ini Pengakuan Yandri

Download Aplikasi JawaPos.com