<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/15/PlM0V3I2snBeilGWR6EK7ULy5A4touuvpg46OqlJ-1-2798281488.jpg" alt="Potret mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, tengah berkumpul dengan sejumlah mantan camat beredar di media sosial. (Instagram @didi_ruswandi)" width="100%">
<figcaption>Potret mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, tengah berkumpul dengan sejumlah mantan camat beredar di media sosial. (Instagram @didi_ruswandi)</figcaption>
</figure> &nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana, terpidana korupsi pengadaan CCTV program Bandung Smart City kini telah bebas bersyarat, usai Divonis bersalah pada Desember 2023 lalu.</p> <p>Rekaman video yang memperlihatkan Yana tengah berkumpul dengan sejumlah mantan camat beredar di media sosial. Video tersebut diunggah oleh Kepala BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi, pada Minggu (14/9).</p> <p>Dalam video singkat itu, Yana tampak mengenakan kaos putih dan celana hitam. Ia terlihat tertawa lepas bersama beberapa orang di sebuah rumah, lalu berfoto bersama.</p> <p>"Saya sebagai 'mantan camat Wetland' dan 'mantan camat Kanhay' hadir juga dong," tulis Didi dalam unggahannya.</p> <p>Yana Mulyana sebelumnya divonis 4 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan CCTV program Bandung Smart City pada Desember 2023.</p> <p>Ia menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung, dan dinyatakan bebas bersyarat sejak 13 Juni 2025.</p> <p>"Pak Yana Mulyana sudah mendapatkan pembebasan bersyarat dan dihadapkan ke Bapas Bandung pada tanggal 13 Juni 2025," kata Humas Lapas Sukamiskin, Yaman Nuryaman, Senin (15/9).</p> <p>Yana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 April 2023, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan CCTV dan jaringan internet di Kota Bandung.</p> <p>Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada 13 Desember 2023, memvonis Yana dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.</p> <p>Yana Mulyana terbukti menerima gratifikasi berupa uang dan fasilitas perjalanan ke Thailand dari pihak swasta terkait proyek pengadaan CCTV dan jaringan internet di Kota Bandung.</p>

Rekaman video Yana Mulyana, mantan Wali Kota Bandung, nongkrong bareng mantan camat, viral di media sosial.

Di-OTT KPK April 2023, Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Terpidana Suap CCTV Smart City Bandung Sudah Bebas Bersyarat

<p>&nbsp;</p> <p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210204-WA0021-01.jpeg" alt="Narapidana korupsi proyek KTP elektronik Setya Novanto menunggu giliran mengikuti tes usap Covid-19 di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Kamis (4/2). (Bagus Ahmad Rizaldi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Narapidana korupsi proyek KTP elektronik Setya Novanto menunggu giliran mengikuti tes usap Covid-19 di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Kamis (4/2). (Bagus Ahmad Rizaldi/Antara)</figcaption>
</figure> <br /><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak 288 narapidana kasua korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi atau pemotongan masa pidana pada momen Hari Raya Idul Fitri 1466 H/2025 M. Di antara ratusan koruptor itu, terdapat nama mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, yang terbukti merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun dalam kasus mega korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).</p> <p>Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti memastikan, pemberian remisi kepada para narapidana pada momentum Hari Raya Idul Fitri telah memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk terhadap narapidana kasus korupsi.</p> <p>"Semua warga binaan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku akan diberikan remisi," kata Rika dikonfirmasi, Jumat (4/4).</p> <p>Terpisah, Kepala Bagian Tata Usaha Lapas Kelas I Sukamiskin, Benny Muhammad Saifullah mengatakan, dari total 443 narapidana di Lapas Sukamiskin, sebanyak 288 napi menerima remisi. Namun, pada Lebaran 2025 tidak ada napi yang mendapatkan remisi langsung bebas.</p> <p>"Jumlah warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi 295 jumlah usulan remisi yang disetujui 288 orang," ucap Benny.</p> <p>Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka yang menerima remisi itu di antaranya Setya Novanto, terpidana kasus korupsi simulator SIM Djoko Susilo, hingga mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana, yang terbukti kasus korupsi pengadaan CCTV Bandung Smart City.</p> <p>Benny menyebut, besaran remisi yang diterima warga binaan bervariasi, yaitu mulai 15 hari untuk 36 orang, 1 bulan untuk 233 orang, 1 bulan 15 hari untuk 17 orang, dan 2 bulan untuk dua orang. Namun, Benny enggan membeberkan identitas narapidana yang mendapatkan remisi tersebut.</p> <p>"Nah, terkait dengan beberapa tokoh tadi, kebetulan kami datanya hanya ini, 338 orang. Kita tidak membeda-bedakan siapa dapat berapa, siapa dapat berapa," ucap Benny.</p> <p>Lebih lanjut, Benny mengungkapkan bahwa pihak Lapas Sukamiskin juga memberikan kesempatan bagi keluarga dan kerabat narapidana untuk berkunjung selama momen Hari Raya Idul Fitri, pada 31 Maret hingga 2 April 2025.</p> <p>"Selama tiga hari ini kami memberikan kebebasan. Mereka berkunjung, kita siapkan ada dua tempat, ada di hanggar dan juga di tempat kunjungan," pungkasnya.</p>

Setya Novanto dan Yana Mulyana adalah dua dari 288 narapidana yang menerima remisi Idul Fitri di Lapas Sukamiskin, masa pidana pun berkurang

Remisi Hari Raya, Setya Novanto dan Yana Mulyana Terima Pemotongan Masa Pidana di Lapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/Wali-Kota-Bandung-Yana-Mulyana-Ditahan-KPK-Fedrik-Tarigan-9-3806327990.jpg" alt="Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengenakan rompi tahanan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka pasca terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/4/2023). KPK menetapkan enam orang tersangka diantaranya Wali Kota Bandung dan pejabat di Dina" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengenakan rompi tahanan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka pasca terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/4/2023). KPK menetapkan enam orang tersangka diantaranya Wali Kota Bandung dan pejabat di Dina</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dari pengembangan perkara dugaan suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet di Bandung dalam program Bandung Smart City. Perkara itu sebelumnya telah menjerat Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri mengakui pihaknya membuka penyidikan baru kasus dugaan suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet di Bandung dalam program Bandung Smart City.&nbsp; Namun, KPK belum bisa mengungkap secara rinci identitas pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia hanya mengungkap para tersangka terdiri dari unsur Pemerintah Kota (Pemkot Bandung) dan DPRD Bandung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami ingin menonfirmasi itu betul ada pengembangan perkara di sana dan sudah para proses penyidikan. Beberapa pihak sudah ditetapkan sebagai tersangka, dari pihak eksekutif pemerintahan kota Bandung maupun dari pihak legislatif DPRD,&rdquo; kata Ali Fikri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan itu memastikan, identitas para tersangka termasuk kontruksi perkara akan disampaikan saat proses penyidikan selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nanti kami akan update kembali nama-nama tersangka dimaksud untuk pengembangan perkara suap saat itu di kota Bandung. Dan seperti biasa kami akan mengumumkan secara resmi pada saat penahanan terhadap para tersangka,&rdquo; tegas Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak-pihak yang ditetapkan tersangka dari pengembangan perkara Yana Mulyana terdapat lima orang. Mereka di antaranya Ema Sumarna selaku Sekda Kota Bandung, Riantono&nbsp; (Anggota DPRD Kota Bandung periode 2019 s/d 2024), Achmad Nugraha (Anggota DPRD Kota Bandung 2019 s/d 2024), Ferry Cahyadi&nbsp; (Anggota DPRD Kota Bandung 2019 s/d 2024), dan Yudi Cahyadi&nbsp; (Anggota DPRD Kota Bandung 2019 s/d 2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPK sempat mencegah Sekda Bandung Ema Sumarna ke luar negeri selama enam bulan sejak Mei 2023. Terkait hal ini, Ali akan mengecek apakah perpanjangan pencegahan telah dilakukan atau belum mengingat jangka waktu pencegahan telah kedaluwarsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nanti saya cek lagi soal perpanjangan pencegahan. Nanti kami cek lagi mengenai pencegahan terhadap beberapa pihak,&rdquo; pungkas Ali.</div>

Ali Fikri menuturkan, identitas para tersangka termasuk kontruksi perkara akan disampaikan saat proses penyidikan selesai.

KPK Tetapkan Tersangka Baru Pengembangan Kasus Suap Eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/IMG-20240102-WA0007-2206172239.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dkk ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dkk ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Wali Kota Bandung yang merupakan terpidana kasus suap <em>smart city</em> Yana Mulyana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Yana Mulyana akan menjalani masa pidana selama empat tahun penjara dikurangi selama penahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jaksa Eksekutor Andry Prihandono dan Tim, akhir Desember 2023 telah selesai melaksanakan eksekusi badan dari Terpidana Yana Mulyana dkk dengan cara memasukkannya ke Lapas Sukamiskin, Bandung," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selas (2/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putusan berkekuatan hukum tetap karena Tim Jaksa dan para Terdakwa tidak menyatakan upaya hukum," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/gadget/013687341/visual-lebih-lega-galaxy-z-fold-6-dan-z-flip-6-bakal-kemas-bezel-layar-lebih-tipis">Visual Lebih Lega, Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6 Bakal Kemas Bezel Layar Lebih Tipis</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun Yana Mulyana akan menjalani masa pidana penjara selama empat tahun dikurangi masa penahanan dan denda Rp 200 juta. Yana Mulyana juga dibebankan&nbsp; membayar uang pengganti sejumlah Rp 435,7 juta, SGD 14.520, USD 3.000 dan BATH 15.630.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bandung Dadang Darmawan juga akan menjalani&nbsp; pidana selama empat tahun, dikurangi masa penahanan dan denda Rp 200 juta disertai membayar uang pengganti Rp 271,9 juta. Dadang juga akan menjalani masa pidana di Lapas Sukamiskin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/all-sports/013687320/berkenalan-dengan-fahreza-rakha-abhinaya-peraih-gelar-best-libero-kejuaraan-klub-asia-2023-bahrain">Berkenalan dengan Fahreza Rakha Abhinaya, Peraih Gelar Best Libero Kejuaraan Klub Asia 2023 Bahrain</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, mantan Sekretaris Dishub Kota Bandung Khairur Rijal juga dijebloskan ke Lapas Sukasmiskin. Khairul Rijal akan menjalani pidana penjara selama lima tahun dikurangi masa penahanan dan denda Rp 200 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Disertai membayar uang pengganti Rp 586,5 juta, BATH 85.670, SGD 187, RM 2.811 dan WON 950.000," pungkas Ali.</div>

KPK menjebloskan mantan Wali Kota Bandung yang merupakan terpidana kasus suap smart city Yana Mulyana ke Lapas Sukamiskin, Bandung.

KPK Jebloskan Eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana ke Lapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/C860C6D1-9911-4D7E-9273-F50DDC5BC936-1683824038.jpeg" alt="Terdakwa kasus proyek Bandung Smart City, mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana (kanan) dan Kepala Dishub Kota Bandung Dadang Darmawan (kiri) mendengarkan tuntutan JPU KPK di PN Bandung, Rabu (29/11)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus proyek Bandung Smart City, mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana (kanan) dan Kepala Dishub Kota Bandung Dadang Darmawan (kiri) mendengarkan tuntutan JPU KPK di PN Bandung, Rabu (29/11).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Jaksa penuntut umum KPK menuntut mantan Wali Kota Bandung&nbsp;Yana Mulyana selama lima tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider enam bulan terkait kasus proyek Bandung Smart City untuk pengadaan CCTV dan jaringan internet (ISP).</p> <p>Jaksa mengungkapkan yang bersangkutan terbukti menerima gratifikasi berupa uang dan fasilitas ke Thailand dari Benny selaku direktur PT Sarana Mitra Adiguna (PT SMA), Andreas Guntoro selaku Vertical Slution Manager PT SMA, dan Sony Setiadi selaku Direktur PT Citra Jelajah Informatika (CIFO).</p> <p>&rdquo;Menuntut agar&nbsp;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan terdakwa Yana Mulyana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,&rdquo; kata JPU KPK Tony Indra di PN Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11).</p> <p>Tony mengungkapkan, berdasar fakta-fakta beserta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana 5 tahun kepada terdakwa dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara.</p> <p>&rdquo;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yana Mulyana dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah. Subsider pidana kurungan pengganti selama enam bulan,&rdquo; kata Tony dalam pembacaan tuntutan.</p> <p>Dia mengatakan ada beberapa hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Untuk hal yang meringankan terdakwa, JPU KPK menilai Yana Mulyana belum pernah dihukum, mengaku bersalah, sopan, dan menghargai persidangan.</p> <p>&rdquo;Sedangkan hal yang memberatkan&nbsp;karena terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi dan terdakwa merupakan seorang kepala daerah,&rdquo; ujar Tony.</p> <p>Selain itu, Jaksa menghukum terdakwa Yana Mulyana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 455.770.000, 14.512 dolar Singapura, 645.000 Yen, 3.000 dolar AS, dan 15.360 Baht. Adapun jika terdakwa tidak mampu membayar maka akan dikenakan kurungan penjara.</p> <p>&rdquo;Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan tetap&nbsp;bisa diganti pidana penjara selama 2 tahun,&rdquo; kata Tony.</p> <p>Tuntutan hukuman Yana Mulyana itu lebih tinggi dibanding terdakwa lain, yakni Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan dan Sekdishub Kota Bandung Khairur Rijal yang dituntut pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara dalam kasus penerimaan gratifikasi proyek Bandung Smart City untuk pengadaan CCTV dan jaringan internet (ISP).</p> <p class="class-paragraph">Atas perbuatannya, Yana Mulyana dijerat pasal dakwaan alternatif pertama, pasal 12 a junto pasal 18 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>

JPU KPK tuntut mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana selama 5 tahun penjara serta denda Rp 200 juta terkait kasus proyek Bandung Smart City

JPU Tuntut Yana Mulyana Lima Tahun Penjara Terkait Bandung Smart City

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/penyuap-walkot-bandung-1560690912.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi tiga penyuap mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (26/9) kemarin" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi tiga penyuap mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (26/9) kemarin</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi tiga penyuap mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (26/9) kemarin. Hal ini berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jaksa Eksekutor Andry Prihandono, Selasa (26/9) telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan dengan Terpidana Benny dkk (Penyuap Walikota Bandung) ke Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung," kata Kepala Bagian Pemberitaaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (27/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun ketiga penyuap Yanan Mulyana itu di antaranya, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (PT SMA) akan menjalani pidana dua tahun penjara dikurangi masa penahanan sejak proses penyidikan. Ia juga dihukum membayar denda Rp100 juta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013023098/jadi-calon-hakim-mk-waketum-ppp-arsul-sani-miliki-harta-kekayaan-senilai-rp-312-miliar">Jadi Calon Hakim MK, Waketum PPP Arsul Sani Miliki Harta Kekayaan Senilai Rp 31,2 Miliar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hukuman serupa juga berlaku untuk Vertical Solution Manager PT SMA Andreas Guntoro.</div> <div dir="auto">Sementara, Direktur Utama PT Citra Jelajah Informatika (PT CIFO) Sony Setiadi divonis dengan pidana 1 tahun 6 bulan penjara dikurangi masa penahanan dan denda Rp100 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus suap ini berkaitan dengan pengadaan kamera pengawas atau CCTV Smart Camera dengan menggunakan produk Huawei serta paket pekerjaan Internet Service Provider (ISP) berupa Tarif Internet di Persimpangan - Akses Internet Dedicated - 150 Mbps Internasional dan Tarif Internet ATCS - Akses Internet Dedicated - 150 Mbps Internasional melalui proses e-catalogue.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus ini, Wali Kota Bandung Yana Mulyana masih dalam proses persidangan. Yana Mulyana didakwa menerima gratifikasi&nbsp; berjumlah Rp206.025.000, SGD 14.520, Yen 645.000, USD 3.000 dan Bath 15.630 serta sepasang sepatu merek Louis Vuitton tipe Cruise Charlie Sneaker 1A9JN8 berwarna putih, hitam dan cokelat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reporter: Muhamad Ridwan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Jaksa Eksekutor Andry Prihandono, Selasa (26/9) telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan dengan Terpidana Benny dkk

KPK Jebloskan Tiga Penyuap Eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana ke Lapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/08/IMG-20230807-WA0010_2-2152134806.jpg" alt="Wali Kota Bandung non aktif Yana Mulyana bersama Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan menjadi saksi dalam lanjutan persidangan kasus suap proyek Bandung Smart City di Pengadilan Tipikor Bandung." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung non aktif Yana Mulyana bersama Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan menjadi saksi dalam lanjutan persidangan kasus suap proyek Bandung Smart City di Pengadilan Tipikor Bandung.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi memberhentikan Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana secara tidak hormat terkait dengan keterlibatan dalam kasus korupsi Bandung Smart City, dikutip dari <em>ANTARA</em>.</p> <p>Putusan dari Kemendagri itu dibacakan sebelum Penjabat (Pj).&nbsp;Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melantik enam pj. wali kota dan pj. bupati di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu.</p> <p>"Memberhentikan dengan tidak hormat saudara H.&nbsp;Yana Mulyana dari jabatannya sebagai Wali Kota Bandung sisa masa jabatan 2018&mdash;2023. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 4, 6, 11, dan 20 September 2023. Ditandangani Tito Karnavian (Mendagri)," kata pelantik saat membacakan putusan Kemendagri.</p> <p>Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)&nbsp;Benni Irwan ikut menanggapi putusan Mendagri terkait dengan&nbsp;pemberhentian secara tidak hormat terhadap Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana.</p> <p>"Itu ada proses hukum, ya, yang dilewati, jadi Kementerian Dalam Negeri hanya mengikuti proses hukum," kata Benni.</p> <p>Benni Irwan yang saat ini menjabat sebagai Pj. Bupati Purwakarta mengatakan bahwa keterlibatan Yana Mulyana pada kasus hukum itulah yang menjadikan dasar putusan dari Kemendagri untuk memberhentikan jabatan tersebut secara tidak hormat.</p> <p>"Berdasarkan keputusan dari pengadilan, itulah yang menjadi rujukan, menjadi pegangan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjutinya&nbsp;sehingga keluarlah SK pemberhentiannya," kata dia.</p> <p>Sebelumnya, Yana Mulyana terlibat kasus korupsi karena telah menerima suap dan gratifikasi dalam pengadaan CCTV dan ISP di Kota Bandung pada proyek Bandung Smart City bersama dua pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandung, yakni Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan dan Sekretaris Dinas Perhubungan Khairur Rijal.</p>

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi memberhentikan Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana secara tidak hormat

Kemendagri Resmi Berhentikan Yana Mulyana Secara Tidak Hormat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/IMG-20230823-WA0004-3581558346.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap pengadaan CCTV Bandung Smart City mengikuti sidang pembacaan tuntutan di PN Bandung, Rabu (23/8)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap pengadaan CCTV Bandung Smart City mengikuti sidang pembacaan tuntutan di PN Bandung, Rabu (23/8).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Komisi Pemberantasan Korupsi akan melimpahkan berkas perkara kasus dugaan suap pengadaan CCTV dan ISP dengan tersangka Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana ke Pengadilan Tipikor Bandung akhir Agustus.</p> <p>Jaksa KPK Tito Jaelani mengatakan, surat dakwaan tersebut telah disusun. Pelimpahan itu dipastikan akan berlangsung pada akhir Agustus atau pekan depan.</p> <p>&rdquo;Pelimpahan rencananya pekan depan sekitar 30 sampai dengan 31 Agustus,&rdquo; ucap Tito Jaelani seperti dilansir dari <em>Antara</em> seusai persidangan tuntutan kasus suap proyek Bandung Smart City di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (23/8).</p> <p>Lebih lanjut Tito mengatakan, berkas perkara yang merupakan kasus penerimaan suap atas pengadaan CCTV dan <em>internet service provider</em> (ISP) telah dilimpahkan dari penyidik ke jaksa KPK. Selanjutnya berkas itu akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung di Pengadilan Negeri Bandung.</p> <p>&rdquo;Tinggal kami limpahkan ke pengadilan, dalam arti sudah disusun surat dakwaan dan dalam waktu dekat kami limpahkan,&rdquo; terang Tito Jaelani.</p> <p>Terkait pengembangan kasus, dia mengaku sedang didiskusikan secara intens dengan penyidik, yakni terkait bukti-bukti termasuk fakta-fakta persidangan.</p> <p>&rdquo;Terkait dengan pengembangan nanti berdasar fakta persidangan sedang kita diskusikan secara intens,&rdquo; papar Tito Jaelani.</p> <p>Pengadilan Negeri Bandung belum menerima berkas perkara kasus dugaan suap pengadaan CCTV dan <em>internet service provider</em> (ISP) dengan tersangka Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana, sehingga persidangan belum dimulai.</p> <p>&rdquo;Berkas perkara belum masuk, jaksa belum melimpahkan,&rdquo; ucap Humas PN Bandung Dalyusra.</p> <p>Apabila sudah dilimpahkan ke PN Bandung, dia mengatakan, akan dilakukan penunjukan majelis sidang. Selanjutnya dijadwalkan untuk segera digelar sidang.</p> <p>Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny dan Manajer PT SMA Andreas Guntoro selama 2,5 tahun penjara serta denda Rp100 juta subsider enam bulan terkait suap pengadaan CCTV Bandung Smart City.</p> <p>Jaksa mengungkapkan, yang bersangkutan terbukti melakukan suap berupa uang dan fasilitas ke Thailand kepada sejumlah pejabat di Kota Bandung, termasuk Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana senilai Rp 585 juta agar mendapatkan proyek pengerjaan pengadaan CCTV di Kota Bandung.</p> <p>Sedangkan Direktur Utama PT CIFO Sonny Setiadi dituntut JPU KPK dua tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider enam bulan penjara terkait kasus dugaan suap dalam pengadaan jaringan internet (<em>internet service provider</em>/ISP).</p> <p>&rdquo;Yang bersangkutan terbukti melakukan suap kepada sejumlah pejabat di Kota Bandung termasuk Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana, dengan nilai sebesar Rp 186 juta agar mendapatkan proyek pengerjaan pengadaan internet di Kota Bandung,&rdquo; ucap Jaksa KPK Tito Jaelani di PN Bandung.</p>

KPK akan limpahkan berkas perkara kasus dugaan suap dengan terdakwa Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana ke PN Bandung akhir Agustus

KPK Limpahkan Berkas Perkara Suap Terdakwa Yana Mulyana Akhir Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/08/IMG-20230807-WA0010_2-2152134806.jpg" alt="Wali Kota Bandung non aktif Yana Mulyana bersama Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan menjadi saksi dalam lanjutan persidangan kasus suap proyek Bandung Smart City di Pengadilan Tipikor Bandung." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung non aktif Yana Mulyana bersama Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan menjadi saksi dalam lanjutan persidangan kasus suap proyek Bandung Smart City di Pengadilan Tipikor Bandung.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana mengungkapkan adanya uang dari tiga terdakwa penyuap pada proyek Bandung Smart City untuk pengadaan CCTV dan jaringan internet (ISP) di Dinas Perhubungan Kota Bandung.</p> <p>Hal itu terungkap dalam lanjutan persidangan kasus suap pada proyek Bandung Smart City di Pengadilan Tipikor Bandung. Yana tidak menampik menerima sejumlah uang, masing-masing dari Direktur Utama PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sonny Setiadi, Manager PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Andreas Guntoro, dan Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny.</p> <p>Yana menceritakan, dia mendapatkan uang dari Sony setelah pertemuan di Pendopo Bandung pada 24 Desember 2022. Pertemuan dimediasi Sekretaris Dishub Kota Bandung Khairur Rijal.</p> <p>Saat itu, kata Yana, Khairur ingin mempertemukannya dengan Sony yang disebut Khairur berniat melakukan CSR. Dia sempat meminta waktu lain, namun Khairur menjanjikan tidak akan menyita banyak waktu sehingga setuju dengan permintaan itu.</p> <p>&rdquo;Saudara Khairur Rijal mengatakan <em>Itu ada Pak Sony. Sony siapa? Sony CIFO mau ngasih CSR WiFi gratis, minta petunjuk di titik mana saja pemasangan WiFi gratisnya</em>. Saya bilang nanti saja, kata Pak Khairur tidak akan lama, ya sudah saya bilang boleh tapi saat itu juga. Kemudian, Pak Sonny masuk dan Rijal keluar,&rdquo; kata Yana.</p> <p>Usai pertemuan empat mata, kata Yana, Sony kemudian pamit. Sebelum meninggalkan ruangan, Sony mengeluarkan amplop cokelat dari tasnya dan ditaruh di atas meja dengan mengucapkan sesuatu.</p> <p>&rdquo;Dia berkata <em>Pak, ini untuk perkenalan. Oh iya terima kasih</em>, kata saya,&rdquo; ucap Yana menerangkan percakapan yang terjadi.</p> <p>Awalnya, Yana mengaku berpikir isi amplop tersebut adalah brosur perusahaan, mengingat baru pertama kali bertemu. Namun ternyata, setelah dilakukan pengecekan amplop tersebut berisi uang. Yana mengaku tidak mengingat jumlahnya.</p> <p>Kemudian Yana menyimpan uang tersebut di laci meja dalam rumah dinas di Jalan Nyland, Kota Bandung dan berniat akan mengembalikan. Namun akhirnya batal karena digunakan untuk santunan termasuk takziah.</p> <p>Uang tersebut disebut Yana, senilai Rp 40 juta dan turut disita KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 April.</p> <p>Akan tetapi, JPU KPK Tito Jaelani menyebut, nominal uang di amplop cokelat sebagai perkenalan itu nominalnya sekitar Rp 100 juta. Sehingga kemungkinan yang disita Rp 40 juta itu, adalah sisa dari seluruh uang dari Sony Setiadi.</p> <p>&rdquo;Itu Rp 100 juta,&rdquo; ujar Tito setelah persidangan.</p> <p>Adapun untuk terdakwa Andreas Guntoro dan Benny yang berasal dari PT SMA, Yana mengungkap aliran dana dari mereka berbentuk tiket perjalanan dan akomodasi dalam perjalanan di Thailand untuk kunjungan ke lab CCTV Huawei. Itu melalui eks Sekdis Perhubungan Kota Bandung Khairur Rijal.</p> <p>Yana mengaku awalnya tidak tahu kalau biaya perjalanan pada 11-15 Januari 2023 tersebut dibiayai PT SMA. Sebab, diinformasikan telah mendapatkan izin, sehingga perjalanan dibiayai APBD. Namun pada kenyataannya izin kunjungan kerja itu ditolak pemerintah pusat dan menurut keterangan Khairur Rijal, perjalanan ke Thailand tersebut dibiayai PT SMA.</p> <p>&rdquo;Jadi anggaran ke Thailand dan akomodasi dari siapa, kan <em>gak</em> dapat izin,&rdquo; tanya jaksa.</p> <p>&rdquo;Awalnya saya pikir pakai operasional Dishub, tapi ternyata menurut Pak Rijal pakai anggaran dari PT SMA, Pak Andreas bilang <em>pake</em> ini dulu. Sekali lagi ini kekhilafan saya, karena saya sendiri lupa untuk itu (ketertiban administrasi dalam penggunaan anggaran),&rdquo; tutur Yana.</p> <p>Yana menjadi saksi dalam persidangan itu bersama Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan, dan eks Sekdis Perhubungan Kota Bandung Khairur Rijal. Ketiga saksi juga merupakan tersangka dalam kasus tersebut.</p> <p>Sidang itu, merupakan sidang lanjutan terhadap tiga terdakwa pihak swasta yang menyuap pejabat di Pemkot Bandung terkait proyek Bandung Smart City tahun 2022. Yakni berupa suap sebesar Rp 888 juta ke beberapa pihak dan juga memfasilitasi sejumlah pejabat Pemkot Bandung ke Bangkok, Thailand.</p> <p>Tiga terdakwa yang disidang itu, adalah Direktur Utama PT CIFO Sony Setiadi, Manager PT Sarana Mitra Adiguna Andreas Guntoro, dan Direktur PT Sarana Mitra Adiguna Benny.</p> <p>Tersangka Sony, didakwa dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara Benny dan Andreas, didakwa pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.</p>

Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana mengakui ada uang dari tiga terdakwa penyuap pada proyek Bandung Smart City di Dinas Perhubungan

Yana Mulyana Ungkap Adanya Uang Dari Penyuap Proyek Bandung Smart City

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/10/IMG_20230710_143514-2774842962.jpg" alt="Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang pengadaan CCTV dan ISP Kota Bandung yang menjerat terdakwa Wali Kota nonaktif Bandung Yana Mulyana di PN Tipikor Bandung, Senin (10/7)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang pengadaan CCTV dan ISP Kota Bandung yang menjerat terdakwa Wali Kota nonaktif Bandung Yana Mulyana di PN Tipikor Bandung, Senin (10/7).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Saksi kasus suap pengadaan CCTV dan ISP Pemerintah&nbsp;Kota Bandung Andri Fernando Sijabat menyebut kunjungan, terdakwa&nbsp;Yana Mulyana, saat menjabat sebagai wali Kota Bandung, ke Bangkok, Thailand, tidak disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Perjalanan Yana&nbsp;bersama&nbsp;Andri, selaku kepala Seksi Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, ke Bangkok&nbsp;itu terjadi pada Januari 2023.</p> <p>&rdquo;Perjalanan itu resmi atau tidak dari dinas itu?&rdquo; tanya Jaksa Penuntut Umum (JPU)&nbsp;Tito Jaelani kepada Andri seperti dilansir dari <em>Antara</em> dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Kota Bandung, Senin (10/7).</p> <p>Andri menjawab perjalanan itu tidak memiliki surat tugas. Selain itu, dia juga mengaku ikut ke Thailand karena diajak Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan Dishub Kota Bandung Khairur Rijal selaku atasannya. Khairur&nbsp;Rijal&nbsp;turut menjadi terdakwa bersama Yana dalam kasus pengadaan kamera pengawas (CCTV) dan <em>internet service&nbsp;provider</em> (ISP) Kota Bandung itu.</p> <p>&rdquo;Tapi, itu ditolak Kemendagri. Jadi, (perjalanan) itu tidak ada surat tugasnya,&rdquo; kata Andri&nbsp;menjawab pertanyaan JPU.</p> <p>Selain Yana, Khairur, dan Andri, perjalanan ke Bangkok&nbsp;itu juga diikuti Dadang Darmawan selaku Kepala Dishub Kota Bandung, Yayan A.&nbsp;Brilyana selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, serta&nbsp;Benny dan Andreas,&nbsp;sebagai terdakwa pemberi suap dalam kasus tersebut.</p> <p>Tanpa dokumen resmi kedinasan dalam perjalanan tersebut, jaksa lantas bertanya kepada Andri siapa yang menjadi pemodal kunjungan mereka ke Bangkok&nbsp;itu.&nbsp;Andri pun mengungkapkan perjalanan itu sepenuhnya dibiayai PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) selaku pihak penyuap.</p> <p>&rdquo;(Yang dibiayai) tiket, hotel, biaya makan (selama) lima hari dengan perjalanan,&rdquo; terang Andri.</p> <p>Andri&nbsp;menjelaskan, tujuan perjalanan mereka ke Bangkok itu untuk melihat produk kamera pintar yang terpasang di Bangkok. Hal itu berkaitan dengan rencana pekerjaan kamera pintar di Kota Bandung oleh PT SMA.</p> <p>Dalam dakwaannya, JPU menyebut ada 10 orang di lingkungan Pemkot Bandung yang turut menikmati jalan-jalan ke Bangkok tersebut, selain dua terdakwa pemberi suap. Sepuluh orang itu, di antaranya yakni Yana Mulyana, Dadang Darmawan, Yayan A.&nbsp;Brilyana, sejumlah PNS dari Dishub dan Diskominfo Kota Bandung, hingga istri dan anak Yana Mulyana.</p> <p>PT SMA pun didakwa mengeluarkan uang hingga Rp 320 juta lebih untuk perjalanan ke Bangkok&nbsp;dalam rangka memuluskan proyek pengadaan CCTV yang digagas Dishub&nbsp;Kota Bandung.</p> <p>Sementara itu, Direktur PT SMA Benny mengaku tidak membayar keseluruhan biaya perjalanan tersebut. Dia mengaku tidak mengeluarkan dana untuk perjalanan dari Bandung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten.</p> <p>&rdquo;Saya mau menanggapi soal ke Thailand itu. Awalnya, itu permintaan Pak (Khairur)&nbsp;Rijal. Kami&nbsp;tidak pernah menawarkan. Kami awalnya menawarkan hanya ke Jakarta, tapi karena permintaan Pak Rijal, jadinya ke Thailand,&rdquo; ungkap Benny.</p>

Saksi kasus suap pengadaan CCTV dan ISP Pemkot Bandung menyebut kunjungan, terdakwa Yana Mulyana, ke Bangkok tidak disetujui Kemendagri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Yana Mulyana

Berita Terkini