<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/image.png" alt="Ilustrasi sabu-sabu. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sabu-sabu. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Founder Jeera Foundation, Yamitema Laoly membantah melakukan monopoli bisnis di dalam lapas maupun rutan. Dia membantah tudingan yang dilontarkan oleh aktor Tio Pakusadewo yang menyebut ada bisnis terselubung di dalam penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tudingan itu tidak benar sama sekali. Saya merasa heran dengan tuduhan melakukan monopoli bisnis, karena di dalam lapas ada banyak yayasan dan organisasi yang bekerja sama dengan pihak lapas. Jadi saya juga heran dengan tudingan monopoli bisnis di dalam lapas, dasarnya apa? Karena sepengetahuan saya ada beberapa lembaga yang bekerja sama dengan pihak lapas,&rdquo; ujar Yamitema kepada wartawan, Kamis (4/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Pimpinan Yayasan Jeera, Raden Gusti menjelaskan, yayasan ini dibentu berawal dari semangat membina para narapidana supaya bisa mengembangkan diri. Baik itu aspek keahlian, jati diri dan kemampuan setelah bebas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01571458/kpk-terima-373-laporan-gratifikasi-selama-hari-raya-idul-fitri">KPK Terima 373 Laporan Gratifikasi Selama Hari Raya Idul Fitri</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saat itu Yamitema diundang salah organisasi kepemudaan yang bicara soal rencana melakukan pembinaan para napi, beliau merasa tergerak dengan semangat karena napi pasti ingin hidup lebih baik setelah keluar nanti, tapi mereka tak punya skill sehingga kami bersepakat membentuk Yayasan Jeera,&rdquo; ujar Raden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Raden mengatakan, sejak dibentuk tahun 2016 lalu, ada sekitar 500 warga binaan sudah diberikan pelatihan di bidang keterampilan tas kulit, barista kopi, seni musik,barber, seni lukis, sampai membuat roti.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tujuannya nanti setelah selesai menjalani hukuman penjara mereka sudah mempunyai bekal keterampilan, apakah musisi, mau jadi pelukis, barista atau usaha kerajinan. Banyak dari mereka yang sudah berhasil, walau tentu tidak semua berhasil juga, tapi paling tidak Yayasan Jeera ini bisa memberikan berkontribusi bagi mereka,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Raden menambahkan, yayasan melihat warga binaan sebagai orang yang bermasalah secara sosial, namun mereka harus merubah hidupnya asalkan mereka mau dididik agar tidak bermasalah lagi. Maka Yayasan Jeera hadir untuk memberikan pendidikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01571452/bmkg-minta-masyarakat-waspada-adanya-potensi-hujan-lebat-di-sejumlah-wilayah-indonesia">BMKG Minta Masyarakat Waspada Adanya Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait tudingan yang beredar bahwa Yamitema terlibat dalam bisnis narkoba, Raden mengatakan tuduhan itu sangat keji. "Ini pembunuhan karakter dan fitnah keji. Beliau orang yang anti dengan narkoba, karena itu dalam kepengurusan maupun warga yang dibina selalu dilakukan tes urine untuk dipastikan tak ada yang menggunakan narkoba,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketika disinggung terkait isu artis Tio Pakusadewo yang pernah terlibat sebagai pelatih dalam kegiatan pembinaan seni lukis Yayasan Jeera, dia pada akhirnya diberhentikan karena ada pelanggaran. &ldquo;Ya, benar beliau pernah terlibat di yayasan ini. Beliau pernah melakukan pelanggaran sehingga dikeluarkan dari program,&rdquo; pungkas Raden.</div>

Founder Jeera Foundation membantah tudingan yang dilontarkan Tio Pakusadewo yang menyebut ada bisnis terselubung di dalam penjara.

Jawab Tudingan Tio Pakusadewo, Yayasan Jeera Foundation Jelaskan Soal Dugaan Monopoli Bisnis di Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/tio-pakusodewo.jpg" alt="Tio Pakusadewo mengenang sosok Ria Irawan saat ditemui di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (6/1). (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tio Pakusadewo mengenang sosok Ria Irawan saat ditemui di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (6/1). (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Founder Jeera Foundation, Yamitema Laoly, membantah melakukan monopoli bisnis di dalam lapas maupun rutan. Dia membantah tudingan yang dilontarkan oleh aktor Tio Pakusadewo yang menyebut ada bisnis terselubung di dalam penjara. &ldquo;Tudingan itu tidak benar sama sekali. Saya merasa heran dengan tuduhan melakukan monopoli bisnis, karena di dalam lapas ada banyak yayasan dan organisasi yang bekerja sama dengan pihak lapas. Jadi saya juga heran dengan tudingan monopoli bisnis di dalam lapas. Dasarnya apa? Karena sepengetahuan saya ada beberapa lembaga yang bekerja sama dengan pihak lapas,&rdquo; ujar Yamitema kepada wartawan, Kamis (4/5). Sementara Pimpinan Yayasan Jeera, Raden Gusti, menjelaskan yayasan ini dibentuk berawal dari semangat membina para narapidana supaya bisa mengembangkan diri. Baik itu aspek keahlian, jati diri, dan kemampuan setelah bebas. &ldquo;Saat itu, Yamitema diundang salah organisasi kepemudaan yang bicara soal rencana melakukan pembinaan para napi, beliau merasa tergerak dengan semangat karena napi pasti ingin hidup lebih baik setelah keluar nanti, tapi mereka tak punya skill sehingga kami bersepakat membentuk Yayasan Jeera,&rdquo; ujar Raden. Raden mengatakan sejak dibentuk tahun 2016 lalu, ada sekitar 500 warga binaan sudah diberikan pelatihan di bidang keterampilan tas kulit, barista kopi, seni musik,barber, seni lukis, sampai membuat roti. &ldquo;Tujuannya nanti setelah selesai menjalani hukuman penjara mereka sudah mempunyai bekal keterampilan, apakah musisi, mau jadi pelukis, barista atau usaha kerajinan. Banyak dari mereka yang sudah berhasil, walau tentu tidak semua berhasil juga, tapi paling tidak Yayasan Jeera ini bisa memberikan berkontribusi bagi mereka,&rdquo; jelasnya. Raden menambahkan, yayasan melihat warga binaan sebagai orang yang bermasalah secara sosial, namun mereka harus merubah hidupnya asalkan mereka mau dididik agar tidak bermasalah lagi. Maka Yayasan Jeera hadir untuk memberikan pendidikan. Terkait tudingan yang beredar bahwa Yamitema terlibat dalam bisnis narkoba, Raden mengatakan tuduhan itu sangat keji. "Ini pembunuhan karakter dan fitnah keji. Beliau orang yang anti dengan narkoba, karena itu dalam kepengurusan maupun warga yang dibina selalu dilakukan tes urine untuk dipastikan tak ada yang menggunakan narkoba,&rdquo; jelasnya. Ketika disinggung terkait isu aktor Tio Pakusadewo yang pernah terlibat sebagai pelatih dalam kegiatan pembinaan seni lukis Yayasan Jeera, dia pada akhirnya diberhentikan karena ada pelanggaran. &ldquo;Ya, benar beliau pernah terlibat di yayasan ini. Beliau pernah melakukan pelanggaran sehingga dikeluarkan dari program,&rdquo; pungkas Raden.

Founder Jeera Foundation, Yamitema Laoly, membantah melakukan monopoli bisnis di dalam lapas maupun rutan.

Penjelasan Yayasan Jeera Usai Dituding Monopoli Bisnis di Dalam Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Wali-Kota-Medan-Tengku-Dzulmi-Eldin-Dery-Ridwansah-4-.jpg" alt="Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/10/2019). KPK menahan Tengku Dzulmi Eldin karena terlibat dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/10/2019). KPK menahan Tengku Dzulmi Eldin karena terlibat dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Yamitema T. Laoly, anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Penjadwalan ulang itu dilakukan setelah Yamitema tidak memenuhi panggilan KPK pada Senin (11/11) kemarin.  "Rencananya akan dipanggil lagi hari ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (12/11).  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menuturkan, pihaknya sudah mengirimkan surat panggilan terhadap Direktur PT Kani Jaya Sentosa itu. Namun, surat yang dikirim tidak sampai kepada Yamitema lantaran berbeda alamat.  "Sebelumnya, surat panggilan ditujukan ke alamat yang tertera di adminduk, namun yang bersangkutan tidak ada di sana," ucap Febri.  KPK akan memeriksa Yamitema dalam kasus suap Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin. Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas PUPR Medan, Isa Ansyari.  Lembaga antirasuah sebelumnya juga telah memeriksa Rita Maharani Dzulmi Eldin, istri Wali Kota Medan nonaktif Tengku Dzulmi Eldin. Usai diperiksa kurang lebih selama delapan jam, Rita membisu saat ditanya awak media terkait plesirannya ke Jepang.  Keterangan Rita dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan Kadis PUPR nonaktif Kota Medan Isya Ansyari yang juga menyandang status tersangka. Adapun saat ini, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE), sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahannya tahun 2019.  Selain Dzulmi, KPK menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Kadis PUPR Kota Medan, Isya Ansyari (IAN), dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).  Dzulmi Eldin dan Syamsul Fitri Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isya Ansyari. Uang tersebut disinyalir berkaitan dengan jabatan Isa Ansyari yang diangkat sebagai Kadis PUPR Medan oleh Dzulmi Eldin.  Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi Eldi dan Syamsul Siregar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Isya Ansyari disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Jadwal Ulang Anak Menkumhan Yasonna Terkait Kasus Wali Kota Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Yasona-dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly memastikan anaknya selaku Direktur PT Kani Jaya Sentosa, Yamitema Laoly tidak terlibat terkait kasus dugaan suap proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019. Yamitema yang telah dijadwal untuk diperiksa penyidik pun tidak memenuhi panggilan KPK.  "Jadi gini dia dipanggil karena business man, ada tapi selama 3 tahun ini urusan di kota Medan dia enggak terlibat," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11).  Ketidakhadiran Yamitema ke KPK, kata Yasonna, lantaran putranya itu belum menerima surat panggilan pemeriksaan dari lembaga antirasuah. Menurutnya, meski anaknya datang ke Jakarta, itu hanya urusan bisnis.  "Hanya hardcopy panggilan itu belum nyampe sama dia. Udahlah Jadinya saya bikin aja surat, kalau belum dapat. Jadi dia di Jakarta, kemarin itu urusan bisnis. Belum dapat," ungkap Yasonna.  Yasonna pun menegaskan, jika anaknya sudah mendapatkan surat tersebut akan memenuhi panggilan KPK.  "Oh iya pasti dong, warga negara yang baik harus seperti itu," jelas Yasonna.  Secara terpisah, pelaksana tugas harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS mengungkapkan, penyidik lembaga antirasuah memastikan melakukan penjadwalan ulang pemanggilan dari anak Menkumham Yasonna Laoly tersebut.  "Pemeriksaan mudah-mudahan dijadwalkan ulang besok," kata Chrystelina di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (11/11).  Menurut Chrystelina, ketidakhadiran Yatimena lantaran surat pemanggilan lembaga antikorupsi belum diterima. Sehingga, penjadwalan ulang diperlukan untuk mengusut perkara ini.  "Surat panggilan belum sampai kepada yang bersangkutan," ucapnya.  Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE), sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahannya tahun 2019.  Selain Dzulmi, KPK menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN), dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).  Dzulmi Eldin dan Syamsul Fitri Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Uang tersebut disinyalir berkaitan dengan jabatan Isa Ansyari yang diangkat sebagai Kadis PUPR Medan oleh Dzulmi Eldin.  Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi Eldi dan Syamsul Siregar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Isya Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mangkir, Yasonna Sebut Putranya Belum Terima Surat Panggilan

Yamitema Laoly

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Yamitema Laoly

Berita Terkini

Jawab Tudingan Tio Pakusadewo, Yayasan Jeera Foundation Jelaskan Soal Dugaan Monopoli Bisnis di Penjara

Penjelasan Yayasan Jeera Usai Dituding Monopoli Bisnis di Dalam Penjara

KPK Jadwal Ulang Anak Menkumhan Yasonna Terkait Kasus Wali Kota Medan

Mangkir, Yasonna Sebut Putranya Belum Terima Surat Panggilan

Download Aplikasi JawaPos.com