<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/rFDQIEzTOOZpLl8dMDkyNB4o0WQxHe6w278fAJNp-1-931047509.jpg" alt="Rumah Produksi Shandhika Widya Cinema meminta maaf atas kesalahan yang terjadi dalam program Xpose Uncensored Trans7 13 Oktober 2025 dan melahirkan kontroversi. (Instagram @shandhikaph)" width="100%">
<figcaption>Rumah Produksi Shandhika Widya Cinema meminta maaf atas kesalahan yang terjadi dalam program Xpose Uncensored Trans7 13 Oktober 2025 dan melahirkan kontroversi. (Instagram @shandhikaph)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - &nbsp;Setelah Program Xpose Uncensored menuai kontroversi, Rumah Produksi Shandhika Widya Cinema akhirnya buka suara dan menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang sempat terjadi terkait tayangan pada tanggal 13 Oktober 2025. Tayangan yang disiarkan stasiun televisi Trans 7 tersebut dinilai melecehkan dan merendahkan martabat kiai, santri, dan pondok pesantren, sehingga menimbulkan gelombang kekecewaan cukup deras di masyarakat. "Berkaitan dengan tayangan Xpose Uncensored edisi Senin, 13 Oktober 2025, kami menyatakan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kiai, kepada nyai, kepada para santri yang visualnya ada dalam materi tersebut," kata Sigit Wahyono, Direktur Personalia PT Shandhika Widya Cinema, dalam video diunggah di Instagram.&nbsp; Sigit secara khusus meminta maaf kepada Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), pesantren Lirboyo, hingga komunitas pesantren atas kesalahan yang terjadi dalam tayangan tersebut. "Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh santri di Indonesia. Juga kepada Pengurus Besar Nahdatul Ulama, seluruh warga Nahdatul Ulama, dan khususnya kepada alumni santri Lirboyo di mana pun berada atas kejadian tersebut," lanjutnya. Sigit Wahyono juga mengatakan, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, semua orang yang terlibat dalam program yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat secara resmi telah diberhentikan dari perusahaan.&nbsp; &nbsp; Selain itu, pihak rumah produksi juga menyatakan kontrak kerja sama dengan Trans 7 telah resmi diputus sejak tanggal 14 Oktober 2025, buntut atas kegaduhan dan kontroversi yang terjadi. Tak hanya itu, rumah produksi juga mengumumkan menghentikan semua aktivitas perusahaan buntut kontroversi yang terjadi melahirkan gelombang cukup besar di masyarakat. "Kami memberhentikan seluruh aktivitas perusahaan. Semoga hal ini menjadi pelajaran berharga bagi kami dan kita semua," tutur Sigit Wahyono.

Rumah Produksi Shandhika Widya Cinema meminta maaf atas tayangan Xpose Uncensored Trans7 yang dinilai melecehkan kiai, santri, dan pesantren

PH yang Produksi Xpose Uncensored Trans7 Minta Maaf, Umumkan Stop Aktivitas Perusahaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/1PnL0B03YbHOX2gu9eh9eTOH6k2DPWyCl4vtTzZt-1-1669292033.jpg" alt="Ribuan massa dari kader Nahdlatul Ulama (NU) serta alumni pesantren se-DKI Jakarta menggelar aksi di depan kantor Trans 7, Jalan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (15/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan massa dari kader Nahdlatul Ulama (NU) serta alumni pesantren se-DKI Jakarta menggelar aksi di depan kantor Trans 7, Jalan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (15/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ribuan massa dari kader Nahdlatul Ulama (NU) serta alumni pesantren se-DKI Jakarta menggelar aksi di depan kantor Trans 7, Jalan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (15/10). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap program Xpose Uncensored yang dianggap menyinggung Keluarga Besar Pondok Pesantren Lirboyo dan melecehkan tradisi santri di Indonesia. Pantauan JawaPos.com, Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta KH Muhyiddin Ishaq turut hadir di tengah massa. Ia tiba sekitar pukul 09.45 WIB dan langsung bergabung dengan para santri yang memenuhi depan kantor stasiun televisi tersebut. Turut hadir pula sejumlah tokoh agama, seperti Ketua PWNU DKI Jakarta KH Samsul Ma&rsquo;arif, pendakwah Yusuf Mansur, serta pimpinan pesantren dari Jombang dan Kediri. Massa juga membawa sejumlah poster yang berisi kritik terhadap tayangan yang dinilai melecehkan santri itu. "Etika pemberitaan bukan sekedar formalitas. Melainkan cermin kehormatan," tulis salah satu poster.&nbsp; Ada pula yang mengajak untuk memboikot seluruh bisnis CT Corp. "Boikot semua bisnis CT CORP," tulis poster lainnya.&nbsp; Salah satu orator di atas mobil komando menyampaikan kekecewaan atas tayangan tersebut. "Boikot, boikot Trans 7, boikot Trans 7 sekarang juga. Membuat berita yang cenderung merusak kerukunan," ujar orator dalam aksinya di depan kantor Trans 7, Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (15/10). Orator lain juga mengingatkan para peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban selama unjuk rasa berlangsung. Mereka menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar demonstrasi, tetapi wujud pembelaan terhadap kehormatan pesantren dan para kiai. &nbsp; "Ketika satu pesantren dihina, maka seluruh santri harus membela. Kita kesini untuk membela marwah pesantren," ungkapnya.

Ribuan kader NU dan alumni pesantren di Jakarta Selatan protes terhadap program Xpose Uncensored yang dianggap menghina.

Ribuan Kader NU dan Alumni Pesantren Geruduk Kantor Trans 7, Protes Tayangan Xpose Uncensored

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/QxRFgZRdlrbu9qKEMllbl9onjlJyzRGdmcAtJdIC-1-3527693499.jpg" alt="Ketua PW GP Ansor Jatim Musaffa Safril memberi keterangan usai melaporkan Trans7 ke Polda Jatim, Selasa (14/10/2025). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua PW GP Ansor Jatim Musaffa Safril memberi keterangan usai melaporkan Trans7 ke Polda Jatim, Selasa (14/10/2025). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Buntut tayangan program Xpose Uncensored Trans7 pada Senin (13/10), PW Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur melaporkan stasiun televisi nasional Trans7 ke Polda Jawa Timur, Selasa (14/10). Laporan PW GP Ansor Jawa Timur tercatat dengan nomor LP/B/1468/X/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 14 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB. Ketua PW GP Ansor Jatim, Musaffa Safril mengatakan laporan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas tayangan program televisi yang dinilai melecehkan kiai, santri, dan dunia pondok pesantren. "Yang kami laporkan adalah pelecehan dan provokasi terhadap kiai, pesantren, dan dunia santri. Media itu mestinya mencerdaskan publik, bukan malah menjadi provokator," tutur Mussafa di Mapolda Jatim, Selasa (14/10). Mewakili santri-santri di Jawa Timur, Musaffa menyayangkan sikap Trans7 sebagai media nasional yang seharusnya tidak menebar ujaran kebencian dan framing yang keliru. "Ini fitnah yang luar biasa dan sangat provokatif," lanjutnya. Lebih lanjut, Musaffa mengatakan laporan ke polisi adalah bentuk tanggung jawab moral GP Ansor terhadap pesantren. Sebab, Ansor dan Banser berasal dari pesantren. Sehingga ketika ponpes diserang, mereka siap membelanya.&nbsp; Musaffa juga meminta agar program televisi yang dimaksud segera dihapus dari siaran Trans7 karena dinilai sering membuat tayangan dengan narasi yang menyudutkan dunia pesantren.&nbsp; &ldquo;Kami berharap program itu dihapus. Sudah berkali-kali menimbulkan keresahan. Lebih baik tayangkan program yang mencerdaskan masyarakat dan menghargai nilai-nilai pesantren,&rdquo; ucapnya. Ketua PW GP Ansor Jatim menegaskan bahwa kasus ini bukan semata persoalan Ansor, tetapi juga menyangkut martabat kiai dan dunia pesantren di Indonesia.&nbsp; &ldquo;Ini sudah menjadi isu nasional. Kalau di pusat para kiai dan gus sudah bersuara keras, kami di daerah tentu harus menindaklanjutinya dengan langkah hukum yang tegas,&rdquo; tegasnya. Saat membuat laporan, PW GP Ansor Jatim membawa alat bukti berupa video tayangan Trans7 yang dianggap menyinggung kalangan pesantren. Khususnya Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri. "Untuk konstruksi pasalnya disusun tim LBH dan pihak kepolisian. Tetapi yang pasti ini menyangkut pelecehan, pencemaran nama baik, dan provokasi berbentuk ujaran kebencian,&rdquo; pungkas Musaffa. Dalam LP yang diterima JawaPos.com, PW GP Ansor Jatim melaporkan pihak Trans7 dengan pasal Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PW GP Ansor Jatim melaporkan Trans7 ke Polda Jatim terkait tayangan yang dinilai melecehkan kiai dan pesantren.

Program Xpose Uncensored Dianggap Lecehkan Kiai dan Pesantren, Ansor Jatim Laporkan Trans7 ke Polda Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/New-Project-93-870120039.jpg" alt="Sejumlah alumni Pondok pesantren yang mengatasnamakan Himasal mendatangi gedung Trans7 di Jakarta Selatan terkait tayangan yang dinilai menghina santri dan kiai. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah alumni Pondok pesantren yang mengatasnamakan Himasal mendatangi gedung Trans7 di Jakarta Selatan terkait tayangan yang dinilai menghina santri dan kiai. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tayangan video pada program Xpose Uncensored Trans7 terus menuai kritik. Bukan hanya viral di media sosial, gelombang kritik terus bermunculan hingga tanda pagar (tagar) atau hastag Boikot Trans7 menjadi trending. Terbaru, para alumni pesantren menyampaikan kecaman kepada pihak Trans 7 yang telah menayangkan video tersebut. &nbsp; Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Achmad Baidowi menyampaikan, video dan narasi dalam video itu menunjukkan bahwa Trans7 tidak paham kultur dan kehidupan di pondok pesantren. Dia menilai video tersebut sebagai bentuk pelecehan yang merendahkan dan menyudutkan pesantren serta kiai. &rdquo;Tayangan tersebut telah menggiring persepsi publik secara negatif terhadap kehidupan pesantren dan kiai,&rdquo; kata dia dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media pada Selasa (14/10).&nbsp; Menurut pria yang biasa dipanggil Awiek tersebut, di Indonesia, sangat banyak pesantren dan kyai hidup secara mandiri, membiayai operasional pendidikan dengan harta pribadi, dan juga sumbangan dari para donatur tanpa paksaan. Para kyai, lanjut dia, dengan ikhlas mengajarkan ilmu tanpa pamrih, apalagi sampai meminta-minta kepada negara.&nbsp; &rdquo;Sumbangan dari umat, santri, alumni, dan simpatisan bukan untuk kebutuhan pribadi kiai tapi untuk pengembangan pesantren. Mereka membantu pesantren dan kyai dengan harapan mendapatkan barokah. Untuk kebutuhan pribadi, kyai &nbsp;memiliki usaha mandiri yang tidak mengandalkan sumbangan,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Ihwal santri yang berjalan menunduk sambil duduk ngesot sebagaimana dinarasikan dalam video yang ditayangkan oleh Trans7, lanjut dia, merupakan bentuk takdim kepada kyai atau ulama sebagai penerus perjuangan nabi. Dia pun mengingatkan bahwa pondok pesantren sudah berdiri sebelum Republik Indonesia berdiri dan turut serta dalam perjuangan melawan penjajahan.&nbsp; &rdquo;Pesantren telah banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa. Hal itu yang tidak bisa dilakukan oleh Trans7 beserta krunya. Meskipun perhatian negara belum sepadan dengan pengorbanan dan kontribusi pesantren, tetapi kyai dan pesantren tidak pernah mengeluh. Mereka tetap setia berada di garda terdepan dalam mendidik umat,&rdquo; tegas Awiek. Secara tegas dia menyatakan bahwa pesantren dan kiai selalu dan tetap terbuka atas segala masukan positif untuk pengembangan. Namun, bukan pelecehan, penistaan dan penghinaan, seperti yang dilakukan oleh Trans7 melalui program Xpose Uncensored. &rdquo;Kami akan meminta pertanggungjawaban manajemen Trans7 baik secara hukum maupun sosial,&rdquo; tandasnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Alumni pesantren mengecam tayangan video Xpose Uncensored Trans7, minta pertanggungjawaban manajemen dan boikot trending.

Kecam Program Xpose Uncensored Trans7, Alumni Pesantren Minta Pertanggungjawaban Sosial dan Hukum