<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bos-sm-entertainment-indonesia-pintu-utama-ekspansi-k-pop-ke-dunia_m_.jpg" alt="Chairman Trans Media, Chairul Tanjung (jas hitam) bersalaman dengan Chairman SM Entertainment, Lee Soo Man saat penandatanganan kerja sama antara SM Entertainment dan Trans Media di Jakarta, Kamis (21/2)" width="100%">
<figcaption>Chairman Trans Media, Chairul Tanjung (jas hitam) bersalaman dengan Chairman SM Entertainment, Lee Soo Man saat penandatanganan kerja sama antara SM Entertainment dan Trans Media di Jakarta, Kamis (21/2)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Utama Trans 7, Atiek Nur Wahyuni, menyampaikan sikap tegas perusahaan berupa penghentian program Xpose Uncensored secara permanen setelah mendapat kecaman luas dari banyak pihak karena dianggap melecehkan dan merendahkan pesantren. Keputusan pemberhentian program tersebut dinyatakan secara tegas oleh Atiek Nur Wahyuni dalam pertemuan bersama Himpunan Alumni Santri Lirboyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/10). Pemberhentian permanen program tersebut diputuskan setelah mendapat arahan langsung dari pemilik Trans 7, Chairul Tanjung. "Walaupun kami telah mendapatkan sanksi dari KPI, kami mendapat arahan dari Pak Chairul Tanjung, kami hentikan program ini untuk seterusnya," kata Atiek Nur Wahyuni tegas. Selain memberhentikan program tersebut, Trans 7 juga memberikan sanksi tegas terhadap rumah produksi yang memproduksi konten tayangan tertanggal 13 Oktober 2025 yang kemudian menuai kontroversi. Sanksinya adalah berupaya pemutusan bekerja sama.&nbsp; "Hal itu terjadi bukan bukan kesengajaan, rumah produksi memberikan kepada kami dalam waktu sangat mepet, walaupun ini bukan alasan. Ini jadi pelajaran yang luar biasa berharga buat Trans 7," ungkapnya. Atiek Nur Wahyuni beberapa kali mengucapkan permintaan maaf atas tayangan yang telah menyinggung kiai, santri, dan komunitas pesantren. Pihaknya mengakui kesalahan terjadi akibat adanya kelalaian.&nbsp;Trans 7 berjanji akan memperbaiki ke depannya. "Kejadian ini bukan sebuah kesengajaan, tapi ini kami lalai dalam quality control karena waktu yang pendek. Ke depannya kami akan memperbaiki dan akan sangat memperhatikan, bahkan mungkin akan merombak tim untuk quality control. Terutama yang berkaitan dengan program religi, khususnya pondok pesantren," ungkapnya. &nbsp;

Trans 7 secara resmi menghentikan program Xpose Uncensored setelah mendapat kecaman dan arahan dari Chairul Tanjung.

Dapat Arahan dari Chairul Tanjung, Trans 7 Resmi Hentikan Program Xpose Uncensored Selamanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/8nkqnijKIg58NkQAO0EqR8uQXAf69dk6ncsqitNA-1-515648924.jpg" alt="Massa PMII menyegel pintu masuk gedung Transmedia saat aksi solidaritas terkait tayangan Xpose Uncensored, Rabu (15/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Massa PMII menyegel pintu masuk gedung Transmedia saat aksi solidaritas terkait tayangan Xpose Uncensored, Rabu (15/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah ribuan kader Nahdlatul Ulama (NU) dan alumni pesantren se-DKI Jakarta membubarkan diri, giliran Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menggelar aksi di halaman kantor Trans7, Jalan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (15/10). Aksi sempat diwarnai lemparan botol air mineral dari arah massa. Insiden terjadi ketika Direktur Transmedia Latif Harnoko keluar menemui massa aksi yang menuntut pertanggungjawaban atas tayangan Xpose Uncensored. Situasi sempat memanas ketika massa meminta agar pihak yang bertanggung jawab atas program tersebut dihadirkan di depan. Mereka menuntut kehadiran penanggung jawab produksi, penulis naskah, hingga pengisi suara. Namun, nama-nama yang diminta tak kunjung muncul. "Woy tenang, jangan lempar-lempar dulu," ujar salah satu peserta aksi mencoba menenangkan suasana. Menanggapi desakan massa, Latif Harnoko menjelaskan bahwa program Xpose Uncensored bukan produksi internal Transmedia, melainkan hasil kerja sama dengan Production House Sandika.&nbsp; Ia menambahkan, Transmedia juga telah memutus seluruh kontrak kerja dengan rumah produksi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional. "Kedua, penanggung jawab program itu sudah kami pecat," tegas Latif di hadapan massa.&nbsp;Saat ini, lanjut Latif, seluruh Direksi dan Manajemen Transmedia tengah mengunjungi pesantren Lirboyo. "Dengan semua direksi dan manajemen Transmedia sedang berada di pesantren Lirboyo. Nanti akan diajukan hasil keputusannya, akan ditayangkan di seluruh channel Transmedia," ungkapnya. Aksi PB PMII ini merupakan bentuk protes terhadap tayangan Xpose Uncensored yang dianggap menyinggung keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo dan melecehkan tradisi santri di Indonesia. Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai poster berisi kritik keras terhadap tayangan yang dinilai melecehkan martabat santri. Salah satu poster bertuliskan, "Etika pemberitaan bukan sekedar formalitas. Melainkan cermin kehormatan," katanya. Massa juga melakukan penyegelan dengan menempelkan spanduk di pintu masuk gedung Transmedia. Akhirnya massa membubarkan diri sejak pukul 13.00 WIB.

Massa PB PMII menggelar aksi protes di Trans7 terkait tayangan Xpose Uncensored yang dianggap melecehkan santri dan pesantren.

Massa PMII Geruduk Trans7 terkait Tayangan Xpose Uncensored, Lempar Botol dan Segel Pintu Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/Tqi1IAWNkIsTE5FSWWt4rFCOzywvFrLFkyFJic4c-1238872018.jpg" alt="Usai Laporkan Trans7 ke Polda Jatim, GP Ansor Desak Program Xpose Uncensored Dihapus. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Usai Laporkan Trans7 ke Polda Jatim, GP Ansor Desak Program Xpose Uncensored Dihapus. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Jawa Timur mendesak stasiun televisi nasional Trans7 untuk menghapus program Xpose Unsensor, usai tayanganya menimbulkan kontroversi. Ketua PW GP Ansor Jatim, Musaffa Safril menilai tayangan program Xpose Unsensor pada Senin (13/10) telah melecehkan dan mencederai martabat kiai, santri, serta dunia pondok pesantren di Indonesia. "Harapannya satu, program Xpose Unsensor di Trans 7 itu bisa dihapuskan, karena sudah terlalu banyak menyudutkan dunia pesantren," tutur Musaffa setelah membuat laporan di SPKT Polda Jatim, Selasa (14/10). Sebagai gantinya, GP Ansor Jatim berharap Trans7 membuat program-program yang mencerdaskan dunia pesantren dan masyarakat umum. "Media seharusnya mencerdaskan publik, bukan malah menjadi provokasi terhadap kiai, pesantren dan dunia santri. Karena itu, hari ini, kami atas nama semua santru melaporkan pelecehan tersebut," imbuhnya. Dari pantauan JawaPos.com, rombongan PW Ansor Jatim tiba di SPKT Polda Jatim sekitar pukul 15.00 WIB. Laporan mereka tercatat dengan nomor LP/B/1468/X/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 14 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB. "Ansor dan Banser ini lahir dari pesantren, kita juga keluarga pesantren. Maka ketika ada pesantren manapun yang disenggol, pemuda Ansor secara umum pasti merasa terluka dan tersenggol," tegas Musaffa.&nbsp; Saat membuat laporan, PW GP Ansor Jatim membawa alat bukti berupa video tayangan Trans7 yang dianggap menyinggung kalangan pesantren. Khususnya Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri. "Untuk konstruksi pasalnya disusun tim LBH dan pihak kepolisian. Tetapi yang pasti ini menyangkut pelecehan, pencemaran nama baik, dan provokasi berbentuk ujaran kebencian,&rdquo; pungkas Musaffa. Dalam LP yang diterima JawaPos.com, PW GP Ansor Jatim melaporkan pihak Trans7 dengan pasal Pasal 45 ayar 2 jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terpisah, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengkonfirmasi adanya laporan dari GP Ansor Jatim soal tayangan program Trans7. &nbsp; "Sore. Iya benar baru saja Polda Jatim pada sore ini menerima laporan terkait hal tersebut," tutur Kombes Pol Jules dikonfirmasi.&nbsp;

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur mendesak Trans7 untuk menghapus program Xpose Unsensor karena dianggap melecehkan.

Usai Laporkan Trans7 ke Polda Jatim, GP Ansor Desak Program Xpose Uncensored Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/3HGwgXPfydqoRbYJDFoPnrPHiGbxMUS4ucbcFr3I-1-1157559638.jpg" alt="Alumni dan santri Pondok Pesantren Lirboyo melakukan audiensi dengan pihak Trans7 di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (14/10). (Tiktok @santrigenzee)" width="100%">
<figcaption>Alumni dan santri Pondok Pesantren Lirboyo melakukan audiensi dengan pihak Trans7 di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (14/10). (Tiktok @santrigenzee)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Puluhan alumni dan santri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur menggeruduk kantor Trans7 di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (14/10). Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes atas tayangan program Xpose Uncensored yang dinilai menyinggung dan melecehkan pesantren, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo. Penasihat Alumni Lirboyo Jabodetabek, Rasyud Syahkir, menegaskan aksi ini lahir dari rasa kekecewaan mendalam terhadap konten Trans7 yang dianggap menistakan kehormatan pesantren. Menurut dia, video tersebut telah tersebar luas bahkan hingga ke luar negeri. Untuk itu pihaknya melayangkan lima tuntutan utama kepada pihak Trans7.&nbsp; "Pernyataan sikap kami buat, yaitu pernyataan sikap dari Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo Jabodetabek atas tayangan Trans7 yang melecehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo," ujarnya saat audiensi bersama pihak Trans7. Berikut tuntutannya: <h3>1. Mengecam Tayangan yang Melecehkan Pesantren</h3> Rasyud menyatakan mengecam tindakan Trans7 yang menayangkan video dengan narasi tidak benar. "Kami mengecam pihak Trans7 yang menayangkan tayangan yang melecehkan Kyai, Santri dan pesantren, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan tersebut," terangnya. <h3>2. Permintaan Maaf Secara Terbuka di Televisi</h3> Puluhan alumni dan santri Lirboyo juga meminta agar pihak Trans7 menayangkan permohonan maaf secara on air melalui siaran televisi. Sebab, tayangan yang dinilai melecehkan itu juga disiarkan melalui media televisi. "Menuntut pihak Trans7 untuk meminta maaf secara terbuka, on air kami minta. Mohon maaf buat kami terlalu sederhana dengan tulisan-tulisan, kami minta on air," katanya. Ia menegaskan, permintaan maaf juga harus disiarkan secara luas sebagaimana video yang telah viral. "Kami juga pengin permintaan maaf itu juga dilihat oleh mata dunia, sebagaimana video itu juga sudah dilihat oleh mata dunia," ucapnya. <h3>3. Menarik Tayangan dari Semua Platform</h3> Rasyud juga meminta agar semua jejak tayangan yang melecehkan pesantren tersebut dihapus dari semua platform.&nbsp; "Menuntut pihak Trans7 untuk menarik tayangan tersebut dari semua platform media yang terkait dengan Trans7. Gimana caranya ditarik, video itu betul-betul dihilangkan dan tidak ada lagi," tuturnya.&nbsp; <h3>4. Menyiarkan Tayangan Khusus tentang Pesantren</h3> Ia juga meminta agar Trans7 membuat tayangan khusus mengenai pesantren guna mencegah kesalahpahaman di masyarakat. "Menuntut pihak Trans7 untuk menyiarkan tayangan instansi khusus tentang pesantren, kyai, dan santri secara utuh tanpa dipotong-potong. Baik dari sisi sejarah, sumbangsih untuk bangsa, untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap pesantren," ucapnya. <h3>5. Akan Tempuh Jalur Hukum Jika Diabaikan</h3> Jika tuntutan tersebut tidak direspons, pihaknya siap menempuh langkah hukum.&nbsp;"Jika tuntutan kami tidak dipenuhi oleh Trans7, kami akan melangkah secara hukum baik pidana atau ke perdataan. Mohon maaf, inilah kami sampaikan," tegas Rasyud. <h2>Tanggapan Pihak Trans7</h2> Sementara itu, Direktur Produksi Trans7 Andi Chairil menegaskan, pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas tayangan tersebut meskipun konten itu dibuat oleh pihak luar (production house). "Trans7 mengakui kelalaian. Walaupun itu materi dari PH (production house), tetapi Trans7 tidak lepas dari tanggung jawab untuk itu," ujar Andi Chairil di Kantor Trans7, Jakarta, Selasa (14/10). Ia mengatakan, Trans7 telah menyiapkan permintaan maaf tertulis dalam waktu 1x24 jam dan berkomitmen menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting bagi industri penyiaran. Andi juga menyampaikan rencana Trans7 untuk bertabayyun langsung ke keluarga besar Lirboyo serta menyiapkan tayangan bertema Hari Santri sebagai bentuk penghormatan. "InsyaAllah dalam waktu dekat kami akan bertabayyun dengan keluarga Pak Kiai. Berkaitan dengan Hari Santri, kami pun akan membuat sebuah tayangan yang merupakan salah satu hubungan dengan tuntutan tersebut," jelasnya.

Puluhan alumni dan santri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, melakukan protes terhadap tayangan Trans7 yang dianggap melecehkan pesantren.

Alumni dan Santri Lirboyo Geruduk Kantor Trans7 Terkait Tayangan Xpose Uncensored, Layangkan 5 Tuntutan