<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/03/trump-5-3176176004.jpg" alt="Presiden Amerika Donald Trump. (Brandon Bell/Reuters)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Donald Trump. (Brandon Bell/Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengusaha Jawa Timur merasa bahwa masa penundaan 90 hari oleh rezim Presiden AS Donald Trump bakal menjadi momen penting. Dia menganggap bahwa penangguhan tarif bisa jadi sebagai tes loyalitas berbagai negara mitra termasuk Indonesia. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim mengatakan, penundaan implementasi tarif impor 32 persen untuk barang dari Indonesia pasti mendapatkan apresiasi baik dari pengusaha. Meskipun, dalam kurun waktu tersebut AS masih memberlakukan tarif selimut sebanyak 10 persen. "Indonesia harus bergerak secepat mungkin. Karena ada indikasi bahwa momen ini bakal menjadi penentu tarif di masa depan," jelasnya melalui siaran pers pekan lalu. Dia menjelaskan, kebijakan ekonomi internasional bukan atas prinsip multilateral atau kebijakan organisasi seperti WTO. Mereka menentukan melalui prinsip transaksi langsung dan pengaruh bilateral. Sehingga, reaksi masing-masing negara bisa menghadirkan hasil berbeda-beda. Dari semua tarif impor, sebagian negara memang memilih untuk tak melanjutkan agresi. Negara seperti Indonesia memutuskan tak memberlakukan tarif retaliasi terhadap AS. Menurutnya, reaksi tersebut bisa dibilang cerdik. Sebab, Trump sepertinya menggunakan penangguhan ini untuk melihat mitra mana yang mau memperbaiki hubungan perdagangan. Jika selama 90 hari ke depan mitra tersebut bisa memperbaiki kinerja perdagangan bilateral. "Trump sepertinya tahu bahwa defisit itu tak bisa dihilangkan begitu saja. Tapi, dia melihat mana saja yang menjadi 'good boys' dan mempunyai itikad baik," paparnya. Dengan kata lain, lanjut dia, Trump mencari sinyal kesetiaan ekonomi. Negara yang melakukan transaksi riil dalam waktu 90 hari bisa dianggap beritikad baik. Sehingga, besar kemungkinan negara tersebut bisa mendapatkan reward diplomatik dan dagang. Adik memperkirakan, ada beberapa kemungkinan insentif yang diberikan Trump jika Indonesia atau negara lain dianggap 'Good Boy'. Pertama, penurunan tarif bertahap. Tarif 32 persen tidak langsung diberlakukan, atau diturunkan secara selektif pada sektor tertentu. "Mereka juga bisa melakukan pengecualian produk tertentu. Indonesia bisa negosiasi agar produk unggulan seperti tekstil, alas kaki, atau komponen otomotif dikecualikan dari tarif penuh," ujarnya. Terakhir, AS bisa memberikan akses preferensial ke proyek strategis mereka. Perusahaan Indonesia bisa dilibatkan dalam proyek infrastruktur, energi, atau digitalisasi di AS (melalui joint venture). Ia menegaskan, kebijakan Trump sangat transaksional. Diplomasi stick and carrot itu bakal keras bagi negara yang melawan. "Bagi Indonesia, ini adalah ujian kecerdikan diplomasi ekonomi. Kita harus bisa menunjukkan kesungguhan ke AS, namun tetap menjaga agar struktur perdagangan nasional tidak terdistorsi oleh tekanan jangka pendek," imbuhnya.

Masa penundaan tarif impor 90 hari oleh AS menjadi momen penting bagi Indonesia dalam hubungan perdagangan.

Kadin Jatim: Masa Penundaan Tarif Impor 90 Hari Bisa jadi Ujian Loyalitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/13/OECD-2065819000.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan dukungannya terhadap upaya Indonesia untuk mempercepat permohonan aksesi keanggotaan. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan dukungannya terhadap upaya Indonesia untuk mempercepat permohonan aksesi keanggotaan. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan dukungannya terhadap upaya Indonesia untuk mempercepat permohonan aksesi keanggotaan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD). Dukungan itu tercantum dalam dokumen Pernyataan Bersama Presiden Joe Biden dan Presiden Prabowo Subianto yang diterbitkan Gedung Putih AS, melalui laman whitehouse.gov, Selasa (12/11) waktu setempat. "OECD menyediakan jalur menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkualitas tinggi melalui kebijakan yang lebih kuat dan lebih bertanggung jawab," demikian petikan pernyataan Gedung Putih dilansir di Jakarta, Rabu (13/11). Saat proses aksesi tersebut berlangsung, AS berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan keberhasilan&nbsp;dalam menyelaraskan standar dan praktik terbaik OECD. Itu termasuk mendukung Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi, tata kelola, perdagangan, dan ketenagakerjaan yang diperlukan. Kedua pemimpin juga menyatakan komitmen mereka terhadap sistem perdagangan internasional berbasis aturan dan mengakui pentingnya lembaga dan norma multilateral dalam mempromosikan perdagangan bebas dan adil. "Kedua pemimpin berjanji untuk memajukan dialog dan konsultasi dalam menyelesaikan sengketa World Trade Organization (WTO)," katanya. Presiden Prabowo dan Presiden Biden mengakui peran penting rantai pasokan mineral yang beragam untuk memperkuat sektor manufaktur dan pertumbuhan ekonomi di kedua negara, serta mendukung transisi energi bersih global. Mereka menegaskan komitmen untuk mengembangkan rantai pasok mineral penting di kedua negara melalui kemitraan yang saling menguntungkan, mempromosikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk standar lingkungan dan ketenagakerjaan. Untuk mencapai hal ini, kedua Kepala Negara berkomitmen untuk mempercepat diskusi yang sedang berlangsung tentang mineral penting.

"Kedua pemimpin berjanji untuk memajukan dialog dan konsultasi dalam menyelesaikan sengketa World Trade Organization (WTO)," katanya.

Presiden Prabowo Bertemu Joe Biden, AS Dukung Indonesia Percepat Permohonan Gabung OECD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/16/IMG_0097-888771602.jpeg" alt="ILUSTRASI: E-commerce. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: E-commerce. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia menyetujui perpanjangan moratorium atau penangguhan sementara tarif bea cukai atas transmisi digital dalam perdagangan elektronik (e-commerce) lintas negara dalam pertemuan Konferensi Tingkat Menteri Ke-13 (KTM-13) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Dirjen PPI Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, moratorium ini disepakati untuk diperpanjang hingga paling lambat 31 Maret 2026 atau pada pelaksanaan KTM-14 WTO mendatang. "Kita sepakat bahwa banyak negara-negara lain perlu satu ruang untuk mempersiapkan mana kala nanti&nbsp;expiration&nbsp;moratorium ini berakhir," ujar Djatmiko dalam jumpa pers secara daring di Jakarta, Selasa (5/3). Djatmiko menyampaikan, Indonesia dan beberapa negara lain seperti India dan Afrika Selatan awalnya menentang perpanjangan moratorium. Namun, berdasarkan berbagai pertimbangan, diputuskan untuk sepakat lantaran memperhatikan kesiapan sistem perdagangan elektronik di negara lain. Lebih lanjut, Djatmiko menyebutkan Indonesia telah siap dengan sistem perdagangan elektronik. Namun, beberapa negara khususnya yang belum berkembang masih membutuhkan waktu. "Mungkin Indonesia termasuk negara yang lain juga sudah cukup siap, tapi kita juga memperhatikan negara-negara lain juga persiapannya seperti apa," kata Djatmiko. Moratorium ini telah berjalan sejak 1998. Beberapa negara anggota WTO mengusulkan bahwa moratorium ini perlu ditinjau kembali dari sisi efektivitas dan manfaatnya. Indonesia, India dan Afrika Selatan adalah negara-negara yang paling menentang moratorium ini karena hanya memberikan manfaat bagi negara maju. Dengan kemajuan teknologi yang cukup siginifikan, maka sudah semestinya moratorium ini perlu ditinjau kembali atau diakhiri. "Di detik-detik terakhir kita sudah sendirian mempertahankan ini dengan berbagai pertimbangan, tapi kita sudah punya posisi ke KTM-14. Di dalam keputusan sendiri pun di KTM-13 kemarin, diputuskan bahwa ini (diperpanjang) mana yang lebih dulu KTM-14 atau 31 Maret 2026, tidak ada keputusan lainnya," kata Djatmiko.

"Kita sepakat bahwa banyak negara-negara lain perlu satu ruang untuk mempersiapkan mana kala nanti expiration moratorium ini berakhir".

Kemendag: Moratorium E-commerce WTO Diperpanjang hingga 2026