<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WPKPK) Yudi Purnomo Harahap menyampaikan, 57 pegawai KPK akan memenuhi panggilan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jika telah menerima undangan resmi. Dia mengaku, sampai saat ini pihaknya belum menerima undangan untuk membicarakan terkait tawaran menjadi ASN di Polri.  Karena tersiar kabar, Polri akan memanggil 57 pegawai KPK yang dipecat dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).  "Tentu saja jika diundang secara resmi oleh instansi Kepolisian kami pasti akan hadir," kata Yudi kepada JawaPos.com, Jumat (1/10).  Mantan penyidik KPK ini mengaku, sampai saat ini belum menerima surat resmi dari Korps Bhayangkara. Dia menyebut, pihaknya pun belum mengamini ajakan Kapolri untuk bergabung menjadi ASN di Polri.  "Kita belum memutuskan dan akan lihat dulu seperti apa skemanya," cetus Yudi.  Sementara itu, mantan pegawai KPK Hotman Tambunan pun mengaku belum ada surat resmi dari Polri terkait tawaran menjadi ASN. Menurutnya, baru ada obrolan yang sifatnya nonformal dari rekan-rekan di Polri.  "Belum ada ya (undangan resmi), paling hanya teman-teman yang ada di Polri nanya-nanya, nonformal banget lah," ungkap Hotman.  Mantan Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi KPK ini mengungkapkan, pertanyaan nonformal itu seperti bagaimana perkembangan terkait wacana perekrutan menjadi ASN di Polri yang sempat dilontarkan Jenderal Listyo beberapa waktu lalu.  "Kalau (undangan) resmi kan ada suratnya, setidaknya ada undangan digital kan," papar Hotman.  Meski demikian, Hotman mengaku belum bisa memutuskan tawaran Kapolri tersebut. Mereka akan lebih dulu berkonsolidasi, dengan Ombudsman RI dan Komnas HAM yang sebelumnya sudah mengirimkan rekomendasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Kalau kami sih melihat dalam konteks seluruh variabel, ada rekomendasi Ombudsman ada rekomendasi Komnas HAM, ada isu pemberantasan korupsi, ada isu kepegawaian, ada banyak. Jika memang sudah mengakomodir semua hal itu, tentu Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ASN berwenang toh menempatkan di mana saja," imbuh Hotman.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo berencana akan memanggil 57 pegawai yang baru saja diberhentikan KPK pada Kamis (30/9) kemarin. 57 mantan pegawai KPK itu bakal diajak berkomunikasi soal rencana penarikan menjadi ASN Polri.  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyampaikan mereka akan dipanggil setelah As SDM Kapolri Irjen Pol Wahyu Widada bertemu dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk berbicara mekanisme penarikan menjadi ASN Polri ini.  "Jadi langsung Bapak Kapolri ini menunjuk As SDM untuk langsung komunikasi, koordinasi dengan BKN dengan PANRB dan kemudian nanti setelah ini sudah selesai dilakukan tentunya nanti akan mengundang teman-teman dari mantan pegawai KPK ini," ucap Argo, Jumat (1/10).  Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menuturkan, Polri bersama BKN dan Kemenpan RB juga sedang membahas mengenai mekanisme perekrutan tersebut. Hal ini diharapkan agar tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya.  "Makanya Bapak Kapolri memerintahkan As SDM siang dan malam kalau perlu untuk koordinasi terus dengan BKN dan PAN RB sehingga tidak ada nanti yang dirugikan ya. Tapi kemudian juga ada disesuaikan aturan harmonisasi yang ada sehingga nanti semua berjalan dengan baik dan secepatnya," pungkasnya.

57 Mantan Pegawai KPK Siap Datangi Kapolri Jika Ada Undangan Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 58 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki hari terakhir menginjakkan kaki di Gedung Merah Putih KPK. Mereka pada Kamis (30/9) hari ini, diberhentikan dengan hormat dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).  Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo Harahap menyampaikan salam perpisahannya kepada masyarakat. Yudi yang telah bekerja selama 14,5 tahun di memberantas korupsi di KPK menyampaikan permohonan maafnya.  "Ini hari terakhir saya bekerja di KPK, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan selama 14,5 tahun ini. Terima kasih atas segala doa, kebaikan, dukungan serta semangatnya," kata Yudi dalam keterangannya, Kamis (30/9).  Penyidik nonaktif KPK ini bersama dengan 57 rekan-rekan lainnya belum memutuskan terkait tawaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk bergabung menjadi ASN di Polri. Dia menyampaikan, untuk beberapa hari ke depan hanya ingin menghabiskan waktu bersama dengan keluarga kecilnya.  "Saya belum memutuskan akan kemana, mungkin dalam beberapa saat ke depan, saya mau menikmati dulu hari hari bersama keluarga dan juga sahabat sahabat yang jarang bertemu," ucap Yudi.  Dia meyakini, dirinya akan tetap mengabdi bagi bangsa Indonesia. Yudi memastikan akan tetap bekerja memberantas korupsi.  "Namun yakinlah bahwa saya tetap akan bekerja bagi negeri ini seperti saat menjadi penyidik ketika memberantas korupsi selama ini," tegas Yudi.  Penyampaian ini bukan merupakan kata perpisahan, sehingga bukan untuk bersedih. Dia menyebut, langkahnya memang terhenti pada kepemimpinan Firli Bahuri, tetapi jiwa pemberantasan korupsi masih tetap terjaga.  "Ini bukan kata perpisahan hanya pengumuman jadi jangan sedih. Sehingga besok saya sudah lepas dari segala hak dan kewajiban sebagai pegawai KPK. Langkah saya boleh terhenti saat pimpinan periode ini, tapi semangat memberantas korupsi tak boleh mati justru harus bangkit dalam banyak arti. Sekali lagi mohon maaf jika belum banyak berkontribusi bagi Indonesia kita tercinta," tegas Yudi.  Sebagaimana diketahui, Pimpinan KPK memecat 58 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 30 September 2021. Pemecatan ini dilakukan berdasarkan hasil koordinasi antara KPK dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, pemberhentian ini dilakukan dengan alasan tuntutan organisasi. Menurutnya, sesuai jeda waktu proses peralihan yang wajib dilaksanakan oleh KPK yaitu paling lama dua tahun, kepada pegawai KPK yang dinyatakan TMS dan tidak mengikuti pembinaan melalui Diklat Bela Negara.  "Diberhentikan dengan hormat dari pegawai KPK berdasarkan PP 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK pasal 18 dan 19 ayat (3) huruf d yakni tuntutan organisasi," tutup Alex beberapa waktu lalu.

Hampir 15 Tahun Bekerja di KPK, Begini Salam Perpisahan Yudi Purnomo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap menyampaikan, pihaknya sampai saat ini belum memikirkan langkah setelah akan diberhentikan dari KPK pada 30 September 2021 mendatang. Dia bersama 57 pegawai nonaktif KPK, masih berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menyelesaikan polemik asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK.  "Saya belum memikirkan langkah pasca 30 September karena kami masih yakin bahwa presiden akan menyelamatkan nasib pemberantasan korupsi," kata Yudi kepada JawaPos.com, Minggu (19/9).  Yudi tak mempermasalahkan Presiden Jokowi sempat menyikapi polemik pemecata 57 pegawai KPK. Jokowi menyebut, tak seharusnya semua permasalahan dibawa kepada dirinya.  Penyidik KPK nonaktif ini mengharapkan, Jokowi bisa memberikan keterangan resmi dalam menyikapi polemik pemecatan pegawai KPK. Terlebih, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi terkait pelanggaran dalam pelaksanaan TWK.  "Saya pikir pernyataan resmi presiden akan dilakukan sama seperti saat menyatakan 75 orang tidak boleh diberhentikan. Langsung pidato kepada seluruh rakyat Indonesia," harap Yudi.  Meski demikian, Yudi menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam atas kesewenang-wenangan yang dilakukan Pimpinan KPK. Dia mengaku, akan melakukan langkah hukum menyikapi pemecatan tersebut.  "Tentu kami tidak akan tinggal diam. Karena kami meyakini bahwa ini adalah pelemahan KPK, jadi kami tentu akan melakukan perlawanan hukum," tegas Yudi.  Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pemecatan terhadap 57 pegawai KPK dilakukan, karena asesmen TWK telah dinyatakan sah dan tidak melanggar hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26 Tahun 2021 dinyatakan tidak diskriminatif dan konstitusional. Selain itu, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tatacara Alih Pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 34 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Perkom tersebut konstitusional dan sah.  Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini pun membantah, pihaknya mempercepat pemecatan terhadap Novel Baswedan Cs yang seharusnya pada 1 November 2021, kini maju pada 30 September 2021. Dia mengutarakan, pemecatan boleh dilakukan sebelum batas maksimal proses alih status rampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.  Oleh karena itu, Firli menegaskan pihaknya akan kembali menindaklanjuti asesmen TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "KPK akan melanjutkan proses peralihan pegawai KPK jadi ASN. Karena masih ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti sebagaimana mandat UU dan PP turunannya," pungkas Firli.

Ketua WP KPK Masih Yakin Jokowi Akan Selamatkan Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/WP-KPK-DAN-KOALISI-SIPIL-TEMUAN-HASIL-TGPF-FED-1.jpg" alt="Dua Dari Kiri Yudi Purnomo Wadah Pegawai KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberikan keterangan kepada wartawan seputar hasil Investigasi TGPF bentukan polri terhadap kasus Novel di KPK, Jakarta, Rabu (17/7/19). Wadah Pegawai KPK dan Koalisi Masyaraka" width="100%">
<figcaption>Dua Dari Kiri Yudi Purnomo Wadah Pegawai KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberikan keterangan kepada wartawan seputar hasil Investigasi TGPF bentukan polri terhadap kasus Novel di KPK, Jakarta, Rabu (17/7/19). Wadah Pegawai KPK dan Koalisi Masyaraka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap menyampaikan, hasil keputusan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan kewenangan pemerintah. Hal ini segaimana putusan Mahkamah Agung (MA) terkait judicial riview (JR) atau uji materi terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Bahwa dalam putusan Hakim MA ini secara tegas dan jelas menyatakan bahwa tindak lanjut dari hasil assessment TWK merupakan kewenangan pemerintah bukan KPK," kata Yudi dalam keterangannya, Kamis (9/9).  Yudi mengakui, putusan MA tidak berbeda jauh dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan asesmen TWK yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sah secara konstitusional. "Artinya walaupun boleh dilakukan tapi proses pelaksanaannya harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel," papar Yudi.  Tetapi, temuan investigasi Ombudsman RI dan Komnas HAM menyatakan asesmen TWK malaadministrasi dan melanggar HAM. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah terkait polemik TWK, yang hingga kini menonaktifkan 57 pegawai KPK.  Oleh karena itu, Yudi yang merupakan pemohon JR terkait TWK ke MA ini menunggu kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap hasil assessment TWK pegawai KPK yang saat ini belum diangkat sebagai ASN.  "Kami menunggu kebijakan dari Presiden terhadap hasil assessment TWK pegawai KPK yang saat ini belum diangkat sebagai ASN sesuai dengan perintah Undang-undang KPK mengenai alih status Pegawai KPK menjadi ASN," pungkas Yudi.  MA dalam putusannya menolak uji materi pegawai KPK terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Permohonan ini diajukan oleh pegawai KPK Yudi Purnomo dan Farid Andhika.  "Menolak permohonan keberatan hak uji materiil pemohon I Yudi Purnomo dan pemohon II Farid Andhika," sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA.  "Menghukum pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000," imbuhnya.  Perkara ini diadili pada Kamis (9/9) dengan Ketua Majelis Hakim Agung, Supandi dengan anggota, Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono. Putusan ini secara langsung mengesahkan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.  Dalam pertimbangannya, MA menilai secara substansial desain pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, menjadi salah satu yang telah diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat pengisian jabatan tersebut adalah TWK yang juga menjadi syarat saat seleksi ASN dan saat pengembangan karier PNS.  Bahwa Perkom 1/2021 merupakan peraturan pelaksanaan dari PP 41/2020 dan UU 19/2019. Asesmen TWK dalam Perkom 1/2021 merupakan suatu sarana, berupa norma umum yang berlaku bagi Pegawai KPK sebagai persyaratan formal yang dituangkan dalam regulasi kelembagaan guna memperoleh output materiil yaitu Pegawai KPK yang setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf b PP 41/2020.  "Para Pemohon tidak dapat diangkat menjadi ASN bukan karena berlakunya Perkom 1/2021 yang dimohonkan pengujian, namun karena hasil asesmen TWK Para Pemohon sendiri yang tidak memenuhi syarat (TMS). Sedangkan tindak lanjut dari hasil asesmen TWK tersebut menjadi kewenangan pemerintah," bunyi pertimbangan putusan MA.  MA menyatakan, pertimbangan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 sebagaimana ditegaskan kembali dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021 berkaitan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yaitu mengenai persoalan usia Pegawai KPK yang telah mencapai usia 35 tahun dan dikhawatirkan akan kehilangan kesempatan menjadi ASN.  "Pertimbangan tersebut tidak terkait dengan asesmen TWK. Jadi, pertimbangan kedua Putusan MK di atas tidak dapat diterapkan terhadap norma asesmen TWK yang diatur dalam Perkom 1/2021," tulis putusan MA tersebut.  Oleh karena itu, MA berpendapat objek permohonan hak uji materiil, Pasal 5 ayat (4) Perkom 1/2021 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU 19/2019, PP 41/2020, dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, serta Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021.  "Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum," pungkas salinan putusan MA.

WP KPK Minta Pemerintah Pusat Selesaikan Polemik TWK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/jokowi-pray-from-home-antara.png" alt="Tangkapan Layar - Presiden Joko Widodo dalam acara doa bersama bertajuk #Prayfromhome yang disiarkan melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Minggu (11/7/2021). (ANTARA/Indra Arief)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan Layar - Presiden Joko Widodo dalam acara doa bersama bertajuk #Prayfromhome yang disiarkan melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Minggu (11/7/2021). (ANTARA/Indra Arief)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap meyakini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merespons rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Hal ini merespon langkah Komnas HAM yang telah mengirimkan rekomendasi kepada Presiden Jokowi terkait polemik asesmen TWK. "Optimis presiden akan memberi respons positif demi menyelamatkan pemberantasan korupsi," kata Ketua Yudi Purnomo Harahap dikonfirmasi, Kamis (2/9). Yudi meyakini, kepala negara akan berpihak kepada pegawai KPK yang saat ini sedang dibebastugaskan. Terlebih dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) alih status pegawai KPK tidak boleh merugikan pegawai. "Beliau (Jokowi) pernah menyatakan bahwa 75 pegawai KPK tidak boleh diberhentikan dan merujuk kepada pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa alih status tidak boleh merugikan pegawai KPK yang telah berjasa memberantas korupsi," tegas Yudi. Sebelumnya, Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi terkait temuan dalam asesmen TWK yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Temuan itu diserahkan ke kepala negara pada pekan lalu. "Tinggal menunggu respons Presiden," kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara. Beka menyampaikan, pihaknya meminta waktu untuk bisa bertemu dengan Presiden Jokowi, agar dapat menjelaskan secara langsung temuannya. Terlebih Komnas HAM menyebut, terdapat 11 pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK. "Supaya bisa menjelaskan secara lengkap temuan dan rekomendasi yang ada," ucap Beka. Adapun 11 pelanggaran HAM dalam asesmen TWK, yang merupakan syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) antara lain, hak atas ketidakadilan dan kepastian hukum; hak perempuan; hak untuk tidak diskriminasi; hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan; hak atas pekerjaan; hak atas rasa aman; hak atas informasi; hak atas privasi; hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat; hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak atas kebebasan berpendapat. Sementara itu, terkait isi dari rekomendasi Komnas HAM kepada Presiden Jokowi, sempat dijelaskan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Dalam rekomendasi itu, Presiden Jokowi diminta untuk memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dapat diangkat menjadi ASN KPK. Hal ini dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Presiden RI yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik. Sebab sebelumnya Jokowi meminta agar alih status pegawai KPK tidak merugikan para pegawai lembaga antirasuah tersebut. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 70/PUU-XVII/2019 dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar yang telah ditentukan tersebut. "Mengingat MK berperan sebagai pengawal konstitusi dan hak konstitusional, maka pengabaian atas pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengabaian konstitusi," ujar Taufan, Senin (16/8). Jokowi juga diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelenggaraan asesmen TWK terhadap pegawai KPK. Serta, Jokowi juga diminta untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh pejabat Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan asesmen TWK. Menurutnya, perlu adanya penguatan terkait wawasan kebangsaan, hukum dan hak asasi manusia dan perlunya nilai-nilai tersebut menjadi code of conduct dalam sikap dan tindakan setiap aparatur sipil negara. Komnas HAM juga meminta pemulihan nama baik pegawai KPK yang dinyatakan TMS. "Laporan Pemantauan dan Penyelidikan ini akan disampaikan kepada Presiden RI. Komnas HAM RI berharap agar rekomendasi dimaksud dapat segera mendapat perhatian dan tindak lanjut  Bapak Presiden RI," tegas Taufan menandaskan. (*)

WP KPK Yakin Jokowi Respons Positif Rekomendasi Komnas HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat memenuhi panggilan Komnas Ham, Jakarta, Kamis (17/6/2021). Kedatangan pimpinan KPK itu untuk memenuhi panggilan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM pada proses Tes Wawasan Kebangsaan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat memenuhi panggilan Komnas Ham, Jakarta, Kamis (17/6/2021). Kedatangan pimpinan KPK itu untuk memenuhi panggilan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM pada proses Tes Wawasan Kebangsaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan akan segera memberikan hasil dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pertengahan Juli 2021.  Hal ini disampaikan Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam. "Target sampai pertengahan bulan ini," kata Anam kepada JawaPos.com, Kamis (1/7).  Anam menyampaikan, pihaknya sampai saat ini masih menelusuri dan menyandingkan fakta-fakta yang telah didapat dari hasil pemeriksaan. Komnas HAM sendiri telah memeriksa Pimpinan KPK Nurul Ghufron hingga Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana.  Bahkan empat mantan Pimpinan KPK juga telah diperiksa oleh Komnas HAM. Mereka antara lain, Mochammad Jasin, Abraham Samad, Saut Situmorang dan Bambang Widjojanto. Tetapi belum ada finalisasi dari fakta-fakta yang didapat Komnas HAM.  "Sedang konsolidasi semua fakta dan menyandingkan dengan instrument hukum. Untuk laporan," ucap Anam.  Sejumlah guru besar antikorupsi pun telah mendatangi Komnas HAM. Mereka di antaranya Prof Azyumardi Azra, Prof Sigit Riyanto, Prof Supriadi Rustad, Prof Susi Dwi Harijanti, Prof Atip Latipulhayat, Prof Sukron Kamil, Prof Ruswiati Suryasaputra dan Prof Hariadi Kartodihardjo.  Dalam kesempatan berbeda pada Senin (14/6), Azyumardi memandang penyelenggaraan TWK dinilai bermasalah secara hukum. Selain itu, substansi pertanyaan yang diberikan kepada seluruh pegawai KPK jelas melanggar hak asasi manusia.  "Terkait dengan TWK sendiri, sudah secara terang benderang bahwa secara formalitas kegiatan itu mempunyai permasalahan serius. Bagaimana tidak, penyelenggaraan TWK hanya mendasarkan pada regulasi internal KPK, sedangkan pada waktu yang sama Undang-Undang KPK maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 nihil menyinggung terkait tes atau asesmen," tegas Azyumardi.  Dia menegaskan, penyelenggaraan TWK dinilai bermasalah secara hukum. Selain itu, substansi pertanyaan yang diberikan kepada seluruh pegawai KPK jelas melanggar hak asasi manusia.  "Maka dari itu, Guru Besar Antikorupsi memberikan masukan dan dukungan bagi Komnas HAM yang sedang melakukan penyelidikan untuk dapat mengusut tuntas skandal ini. Selain itu Guru Besar Antikorupsi menegaskan bahwa Komnas HAM memiliki kewenangan secara hukum untuk menelusuri lebih lanjut problematika TWK dari sudut pandang pelanggaran HAM," ucap Azyumardi.  Pimpinan KPK Nurul Ghufron juga telah menjelaskan terkait polemik TWK tersebut. Menurut Ghufron muncul ide asesmen TWK saat rapat bersama antara KPK dengan sejumlah stakeholder di Gedung DPR RI pada 9 Oktober 2020. Menurutnya pegawai KPK yang beralih status menjadi ASN harus memenuhi syarat berideologi Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan pemerintah yang sah.  "Sudah saya jelaskan bahwa pemenuhan syarat kesetiaan terhadap ideologi Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan pemerintah yang sah sangat diatur dalam Pasal 3 huruf b, itu sudah dibahas sejak pertemuan KPK bersama stakeholder di ruang nusantara pada tanggal 9 Oktober 2020, pada saat itu sudah dipertanyakan apakah cukup dengan penandatangan pakta integritas kesetiaan terhadap NKRI," jelas Ghufron, Jumat (18/6).  "Dari diskusi tersebut terus berkembang dan bersepakat mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu untuk menjadi ASN ada Test Kompetensi Dasar dan Test Kompetensi Bidang," sambungnya.  Menurut Ghufron, dalam Test Kompetensi Dasar terdapa tiga aspek antara lain Test Intelegensi Umum (TIU), Test Karakteristik Pribadi (TKP) dan Test Wawasan Kebangsaan (TWK). Dia menyebut, Test Kompetensi Bidang adalah test untuk menunjukkan kompetensi bidang pekerjaannya.  "Hal tersebut kemudian disepakati dalam draft Rancangan perkom KPK pada tanggal 21 Januari 2021 yang di sampaikan ke Kemenkumham untuk diharmonisasi, draft tersebut disepakati dan ditanda tangani lengkap oleh Pimpinan KPK setelah dirapatkan bersama segenap struktural KPK," papar Ghufron.  Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menuturkan, pegawai KPK tidak lagi melakuka test TIU. Karena pada saat rekrutmen menjadi pegawai tetap dan tidak tetap KPK, sudah dilakukan, sehingga tidak perlu dilakukan assesmen intelegensi dan integritas.  "Karena dokumen hasil test tersebut masih ada tersimpan rapi di biro SDM, sehingga cukup dilampirkan. Juga test kompetensi bidangnya tidak dilakukan lagi, karena mereka sudah mumpuni dalam pemberantasan korupsi," ungkap Ghufron.  Dia tak memungkiri, memang TWK sebagai alat ukur pemenuhan syarat bukti kesetiaan terhadap NKRI, Pancasila, UUD dan pemerintah yang sah belum dilakukan. Sehingga para pegawai KPK hanya mengikuti TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN.  "Jadi itu satu-satunya test yang dilakukan," tegas Ghufron.  Ghufron menegaskan, hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN. Pegawai KPK harus setia dan taat pada PUNP, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang dan memiliki integritas dan moralitas yang baik.  "Syarat dalam PP 41/2020 ini sama dengan syarat menjadi ASN dalam UU 5/2014 tentang ASN Pasal 3, 4, 5 dan 66. Disamping UU ASN Pasal 62 ayat (2) dan juga dimandatkan dalam PP 11 tahun 2017 pasal 26 ayat (4) tentang TWK," ucap Ghufron menandaskan.

Pertengah Juli, Komnas HAM Beberkan Hasil Dugaan Pelanggaran HAM TWK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) kembali mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kedatangan itu untuk memberikan bukti tambahan terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TW) yang merupakan syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap menyampaikan, pihak memberikan data tambahan terkait pihak-pihak yang harus diperiksa oleh Komnas HAM. Sebab imbas TWK itu, kini akan dipecat 51 pegawai KPK.  "Kami memberikan keterangan tambahan terkait dengan siapa yang dipihak KPK, yang harus diperiksa dan dokumen-dokumen apa yang harus didapatkan dari pihak KPK," kata Yudi di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (27/5).  Yudi menyampaikan, pihaknya juga memberikan surat terkait pegawai KPK yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat TWK. Hal ini guna ditindaklanjuti oleh Komnas HAM.  "Kami memberikan keterangan tertulis dari pegawai KPK baik yang tidak memenuhi syarat, maupun memenuhi syarat terkait adanya kejanggalan-kejanggalan dalam TWK, baik dalam wawancara maupun tes tertulis," ujar Yudi.  Oleh karena itu, Yudi mengharapkan Komnas HAM bisa menindaklanjuti laporan WP dan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK. Sehingga Komnas HAM bisa segera melakukan investigasi.  "Kami juga berharap Komnas HAM bisa lebih cepat untuk menginvestigasi," pinta Yudi.  Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyatakan, akan membuat tim pemantauan dan penyelidikan untuk menindaklanjuti laporan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Komnas HAM akan membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan menindaklanjuti pengaduan tersebut dan diharapkan semua pihak," kata Choirul Anam di kantornya, Senin (24/5) lalu.  Anam menuturkan, pihaknya telah menerima berbagai dokumen dari pegawai 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Anam mengharapkan pegawai, pimpinan KPK hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN) kooperatif jika dimintai data terkait TWK.  "Kami berharap baik temen WP, pimpinan KPK, dan pihak terkait bisa kooperatif," ucap Anam.  Senada juga disampaikan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang menyatakan, laporan dari pegawai KPK merupakan bentuk dari bagian elemen bangsa. Menurutnya, laporan itu tidam lain agar berjalannya kinerja pemberantasan korupsi (KPK).  "Penting bagi seluruh elemen bangsa untuk memastikan pertama agar upaya pemberantasan korupsi jadi agenda besar negara kita, kita harus serius atas itu," ucap Damanik.  Damanik menegaskan, setiap langkah kebijakan lembaga negara di Indonesia ini tanpa terkecuali harus memenuhi standar dan norma HAM. "Kami akan uji derajat kepatuhan HAM yang menjadi prinsip dan norma kehidupan negara kita ini," pungkas Damanik.

WP KPK Serahkan Daftar yang Harus Diperiksa Komnas HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Arahan Presiden Joko Widodo bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak serta-merta menjadi dasar pemecatan pegawai KPK tidak digubris. Kemarin (25/5) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan, 51 di antara 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK harus berhenti bertugas per 1 November 2021. Sisanya akan dididik lewat diklat.  Keputusan itu diambil dalam rapat khusus di kantor BKN, Jakarta Timur. Rapat tersebut dihadiri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, pimpinan KPK, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, LAN, dan tim asesor.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan, rapat menyepakati bahwa di antara 75 pegawai tersebut, ada 24 orang yang masih bisa diselamatkan. Mereka akan mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan serta pelatihan bela negara sebelum diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN).  Namun, sebelumnya mereka harus menandatangani kesediaan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Serta, apabila tidak lolos, yang bersangkutan tidak bisa diangkat sebagai ASN. ’’Ada cukup diskusi antara yang hadir dan pihak asesor. Dari hasil pemetaan, kami sepakati bersama dari 75 itu, dihasilkan ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat jadi ASN,’’ paparnya.  Sementara itu, 51 pegawai lainnya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan alias masa kerjanya diakhiri. Dia berdalih, asesor menyebut 51 pegawai itu warnanya sudah merah. ’’Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasar penilaian asesor, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK,’’ ujarnya.  Alex enggan membeberkan nama-nama pegawai yang bisa dibina dan yang akan diberhentikan. Pihaknya memilih untuk tidak menyebutkan terlebih dahulu nama-nama tersebut.  Menurut dia, pegawai KPK harus berkualitas. Karena itu, KPK terus membangun sumber daya manusia tidak hanya dari aspek kemampuan, tapi juga aspek kecintaan terhadap tanah air, bela negara; kesetiaan pada Pancasila, UUD, NKRI, pemerintahan yang sah; serta bebas dari radikalisme dan organisasi terlarang.  KPK akan bekerja sama dengan LAN dan badan pelaksana bela negara dan wawasan kebangsaan dalam pendidikan 24 pegawai yang bisa diselamatkan itu. KPK tidak akan merancang sendiri karena tidak memiliki kompetensi dalam membentuk atau membangun SDM yang memiliki wawasan kebangsaan dan kecintaan tanah air.  Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menampik bahwa hasil rapat tersebut mengabaikan perintah Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Jokowi meminta alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai.  Bima menegaskan, keputusan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang dan putusan MK. Untuk diketahui, UU yang digunakan bukan hanya UU KPK. Ada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Lagi pula, kata dia, tidak merugikan yang dimaksud tak berarti harus jadi ASN. Tapi, lebih kepada pemenuhan hak-hak mereka sebagai pegawai ketika diberhentikan. ’’Itu juga tidak akan langsung diberhentikan karena sebagai pegawai KPK, mereka punya kontrak kerja,’’ ujarnya.  Disinggung soal alasan ketidaklolosan 51 orang itu, Bima menyebutkan, mereka tak memenuhi penilaian berdasar kriteria yang ditetapkan tim asesor. Penilaian tersebut meliputi tiga aspek, yakni kepribadian, pengaruh, dan PUNP (Pancasila, UUD ’45, NKRI, pemerintah sah). ”Dari 22 indikator, sembilan indikator pada PUNP adalah harga mati,” katanya.  Sementara itu, tadi malam Wadah Pegawai (WP) KPK langsung menyatakan sikap. Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap mengungkapkan, pimpinan KPK bersama BKN secara nyata melawan arahan dari presiden. ’’Tidak mematuhi instruksi presiden dengan tetap memberhentikan pegawai KPK,’’ katanya.  Bagi mereka, keputusan untuk 51 pegawai KPK dan 24 orang lainnya sama saja dengan pemberhentian 75 pegawai KPK yang dinilai tidak lulus TWK. Bedanya, 51 pegawai diberhentikan secara langsung, sedangkan 24 lainnya akan dididik tanpa jaminan apa pun. ’’Padahal, secara nyata presiden sudah mengungkapkan bahwa tes (TWK, Red) tidak dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan seseorang,’’ terang Yudi.  Tidak hanya melawan perintah presiden, WP KPK menilai bahwa lembaga antirasuah dan BKN telah melawan hukum. ’’Dengan tidak mengindahkan jaminan konstitusional pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang diperkuat dengan Nomor 70/PUU-XVII/2019,’’ tambahnya.  Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa proses transisi tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat sebagai ASN. ’’Sikap pimpinan KPK dan kepala BKN adalah bentuk konkret dari sikap tidak setia terhadap pemerintahan yang sah,’’ jelasnya. Untuk itu, pihaknya berharap presiden kembali turun tangan. ’’Perlu adanya supervisi dari presiden menindaklanjuti perkara alih status pegawai KPK,’’ pintanya.  Penyidik senior KPK Novel Baswedan yang masuk 75 pegawai tidak lolos TWK menilai, pengumuman tersebut menggambarkan sikap oknum pimpinan KPK yang memaksakan pemecatan 75 pegawai KPK. ’’Baik (pemecatan secara) langsung maupun tidak langsung,’’ imbuhnya.  TWK, kata dia, memang menjadi alat untuk menyingkirkan pegawai KPK tertentu yang telah ditarget. ’’Hal ini (pengumuman kemarin, Red) mengonfirmasi dan semakin jelas terlihat bahwa ada agenda dari oknum pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja baik,’’ tambah dia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/05/2021/pejabat-kpk-sebut-24-pegawai-yang-akan-dibina-belum-tentu-lulus-asn/">Pejabat KPK Sebut 24 Pegawai yang Akan Dibina Belum Tentu Lulus ASN</a>  Di sisi lain, aktivis antikorupsi turut menyuarakan penolakan atas keputusan yang telah diambil pemerintah. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebutkan bahwa keputusan itu tidak bisa diambil lantaran Komnas HAM tengah menyelidiki dan mendalami dugaan pelanggaran HAM dalam TWK KPK. ’’Pemberhentian (51 pegawai KPK) itu merupakan pelanggaran atas hak kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama, dan berkeyakinan,’’ tegasnya.  Dia mengatakan, sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam TWK terkait dengan kepercayaan, agama, dan pandangan politik pribadi, tidak ada hubungannya dengan kompetensi mereka sebagai pegawai KPK. ’’Pemberhentian yang dilakukan berdasar tes itu jelas melanggar hak-hak sipil para pegawai dan hak-hak mereka sebagai pekerja,’’ bebernya.

WP: Jokowi Harus Supervisi Keputusan KPK dan BKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/5-Pimpinan-KPK-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). L" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). L</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap menyesalkan tindakan Pimpinan KPK dan BKN yang telah nyata tidak mematuhi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia menyesali langkah pemberhentian 51 pegawai dan 24 pegawai yang tidak diberikan jaminan menjadi ASN.  "Padahal secara nyata presiden sudah mengungkapkan bahwa tes tidak dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan seseorang," kata Yudi dalam keterangannya, Selasa (25/5).  Yudi menyebut, Ketua KPK Firli Bahuri dan BKN telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengindahkan jaminan konstitutional Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang diperkuat dengan Nomor 70/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa proses transisi tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.  "Sikap Pimpinan KPK dan Kepala BKN adalah bentuk konkret dari sikap tidak setia terhadap Pemerintahan yang sah. Maka dari itu, perlu adanya supervisi dari Presiden menindaklanjuti perkara Alih Status Pegawai KPK," tegas Yudi.  Yudi lantas mempertanyakan mengapa Firli Bahuri sangat ingin memberhentikan pegawai KPK yang dinilai berintegritas dengan alat ukur tes wawasan kebangsaan (TWK), yang dinilai belum jelas, serta proses yang sarat pelecehan martabat sebagai perempuan.  "Padahal di sisi lain, Ketua KPK bertekad menjadikan residivis perkara korupsi yang jelas telah berkekuatan hukum tetap sebagai agen antikorupsi," cetus Yudi.  Sebelumnya, Pimpinan KPK telah membahas nasib 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebanyak 24 pegawai KPK akan mengikuti tes ulang atau pembinaan, sedangkan 51 pegawai lainnya tidak bisa mengikuti pembinaan.  "Hasil pemetaan asesor dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat jadi ASN," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN).  Hasil ini setelah Pimpinan KPK melakukan rapat bersama BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang dilakukan secara tertutup. Menurut Alex, 51 pegawai tidak lagi bisa bergabung dengan KPK.  "Tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," tegas Alex.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/25/05/2021/abaikan-perintah-jokowi-firli-cs-pecat-51-pegawai-kpk/">Abaikan Perintah Jokowi, Firli Cs Pecat 51 Pegawai KPK</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">Pimpinan KPK dua periode ini menyatakan pihaknya telah mendengar hasil penilaian dari pihak asesor terkait nasib 75 pegawai. Dia menegaskan, hasil jawaban tes wawasan kebangsaan 51 pegawai itu tidak bisa diperbaiki.</div> </div> </div> </div> "Kami harus hormati kerja dari asesor," pungkas Alex.

Pecat 51 Pegawai, WP KPK Sebut Firli Cs dan BKN Telah Melawan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/bincang-KPK.jpg" alt="Pegawai KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo menegaskan, peralihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) seharusnya tidak merugikan pegawai KPK. Hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.  "Putusan MK bahwa peralihan status dari pegawai KPK menjadi ASN itu tidak boleh merugikan pegawai KPK apapun itu bentuknya, dan juga MK sudah menyatakan bahwa penghargaan yang tinggi bagi pegawai KPK yang sudah lama memberantas korupsi di Indonesia yang merupakan harapan dari masyarakat Indonesia," kata Yudi dalam keterangannya, Minggu (16/5).  Pernyataan Yudi itu merespon 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Bahkan KPK telah menerbitkan surat keputusan (SK) agar 75 pegawai yang gagal menjadi ASN untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung, sampai ada keputusan lebih lanjut.  Yudi menegaskan, berdasarkan putusan MK, dengan jelas bahwa pegawai KPK yang sebelumnya merupakan pegawai tetap dan tidak tetap berubah menjadi ASN. Aturan itu diperkuat dengan adanya putusan MK bahwa peralihan status dari pegawai KPK menjadi ASN itu tidak boleh merugikan pegawai KPK apapun bentuknya.  Dia menyebut, tidak ada dasar hukum mengenai adanya penyerahan tugas dan tanggung jawab pekerjaan pada atasan sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Dia memandang, SK tersebut dinilai sangat merugikan pegawai KPK.  "Karena hal ini sangat merugikan, bukan hanya pegawai KPK tapi juga masyarakat Indonesia yang rindu akan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Negeri ini," cetus Yudi.  Yudi berharap putusan dari MK dan UU yang merupakan komitmen dari presiden dan DPR dalam pemberantasan korupsi itu harus dipatuhi. Dia meminta agar jangan sampai timbul persepsi adanya upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.  "Tidak lagi ada preferensi masing-masing bahwa yang terpenting adalah pegawai KPK seluruhnya otomatis beralih menjadi ASN dan itu termaktub dalam UU maupun dalam putusan MK," pungkas Yudi.  Sebelumnya, pihak KPK angkat bicara soal polemik 75 pegawai yang diminta untuk menyerahkan tanggung jawab dan tugasnya kepada atasan masing-masing. KPK berdalih, surat keputusan (SK) kepada 75 pegawai KPK itu bukan nonaktif.  "Dapat kami jelaskan bahwa saat ini 75 pegawai KPK yang berdasarkan TWK yang diselenggarakan BKN dinyatakan TMS tersebut tersebar di hampir semua direktorat, bukan dinyatakan nonaktif, karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (15/5).  Ali menyampaikan, pelaksanaan kinerja di seluruh kedeputian dilakukan, tidak ada yang individual. Namun secara tim dalam bentuk satgas yang dipimpin ketua tim atau kasatgas dengan kontrol dari direktur masing-masing direktorat sebagai atasan langsung.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/05/2021/pegawai-kpk-ini-tak-diberi-tahu-bakal-ada-pegawai-yang-tidak-lulus/">Pegawai KPK Ini Tak Diberi Tahu Bakal Ada Pegawai yang Tidak Lulus</a>  Ali mememastikan, sejauh ini khusus pekerjaan pada kedeputian penindakan masih berjalan. Demikian juga program dan kegiatan pada kedeputian yang lain.  "Menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung maksudnya adalah sekiranya atas polemik saat ini ada pekerjaan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum agar diserahkan lebih dahulu kepada atasan langsungnya sampai ada keputusan lebih lanjut," pungkas Ali.

WP KPK: Penonjoban Pegawai Tak Berdasar, Firli Cs Harus Patuhi Hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wp kpk

Berita Terkini