<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/02/yKGljNhyDZ0mfwPDs7t9rM1P78OH93tl5KCPqffb-1-3047276759.jpg" alt="Proses verifikasi identitas seseorang mengunakan Orb pada World. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Proses verifikasi identitas seseorang mengunakan Orb pada World. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - World Coin, World App atau WorldID yang belakangan banyak melakukan kegiatan perekaman retina mata masyarakat dengan iming-iming imbalan uang menuai pro dan kontra. Sebabnya adalah World Coin ini merekam retina atau iris mata masyarakat yang merupakan data biometrik penting, unik dan tidak dimiliki setiap orang. Di beberapa kantor perwakilan yang banyak berdiri di Jabotabek, dan kini sudah diblokir oleh pemerintah dalam hal ini Komdigi, World App melalui World Coin melakukan kegiatan perekaman data biometrik iris mata warga. Mereka diberi imbalan uang, dalam bentuk aset digital. Warga yang tergoda dengan uang instan langsung saja berbondong-bondong menyerbu kantor perwakilan World App. Dengan gimmick gamifikasi dan tantangan membedakan manusia dan AI, retina mata masyarakat direkam dengan alat serupa teropong yang langsung memindai mata. Menanggapi hal tersebut, beberapa pakar di bidang siber telah memperingatkan. Bahaya memberikan akses rekam biometrik berupa retina mata berpotensi mengancam di kemudian hari karena di masa depan, nantinya identitas pribadi akan berubah ke bentuk yang lain, dalam hal ini data biometrik seperti retina mata dan sidik jari. Pakar Keamanan Siber Alfons Tanujaya berpendapat bahwa hadirnya World App yang merekam retina mata masyarakat sebetulnya punya potensi untuk membantu memecahkan beberapa masalah di Indonesia. Salah satunya adalah identitas kependudukan, dengan catatan, pengelolaan datanya dapat dilakukan dengan sangat transparan. &nbsp; "Kalau pengelolaan datanya transparan dan diaudit oleh lembaga independen dan memenuhi standar kaidah keamanan, harus diberi kesempatan. Mengapa? Karena dengan identifikasi yg diberikan oleh WorldID itu akan sangat membantu memecahkan beberapa masalah di Indonesia," jelas Alfons dihubungi JawaPos.com. Alfons memberi contoh, seperti kegiatan war tiket, selama ini kalau ada war tiket seperti misalnya pertandingan sepak bola atau konser, yang menang adalah yang memiliki koneksi kencang dan menggunakan banyak bot yang akan mendapatkan banyak tiket. Nah, dengan sistem WorldID, ini bot dikatakan tidak akan bisa menjalankan aksinya karena akan terdeteksi dan dihentikan sebelum beraksi. Demikian pula sistem WorldID ini bisa membantu menghadapi masalah akun bot buzzer yg banyak disalahgunakan untuk kepentingan negatif.&nbsp; "Akun-akun bot akan bisa dicegah melakukan posting atau memberikan kesan seakan-akan semua bot itu mewakili banyak individu pemilik akun padahal itu adalah bot yg dikendalikan oleh beberapa orang saja," terang Alfons. Bahkan jika diimplementasikan dgn baik, sistem WorldID ini bisa membantu mencegah penyalahgunaan identitas dimana satu individu akan terdeteksi jika membuat KTP, SIM atau paspor lebih dari satu kali karena meskipun orangnya bisa ganti nama dan identitasnya, tetapi biometriknya akan tetap sama dan terdeteksi oleh sistem. Soal data bocor bagaimana? Jalau dikelola dengan baik dan di enkripsi dengan baik,alu di audit oleh institusi terpercaya, harusnya isu-isu kebocoran dan potensi pencurian data dari rekam data biometrik oleh World App bisa diantisipasi&nbsp; Lalu soal data pribadi yg dikelola oleh negara lain. Sebenarnya sudah banyak data pribadi orang Indonesia yang dikelola asing. Seperti misalnya data Google Maps, Waze dan banyak lagi. "Itu kan juga berbahaya kalau bocor dan disalahgunakan. Tapi kita tenang saja, karena apa? Karena manfaatnya besar dan dikelola oleh perusahaan yang cukup bertanggung jawab. Apakah ada resiko bocor? Ya ada. Apakah ada resiko dieksploitasi? Ya ada," tegas Alfons. Alfons meminta WorldID untuk diberikan kesempatan. Atau, pemerintah bisa bekerja sama dengan WorldID dan meminta mereka patuh dengan aturan setempat, misalnya &nbsp;minta data biometrik orang Indonesia disimpan di Indonesia dan bisa diawasi. "Jadi justru Indonesia bisa dapat teknologi yg baik dan data masyarakat tetap aman," tandas Alfons.

World Coin dan World App merekam retina mata masyarakat, menuai pro dan kontra. Pakar keamanan siber memberikan pandangan.

Pro Kontra WorldID Rekam Retina Mata Warga Indonesia dengan Beri Imbalan Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/wmuKn890QMPI6PLSAAFeqLH2oIuEtjbVcbqsTkE5-3293556669.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (17/4). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (17/4). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjatuhkan sanksi tegas kepada platform Worldcoin (WorldID). Platform yang belakangan aktif merekam retina masyarakat itu, dibekukan. Tujuannya menghindari potensi kerugian yang dialami masyarakat.&nbsp; Keberadaan Worldcoin beberapa hari terakhir membuat heboh, khususnya warga Bekasi dan sekitarnya. Pasalnya sekian banyak warga antre mengikuti perekaman retina. Karena ingin mendapatkan hadiah uang tunai sampai dengan Rp 800 ribu. Imbalan itu seakan membutakan warga bahwa data retina mata adalah sangat krusial melebihi sidik jari. Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan, penonaktifan Worldcoin dilakukan atas dasar masukan masyarakat. Namun dia memastikan, akan memberikan hak jawab. "Mereka nanti akan diberikan hak menjawab, dipanggil oleh dirjen pengawasan ruang digital," ujar Meutya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (5/5). Penonaktifan, lanjutnya, dilakukan sebagai upaya pencegahan. Sambil menunggu penjelasannya. Dia memastikan akan segera melakukan pemanggilan. "Dalam waktu singkat. Pak dirjen yang tahu persisnya," jelasnya. Sebelumnya pengumuman penutupan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar. Dia mengatakan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan WorldID dibekukan sementara. Selanjutnya Kementerian Komdigi akan memanggil PT. Terang Bulan Abadi dan &nbsp;PT. Sandina Abadi Nusantara untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik. Alexander menjelaskan pembekuan diambil menyusul laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan layanan Worldcoin dan WorldID. &ldquo;Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat," katanya.&nbsp; Hasil penelusuran awal PT. Terang Bulan Abadi belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan tidak memiliki TDPSE sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yaitu PT. Sandina Abadi Nusantara. Sesuai dengan PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Kominfo 10/2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, setiap penyelenggara layanan digital wajib terdaftar secara sah dan bertanggung jawab atas operasional layanan kepada publik. &ldquo;Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan penggunaan identitas badan hukum lain untuk menjalankan layanan digital merupakan pelanggaran serius,&rdquo; tegas Alexander. Dia menambahkan, Kementerian Komdigi berkomitmen untuk mengawasi ekosistem digital secara adil dan tegas. Untuk menjamin keamanan ruang digital nasional. Dalam hal ini, peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan. Sementara itu Mantan Wakil Ketua Tim Insiden Keamanan Internet dan Infrastruktur Indonesia (Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/ID-SIRTII) M. Salahuddien Manggalany mengatakan produk Worldcoin sebagai koin kriptonya bukan hal yang baru. Sama seperti Bitcoin dan aset kripto yang lainnya. Yang membedakan, untuk membuat akun Worldcoin dan supaya dapat bertransaksi dengan dompet digitalnya yang juga akan berfungsi sebagai digital ID berbasis blockchain, Worldcoin mewajibkan perekaman retina (iris) sebagai alat otentifikasi biometrik. "Persoalannya, perekaman iris ini tidak dipayungi dengan SOP dan dasar regulasi yang memadai. Untuk menjamin terutama keamanan data dan governance penggunaannya," katanya.&nbsp; Pria yang akrab disala Didin itu mengatakan, di Indonesia jelas melanggar regulasi karena perusahaan yang mengoperasikan Worldcoin ternyata meminjam nama dan Tanda Pendaftaran PSE dari Kementerian Komdigi. Kemudian tidak mematuhi syarat serta SOP yang diatur dalam standar ISO. Serta tidak sesuai dengan kepatuhan kepada UU PDP atau EU GDPR. Seperti siapa Data Protection Officer yang mengawasi dan Data Controller yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional, keamanan data hingga sanitasinya (pengakhiran data). Meskipun secara teknis Worldcoin mengklaim mereka tidak merekam binary code yang merepresentasikan rekaman peta retina (iris), melainkan hanya menyimpan hasil kalkulasinya saja. "Tetapi tidak ada mekanisme independen yang mengawasi dan menjamin kepastian kepatuhannya," jelasnya.&nbsp; Di bagian lain Polri akan melakukan langkah penegakan hukum terkait kejadian World Coin yang merekam retina masyarakat di Bekasi. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menuturkan bahwa setiap tindak kejahatan dalam hal teknologi, tentunya ini juga menjadi suatu perhatian sosial.&nbsp; "Polri berupaya dalam menjaga stabilitas dan memelihara keamanan ketertiban masyarakat, serta melindungi mengayomi masyarakat. Penegaka &nbsp;hukum dalam rangka kamtibmas termasuk perlindungan dan pelayanan," ujarnya.&nbsp; Karena tentunya akan dilakukan langkah-langkah hukum. Namun, setiap perkembangannya tentu proses penegakan hukum juga tidak terlepas dari sinergitas. "Artinya dalam bentuk perkembangan kejahatan apapun, perlu bersinergi dengan lembaga lainnya," tuturnya. (far/wan/idr)

Kementerian Komdigi bekukan Worldcoin dan WorldID untuk mencegah kerugian masyarakat akibat perekaman retina.

Kementerian Komdigi Bekukan Worldcoin dan WorldID

worldid

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#worldid

Berita Terkini

Pro Kontra WorldID Rekam Retina Mata Warga Indonesia dengan Beri Imbalan Uang

Kementerian Komdigi Bekukan Worldcoin dan WorldID

Download Aplikasi JawaPos.com