<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/Dampak-Polusi-Udara-Masyarakat-Menggunakan-Masker-Miftahul-Hayat-6-433975487.jpeg" alt="Masyarakat beraktivitas di luar ruangan saat polusi udara sedang memburuk di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Masyarakat beraktivitas di luar ruangan saat polusi udara sedang memburuk di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut perlu aksi nasional untuk mengatasi polusi udara di langit Jakarta dan sekitarnya beberapa pekan terakhir. Sebab, selama ini belum ada upaya komprehensif yang dilakukan pemerintah. Pengampanye polusi dan perkotaan Walhi Abdul Ghofar mengungkapkan, polusi udara yang terjadi di Jakarta sejatinya bukan yang pertama. Setiap musim kemarau, polusi udara selalu terjadi. Namun, selama ini belum ada aksi secara nasional yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. &rdquo;Polusi udara adalah masalah laten,&rdquo; ujar Ghofar kepada Jawa Pos kemarin (20/8). Polusi udara yang disebabkan banyak faktor, kata dia, mestinya juga diselesaikan dengan banyak jurus. &rdquo;Ibarat ini (polusi udara, Red) penyakit kompleks, tapi hanya pakai satu obat untuk mengatasinya,&rdquo; tuturnya. Sebagai contoh, Ghofar menyebut rencana aksi nasional pernah dilakukan pemerintah Tiongkok ketika dihadapkan pada persoalan polusi udara parah. Rencana itu dinilai mampu menekan masalah polusi yang terjadi. &rdquo;Seharusnya, kalau masalahnya kompleks, solusinya jangan hanya satu. Tapi, juga harus dibarengi solusi lain yang komprehensif,&rdquo; paparnya. Walhi melihat, saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti kurang terkoordinasi dalam menyelesaikan persoalan polusi udara. Terbukti, hasil koordinasi yang dilakukan hanya melahirkan solusi yang belum komprehensif. Misalnya, solusi melakukan uji emisi hingga penerapan work from home (WFH). &rdquo;Sementara penegakan hukum (bagi pelanggar, Red) belum disentuh,&rdquo; ujarnya. Solusi yang ditawarkan pemerintah tersebut, lanjut Ghofar, menimbulkan pertanyaan lain. Misalnya, bagai-mana efektivitas uji emisi tanpa dibarengi penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran udara. &rdquo;Karena kita tahu, selain sektor transportasi, ada pula sektor pembangkit listrik dan pembakaran terbuka (yang menyumbang polusi udara, Red),&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, Pemprov DKI mulai menerapkan kebijakan WFH atau bekerja dari rumah mulai hari ini (21/8). Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menuturkan, kebijakan tersebut akan berlangsung selama dua bulan. Mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober. &rdquo;Kebijakan ini akan diikuti pemda-pemda se-Jabodetabek. Tentu tidak selama di Jakarta, tapi ada wacana kemarin dari tingkat pimpinan untuk melakukan penyesuaian seperti Pemprov DKI,&rdquo; jelasnya. Dia memastikan sektor layanan seperti rumah sakit dan sekolah tetap buka. Untuk 4&ndash;7 September 2023, Heru mengatakan ada kebijakan khusus. Utamanya ASN yang bekerja di sekitar venue-venue KTT ASEAN di Jakarta. Kebijakan WFH tidak lagi 50 persen, tetapi ditingkatkan menjadi 75 persen. &rdquo;Paling banyak venue di Jakarta Selatan, itu WFH-nya 75 persen dan anak sekolah PJJ (pembelajaran jarak jauh),&rdquo; terangnya. Namun, setelah itu, persentase WFH dan kegiatan pembelajaran sekolah di sekitar venue kembali seperti sebelumnya. Meski kebijakan tersebut akan berlangsung hingga Oktober, pihaknya tetap melakukan evaluasi. Sebab, ke-bijakan itu harus dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Bagi pihak swasta, pihaknya hanya mengimbau untuk mengambil kebijakan yang bisa mendukung DKI meng-atasi polusi udara. Karena itu, kata Heru, pemprov tidak akan memberikan sanksi bagi swasta yang tidak me-nerapkan WFH. Sedangkan untuk ASN di kementerian, dalam rapat bersama di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) juga diputuskan ikut menerapkan WFH. Hal itu diakui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. &rdquo;Ini lagi dibahas di Men PAN-RB (menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi). Jadi, nanti dikeluarkan (surat edaran mekanismenya, Red),&rdquo; katanya. Dihubungi terpisah, Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Mohammad Averrouce mengungkapkan, sejauh ini aturan WFH yang dikeluarkan berupa Surat Edaran No 17/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN yang Berkantor di Wilayah DKI Jakarta Selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan KTT Ke-43 ASEAN. Dalam SE yang ditandatangani menteri PAN-RB pada Rabu (16/8) itu disebutkan bahwa persentase WFH paling banyak 50 persen. Itu berlaku mulai 28 Agustus sampai 7 September 2023 untuk semua instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Namun, itu tidak berlaku untuk layanan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan layanan masyarakat seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, logistik, penanganan bencana, dan lainnya. Instansi tersebut wajib work from office (WFO) 100 persen. (tyo/rya/mia/gih/lyn/c7/fal)

Walhi) menyebut perlu aksi nasional untuk mengatasi polusi udara di langit Jakarta dan sekitarnya beberapa pekan terakhir.

Walhi: Atasi Polusi Udara Perlu Rencana Aksi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/images-2023-03-27T170025.501.jpeg" alt="Ilustrasi perangkat printer" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perangkat printer</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pascapandemi Covid-19, setelah menerapkan sistem Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah, kini banyak sektor pekerjaan mulai pulih dan mengembalikan pekerja mereka ke kantor, alias Work From Office (WFO).  Kembalinya aktivitas pekerja ke kantor setelah tiga tahun dilanda Covid-19, hal ini turut mendongkrak tren yang sempat landai gara-gara coronavirus. Menurut International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, termasuk inkjet, laser, dan serial dot matrix (SDM), pasar keseluruhan sampai kuartal empat (Q4) 2022 mencatat pertumbuhan 24,4 persen Year over Year (YoY) dan Penurunan 9,9 persen kuartal ke kuartal (QoQ).  Penurunan ini lebih banyak disebabkan oleh permasalahan pada sistem impor. Pada November 2022, vendor mengalami beberapa kendala seperti kesulitan pengajuan kuota impor pada sistem Commodity Balance akibat error sistem yang berlangsung selama berminggu-minggu dan keterlambatan perpanjangan lisensi mesin warna untuk tahun 2023.  Sementara itu, pertumbuhan YoY di 4Q22 dapat dikaitkan dengan berbagai faktor. Pertama, dimulainya kembali aktivitas normal setelah gangguan akibat pandemi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ini. Fakta bahwa kapasitas kantor dan sekolah saat ini telah mencapai 100 persen menyebabkan peningkatan permintaan barang dan jasa, sehingga mendorong pertumbuhan.  Faktor pendukung lainnya adalah membaiknya daya beli konsumen. Konsumen sekarang memiliki lebih banyak pendapatan yang dapat dibuang dibandingkan tahun lalu yang telah meningkatkan daya beli mereka.  Namun, terlepas dari pertumbuhannya, penting untuk dicatat bahwa sebagian besar perusahaan sekarang berada dalam mode efisiensi anggaran. Alhasil, mereka cenderung mengutamakan penghematan dalam pengadaan hardcopy peripherals (HCP).  Berdasarkan faktor-faktor tersebut, sektor inkjet mengalami penurunan dari Q3 2022 ke Q4 2022, dengan penurunan sekitar 12 persen. Sektor laser mengalami pertumbuhan sekitar 13 persen dari 3Q22 hingga 4Q22, sedangkan sektor SDM mengalami pertumbuhan sekitar 31 persen selama periode yang sama.  “Kami melihat lebih banyak proyek dari sektor pemerintah karena biasanya periode pembelian puncaknya adalah pada akhir tahun untuk mengoptimalkan pengeluaran anggaran. Selain itu, perbankan dan manufaktur masih merupakan vertikal yang menjanjikan, dilihat dari banyaknya proyek dengan sektor-sektor tersebut selama kuartal ini,” kata Sarah Annisa, Senior Market Analyst IDC Indonesia melalui keterangannya.  Secara porsi, Epson dilaporkan memegang pangsa pasar tertinggi untuk printer rumah/kantor di Indonesia pada 4Q22, terhitung 59,8 persen dari pasar meskipun belum sepenuhnya pulih dari kekurangan, terutama untuk model WiFi karena banyak komponen WiFi mereka dialokasikan untuk industri mobil listrik.  Canon masih memegang pangsa pasar tertinggi kedua dengan 20,8 persen, meskipun pengapalan mereka menurun karena penurunan drastis jumlah model ip2770 mereka terkait dengan rencana penghentiannya.  HP menyusul di posisi ketiga dengan 13,7% dan Brother di posisi keempat dengan pangsa pasar 4,7 persen, keduanya mengalami peningkatan karena permintaan yang terus meningkat dan pemulihan kekurangan. Solusi Dokumen Kyocera dan merek lain memiliki pangsa pasar yang sangat kecil masing-masing sebesar 0,4 persen dan 0,5 persen.  Sektor inkjet Epson juga dilaporkan optimis dengan pertumbuhan pasar dengan tingkat komponen dalam negeri baru-baru ini atau biasa disebut dengan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan perkiraan kenaikan 10-20 persen. Sertifikasi TKDN model L15150 baru-baru ini membuat Epson lebih percaya diri dalam upaya pemasarannya.  Namun, pada paruh kedua tahun 2022, Epson mengalami tahap pemulihan kekurangan yang mengakibatkan banyak pengiriman tertunda hingga akhir Q4 2022. Untuk sektor printer laser, Epson belum sepenuhnya pulih dari kelangkaan, terutama untuk model WiFi akibat alokasi komponen WiFi ke industri mobil listrik. Meski pemulihan membaik pada paruh kedua 2022, namun belum mencapai potensi maksimalnya.  Canon mengalami penurunan pengiriman inkjet pada 4Q22 karena penghentian model IP2770 populer yang telah ada di pasaran selama lebih dari 10 tahun. Langkah ini sejalan dengan tren merek yang beralih ke tangki tinta. Namun, Canon meluncurkan dua model baru, PIXMA G2770 dan PIXMA G4770, telah meningkatkan pengapalan untuk seri G untuk mengkompensasi penurunan tersebut.  Di sisi lain, penurunan pengiriman printer laser selama Q4 2022 disebabkan oleh berkurangnya volume model 6030 yang merupakan bagian dari koreksi inventaris, dan pengiriman ditunda hingga Januari 2023 karena masalah waktu dengan kuota impor.  HP mengantisipasi perubahan dalam lini produk tangki tintanya dengan memperkenalkan model baru untuk menggantikan tangki tinta low-end 315 dan 415 pada Q2 2023. Meskipun demikian, potensi keterlambatan pengiriman dapat terjadi karena kesalahan dalam sistem Neraca Komoditas dari akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023 yang rencananya akan dimitigasi oleh HP Indonesia dengan mengirimkan produk untuk transit di gudang Singapura.  Annisa menambahkan, situasi saat ini sangat berbeda dengan dua tahun lalu ketika pandemi pertama kali melanda negara. Meskipun menghadapi tantangan regulasi, prospek pasar yang optimis untuk Q4 2022 merupakan pencapaian yang menjanjikan untuk tahun mendatang.  "Pada tahun 2023, kebijakan TKDN di Indonesia akan semakin ketat sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk membatasi impor dan meningkatkan penyerapan sumber daya lokal. Sedangkan tahun 2024 akan menjadi tahun yang menentukan bagi vendor untuk mengambil langkah ke depan terkait kebijakan TKDN saat pergantian pemerintahan usai pemilu,” imbuh Annisa.

Sudah WFO, IDC Catat Permintaan Perangkat Printer Naik Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/WFO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Setelah dua tahun pembatasan mudik, perkantoran-perkantoran di Surabaya kembali bergairah seusai libur Lebaran. Kebiasaan halalbihalal kembali dihidupkan seiring pekan libur yang lebih panjang. Hari pertama kerja juga sengaja dibuat lebih leluasa untuk menjadi ajang minta maaf dan temu kangen lagi.  ”Kebiasaan bawa oleh-oleh dari kampung akhirnya dirasakan lagi sekarang,” ucap Human Resource Deka Hotel Surabaya Soffiyana Lyna.  Aturan kerja hari pertama di Surabaya disebut sudah kembali 100 persen. Kantor-kantor pemerintahan pun turut menerapkannya. ”Pada hari pertama ini langsung 100 persen, gas pol untuk pelayanan publik,” ucap Camat Sukomanunggal La Koli.  Kebijakan khusus untuk perkantoran seusai mudik panjang diserahkan ke perusahaan masing-masing. Dengan adanya penurunan dan rendahnya angka kasus Covid-19, banyak perusahaan yang percaya diri untuk langsung menjalani aktivitas secara normal.  General Manager Deka Hotel Budi Setiawan mengatakan, pihaknya sudah berani memberlakukan masuk kantor 100 persen pasca-Lebaran. ”Sekarang kita berani karena pegawai sudah 100 persen dapat vaksin booster juga,” imbuhnya saat ditemui kemarin (9/5). Jadi, tak ada aturan khusus seperti karantina sekian hari setelah pergi ke luar kota.  Meski begitu, beberapa perusahaan swasta juga masih memilih memperpanjang work from home (WFH) atau mengatur kapasitas di perkantoran. General Manager Apartemen, Office, dan Soho Ciputra World Surabaya Tutut Gunaedi mengatakan, masih ada tenant di perkantoran yang dirinya kelola belum menerapkan 100 persen ke kantor.  ”Dari data akses yang masuk, mayoritas sudah masuk normal. Hanya beberapa yang belum,” ucapnya. Perusahaan yang bergerak di bidang TI (teknologi informasi) justru disebut sudah menerapkan WFO dengan kapasitas normal.  Kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke kebutuhan tenant dan berbagai pertimbangannya. Operasional manajemen perkantoran masih tetap menjalankan protokol seperti biasa.  Pascamudik, pemantauan dilakukan sebatas kepada pendatang. La Koli mengatakan, pihaknya juga turut memantau pendataan yang masuk lewat aplikasi. ”Bisa langsung diinput ke aplikasi Puntadewa,” jelasnya.

Perkantoran-Perkantoran di Surabaya Sudah Berani 100 Persen WFO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PNS-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ilustrasi - Aktivitas PNS di lingkungan Pemprov." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Aktivitas PNS di lingkungan Pemprov.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengeluarkan aturan baru terkait sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) di masa pandemi. Perubahan itu setelah penyebaran Covid-19 di Tanah Air saat ini cenderung menurun.  Aturan baru tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) MenPAN-RB Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas SE MenPAN-RB 23/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19. SE ini sudah ditandatangani MenPAN-RB Tjahjo Kumolo pada 22 Oktober lalu.  “Memperhatikan arahan dan kebijakan Bapak Presiden mengenai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta memperhatikan status penyebaran Covid-29, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas SE Menteri PANRB No. 23/2021,” terang SE yang ditandantangani MenPAN-RB Tjahjo Kumolo dikutip JawaPos.com, Minggu (24/10).  Adapun, aturan kini sistem kerja ASN yang berada dalam PPKM level 1 sebagai berikut:  Kantor Pemerintahan Sektor Non-esensial Jawa dan Bali <ul> 	<li>PPKM Level 1: 75 persen work from office (WFO) bagi pegawai yang telah divaksinasi.</li> 	<li>PPKM Level 2: 50 persen WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi.</li> 	<li>PPKM Level 3: 25 persen WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi.</li> 	<li>PPKM Level 4: wajib kerja dari rumah alias work from home (WFH) 100 persen.</li> </ul> Luar Jawa dan Bali <ul> 	<li>PPKM Level 1 dan 2 dengan kabupaten/kota zona hijau, kuning, dan oranye diberlakukan 50 persen WFO. Kabupaten/kota zona merah diberlakukan 25 persen WFO. Untuk pegawai yang WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.</li> 	<li>PPKM Level 3, sebanyak 50 persen WFO dan diproritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi. Jika ditemukan klaster Covid-19, maka akan ditutup selama lima hari.</li> 	<li>PPKM Level 4, sebanyak 25 persen WFO dan diproritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi. Jika ditemukan klaster Covid-19, maka akan ditutup selama lima hari.</li> </ul> Kantor Pemerintahan Sektor Esensial Jawa dan Bali <ul> 	<li>PPKM Level 1: sudah bisa WFO 100 persen.</li> 	<li>PPKM Level 2: maksimal 75 persen WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi.</li> 	<li>PPKM Level 3 dan 4, maksimal 50 persen WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi.</li> </ul> Luar Jawa dan Bali <ul> 	<li>PPKM Level 3, maksimal 100 persen WFO dan diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.</li> 	<li>PPKM Level 4, maksimal 50 persen WFO dan diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.</li> </ul> Kantor Pemerintahan Sektor Kritikal Jawa dan Bali <ul> 	<li>PPKM Level 1, maksimal 100 persen pegawai WFO.</li> 	<li>PPKM Level 2, maksimal 100 persen pegawai WFO.</li> 	<li>PPKM Level 3 dan 4, maksimal 100 persen pegawai WFO.</li> </ul> Luar Jawa dan Bali <ul> 	<li>PPKM Level 4, maksimal 100 persen pegawai WFO.</li> </ul>

Kebijakan Baru, ASN di Wilayah PPKM Level 1 Boleh WFO 75 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/1628937066069.jpg" alt="Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) kembali mengeluarkan pengaturan sistem kerja bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).  Hal itu tercantum dalam Surat Edaran (SE) MenPAN-RB Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama PPKM pada Masa Pandemi Covid-19. Dikatakan, pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) diprioritaskan bagi pegawai ASN yang telah divaksin Covid-19, baik di yang berada di dalam maupun luar wilayah Jawa dan Bali.  "Sebanyak 25 persen WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi (untuk pegawai ASN yang berada di sektor non-esensial di wilayah luar Jawa dan Bali dengan PPKM level 4 dan 3, Red),” tulis SE tersebut dikutip JawaPos.com, Minggu (26/9).  Bagi instansi di wilayah luar Jawa dan Bali yang berada di sektor non-esensial pada PPKM level 2 dan 1, diberlakukan WFO 50 persen pegawai jika daerahnya berada di zona hijau dan kuning. Sedangkan bagi instansi yang daerahnya berada di zona oranye dan merah, diberlakukan WFO 25 persen.  Untuk instansi pemerintah di sektor esensial pada PPKM level 4 di luar wilayah Jawa dan Bali, WFO maksimal dilakukan oleh 50 persen pegawai. Jika berada di PPKM level 3, WFO dapat dilakukan dengan maksimal 100 persen.  Tentu dengan memperhatikan bahwa WFO tersebut diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksin Covid-19. Sedangkan untuk instansi di sektor kritikal, WFO diberlakukan maksimal 100 persen.  Sementara itu, pada instansi pemerintah non-esensial yang ada di wilayah Jawa dan Bali dengan PPKM level 4, diberlakukan work from home (WFH) secara penuh. Jika berada di level 3, WFO dilakukan kepada 25 persen pegawai, sedangkan jika berada di level 2 WFO diberlakukan kepada 50 persen pegawai.  Bagi instansi pemerintah di sektor esensial yang ada di PPKM level 4 dan 3 dalam wilayah Jawa dan Bali, WFO dilakukan maksimal oleh 50 persen pegawai. Sedangkan pada PPKM level 2, WFO dilakukan maksimal oleh 75 persen pegawai. Perlu diperhatikan bahwa di sektor esensial dan non-esensial, pegawai yang WFO adalah yang telah divaksin Covid-19.  "Sementara bagi instansi pemerintah di sektor kritikal, diberlakukan WFO dengan maksimal 100 persen bagi setiap level PPKM yang dihadapi," terangnya.  Sebagaimana diketahui, pemerintah telah membagi layanan pemerintahan menjadi tiga bagian, yakni sektor non-esensial, sektor esensial, dan sektor kritikal. Sementara level PPKM terdiri dari level 1 hingga level 4.  Penetapan mengenai level wilayah PPKM dan sektor-sektor tersebut berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai PPKM Covid-19. Pelaksanaan WFO dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat sebagaimana yang tertera dalam SE MenPAN-RB Nomor 17 dan 21 tahun 2021.  Untuk itu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus memastikan pegawai ASN di lingkungannya telah mendapatkan vaksinasi Covid-19, mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai sarana pemantauan jumlah pegawai dan pengunjung dalam kantor, serta disiplin menerapkan protokol kesehatan di manapun dan kapan pun.  SE yang ditandatangani pada 22 September 2021 ini, berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi Covid-19. “Pada saat SE ini mulai berlaku, SE MenPAN-RB 19/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama PPKM Pada Masa Pandemi Covid-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” pungkas surat tersebut.

WFO Diperbolehkan untuk ASN yang Sudah Divaksin

work from office

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#work from office

Berita Terkini

Walhi: Atasi Polusi Udara Perlu Rencana Aksi Nasional

Sudah WFO, IDC Catat Permintaan Perangkat Printer Naik Lagi

Perkantoran-Perkantoran di Surabaya Sudah Berani 100 Persen WFO

Kebijakan Baru, ASN di Wilayah PPKM Level 1 Boleh WFO 75 Persen

WFO Diperbolehkan untuk ASN yang Sudah Divaksin

Download Aplikasi JawaPos.com