<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menlu-Retno-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengutuk perlakuan tidak manusiawi terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja pada kapal-kapal milik perusahaan Tiongkok. Hal ini terkait adanya ABK WNI yang meninggal di kapal Tiongkok dan dilarung.  Seperti diketahui, Indonesia sudah mengambil langkah dengan memulangkan 14 ABK WNI lainnya. Mereka tiba di Indonesia pada Jumat (8/5) dari Korea Selatan setelah kapal Tiongkok tempat mereka bekerja bersandar di Busan, Korsel.  “Berdasarkan keterangan para ABK (anak buah kapal), perlakuan terhadap mereka telah mencederai hak asasi manusia,” sebut Menlu Retno saat menyampaikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, Minggu (10/5).  Karena perlakuan tidak manusiawi tersebut, sebagian besar dari total 46 WNI yang bekerja di beberapa kapal berbendera Tiongkok meminta pulang ke Indonesia. Kapal yang dimaksud adalah Long Xing 629, Long Xing 605, Tian Yu 8, dan Long Xing 606. Bahkan, terdapat tiga WNI yang meninggal dunia di atas kapal kemudian jenazahnya dilarung ke laut (burial at sea). Sementara satu WNI meninggal dunia setelah dirawat di sebuah rumah sakit di Korea Selatan karena terkena pneumonia berat.  Berdasarkan informasi yang diperoleh Menlu Retno setelah berbicara dengan 14 ABK WNI yang dipulangkan dari Korsel pada Jumat (8/5), terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan perusahaan kapal Tiongkok. Di antaranya soal gaji dan jam kerja.  Menurut Menlu Retno, sebagian ABK belum menerima gaji sama sekali dan sebagian lainnya menerima gaji namun tidak sesuai dengan angka yang disebutkan dalam kontrak kerja yang mereka tanda tangani. “Selain itu terdapat permasalahan mengenai jam kerja yang tidak manusiawi. Rata-rata mereka (para ABK) harus bekerja lebih dari 18 jam per hari,” beber Menlu Retno.  Dugaan pelanggaran hak asasi manusia tersebut kini sedang diselidiki oleh Bareskrim Polri bekerja sama dengan kepolisian Tiongkok. “Indonesia akan memaksimalkan kerja sama hukum dengan otoritas Tiongkok dalam penyelesaian kasus ini,” tegas Menlu Retno.  Menlu Retno juga memastikan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, termasuk pembenahan tata kelola di hulu. Secara bilateral, Kemlu melalui Dibes RI di Beijing telah melakukan pembicaraan dengan Dirjen Asia Kemlu Tiongkok guna membahas masalah tersebut.  Dari pertemuan itu, Menlu Retno menyebut pemerintah Tiongkok menyampaikan perhatian khusus atas peristiwa yang dialami puluhan ABK WNI di kapal Tiongkok. Otoritas setempat juga sedang melakukan investigasi terhadap perusahaan perikanan Tiongkok yang mempekerjakan ABK asal Indonesia.

WNI Bekerja di Kapal Tiongkok, Menlu Retno: Jam Kerja Tak Manusiawi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menlu-Retno-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan kronologi tiga jenazah anak buah kapal atau ABK Indonesia di kapal Tiongkok yang dilarung ke laut. Ternyata totalnya ada 46 ABK yang bekerja di 4 kapal berbendera Tiongkok. Dan 1 di antaranya terbukti sakit pneumonia disertai batuk dan meninggal dunia di Busan, Korea Selatan.  Masing-masing terdiri dari 15 ABK bekerja di 1 kapal, 8 orang di kapal lain, 3 orang di kapal lainnya, dan 20 orang di kapal lainnya. Sejak 14 April KBRI menerima informasi bahwa ada kapal yang berbendera Tiongkok yang akan berlabuh di Busan membawa ABK WNI.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/05/2020/jasad-wni-kru-kapal-tiongkok-dibuang-ke-laut-ini-langkah-pemerintah/">Jasad WNI Kru Kapal Tiongkok Dibuang ke Laut, Ini Langkah Pemerintah</a>  "Dan ada informasi ABK Indonesia meninggal di situ. Kisaran 14-16 April," jelas Menlu Retno.  Dari penelusuran KBRI barulah pada 23 April diperoleh informasi rinci," kata Menlu Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual, Kamis (7/5).  "Saya sampaikan bahwa 26 April KBRI mendapatkan info bahwa 1 WNI mengalami sakit. Setelah ke kamarnya, yang bersangkutan sakit cukup lama. Sesak napas dan batuk parah. Atas nama KBRI sudah dibawa ke Busan Medical Center untuk pengawasan," lanjutnya.  Lalu pada 27 April, WNI tersebut dinyatakan meninggal di RS. Keterangan dari Busan menyatakan almarhum meninggal karena pneumonia. KBRI dan Kemenlu sedang mengurus kepulangan jenazah almarhum. "Dia adalah 1 dari 15 ABK bekerja di salah satu kapal Tiongkok," ujar Menlu Retno.  Lalu ada informasi, selain 46 ABK tadi, ada juga ABK WNI yang jenazahnya dilarung atau dikubur di laut. "Informasi detail, kondisi almarhum kritis pada 30 Maret pukul 7 pagi. Almarhum meninggal dunia. Jenazahnya dilarung, dikubur di laut lepas pada 31 Maret pada pukul 8 pagi," jelasnya.  Ada kasus lain terkait dengan kematian 2 awak kapal WNI yang sedang berlayar di Samudra Pasifik pada Desember 2019. Sehingga totalnya ada 1 meninggal di darat, 3 dilarung di laut Samudra Pasifik.  "Keputusan pelarungan diambil oleh kapten kapal karena kematian disebabkan penyakit menular. Dan berdasarkan persetujuan awak kapal lainnya. Terkait 4 orang saudara kita tersebut kami menyampaikan duka cita yang dalam," jelas Menlu Retno.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

Kronologi Meninggalnya WNI Kru Kapal, Ada yang Pneumonia Batuk Parah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menlu-Retno-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jasad 3 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera Tiongkok dilarung atau dikuburkan di laut. Hal itu dilakukan demi mencegah kesehatan dan keamaman seluruh kru kapal lantaran para ABK itu diduga terinfeksi penyakit menular.  Sesuai standar ILO Seafarer’s Service Regulation telah mengatur prosedur pelarungan jenazah (burial at sea). Dalam ketentuan ILO disebutkan bahwa kapten kapal dapat memutuskan melarung jenazah dalam kondisi antara lain jenazah meninggal karena penyakit menular atau kapal tidak memiliki fasilitas menyimpan jenazah sehingga dapat berdampak pada kesehatan di atas kapal.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/05/2020/jasad-wni-kru-kapal-tiongkok-dibuang-ke-laut-ini-langkah-pemerintah/">Jasad WNI Kru Kapal Tiongkok Dibuang ke Laut, Ini Langkah Pemerintah</a>  "Satu ABK inisial E meninggal di RS Busan karena pneumonia," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers, Kamis (7/5).  Pemerintah Indonesia, baik melalui perwakilan Indonesia di Selandia Baru, RRT dan Korea Selatan maupun di Pusat, memberi perhatian serius atas permasalahan yang dihadapi anak kapal Indonesia di kapal ikan berbendera RRT Long Xin 605 dan Tian Yu 8 yang beberapa hari lalu berlabuh di Busan, Korsel. Kedua kapal tersebut membawa 46 awak kapal WNI dan 15 diantaranya berasal dari Kapal Long Xin 629.  KBRI Seoul berkoordinasi dengan otoritas setempat telah memulangkan 11 awak kapal pada 24 April 2020. 14 awak kapal lainnya akan dipulangkan pada 8 Mei 2020. KBRI Seoul juga sedang mengupayakan pemulangan jenazah awak kapal a.n. E yang meninggal di RS Busan karena pneumonia. 20 awak kapal lainnya melanjutkan bekerja di kapal Long Xin 605 dan Tian Yu 8. Pada Desember 2019 dan Maret 2020, pada kapal Long Xin 629 dan Long Xin 604, terjadi kematian 3 awak kapal WNI saat kapal sedang berlayar di Samudera Pasifik.  "Kapten kapal menjelaskan bahwa keputusan melarung jenazah karena kematian disebabkan penyakit menular dan hal ini berdasarkan persetujuan awak kapal lainnya," kata Menlu Retno.  KBRI Beijing telah menyampaikan nota diplomatik untuk meminta klarifikasi mengenai kasus ini. Dalam penjelasannya, Kemlu RRT (Republik Rakyat Tiongkok) menerangkan bahwa pelarungan telah dilakukan sesuai praktik kelautan internasional untuk menjaga kesehatan para awak kapal lainnya.  Sebelumnya, Kemenlu bersama Kementerian/Lembaga terkait juga telah memanggil manning agency untuk memastikan pemenuhan hak-hak awak kapal WNI. Kemenlu juga telah menginformasikan perkembangan kasus dengan pihak keluarga.  "Kami memastikan dan meminta Dubes RRT untuk menjamin hak-hak ABK terpenuhi oleh pihak agen perusahaan," tutup Menlu Retno.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

3 Jasad ABK WNI Dilarung di Laut, Diduga Terinfeksi Penyakit Menular

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/WhatsApp-Image-2020-01-27-at-01.58.27_1-1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri RI bakal memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian, untuk meminta penjelasan tentang perlakuan yang diterima para anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal ikan Tiongkok. Kemenlu juga akan meminta penjelasan mengenai pelarungan jenasah ABK WNI dari Kapal Long Xin 629 dan Long Xin 604 untuk memeriksa apakah penanganan itu sudah sesuai dengan ketentuan dari Organisasi Buruh Internasional (ILO).  "Guna meminta penjelasan tambahan mengenai alasan pelarungan jenasah (apakah sudah sesuai dengan Ketentuan ILO) dan perlakuan yang diterima ABK WNI lainnya, Kemenlu akan memanggil Duta Besar RRT (Republik Rakyat Tiongkok)," kata pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri yang dikonfirmasi oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada JawaPos.com, Kamis (7/5).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/05/2020/jasad-wni-kru-kapal-tiongkok-dibuang-ke-laut-ini-langkah-pemerintah/">Jasad WNI Kru Kapal Tiongkok Dibuang ke Laut, Ini Langkah Pemerintah</a>  ILO Seafarer’s Service Regulation mengatur prosedur pelarungan jenazah (burial at sea). Dalam ketentuan ILO disebutkan bahwa kapten kapal dapat memutuskan untuk melarungkan jenazah karena beberapa kondisi, antara lain jenazah meninggal karena penyakit menular atau kapal tidak memiliki fasilitas penyimpanan jenazah sehingga dapat berdampak pada kesehatan di atas kapal.  Dalam penjelasan Kemenlu RI, Pemerintah Indonesia, baik melalui perwakilan Indonesia di Selandia Baru, RRT dan Korea Selatan maupun di Pusat, memberi perhatian serius atas permasalahan yang dihadapi WNI kru kapal di kapal ikan berbendera Tiongkok, Long Xin 605 dan Tian Yu 8 yang beberapa hari lalu berlabuh di Busan, Korsel. Kedua kapal tersebut membawa 46 awak kapal WNI dan 15 di antaranya berasal dari Kapal Long Xin 629.  KBRI Seoul berkoordinasi dengan otoritas setempat telah memulangkan 11 awak kapal pada 24 April 2020. Sementara, 14 awak kapal lainnya akan dipulangkan pada 8 Mei 2020. KBRI Seoul juga sedang mengupayakan pemulangan jenazah awak kapal a.n. E yang meninggal di RS Busan karena pneumonia. Sedangkan 20 awak kapal lainnya melanjutkan bekerja di Kapal Long Xin 605 dan Tian Yu 8.  Pada Desember 2019 dan Maret 2020, pada Kapal Long Xin 629 dan Long Xin 604, terjadi kematian 3 awak kapal WNI saat kapal sedang berlayar di Samudera Pasifik. Kapten kapal menjelaskan bahwa keputusan melarung jenazah karena kematian disebabkan penyakit menular dan hal ini berdasarkan persetujuan awak kapal lainnya.  "KBRI Beijing telah menyampaikan nota diplomatik untuk meminta klarifikasi mengenai kasus tersebut. Dalam penjelasannya, Kemenlu RRT menerangkan bahwa pelarungan telah dilakukan sesuai praktik kelautan internasional untuk menjaga kesehatan para awak kapal lainnya," lanjut pernyataan tertulis Kemenlu.  Sebelumnya, Kemenlu bersama Kementerian/Lembaga terkait juga telah memanggil manning agency untuk memastikan pemenuhan hak-hak awak kapal WNI. Kemenlu juga telah menginformasikan perkembangan kasus dengan pihak keluarga.  Sementara itu, JawaPos.com sudah berusaha menghubungi pihak Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta untuk menanggapi sikap Kemenlu. Tapi, sampai berita ini diturunkan, pihak Kedubes Tiongkok belum memberikan respons.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

Jasad WNI Kru Kapal Dilarung ke Laut, Kemenlu Panggil Dubes Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Judha-Nugraha-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia bakal segera memulangkan 14 WNI yang bekerja sebagai ABK atau kru kapal Tiongkok, Long Xing 629. Seperti diketahui, kapal tersebut saat ini tengah berada di Busan, Korea Selatan. Rencana pemulangan dilakukan pada 8 Mei mendatang.  Bukan tanpa sebab belasan ABK WNI tersebut bakal dipulangkan. Mereka memang minta dipulangkan ke Indonesia setelah 4 rekannya yang juga WNI meninggal dunia di kapal tersebut. Para WNI tersebut merupakan pekerja di kapal Tiongkok tersebut dan memiliki kontrak.  Seperti disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, keempat belas WNI tersebut akan pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan masa karantina yang diberlakukan oleh pemerintah Korea Selatan guna menghindari penyebaran virus Covid-19.  “Pihak pemilik kapal sudah menyiapkan tiket pulang untuk tanggal 8 Mei setelah mereka menyelesaikan proses karantina wajib,” beber Judha saat menyampaikan keterangan pers secara daring di Jakarta, Rabu (6/5).  Menurut Ketua Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) Korea Selatan, Ari Purboyo, sebelumnya terdapat 18 ABK asal Indonesia bekerja di kapal Long Xing sejak setahun lalu. Selama di tengah laut, ada tiga ABK WNI yang meninggal dunia karena sakit dan jasadnya dibuang ke laut. Sementara, satu ABK lainnya masih bisa dievakuasi ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.  Selang setahun kemudian, tepatnya mulai 22 April 2020 kemarin, 14 ABK WNI yang masih hidup kembali ke Korea Selatan, namun dengan kondisi yang memprihatinkan. Beruntung mereka mendapatkan perlindungan yang baik dari otoritas setempat dan kini tinggal di sebuah hotel di Busan, Korea Selatan.  Keempat belas ABK itu sempat bingung soal biaya untuk pulang ke Indonesia, karena tiga perusahaan yang memberangkatkan mereka yakni PT Lakemba Perkasa Bahari, PT Alfira Perdana Jaya (APJ), dan PT Karunia Bahari tidak bersedia memulangkan mereka.  Hanya saja, sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018, Judha menjelaskan bahwa penanganan perlindungan WNI selalu mengedepankan pada tanggung jawab pihak terkait, dalam hal ini pihak pemilik kapal, pihak agensi, dan agen tenaga kerja di Indonesia.  “KBRI kita di Seoul sudah berkoordinasi dengan agen kapal yang ditunjuk oleh pemilik di Tiongkok sejak 16 April 2020, termasuk untuk memfasilitasi ketibaan para ABK kita,” imbuh Judha.

Jasad WNI Kru Kapal Tiongkok Dibuang ke Laut, Ini Langkah Pemerintah

wni kru kapal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wni kru kapal

Berita Terkini

WNI Bekerja di Kapal Tiongkok, Menlu Retno: Jam Kerja Tak Manusiawi

Kronologi Meninggalnya WNI Kru Kapal, Ada yang Pneumonia Batuk Parah

3 Jasad ABK WNI Dilarung di Laut, Diduga Terinfeksi Penyakit Menular

Jasad WNI Kru Kapal Dilarung ke Laut, Kemenlu Panggil Dubes Tiongkok

Jasad WNI Kru Kapal Tiongkok Dibuang ke Laut, Ini Langkah Pemerintah

Download Aplikasi JawaPos.com