<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-14.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menemui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Dia mengatakan, kegiatan ini hanya sebatas kunjungan kerja biasa kepada mitra kerja.  Dalam pertemuan ini, Mahfud turut menanyakan program pemblokiran paspor WNI eks ISIS yang terlibat Foreign Teroris Fighter (FIF). Hal ini guna menindak lanjuti keputusan pemerintah yang memutuskan tak akan memulangkan mereka dari Syria.  "Kita pastikan bahwa itu adalah keputusan sidang kabinet, bahwa FTF yang sudah terindentifikasi paspornya ditutup dulu, diblok dulu. Karena dia dalam proses tidak boleh pulang," kata Mahfud di Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).  Meski begitu, Mahfud tak mau menyebutkan berapa paspor yang sudah diblokir. "Nggak boleh disebutkan nama dan jumlah itu menyangkut privasi orang. Soal paspor siapa terorisnya dan sebagainya," tegasnya.  Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah Indonesia tidak akan memulangkan WNI eks kombatan ISIS yang saat ini berada di kamp penampungan di Syria. Keputusan ini diambil usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terkait Foreign Teroris Fighter (FTF) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2).  Mahfud mengatakan, data terakhir yang didapat dari Centra Intelligence Agency (CIA) ada 689 WNI yang terlibat FTF. Jumlah tersebut terdiri dari 228 orang teridentifikasi lengkap, dan sisanya 401 orang tidak teridentifikasi lengkap. Mereka tersebar di Syria hingga Turki.   Keputusan tidak memulangkan mereka setelah melalui beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah potensi ancaman kepada warga Indonesia pada kemudian hari.

Temui Yasonna, Mahfud Tanyakan Progres Pemblokiran Paspor WNI eks ISIS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/ini-isi-percakapan-para-pelaku-teroris-di-grup-telegram_m_146985.jpeg" alt="Ilustrasi: ISIS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: ISIS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS terus bertambah. Data terbaru Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) menyebutkan, dari yang sebelumnya berjumlah 689, kini bertambah menjadi 1.276 orang.  "Berkembang data yang awalnya 689, terakhir pengembangannya sampai hari kemarin dengan BNPT dan Densus 1.276," ujar Menkumham Yasonna H Laoly dalam rapat kerja bersama dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/2).  Yasonna mengatakan, dari 1.276 WNI eks anggota ISIS tersebut yang teridentifikasi masih memiliki paspor Indonesia sebanyak 297 orang. Data itu didapat dari hasil kolaborasi pemerintah dengan dengan intelijen di Syria untuk melakukan pemantauan terhadap eks anggota ISIS tersebut.  "Ini semua nanti akan dibahas dengan dunia intelijen di sana," katanya.  Selain itu, Yasonna juga mengatakan, pemerintah masih melakukan pengkajian mengenai rencana anak-anak eks anggota ISIS yang akan dipulangkan ke tanah air.  "Jadi tindakannya sampai sekarang ditunda dulu, karean tidak bisa masuk ke Indonesia," ungkapnya.‎

Jumlah WNI eks Pasukan ISIS Bertambah Menjadi 1.276 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-14.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan anak eks ISIS di Syria akan dipulangkan ke Indonesia. Dengan catatan anak tersebut berstatus yatim piatu dan berusia di bawah 10 tahun.  “Kita ke prinsipnya saja dulu lah bahwa anak-anak di bawah 10 tahun yang yatim piatu itu akan dipulangkan, itu kebijakannya sudah resmi,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (24/2).  Anak-anak ini nantinya akan didata terlebih dahulu sebelum dipulangkan. Sesampainya di tanah air, mereka akan mengikuti proses deradikalisasi. Sedangkan untuk teknis pemulangan mereka, Mahfud belum banyak menjelaskan. Karena sekarang masih dalam tahap pendataan.  “Kalau ada (anak) itu ada di kamp yang mana atau di negara mana, ini semua masih dalam proses identifikasi yang dilakukan oleh tim gabungan yang pimpinannya itu BNPT,” pungkas Mahfud.  Sementara itu, bagi yang dewasa akan tetap diberi tindakan tegas. Pemblokiran paspor kepada mereka akan dilakukan. Data WNI eks ISIS yang sudah berhasil diidentifikasi saat ini sudslah diserahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).  Setelah pemblokiran dilakukan, maka mereka sudah tak bisa lagi menggunakan parpornya untuk masuk Indonesia. “Paspornya diblokir sehingga nanti tidak bisa masuk lagi ke Indonesia,” pungkas Mahfud.

Mahfud: Kita Pulangkan Anak Yatim Piatu di Bawah 10 Tahun dari Syria

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-6-1.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan sudah mulai mengambil tindakan tegas kepada WNI eks ISIS yang saat ini berada di kamp penampungan di Syria. Setelah memutuskan tak memulangkan mereka, kali ini pemerintah tengah melakukan pemblokiran paspor eks ISIS ini.  Mahfud menyampaikan, data WNI eks ISIS yang sudah berhasil diidentifikasi saat ini sudah diserahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Setelah pemblokiran dilakukan, maka mereka sudah tak bisa lagi menggunakan parpornya untuk masuk Indonesia.  “Paspornya diblokir sehingga nanti tidak bisa masuk lagi ke Indonesia,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (24/2).  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut, pemblokiran hanya dilakukan kepada eks ISIS yang berstatus dewasa. Sedangkan untuk anak di bawha 10 tahun sesuai keputusan akan dipulangkan ke tanah air. “Kita ke prinsipnya saja dulu lah bahwa anak-anak di bawah 10 tahun yang yatim piatu itu akan dipulangkan, itu kebijakannya sudah resmi,” imbuhnya.  Anak-anak ini nantinya akan didata terlebih dahulu sebelum dipulangkan. Sesampainya di tanah air, mereka akan mengikuti proses deradikalisasi. Sedangkan untuk teknis pemulangan mereka, Mahfud belum banyak menjelaskan. Karena sekarang masih dalam tahap pendataan.  “Kalau ada (anak) itu ada di kamp yang mana atau di negara mana, ini semua masih dalam proses identifikasi yang dilakukan oleh tim gabungan yang pimpinannya itu BNPT,” pungkas Mahfud

Dipastikan Tak Bisa Kembali ke Indonesia, Paspor WNI Eks ISIS Diblokir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menkumham-Yasonna-H-Laoly-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly bersiap mengikuti rapat kerja bersama yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Pada rapat tersebut Baleg membuka peluang untuk mengurangi jumlah RUU Progr" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly bersiap mengikuti rapat kerja bersama yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Pada rapat tersebut Baleg membuka peluang untuk mengurangi jumlah RUU Progr</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan pihaknya masih mengkaji terkait wacana penghapusan kewarganegaraan terhadap warga negara Indonesia eks anggota ISIS. Kajian ini dilakukan setelah pemerintah membatalkan pemulangan 689 WNI eks ISIS ke Indonesia beberapa waktu lalu.  "Belum nanti masih dikaji lagi kan, masih terus dikaji data-data dulu," kata Yasonna di Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).  Kendati demikian, Yasonna belum bisa memastikan kapan pihaknya bisa memutuskan hal tersebut. Karena hingga kini masih dalam pengkajian antara Kemenkumham dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).  "Sekarang kita masih rapat terus dengan BNPT," jelas Yasonna.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut, permohonan naturalisasi bisa diajukan eks kelompok ISIS melalui pembentukan Keputusan Presiden (Keppres). Proses pengerjaan tersebut dilakukan oleh BNPT.  Bahkan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyatakan pencabutan kewarganegaraan tersebut tidak harus melalui proses pengadilan. Opsi pencabutan kewarganegaraan tersebut bisa melalui Keppres maupun melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Yasonna Masih Kaji Pencabutan Kewarganegaraan Eks Simpatisan ISIS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/SANTRI_Hariyanto-TengJawa-Pos_Jawa-Pos2.jpg" alt="Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>Wapres Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah masih mempertimbangkan kebijakan memulangkan anak-anak WNI eks ISIS yang usianya masih di bawah 10 tahun. Ihwal adanya hal ini dikatakan Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin.  "Soal kepulangan anak WNI eks ISIS masih dipertimbangkan," ujar Ma'ruf seusai mengisi kuliah umum dengan tema "Penangkalan Faham Radikalisme" di Universitas Mataram (Unram) di Kota Mataram, NTB, Rabu (19/2).  Nantinya, sebelum membuat sebuah keputusan apakah memulangkan atau tidak, tentu pemerintah perlu pertimbangan. Ini untuk mengantisipasi, jangan sampai ketika anak tersebut besar, mempunyai memori yang dikhawatirkan masih memiliki pengaruh terhadap faham radikal dan terorisme.  "Makanya masih dipertimbangkan, jangan sampai dari sisi manusianya mempunyai memori yang dikhawatirkan sampai besarnya masih memberi pengaruh terhadap faham radikal dan terorisme," imbuhnya.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah sudah memutuskan untuk tidak memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat jaringan terorisme di luar negeri, termasuk jaringan ISIS.  Mahfud menjelaskan, keputusan tersebut karena pemerintah ingin memberi rasa aman kepada 267 juta rakyat Indonesia di Tanah Air dari ancaman tindak terorisme.  Berdasarkan data yang dikemukakan Mahfud, terdapat 689 WNI yang merupakan teroris lintas batas atau foreign terrorist fighter/FTF.  "Karena kalau teroris FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," kata Mahfud.  Mahfud menyebutkan, setidaknya sekitar 689 teroris lintas batas asal Indonesia berada di sejumlah negara. Pemerintah masih mendata latar belakang dan peran para teroris tersebut.  Teroris tersebut, ucap Mahfud, di antaranya berada di Suriah, Turki, dan Afghanistan.  "Pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap terlibat teror, bergabung dengan ISIS," ujar dia.  Namun, kata Mahfud, jika terdapat anak-anak dengan usia di bawah 10 tahun yang termasuk teroris lintas batas itu, pemerintah akan mempertimbangkan untuk memulangkannya.  "Dipertimbangkan setiap kasus. Apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak," katanya.

Pemerintah Pertimbangkan Pulangkan Anak WNI Eks ISIS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kepala-BKPM.jpg" alt="Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yakin memanasnya Natuna tak akan mengganggu investasi dari Tiongkok. (Antara Photo)." width="100%">
<figcaption>Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yakin memanasnya Natuna tak akan mengganggu investasi dari Tiongkok. (Antara Photo).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) menjadi perdebatan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berharap, apapun keputusan pemerintah, hal tersebut tidak mempengaruhi keamanan dan kenyamanan investasi Indonesia.  "Dari sisi investasi, kita ini lagi membenahi iklim investasi agar orang masuk. Jadi, kalau datang ke Indonesia hanya bikin kacau, mendingan jangan pulang. Gitu ya," ujarnya di kantornya, Senin (17/2).  Bahlil meminta pemerintah dan pihak terkait berhati-hati dalam mengidentifikasi WNI yang berhak pulang ke tanah air. Menurutnya, mereka yang berhak kembali adalah yang memenuhi ketentuan dalam perundang-undang.  "Jadi, WNI yang memenuhi undang-undang silakan balik. Tapi kalau tidak memenuhi undang-undang jangan dong," tuturnya.  Sebagai informasi, banyak pertimbangan yang harus dilihat sebelum memulangkan WNI mantan anggota ISIS. Di antaranya soal kemanusiaan, keamanan dalam negeri, prioritas kebijakan pemerintah, mekanisme repatriasi, rehabilitasi, penegakan hukum berdasarkan UU Terorisme, masalah deradikalisasi, hingga masalah keuangan negara.

Bahlil soal Eks ISIS: Kalau Datang Hanya Bikin Kacau, Jangan Pulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/ISIS-bendera-Reuters-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Pemerintah Indonesia secara resmi menolak kepulangan kombatan ISIS eks warga negara Indonesia (WNI). Alasannya demi keamanan masyarakat di tanah air.  Karena itu, Wakil Ketua Komisi V DPR Syarif Abdullah Alkadrie meminta pemerintah memperketat penjagaan pintu masuk ke Indonesia. Tujuannya agar masyarakat Indonesia lebih terlindungi.  “Pintu-pintu masuk ke Indonesia harus diperketat. Artinya, kalau mereka ingin masuk tentu akan melewati pengecekan, itu yang paling penting untuk diperketat,” kata legislator yang membidangi perhubungan dan transportasi, Jumat (14/2).  Menurut Syarif, kecil kemungkinan kombatan ISIS eks WNI akan melewati jalur tikus perbatasan Indonesia dengan negara lain untuk masuk ke tanah air. Kendati demikian, kata dia, bukan berarti penjagaan dan pengawasan di jalur tikus itu tidak diperketat.  “Kalau jalan tikus, kecil kemungkinan, tetapi tentu harus diperketat juga, sekali lagi ini demi keamanan,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat (Kalbar) I  Lebih lanjut, Syarif juga meminta pemerintah agar memvalidasi soal data jumlah kombatan ISIS asal Indonesia yang ada di sana. Semua identitas mereka harus terdeteksi. Tujuannya agar pemerintah bisa mendeteksi mereka untuk tidak tembus masuk dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan ideologi Indonesia.  “Khawatirnya mereka bisa tembus masuk ke tanah air lagi dan menyebarkan paham-pahamnya,” ujar politikus Nasdem itu.  Sebelumnya diberitakan, pemerintah memastikan tidak akan memulangkan 689 lebih kombatan ISIS eks WNI ke Indonesia. Keputusan itu diambil setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama para menteri terkait.

WNI Kombatan eks ISIS Batal Dipulangkan, DPR: Perketat Pintu Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jokowi-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto meminta pemerintah berhati-hati mengambil kebijakan untuk memulangkan anak-anak eks ISIS kembali ke tanah air. Menurutnya, memisahkan anak dari orang tua malah akan membuat problem baru.  "Problemnya adalah secara psikologis apakah kemudian anak-anak di bawah umur apakah harus dipisahkan dengan orang tuanya? Itu menjadi problem dasar," ujar Didik di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/2).  Ketua DPP Partai Demokrat ini meminta pemerintah tidak meniru kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Didik, Trump kala itu membuat kebijakan memisahkan anak-anak dari para orang tuanya yang merupakan warga negara Meksiko.  "Jangan sampai seperti kebijakan yang diambil oleh Donald Trump ketika banyak pengungsi Meksiko orang tuanya enggak boleh masuk, tapi anak-anaknya diambil. Ini kan bakal menimbulkan persoalan baru terhadap anak-anak," katanya.  Menurut Didik, pemerintah tidak perlu gegabah memulangkan anak-anak eks ISIS. Perlu ada kajian mendalam sehingga tidak menimbulkan polemik ke depannya.  "Pertimbangan matang, tentu tidak lepas kemudian (mempertimbangkan) langkah-langkah dunia langkah PBB dalam menangani persoalan ini," ungkapnua.  Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi membuka peluang memulangkan anak-anak WNI bekas pengikut ISIS jika ada yang telantar di Timur Tengah. Namun, pemerintah akan mengidentifikasi mereka terlebih dulu.  "Kita memang masih memberikan peluang untuk yang yatim, yatim-piatu, yang anak-anak. Tapi, kita belum tahu apakah ada atau tidak ada," kata Jokowi.

Pemulangan Anak Eks ISIS, DPR Minta Jokowi Tak Seperti Donald Trump

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/gerindra-minta-konsistensi-jokowi-soal-gagasan-bung-karno_m_122318.jpeg" alt="Wakil Ketua Komisi III Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang akan memulangkan anak-anak Warga Negara Indonesia eks Anggota ISIS ke tanah air. Namun, kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaedi Mahesa, hal itu harus dibarengi dengan pembinaan tentang paham-paham antiradikalisme.  "Tapi anak ini kan masih ada orang tuanya, masa dia mau balik. Naluri saja ya," ujar Desmond kepada wartawan, Jumat (14/2).  Ketua DPP Partai Gerindra ini juga meminta kepada pemerintah melakukan pendataan terhadap anak-anak eks anggota ISIS tersebut. Sehingga bisa kembali ke tanah air lagi.  "Pro aktif ini dalam rangka mendata. Kalau mereka tidak punya kewarganegaraan, terus mereka tinggal di mana. Di sinilah saya pikir kearifan pemerintah untuk mendeteksi sejak awal agar ada kebijakan khusus terhadap mereka, harus ada data valid," ungkapnya.  Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan memulangkan para WNI matan anggota ISIS ke tanah air. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, alasan pemerintah tidak ingin memulangkan eks Anggota ISIS ini, karena untuk menjamin masyarakat Indonesia ini.  "Bahwa pemerintah punya tanggung jawab keaman terhadap 260 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan," ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2).  Sehingga pemerintah mengutamakan hal tersebut. Tidak ingin masyarakat Indonesia keamanannya terancam karena memulangkan eks anggota ISIS tersebut ke tanah air.  "Jadi tidak memiliki rencana pemerintah memulangkan orang-orang ISIS eks WNI tersebut," katanya.  Selain itu, Presiden Jokowi juga membuka peluang untuk memulangkan anak-anak WNI eks ISIS tersebut. ‎"Kita memang masih memberikan peluang untuk yang yatim, yatim piatu yang berada pada posisi anak-anak. Tapi kita belum tahu," ‎‎ungkapnya.

Pemulangan Anak-anak WNI eks ISIS Harus Disertai Data yang Valid

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wni eks isis

Berita Terkini