<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenlu-beri-bantuan-hukum-terhadap-wni-yang-kena-razia-di-arab-saudi_m_.jpg" alt="Jamaah Indonesia saat akan berangkat ke tanah suci." width="100%">
<figcaption>Jamaah Indonesia saat akan berangkat ke tanah suci.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 116 WNI tertangkap razia di Arab Saudi. Keberadaannya terus dipantau oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Kemenlu menegaskan bahwa pemerintah siap memberikan bantuan hukum jika dibutuhkan. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal menyatakan, kasus penangkapan 116 <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/01/08/2018/bukan-rombongan-haji-dari-indonesia-116-wni-digerebek-petugas-arab" target="_blank">WNI</a> itu kini ditangani KJRI Jeddah. "Bantuan hukum yang dibutuhkan (116 WNI, Red) pasti akan diberikan," katanya saat dikonfirmasi kemarin (1/8). Iqbal menjelaskan, meskipun siap memberikan bantuan, pemerintah Indonesia tetap harus menghormati ketentuan hukum di <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/26/07/2018/jamaah-haji-mulai-diberangkatkan-dari-madinah-ke-makkah" target="_blank">Arab Saudi</a>. Hingga kemarin dia belum mendapatkan profil seluruh WNI yang tertangkap tersebut. Karena itu, pihaknya belum bisa memastikan apakah mereka berstatus TKI ilegal atau lainnya.&nbsp;

Kemenlu Beri Bantuan Hukum terhadap WNI yang Kena Razia di Arab Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bukan-rombongan-haji-dari-indonesia-116-wni-digerebek-petugas-arab_m_232205.jpg" alt="Rombongan CJH Indonesia saat berada di Madinah menuju Makkah" width="100%">
<figcaption>Rombongan CJH Indonesia saat berada di Madinah menuju Makkah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Petugas keamanan Arab Saudi bertindak tegas selama musim haji. Terutama terhadap orang asing yang masuk ke Tanah Suci tanpa mengantongi visa yang sesuai. Buktinya pada Jumat 27/7) tengah malam petugas Arab Saudi menggerebek sebuah rumah penampungan di kawasan Misfalah, Makkah. Sebanyak 116 WNI terjaring di sana, karena tidak megantongi visa haji. Berdasar berita acara pemeriksaan (BAP) yang dikeluarkan tim petugas dari Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah di Tarhil (Pusat Detensi Imigrasi), sebagian besar di antara 116 WNI yang terjaring itu memegang visa kerja. Sisanya masuk Arab Saudi dengan umrah dan visa ziarah. Sebagian besar WNI yang terjaring razia tersebut berdomisili di Makkah. Sebagian lagi berasal dari luar <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/26/07/2018/jamaah-haji-mulai-diberangkatkan-dari-madinah-ke-makkah" target="_blank">Makkah</a>, tapi mereka menyeberang melalui perbatasan masuk ke Kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Menurut Koordinator Pelayanan dan Perlindungan Warga Safaat Ghofur, sebagian besar di antara para WNI yang digerebek tersebut berasal dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Safaat menjelaskan, saat di-BAP, mereka mengaku membayar sewa kamar dengan besaran bervariasi. Yakni, 150 hingga 400 riyal per kepala. Mereka menyewa beberapa syuggah (rumah) dalam satu imarah (gedung) melalui orang Bangladesh (calo). Rumah-rumah tersebut dihuni 10 sampai 23 tiga orang, campur laki-laki dan perempuan. Salah seorang yang ditangkap mengaku berangkat dengan visa umrah dan masuk ke Arab Saudi sebelum bulan puasa. Ada juga yang datang saat Ramadan. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/23/07/2018/jamaah-haji-dari-madinah-ke-makkah-dilayani-bus-salawat" target="_blank">WNI</a> yang tidak mau disebutkan namanya itu mengaku berniat haji. Seusai haji, dia akan pulang ke Indonesia melalui Tarhil. Apes bagi dia. Sebelum mewujudkan niatnya, dia keburu terjaring razia. "Jamaah bayar ke travel Rp 50 hingga 60 juta," ucapnya. Sesampai di Makkah, sambung dia, mereka harus membayar uang tambahan 500 riyal untuk menebus paspor ke guide. "Setelah di Makkah, mereka bebas mau ke mana saja dan tidak ada urusan lagi dengan travel," tutur Tolabul Amal, staf KJRI yang bertugas di Tarhil.&nbsp;&nbsp;

Bukan Rombongan Haji dari Indonesia, 116 WNI Digerebek Petugas Arab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-jaringan-isis-wni-diringkus-polisi-malaysia_m_184655.jpeg" alt="Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga negara Indonesia (WNI) kembali ditangkap kepolisian Malaysia. Penangkapan seorang WNI diduga menjadi bagian dari Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan akan melancarkan serangan teror. Dari informasi yang didapatkan Mabes Polri, <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/07/22/145885/tak-hanya-dipenjara-ribuan-wni-pun-dihukum-cambuk" target="_blank">WNI</a> tersebut bernisial MAA bin MB asal Jawa Timur. Dia ditangkap pada Senin (22/1) lalu. "MAA selama di Malaysia berprofesi sebagai pekerja konstruksi, dia ditangkap di <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/19/176008/mau-bertolak-ke-filipina-5-wni-terciduk-di-malaysia" target="_blank">Kuala Lumpur</a>. Yang bersangkutan diduga melakukan tindakan terorisme," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (29/1). Menurut Setyo, MAA diduga kuat masuk dalam kelompok jaringan ISIS. Hal itu diketahui karena kerap mengibarkan bendera ISIS di lokasi MAA bekerja. "Tersangka telah menaikkan bendera organisasi ISIS di lokasi kerja kontrak bangunan dimana dia bekerja," ungkap Setyo. Tak hanya itu, tersangka diduga telah membuat rencana serangan terhadap pihak kepolisian dengan merekam video Balai Polis Travers dan Ibu <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/07/22/145884/jadi-pendatang-asing-ilegal-1039-wni-ditangkap-otoritas-malaysia" target="_blank">Pejabat Polis</a>. "Yang bersangkutan juga akan melihat peta lokasi balai polis berkenaan melalui Google Map sebelum merencanakan serangan," ungkap Setyo. Bahkan MAA juga diduga berencana mencuri senjata dari markas <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/03/25/118793/selamatkan-wn-malaysia-61-personel-polri-terima-penghargaan-dari-pdrm" target="_blank">Kepolisian Malaysia</a>&nbsp;yang rencananya akan digunakan untuk melakukan serangan di Malaysia dan Indonesia. "Dia juga telah berkomunikasi dengan seorang pimpinan kanan organisasi militan ISIS melalui aplikasi WhatsApp dan mencoba merekrut beberapa orang warganegara Indonesia untuk mengikuti organisasi militan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/03/22/117907/pembunuh-warga-malaysia-diringkus-polisi-diraja" target="_blank">ISIS</a> tersebut. Untuk membuktikan bahwa organisasi militan ISIS masih aktif di Malaysia," pungkas Setyo.

Diduga Jaringan ISIS, WNI Diringkus Polisi Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/mau-bertolak-ke-filipina-5-wni-terciduk-di-malaysia_m_176008.jpeg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto didampingi Kabag Penum Kombes Martinus Sitompul" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto didampingi Kabag Penum Kombes Martinus Sitompul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lima orang Warga Negara Indonesia (WNI) terduga bagian teroris terciduk di Malaysia. Penangkapan kelima WNI itu saat mereka akan bertolak ke Filipina. Kini satu dari mereka telah dipulangkan ke Indonesia dan empat lainnya masih menjalani pemeriksaan. "Yang nangkap Polisi Diraja Malaysia. Yang empat belum dikembalikan," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/10/173845/status-terduga-teroris-jatim-dipastikan-seminggu-mendatang" target="_blank">Setyo Wasisto</a> di Komplek Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (19/12). Hingga saat ini Setyo belum bisa menyebutkan identitas secara lengkap para terduga <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/11/174049/kapolri-ungkap-alasan-penangkapan-terduga-teroris-jelang-natal" target="_blank">teroris</a> tersebut. Sementara identitas awalnya yakni, MST (38) dari Ambon, AA (31) dari Banten, J alias KU (35) dari Lebak Banten, dan S alias B (31) dari Brebes. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menambahkan, pihaknya tidak mengetahui secara jelas kronologi penangkapan para <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/07/22/145885/tak-hanya-dipenjara-ribuan-wni-pun-dihukum-cambuk" target="_blank">WNI</a>&nbsp;tersebut. "Nggak ada (kronologinya), yang menangkap di sana (Malaysia)," terang Martinus. Kini Polri telah meminta Polis Diraja Malaysia untuk mendeportasi empat orang terduga teroris lainnya, supaya mereka dapat diproses secara hukum di Indonesia. "Permintaan Mabes Polri untuk Malaysia mendeportasi mereka agar proses hukum dapat berjalan di sini (Indonesia)," tandas Martinus.

Mau Bertolak ke Filipina, 5 WNI Terciduk di Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/tak-hanya-dipenjara-ribuan-wni-pun-dihukum-cambuk_m_145885.jpeg" alt="Dampak dari masuknya WNI secara ilegal membuat Pemerintah Malaysia tidak berhenti melakukan deportasi melalui Pelabuhan Tunon Taka Nunukan." width="100%">
<figcaption>Dampak dari masuknya WNI secara ilegal membuat Pemerintah Malaysia tidak berhenti melakukan deportasi melalui Pelabuhan Tunon Taka Nunukan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hukuman yang diterima oleh 1.039 warga negara Indonesia (WNI) karena menjadi pendatang asing tanpa izin (PATI) atau ilegal saat ditangkap Otoritas Malaysia tidak hanya sekadar dipenjara. Mereka pun harus membayar denda. Khusus untuk lelaki pun menerima hukuman cambuk. Pihak Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau mengimbau WNI pelanggar imigrasi yang tinggal di Sabah, Malaysia, agar menyerahkan diri. WNI yang terbukti melanggar keimigrasian Malaysia diberi hukuman kurungan minimal tiga bulan dan denda maksimal RM 10 ribu (sekitar Rp 31 juta). Sedangkan yang laki-laki akan ditambah hukuman cambuk. Untuk itu, KRI Tawau telah menyediakan layanan pengurusan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) dengan program serah diri tanpa dipungut biaya alias gratis. "KRI Tawau hanya menawarkan dan memberikan imbauan kepada TKI ilegal yang berada di Sabah, Malaysia. Serah diri merupakan program dari Imigrasi Malaysia," jelas Staf Teknis Imigrasi KRI Tawau Ujo Sujoto. Sementara itu, Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu Akhmad DH Irfan mengatakan, WNI yang terjaring operasi PATI itu setelah berakhirnya program rehiring akhir Juni lalu. Berdasar data yang diterima KJRI Kota Kinabalu, tercatat 750 WNI ditahan di PTS Tawau. Kemudian, 122 orang ditahan di PTS Kota Kinabalu, 113 orang di PTS Papar, dan 54 orang di PTS Sibug Sandakan. "Berdasar data terakhir Jumat lalu (14/7), jumlah mereka yang ditahan 1.039 orang. Jumlah tersebut dipastikan bertambah. Sebab, pemerintah Malaysia terus melakukan operasi terhadap PATI," ujar Akhmad. Dijelaskan, sejak dilakukan operasi besar-besaran, KJRI Kota Kinabalu terus memantau WNI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Pihak KJRI juga berkoordinasi dengan imigrasi dan otoritas keamanan Sabah guna memastikan WNI yang ditangkap.

Tak Hanya Dipenjara, Ribuan WNI pun Dihukum Cambuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/jadi-pendatang-asing-ilegal-1039-wni-ditangkap-otoritas-malaysia_m_145884.jpeg" alt="WNI yang diamankan aparat Malaysia harus menyelesaikan hukuman kurungan di PTS sebelum dideportasi ke tanah air melalui Pelabuhan Tawau, Sabah menuju Pelabuhan Tunon Taka Nunukan." width="100%">
<figcaption>WNI yang diamankan aparat Malaysia harus menyelesaikan hukuman kurungan di PTS sebelum dideportasi ke tanah air melalui Pelabuhan Tawau, Sabah menuju Pelabuhan Tunon Taka Nunukan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Negara tetangga masih menjadi magnet kuat bagi pencari kerja Indonesia untuk mengadu peruntungan. Akan tetapi upaya yang ditempuh tidak semuanya menggunakan jalur resmi. Mereka masuk tanpa melengkapi diri dengan kelengkapan dokumen resmi. Akibatnya selama dua pekan terakhir tercatat 1.039 warga negara Indonesia (WNI) mendekam di pusat tahanan sementara (PTS) di Sabah, Malaysia. Mereka yang ditahan itu umumnya tertangkap oleh otoritas Malaysia selama digelar Operasi Mega mulai awal bulan ini. Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu Akhmad DH Irfan mengatakan, banyak WNI yang terjaring operasi pendatang asing tanpa izin (PATI) itu setelah berakhirnya program rehiring akhir Juni lalu. Tidak tanggung-tanggung, berdasar data yang diterima KJRI Kota Kinabalu, tercatat 750 WNI ditahan di PTS Tawau. Kemudian, 122 orang ditahan di PTS Kota Kinabalu, 113 orang di PTS Papar, dan 54 orang di PTS Sibug Sandakan. "Berdasar data terakhir Jumat lalu (14/7), jumlah mereka yang ditahan 1.039 orang. Jumlah tersebut dipastikan bertambah. Sebab, pemerintah Malaysia terus melakukan operasi terhadap PATI," ujar Akhmad kemarin (21/7). Dijelaskan, sejak dilakukan operasi besar-besaran, KJRI Kota Kinabalu terus memantau WNI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Pihak KJRI juga berkoordinasi dengan imigrasi dan otoritas keamanan Sabah guna memastikan WNI yang ditangkap. "Operasi itu bertujuan memulangkan PATI yang berada di Malaysia. Sebab, rehiring yang dilakukan awal Februari hingga Juni lalu bertujuan memberikan kesempatan kepada WNI untuk melengkapi diri dengan dokumen resmi," tambahnya ketika dimintai konfirmasi.

Jadi Pendatang Asing Ilegal, 1.039 WNI Ditangkap Otoritas Malaysia

wni ditangkap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wni ditangkap