<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/4bbda00d-a50b-4f4b-9999-172fb3362f0a-1748191431.jpg" alt="Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, pada Rabu (14/1). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, pada Rabu (14/1). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Republik Indonesia mencatat telah memulangkan sebanyak 27.768 warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri sepanjang tahun 2025. Pemulangan tersebut dilakukan dari berbagai situasi krisis, mulai dari konflik bersenjata hingga kasus kejahatan transnasional seperti online scam dan judi online (judol). Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan, perlindungan WNI tetap menjadi pilar utama diplomasi Indonesia, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. &ldquo;Sepanjang tahun 2025 Indonesia telah memulangkan 27.768 warga negara Indonesia dari berbagai situasi krisis, mulai dari konflik bersenjata hingga kejahatan transnasional seperti online scam dan judi daring,&rdquo; kata Sugiono saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, pada Rabu (14/1). Dalam kesempatan itu, Sugiono juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran perwakilan Indonesia di luar negeri yang terlibat langsung dalam upaya perlindungan WNI. &ldquo;Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada semua perwakilan Indonesia di luar negeri yang selama ini terlibat langsung dalam upaya pembebasan warga negara Indonesia, penyelesaian masalah-masalah yang terjadi, dan pemulangan warga negara Indonesia kembali ke tanah air,&rdquo; katanya. Menurut Sugiono, kerja-kerja perlindungan tersebut kerap tidak terlihat dan tidak terdengar oleh publik. Namun, upaya itu menjadi bukti nyata kehadiran negara bagi warganya di mana pun berada. &ldquo;Mungkin tidak terlihat, saudara-saudara mungkin tidak terdengar, tapi percayalah apa yang saudara-saudara lakukan menunjukkan bahwa negara, bahwa pemerintah Republik Indonesia hadir untuk melindungi warga negaranya di manapun berada,&rdquo; tegasnya. Ke depan, Kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat kemitraan internasional, meningkatkan kesiapsiagaan perwakilan RI di luar negeri, memperkuat sistem peringatan dini, serta mendorong digitalisasi layanan perlindungan WNI. Pada saat yang sama, Menlu juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan pemberdayaan diaspora Indonesia sebagai subjek pembangunan dan aset penting bagi ketahanan nasional. &ldquo;Untuk tujuan itu saya telah membentuk sebuah unit kerja khusus di Kementerian Luar Negeri agar kebijakan pemberdayaan diaspora lebih terkoordinasi dan lebih berdampak,&rdquo; pungkas Sugiono. &nbsp;

Pemerintah RI pulangkan 27.768 WNI sepanjang 2025 dari luar negeri akibat konflik dan kejahatan seperti judi online serta online scam.

Pemerintah RI Pulangkan 27.768 WNI dari Luar Negeri Sepanjang 2025 Karena Konflik hingga Judol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/WhatsApp-Image-2023-05-02-at-161531-4164944496.jpeg" alt="Puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) asal Jawa Tengah dipulangkan kembali ke daerah asalnya imbas terjadinya perang Sudan." width="100%">
<figcaption>Puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) asal Jawa Tengah dipulangkan kembali ke daerah asalnya imbas terjadinya perang Sudan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) asal Jawa Tengah dipulangkan kembali ke daerah asalnya imbas terjadinya perang Sudan. Plt Kepala Badan Penghubung Provinsi Jateng Risturino mengatakan evakuasi pemulangan terhadap para WNI itu dilakukan hingga hari ini, Selasa (2/5). Keseluruhannya dibagi ke dalam empat kloter keberangkatan. Para WNI tersebut mayoritas merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI), pelajar, dan mahasiswa. "Disini kita mendapat tugas dari Kemendagri dan Kemenhub memulangkan warga asal Jawa Tengah. Jadi dari asrama haji sini kemudian kita transitkan di wisma anjungan Jawa Tengah dan juga kemudian kita pulangkan (ke rumahnya) melalui kereta api dan travel," ujar Risturino di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dia menjelaskan, ada dua mekanisme dilakukannya pemulangan para WNI yaitu melalui jalur mandiri dan jalur bantuan pemerintah. Untuk jalur bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) dilakukan dengan sinergitas gerak cepat bersama tiap-tiap Pemerintah Daerah (Pemda). Setibanya di Indonesia, para WNI itu beristirahat terlebih dahulu di Asrama Haji Jakarta Timur sebelum dipulangkan ke daerahnya masing-masing. "Dari sini langsung ke pemda masing-masing jadi diarahkan ke pemda untuk transit. Mereka sangat lelah berhari-hari perjalanan dan mereka juga butuh istirahat setelah mereka sedikit agak segar, lalu kita pulangkan," kata Risturino. Salah satu WNI yang dipulangkan bernama Wildan mengaku sangat bersyukur bisa kembali ke tanah air dengan selamat di tengah hiruk pikuk konflik Sudan. "Alhamdulillah bersyukur banget bisa sampai ke Indonesia, disana memang suasana mencekam dan banyak peluru nyasar, jadi alhamdulillah bisa dievakuasi dan sampai di Indonesia sangat bersyukur," jelas Wildan. Masih terbayang jelas diingatan Wildan situasi yang sangat menegangkan di Sudan. Bahkan banyak warga asli Sudan meninggal tergeletak di jalanan akibat terkena peluru nyasar. Mahasiswa yang sudah tiga tahun berdomisili di Sudan itu pun sangat berterima kasih telah difasilitasi oleh pemerintah untuk dapat pulang ke Indonesia. "Saya mahasiswa dari Sudan berasal dari Jepara, alhamdulillah dapat bantuan dari Pemda dan Pemprov untuk evakuasi kepulangan ke setiap daerah. Terima kasih Pemda juga telah membantu kami kepulangan," lanjut dia.

Salah satu WNI yang dipulangkan bernama Wildan mengaku sangat bersyukur bisa kembali ke tanah air dengan selamat di tengah konflik Sudan.

Terdampak Perang Sudan, Mahasiswa Asal Jepara Bersyukur Bisa Pulang ke Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/arab-saudi.jpg" alt="Ilustrasi. Arab Saudi konfirmasi satu pasien positif virus korona. (Anadolu)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Arab Saudi konfirmasi satu pasien positif virus korona. (Anadolu)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia tidak menyia-nyiakan fasilitas pemulangan jamaah umrah oleh pemerintah Arab Saudi. Ketimbang seat tidak terisi, pesawat yang tiba semalam akhirnya digunakan untuk memulangkan WNI overstay di sana.  Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengungkapkan, dalam flight yang disiapkan pemerintah Saudi, ada beberapa kategori WNI yang dipulangkan. Selain jamaah umrah yang terhalang kepulangan karena pembatasan penerbangan internasional, ada WNI yang overstayer sejak 1 September 2019. ”Ada juga deportan yang melakukan pelanggaran keimigrasian, dipulangkan bersama,” ujar dia kemarin (9/4).  Seluruh WNI tersebut sudah menjalani tes kesehatan sebelum kembali ke tanah air. Di bandara kedatangan, mereka kembali diperiksa petugas kantor kesehatan pelabuhan (KKP). ”Yang tidak bergejala Covid-19 diminta mengisi health alert card dan mengisolasi diri selama 14 hari. Sedangkan yang menunjukkan gejala akan langsung ditangani,” paparnya.  Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menambahkan, dibutuhkan waktu sepuluh hari untuk meyakinkan pemerintah Saudi agar diizinkan mengisi kursi penerbangan tersebut. Pasalnya, nota diplomatik dari Kemenlu Saudi memang menyatakan bahwa penerbangan khusus itu hanya untuk jamaah umrah. Namun, yang mendaftar ke Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi hanya 60 orang. Melihat peluang tersebut, KBRI Riyadh berupaya melobi Saudi. Hasilnya, penerbangan pulang bisa diikuti WNI nonjamaah umrah. ”Ada 97 orang, termasuk satu WNI yang pernah hilang selama 31 tahun,” ungkapnya.  KBRI juga mengupayakan agar tim petugas haji yang sedang mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji di Saudi bisa dipulangkan meski visa mereka bukan visa umrah. ”Alhamdulillah, Allah memudahkan semuanya.”  Secara keseluruhan, lebih dari 200 orang telah dipulangkan dengan menggunakan pesawat Saudia Airlines kemarin. Mereka take off dari Bandara King Khalid Riyadh pukul 11.20 Waktu Arab Saudi dan tiba di Jakarta pada Kamis tengah malam.  Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menuturkan, belum semua jamaah umrah bisa dipulangkan. Dia mengatakan, di luar 58 orang jamaah umrah yang dipulangkan kemarin, ada empat orang yang masih berada di Arab Saudi. Mereka belum bisa pulang karena menjalani perawatan di rumah sakit dan belum mendapatkan surat izin layak terbang.  Endang mengatakan, hingga kemarin belum ada keputusan membuka Masjidilharam untuk kegiatan tawaf. ”Belum (dibuka, Red). Lha wong semua Saudi di-lockdown 24 jam,” katanya. Status itu lebih ketat dibanding masa sebelumnya yang hanya dibatasi jam malam mulai pukul 15.00 sampai 06.00 waktu setempat.  Dana Haji  Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu yakin bisa mengejar target pengelolaan dana haji tahun ini.  Data sampai Februari 2020, dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp 130 triliun. ”Insya Allah tahun ini bisa sesuai target,” kata Anggito kemarin (9/4). Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag itu mengatakan, target hasil pengelolaan dana haji tahun ini Rp 7,5 triliun sampai Rp 8 triliun.  Target itu lebih tinggi daripada capaian tahun lalu yang sekitar Rp 7,2 triliun. BPKH menyiapkan sejumlah skenario investasi dana haji. Di antaranya, investasi untuk pelayanan haji di Arab Saudi.  Untuk pendanaan haji tahun ini, Anggito mengatakan, BPKH menyiapkan anggaran Rp 6,2 triliun. Anggaran itu semacam subsidi untuk pembiayaan penyelenggaraan haji atau sering disebut indirect cost. Dengan dana subsidi tersebut, jamaah cukup membayar ongkos haji rata-rata Rp 35 juta per orang. Padahal, biaya haji riil bisa sampai dua kali lipatnya.  Namun, merujuk perkembangan terkini, BPKH sampai saat ini belum mentransfer uang tersebut kepada Kementerian Agama (Kemenag). Biasanya dana indirect cost sudah ditransfer ke Kemenag untuk pembiayaan pelayanan haji. Baik itu kontrak hotel, katering, maupun transportasi di Arab Saudi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=y6l-wS42kyQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FqEZCBYcen8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UvF57ikSGsQ  &nbsp;

Saudi Pulangkan WNI yang Pernah Hilang Selama 31 Tahun

wni dipulangkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wni dipulangkan

Berita Terkini

Pemerintah RI Pulangkan 27.768 WNI dari Luar Negeri Sepanjang 2025 Karena Konflik hingga Judol

Terdampak Perang Sudan, Mahasiswa Asal Jepara Bersyukur Bisa Pulang ke Indonesia

Saudi Pulangkan WNI yang Pernah Hilang Selama 31 Tahun

Download Aplikasi JawaPos.com