<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/teroris.jpg" alt="ILUSTRASI TERORIS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI TERORIS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lima warga negara Indonesia (WNI) diduga disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Kejadian ini terus terulang. Sebelumnya Abu Sayyaf telah menyandera tiga WNI. Sehingga, pemerintah Indonesia harus bertindak untuk membebaskan para sandera.  Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah menyelesaikan kasus tersebut. Sebab penculikan WNI ini bukan pertama kali. "Kita tidak mau dimain-mainkan oleh mereka (Abu Sayyaf). Jadi ada kesan penculikan ini selalu berulang," ujar Abdul‎ kepada wartawan, Rabu (22/1).  Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, pemerintah perlu duduk bersama dengan pihak Malaysia dan Filipina. Perundingan ini supaya kejadian penculikan tersebut tidak terulang lagi kemudian hari. "Jadi itu yang paling penting mengantisipasi masalah. Karena ini sudah berulang kali. Harus dihentikan, yang paling penting kita harus melindungi WNI kita," katanya.  Menurutnya, perlu ada strategi supaya penyanderaan terhadap WNI ini tidak terulang lagi. Caranya melalui hubungan diplomasi kepada negara tetangga. "Saya kira harus cari terobosan agar tujuan mereka menyandera untuk mencari duit itu harus bisa dihentikan, sehingga mereka tidak melakukan penyanderaan lagi," ungkapnya.  Adapun lima WNI yang dicilik oleh Kelompok Abu Sayyaf terjadi di perairan Tambisan, Tungku, Lahad Datu, Sabah, Malaysia‎. Informasi penculikan berawal dari laporan hilangnya kapal ikan dengan nomor registrasi SSK 00543/F. Di dalam kapal tersebut terdapat delapan WNI.  Kapal itu semula terlihat memasuki perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, Malaysia, dari arah Filipina pada Jumat (17/1) pukul 21.10 waktu setempat. Namun, informasi terakhir, ada tiga awak kapal WNI yang akhirnya dilepaskan penculik.

WNI Kembali Disandera Abu Sayyaf, DPR: Indonesia Jangan Dimain-mainkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kapal-malaysia-hampir-dirampok-terduga-kelompok-abu-sayyaf_m_.jpg" alt="Kapal Magtrans 2 berbendera Malaysia yang diketahui membawa 13 orang Anak Buah Kapal (ABK) nyaris dirampok terduga kelompok Abu Sayyaf" width="100%">
<figcaption>Kapal Magtrans 2 berbendera Malaysia yang diketahui membawa 13 orang Anak Buah Kapal (ABK) nyaris dirampok terduga kelompok Abu Sayyaf</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga negara Indonesia (WNI) kembali menjadi korban penculikan di perairan Sabah, Malaysia. Berdasar informasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), lima di antara delapan awak kapal disandera.  ”Sudah konfirmasi dari Konsul RI di Tawau bahwa benar terdapat lima awak kapal WNI yang bekerja di kapal ikan Malaysia hilang di perairan Tambisan, Lahad Datu,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Judha Nugraha Judha melalui pesan singkat kemarin.  Informasi penculikan berawal dari laporan hilangnya kapal ikan dengan nomor registrasi SSK 00543/F. Di dalam kapal tersebut terdapat delapan WNI. Kapal itu semula terlihat memasuki perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, Malaysia, dari arah Filipina pada Jumat (17/1) pukul 21.10 waktu setempat. Namun, informasi terakhir, ada tiga awak kapal WNI yang akhirnya dilepaskan penculik. ”Lima awak kapal WNI lainnya dibawa kelompok penculik,” terangnya.  Juru Bicara Kemenlu Faizasyah menuturkan, perwakilan Indonesia di Sabah (Malaysia) dan Manila (Filipina) sudah bergerak untuk membebaskan lima WNI tersebut. KJRI di Kota Kinabalu, Konsulat RI di Tawau, dan Kedutaan Besar RI di Manila sedang berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk mengumpulkan informasi.  Faiza menyesalkan penculikan WNI di perairan Sabah kembali terulang. Pihaknya mengimbau para nelayan yang biasa mencari ikan di perairan tersebut untuk tidak melaut demi keamanan.  Pada bagian lain, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Sisriadi menyampaikan bahwa pihaknya baru mengetahui kabar tersebut dari media di Malaysia. Institusi militer tanah air, kata dia, belum mendapat informasi resmi dari pemerintah.  Sementara itu, menurut pakar militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, pemerintah bukan hanya kali ini berhadapan dengan persoalan serupa. Insiden itu mirip dengan korban penculikan kelompok Abu Sayyaf yang belum lama berhasil dibebaskan otoritas Filipina.  Walau belum disebut secara pasti kelompok mana yang menculik lima WNI tersebut, Fahmi yakin para penculik adalah kelompok Abu Sayyaf. Sebab, perairan Sabah memang wilayah operasi mereka. Yang jadi masalah, kata dia, pemerintah seperti tidak punya solusi. Itu tampak lantaran penculikan dengan modus serupa berulang terjadi. Bahkan di daerah yang berdekatan dengan lokasi penculikan dalam kasus-kasus sebelumnya.  ”Aksi berulang di area dan dengan modus operandi yang kurang lebih sama ini tentu harus menjadi pijakan dalam pembicaraan trilateral,” tutur Fahmi. Pembicaraan trilateral itu melibatkan Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Dia tahu betul, sudah ada pembicaraan, bahkan kerja sama di antara tiga negara tersebut. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih ada masalah. ”Apakah semua kesepakatan dan komitmen trilateral sudah on the right track,” ujarnya.  Fahmi menilai hal itu patut jadi pertanyaan. Sebab, sudah banyak wacana dan rencana yang digagas. Namun, masih belum berjalan efektif. Melihat kondisi tersebut, dia menilai, mestinya pemerintah memastikan lagi apakah program kerja sama berjalan efektif atau tidak, terkendala atau tidak, serta berhasil atau sebaliknya.  Dia menyampaikan, kelompok Abu Sayyaf tidak bisa dilihat hanya sebagai gerombolan pengganggu keamanan di Filipina. Sebab, operasi yang mereka lakukan dalam menculik WNI bersentuhan dengan tiga negara sekaligus. ”Filipina sebagai basis, Malaysia sebagai area operasi, dan Indonesia sebagai negara yang warganya menjadi target,” terangnya. Karena itu, Fahmi menekankan, pemerintah harus melihat kondisi tersebut sebagai persoalan serius. ”Satu orang saja warga negara terancam keselamatannya, itu sudah menjadi persoalan besar,” tegasnya.  Karena itu, Fahmi menambahkan, pemerintah harus lebih serius. Kerja sama yang sudah ada harus dipastikan benar-benar berjalan efektif. Saat ini, lanjut dia, tantangan yang perlu jadi perhatian adalah mempersempit ruang gerak kelompok Abu Sayyaf. ”Dan bagaimana menekan pemerintah Malaysia untuk lebih serius menjaga perairannya. Percuma saja patroli-patroli digelar jika salah satu pihak kendur,” paparnya.

Lima WNI Diculik di Laut Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/duh-lokasi-penculikan-tiga-wni-belum-diketahui_m_107647.jpeg" alt="Ketua Satgas PWNI KJRI Kota Kinabalu, Hadi Sirajuddin saat mengunjungi istri korban penculikan di Sandakan, Malaysia." width="100%">
<figcaption>Ketua Satgas PWNI KJRI Kota Kinabalu, Hadi Sirajuddin saat mengunjungi istri korban penculikan di Sandakan, Malaysia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu (KK) terus berupaya mencari keberadaan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) yang diculik Kamis (19/1) lalu di Perairan Sulu, Filipina Selatan. Namun, upaya pencarian Hamdan Bin Salim, Subandi bin Sattu, dan Sudarling Samansung belum juga membuahkan hasil. Ketua Satgas Perlindungan WNI (PWNI) KJRI KK, Hadi Sirajuddin menjelaskan, keberadaan WNI yang menjadi korban penculikan hingga kini belum ditemukan. Dari tiga kapal nelayan yang berada tidak jauh dari TKP dan berhasil melarikan diri, salah satu ABK-nya memiliki hubungan keluarga dengan korban. Satu orang merupakan saudara Subandi dan satu orangnya lagi merupakan paman Sudarling. &ldquo;Saat ini, mereka (keluarga korban, Red) belum bisa kami temui untuk memberikan informasi,&rdquo; kata Hadi Sirajuddin kepada Radar Nunukan (Jawa Pos Group), Minggu (5/2). Saat ini pihaknya sedang mengupayakan pemulangan Indawati dan anaknya yang merupakan istri Subandi yang berada di Sandakan. Dikarenakan, istri korban meminta untuk dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Tokambang, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulewesi Selatan. &ldquo;Istri Subandi meminta untuk dipulangkan bersama anaknya yang usianya masih satu tahun,&rdquo; tambahnya. Saat ini, istri korban tidak memiliki dokumen resmi dan pihaknya sedang melakukan proses pengurusan dokumen keimigrasian agar istri korban dapat pulang ke tanah air. Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI telah dikeluarkan PWNI bersama Imigrasi Sandakan. &ldquo;Semuanya telah selesai, tinggal menunggu kesiapan istri korban,&rdquo; singkatnya. Untuk biaya pemulangan, seluruhnya menjadi tanggung jawab negara. Tugas PWNI mendampingi hingga ke Jakarta. Selanjutnya, melalui direktorat PWNI yang melakukan pendampingan hingga ke kampung halaman. Sejak penculikan terjadi, majikan atau pemilik kapal nelayan Malaysia dengan nomor BN 838 dan terdaftar di Sandakan cukup bertanggung jawab. Kapal nelayan yang ditemukan dalam kondisi mesin kapal masih hidup tanpa awak saat ini berada di pelabuhan Library Sandakan. &ldquo;Majikan sangat membantu. Istri korban diberikan bekal untuk modal usaha di kampungnya,&rdquo; jelasnya. Sebelumnya diketahui, dua dari tiga orang WNI yang diculik telah memberikan kabar. Subang menyampaikan ke rekannya bahwa mereka ditahan kelompok tak dikenal. Serta, informasi melalui teman wanita Hamdan bernama Meri juga telah melapor sudah mendapat telepon dari kekasihnya. Informasi dari dua WNA yang ditahan kepada keluarga korban ada sembilan orang diculik di satu lokasi yang mereka tidak ketahui. Dari sembilan orang yang diculik, hanya tiga orang yang diketahui identitasnya. (akz/eza/fab/JPG)

Duh, Lokasi Penculikan Tiga WNI Belum Diketahui

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65913_85034_teroris-jawapos.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Para pelaku penculikan masih menjadikan&nbsp;anak buah kapal (ABK) asal Indonesia sebagai sasaran favorit. Kemarin (21/11) Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melapor kepada presiden bahwa dua ABK telah diculik di perairan Sabah, Malaysia. Peristiwa itu hanya berselang dua pekan dari penculikan dua ABK asal Indonesia lainnya yang juga terjadi di perairan negeri jiran.&nbsp; Penculikan dua ABK Indonesia itu terjadi Sabtu (19/11) sekitar pukul 18.30 waktu setempat. Sekelompok pria bersenjata menaiki kapal berbendera Indonesia, kemudian menculik dua orang, yakni kapten kapal Safaruddin, 43, dan asistennya, Sawal, 36. Keduanya berasal dari Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Majene, Sulawesi Barat. Kejadian itu berselang dua pekan setelah penculikan serupa pada 8 November lalu dengan korban ABK asal Buton, Sulawesi Tenggara. Mereka adalah La Utu bin La Raali, 56, dan La Hadi, 46. Keduanya dipastikan diculik kelompok Abu Sayyaf. Dengan begitu, kini total ada 4 WNI yang menjadi korban penculikan dalam sebulan.&nbsp; Komitmen pemerintah ketiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Filipina, ternyata tidak menjamin berakhirnya penculikan. Masalah itu kian menyedihkan karena yang menjadi korban adalah warga negara asal Indonesia saja. Penculik ogah menjadikan warga negara Malaysia maupun Filipina sebagai sasaran penculikan. Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah menyatakan, ada pertanyaan besar sehingga warga negara Indonesia menjadi langganan korban penculikan. Ada indikasi, selama ini pemerintah menutup-tutupi sesuatu. &#39;&#39;Bukan tidak mungkin selama ini para tawanan itu ditebus,&#39;&#39; kata Teuku Rezasyah. &#39;&#39;Mungkin saja selama ini di kalangan teroris ada informasi yang sama bahwa pemerintah Indonesia bisa diperas,&#39;&#39; lanjutnya.&nbsp; Memang, pada dasarnya, pemerintah Indonesia tidak mau berunding dengan teroris. Namun, tidak ada statemen lebih detail di luar itu. &#39;&#39;Bisa jadi pemerintah mendiamkan sekiranya masyarakat melakukan inisiatif sendiri (membayar tebusan, Red),&#39;&#39; lanjutnya. Dalam masalah penculikan WNI, pemerintah Indonesia seolah hanya bisa menjadi &#39;&#39;pemadam kebakaran&#39;&#39;. Hanya bereaksi setelah muncul kasus. Reaksi itu pun kurang bisa menimbulkan efek jera kepada para penculik.&nbsp; Menlu Retno menyatakan telah mengontak Menlu Malaysia dan penasihat Presiden Rodrigo Duterte dua hari lalu terkait dengan masalah tersebut. &#39;&#39;Intinya, kembali lagi saya mintakan perhatian karena isu inilah yang saya bawa saat kunjungan terakhir ke Kuala Lumpur, Kinabalu, dan Sandakan,&#39;&#39; ujarnya kemarin. Retno juga sudah bertemu dengan para ABK asal Indonesia dan meminta pemerintah Malaysia meningkatkan pengamanan di perairan wilayah mereka yang berdekatan dengan Filipina. Rencananya, besok (23/11) menteri pertahanan ketiga negara kembali bertemu untuk membahas pengamanan kawasan. Kali ini pembahasan akan menyentuh hal-hal yang lebih teknis. Berbeda dengan Retno, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyesalkan masih berlayarnya kapal Indonesia ke kawasan tersebut. &#39;&#39;Kan&nbsp;sudah dibilang, jangan ke situ (perairan Filipina, Red), masih saja ke situ,&#39;&#39; tegasnya. Dia juga masih meragukan efektivitas pemasangan alat deteksi karena posisi kapal tetap di tengah laut. Disinggung mengenai efektivitas patroli bersama ketiga negara, Ryamizard tampak jengkel. &#39;&#39;Siapa bilang gagal?&nbsp;Ngarang. Buktinya, Abu Sayyaf sudah 400 (anggotanya) mati. Yang diculik sudah dibebaskan,&#39;&#39; ujarnya dengan nada tinggi. (byu/tyo/c5/ang)&nbsp; &nbsp;

2 ABK WNI Diculik Lagi, Menhan: Kan Sudah Dibilang, Jangan ke Situ!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/62648_81707_teroris.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Awak kapal WNI kembali menjadi korban penyanderaan. Kali ini dua kapten kapal penangkap ikan berbendera Malaysia asal Indonesia menjadi korban kelompok bersenjata pada Sabtu (5/11). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait penculikan dua nakhoda WNI di perairan Sabah, Malaysia. Dua nakhoda berusia 52 dan 47 tahun itu sedang berada di perairan Sabah yang memang dekat dengan Filipina Selatan saat perompak sedang beraksi. Alhasil, kapal mereka dijarah dan kaptennya diculik kelompok yang sama. &#39;&#39;Keduanya adalah WNI asal Buton, Sulawesi Tenggara, yang bekerja secara legal di kapal penangkap ikan di Malaysia,&#39;&#39; ujarnya kemarin (11/6).&nbsp; Dia menjelaskan, kapal penangkap ikan dengan nomor SSK 00520 F tersebut menjadi korban perompakan pertama pada pukul 11.00 waktu setempat. Setelah itu, lima orang bersenjata mencari korban lain dan menemukan kapal penangkap ikan dengan nomor SN 1154/4F. &#39;&#39;KJRI Kota Kinabalu dan KRI Tawau sudah berkoordinasi di Sandakan untuk mendapatkan informasi lebih rinci mengenai kejadian tersebut. Koordinasi akan dilakukan dengan pihak keamanan Malaysia, pemilik kapal, dan ABK yang lolos dari penyanderaan,&#39;&#39; katanya. Retno juga telah berbicara langsung dengan Menlu Malaysia Anifah Aman untuk menyampaikan keprihatinan pihak Indonesia. Sebab, Sabah berkali-kali menjadi wilayah serangan perompak. ABK WNI yang menjadi korban bukan kali pertama terjadi tahun ini. Misalnya, kasus kapal penangkap ikan LD/113/5/F di Lahad Datu pada 9 Juli lalu.&nbsp; &#39;&#39;Kami meminta pemerintah Malaysia untuk membantu pembebasan WNI yang saat ini diculik,&#39;&#39; ungkapnya.&nbsp; Terkait para penyandera, dia mengaku sedang mencari identitas mereka. Indonesia pun meminta informasi dari penasihat perdamaian presiden Filipina terkait dugaan bahwa kelompok bersenjata itu merupakan bagian dari kelompok Abu Sayyaf.&nbsp; Hal tersebut juga diperkuat temuan sementara satgas perlindungan dari Konsulat Jenderal RI Kinabalu. &#39;&#39;Kami sudah menghubungi semua pihak terkait, termasuk enam WNI ABK yang selamat dari aksi pembajakan tersebut,&#39;&#39; ujarnya.&nbsp; Dia menceritakan, kelompok tersebut menjarah semua barang berharga dan menculik kapten dari dua kapal korban itu. Setelah aksi tersebut, korban selamat mengaku melihat 5 orang dari kelompok bersenjata serta 2 sandera lari ke arah Tawi-Tawi, Filipina Selatan. Karena itu, pemilik kapal juga menunggu adanya komunikasi dari perompak. Dia mengaku sudah meneruskan imbauan dari pemerintah RI kepada ABK WNI di Sabah untuk tidak melaut sampai situasi kondusif. &#39;&#39;Kami sangat khawatir dengan kondisi ABK WNI di sini yang mencapai 6 ribu jiwa. Sebab, wilayah yang rawan itu memang kaya ikan,&#39;&#39; jelasnya. Sementara itu, Komandan Keamanan Timur Sabah Datuk Wan Bari Wan Abdul Khalid mengatakan, tiga anggota kelompok bersenjata itu memakai seragam dan dua lainnya berpakaian sipil. &quot;Mereka mematikan peralatan komunikasi. Termasuk sistem GPS dari kapal-kapal nelayan itu,&quot; katanya seperti dikutip The Strait Times. Dia meyakini para penculik berasal dari salah satu pulau di Tawi-Tawi dan ditengarai tidak terkait kelompok Abu Sayyaf. (bil/c6/oki) <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>

Kerja di Kapal Malaysia, 2 Nakhoda WNI Diculik Perompak Filipina

wni diculik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wni diculik

Berita Terkini

WNI Kembali Disandera Abu Sayyaf, DPR: Indonesia Jangan Dimain-mainkan

Lima WNI Diculik di Laut Malaysia

Duh, Lokasi Penculikan Tiga WNI Belum Diketahui

2 ABK WNI Diculik Lagi, Menhan: Kan Sudah Dibilang, Jangan ke Situ!

Kerja di Kapal Malaysia, 2 Nakhoda WNI Diculik Perompak Filipina

Download Aplikasi JawaPos.com