<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <div>&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/WhatsApp-Image-2025-05-24-at-165954-1685095045-2985663993.jpg" alt="Ilustrasi WNI korban penipuan di KAmboja dipulangkan ke Tanah Air. (Kemlu)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi WNI korban penipuan di KAmboja dipulangkan ke Tanah Air. (Kemlu)</figcaption>
</figure> <div class="mt-5"> JawaPos.com- Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak-Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) telah memulangkan 249&nbsp;WNI bermasalah dari Kamboja. Dari asesmen yang dilakukan terhadap ratusan WNI tersebut, terungkap modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan untuk mengelabui para korban. Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menyampaikan bahwa sebagian besar WNI tersebut direkrut orang perorangan dari Kamboja. Mereka menawarkan berbagai pekerjaan dengan pendapatan menggiurkan. Mulai operator e-commerce, customer service, pelayanan, hingga tawaran langsung menjadi operator judi online. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017110161/2000-wni-diduga-terlibat-jaringan-scam-kamboja-dpr-minta-pemerintah-pakai-pendekatan-ham">2.000 WNI Diduga Terlibat Jaringan Scam Kamboja, DPR Minta Pemerintah Pakai Pendekatan HAM</a> &rdquo;Para perekrut menggunakan modus menawarkan pekerjaan kepada para WNI melalui Grup Lowongan Kerja atau iklan lowongan kerja di media sosial Facebook dan Telegram,&rdquo; terang dia kepada awak media pada Senin (9/2). Setelah para WNI tersebut setuju, dokumen langsung diurus dan tiket keberangkatan disediakan. Mereka diberangkatkan dari Indonesia menggunakan pesawat lewat beberapa rute dengan mengandalkan visa turis. Salah satunya lewat Singapura dan Thailand. Selain itu, ada juga yang terbang melalui jalur negara tetangga, Malaysia. &rdquo;Rute perjalanan yang umumnya dilalui oleh para WNI bermasalah adalah dari Medan-Batam- Singapura-Kamboja, Jakarta-Singapura-Kamboja, ada juga yang melalui Batam-Malaysia-Kamboja,&rdquo; jelasnya. Setelah tiba di Kamboja, para WNI tersebut langsung dibawa untuk bekerja di perusahaan penipuan online. Mereka dipekerjakan hingga 14-18 jam per hari, ditarget pemasukan, dan tidak boleh keluar dari area perusahaan. Menurut hasil asesmen, gedung tempat mereka bekerja dijaga ketat. Sehingga tidak ada yang bisa keluar dari sana. &rdquo;Para WNI bermasalah yang umumnya telah bekerja selama dua bulan sampai satu setengah tahun bergaji Rp 6 juta sampai dengan Rp 8 juta. Tetapi ada beberapa yang yang belum memperoleh gaji dan pembayaran gaji secara tunai oleh pihak perusahaan,&rdquo; terang dia. Nurul memastikan 249 WNI tersebut dipulangkan dalam keadaan sehat. Namun, dari ratusan WNI tersebut hanya tiga orang yang berniat membuat laporan kepolisian. Mereka akan melapor setelah tiba di daerah asal masing-masing. Laporan akan dibuat di polda agar dapat langsung ditindaklanjuti dan ditangani sampai tuntas. </div>

Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak-Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) telah pulangkan 249 WNI bermasalah dari Kamboja.

Bareskrim Polri Pulangkan 249 WNI Bermasalah dari Kamboja, Ungkap Modus TPPO untuk Kelabui Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/SPLP-WNI-Bermasalah-Pelosok-Dezhou-260223-irf-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kedutaan Besar RI di Beijing memerintahkan para warga negara Indonesia (WNI) bermasalah yang sudah mengantongi Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), untuk segera meninggalkan Tiongkok.  "Begitu nanti saya beri SPLP, kamu harus segera pulang (ke Tanah Air)," kata Atase Imigrasi KBRI Beijing, Raden Fitri Saptaji, kepada seorang pemohon SPLP di Desa Xingyang, Kota Dezhou, Provinsi Shandong, Minggu (26/2).  Ia menegaskan hal itu karena suami dari pemohon masih berupaya mencegah istrinya yang hendak pulang ke kampung halamannya di Jakarta Barat. "Kalau kamu tidak segera pulang, kami tidak akan mengeluarkan SPLP ini," ancam atase imigrasi yang akrab disapa Rafi itu.  Seorang pemohon SPLP di pelosok perdesaan wilayah Tiongkok timur itu adalah WNI berjenis kelamin perempuan yang sebelumnya ditangkap petugas kepolisian setempat karena pelanggaran izin tinggal sejak 2017. Atas bantuan aparat kepolisian setempat, tim Atase Imigrasi datang ke Desa Xingyang yang berjarak sekitar 650 kilometer sebelah tenggara Kota Beijing untuk memudahkan proses pemulangan WNI tersebut.  Proses penerbitan SPLP juga telah diberikan kepada lima WNI bermasalah yang sedang menjalani hukuman di dalam penjara di Distrik Jimo, Kota Qingdao, Provinsi Shandong, Sabtu (25/2). "Kalian harus segera pulang, jangan sampai menunda begitu SPLP kami kirim," kata Rafi usai mengambil foto dan sidik jari kelima WNI di dalam sel penjara Jimo.  Di penjara yang berada di pinggiran kota wisata Qingdao tersebut terdapat tujuh WNI pria yang menjalani penahanan atas tuduhan bekerja secara ilegal. Namun, yang dua WNI lainnya, paspornya masih berlaku sehingga tidak perlu mengajukan permohonan SPLP.  Mereka tertangkap polisi saat bekerja di salah satu pabrik plastik di Kota Qingdao pada 17 Januari lalu karena visa masuk Tiongkok tidak sesuai peruntukannya.

KBRI Beijing Minta WNI Bermasalah Pemegang SPLP Tinggalkan Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/malaysia-deportasi-2172-wni-bermasalah-gara-garanya_m_101025.jpeg" alt="Ilistrasi" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keberadaan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai pekerja migran non prosedural di Serawak, Malaysia, masih terbilang tinggi. Terbukti, selama 2016 lalu, sebanyak 2.172 orang dideportasi Pemerintah Malaysia. Kepala BP3TKI Pontianak, Komisaris Besar Polisi Aminudin mengakui bahwa ada ribuan pekerja migran non prosedural yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara(PLBN) Entikong setiap tahunnya. Menurut Aminudin, pekerja migran yang dipulangkan itu adalah mereka yang telah menjalani hukuman penjara di Sarawak, Malaysia. &ldquo;Beberapa bulan di penjara, baru kemudian dideportasi ke Indonesia. Sebagian besar pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran peraturan keimigrasian dan peraturan ketenagakerjaan negara setempat,&rdquo; kata, Aminudin dikutip dari Pontianak Pos (Jawa Pos Group), Senin (9/1).&nbsp; Dia menjelaskan, berdasarkan pendataan dan fasilitasi yang dilakukan oleh pihaknya melalui unit kerjanya di perbatasan yaitu P4TKI Entikong bahwa sepanjang 2016 lalu, pemerintah Malaysia khususnya wilayah negara bagian Sarawak mendeportasi sebanyak 2.172 orang melalui pintu perbatasan PLBN Entikong. Dari data 2.172 orang tersebut, lanjut dia, sebanyak 989 orang atau sekitar 45,53 persen merupakan warga Kalimantan Barat dan sisanya sebanyak 1.183 orang atau sekitar 54,47 persen berasal dari luar Kalbar. Dia menuturkan, deportasi tahun 2016 meningkat sebanyak 250-an orang dibanding &nbsp;2015 sebanyak 1.904 orang yang dideportasi melalui PLBN Entikong. Terkait dengan masih tingginya jumlah deportasi tiap tahun, hal ini tentunya harus mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait sehingga ke depan bisa diminimalisir jumlah WNI yang dideportasi. &ldquo;Berbagai macam kasus yang menimpa TKI &nbsp;di luar negeri karena berbagai macam faktor di antaranya ulah oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengirim TKI ke luar negeri secara non prosedural,&rdquo; ungkapnya. Dia menambahkan, sebagian besar kasus yang diungkap merupakan hasil kerja sama dengan kepolisian, seperti pengiriman pekerja migran oleh orang-perseorangan. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang berwenang melakukan penempatan ke luar negeri hanya pemerintah dan PPTKIS. (adg/fab/JPG)

Malaysia Deportasi 2.172 WNI Bermasalah, Gara-garanya...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68973_88169_WNI-DEPORTASI.jpg" alt="WNI yang tinggal di Sandakan, Malaysia dipulangkan ke Nunukan karena tak memiliki izin tinggal selama di Malaysia." width="100%">
<figcaption>WNI yang tinggal di Sandakan, Malaysia dipulangkan ke Nunukan karena tak memiliki izin tinggal selama di Malaysia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Malaysia kembali melakukan deportasi terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI) yang tersandung berbagai kasus di Malaysia. Tak tangung-tangung, deportasi dilakukan tiap minggu dengan jumlah deportan hingga ratusan orang. Kali ini, ada 33 orang yang dipulangkan dari Sandakan, Sabah, Malaysia menggunakan Kapal Motor (KM) Labuan Express pada Kamis (1/11) malam. BMI yang dipulangkan paksa ini tersandung sejumlah kasus dan telah menyelesaikan masa hukumannya di Pusat Tahanan Sementara (PTS) Sandakan, Malaysia. Kepala Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, Nasution mengatakan, saat ini Pemerintah Malaysia tiap minggu melakukan deportasi. Terkadang dalam seminggu dilakukan dua kali dan masih banyak BMI yang ditahan di beberapa PTS wilayah Sabah. &ldquo;Hari Kamis sudah langganan untuk deportasi, namun kali ini tidak terlalu banyak, tidak sampai ratusan orang,&rdquo; kata Nasution kepada Radar Nunukan (Jawa Pos Group), Senin (5/12). Seperti deportasi sebelumnya, kasus keimigrasian masih mendominiasi, deportasi kali ini dari 33 orang melakukan pelanggaran keimigrasian. Sedangkan, untuk kasus lainnya, seperti narkoba dan kasus kriminal tidak ada.&nbsp; &ldquo;Kali ini juga tidak ada anak-anak yang ikut dideportasi, dari 33 orang itu ada 28 laki-laki dan lima orang perempuan dewasa,&rdquo; ujar Dion sapaan akrabnya. Ketika para BMI masih memiliki keberanian untuk ke Tawau dengan jalur ilegal, maka deportasi tidak akan pernah berhenti. Banyak WNI yang ke Tawau tanpa memiliki dokumen lengkap, sehingga ketika saat bekerja dan didatangi aparat kepolisian Malaysia tentu tidak dapat berbuat banyak ketika tidak bisa memperlihatkan paspor.&nbsp;(*/nal/eza/fab/JPG)

Malaysia Kembali Usir Puluhan WNI, Penyebabnya

wni bermasalah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wni bermasalah

Berita Terkini

Bareskrim Polri Pulangkan 249 WNI Bermasalah dari Kamboja, Ungkap Modus TPPO untuk Kelabui Korban

KBRI Beijing Minta WNI Bermasalah Pemegang SPLP Tinggalkan Tiongkok

Malaysia Deportasi 2.172 WNI Bermasalah, Gara-garanya...

Malaysia Kembali Usir Puluhan WNI, Penyebabnya

Download Aplikasi JawaPos.com