<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/lagi-tni-tangkap-tiga-warga-tiongkok-ilegal_m_118892.jpeg" alt="Tiga WNA asal Tiongkok yang diamankan di Markas Kodim 1202 Singkawang, Jumat (24/3)." width="100%">
<figcaption>Tiga WNA asal Tiongkok yang diamankan di Markas Kodim 1202 Singkawang, Jumat (24/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Kodim 1202 Singkawang bersama Tim Intelijen kembali menangkap tiga Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok di kamar 203 lantai dua Hotel &nbsp;Dangau di Jalan Ahmad Yani, Singkawang, Kalbar, Jumat (24/3) siang. Sebelumnya, empat WNA asal Tiongkok diringkus, Kamis (23/3) di Desa Capkala, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang. Mereka adalah Xu Yadong, Su Baisheng, Du Heping dan Zhao Kewu. Kemudian Jumat (25/3) dinihari sekitar pukul 01.00, ditangkap He Mingbiao yang kemudian diserahkan ke Kantor Imigrasi Singkawang. Kodim 1202 Singkawang bersama Tim Intelijen melakukan pelacakan. Diketahui dua WNA yang belum tertangkap berada di sebuah hotel di Kota Singkawang. Saat penyergapan berlangsung, ternyata bukan hanya dua orang WNA asal Tiongkok yang kabur sebelumnya. TNI juga meringkus seorang WNA dalam satu kamar. Tiga WNA yang diamankan itu di antaranya Weng Dezhu, Weng Ziyi dan Huang Yanun. &ldquo;Memang mereka lagi beristirahat di hotel dalam satu kamar. Kita serahkan kepada Imigrasi untuk mendalaminya. Karena orang asing yang masuk ke Indonesia itu tidak sesuai dengan Keimigrasian,&rdquo; tegas Dandim 1202 Singkawang, Letkol Czi Darody Agus. Menurutnya, apabila ada yang melanggar, maka pihak Imigrasi yang akan menindaklanjuti. &ldquo;Kesulitan kita karena wilayah di perbatasan cukup panjang, sehingga untuk pengawasan diperlukan peran seluruh rakyat. &nbsp;Apabila ada yang &nbsp;mencurigakan segera untuk melaporkan ke aparat, apakah itu Babinsa atau polisi,&rdquo; jelasnya. Darody mengatakan, apabila warga asing ingin datang ke Singkawang secara baik-baik, tentu pihak Indonesia tidak melarang. Sepanjang sesuai dengan aturan dan iktikad yang baik. &ldquo;Menjaga keamanan negara merupakan kewajiban kita bersama,&rdquo; ujarnya. Di tempat yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Singkawang, Huntal Hutauruk mengatakan, pihaknya menerima para WNA asal Tiongkok yang ditangkap pihak Kodim 1202 Singkawang yang merupakan bagian dari Tim Pengawasan Orang Asing. &ldquo;Kita akan mengeceknya dan dilakukan pengecekan sponsornya,&rdquo; katanya. Kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Singkawang, Jose Rizal mengatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap para WNA asal Tiongkok yang telah &nbsp;diamankan tersebut. (hen/fab/JPG)

Lagi, TNI Tangkap Tiga Warga Tiongkok Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74744_94072_uang-tiongkok.jpg" alt="MATA UANG ASING: Seorang warga di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menunjukkan mata uang yuan dari transaksinya dengan pekerja asing dari Tiongkok. Foto kiri, pekerja asing saat berbelanja." width="100%">
<figcaption>MATA UANG ASING: Seorang warga di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menunjukkan mata uang yuan dari transaksinya dengan pekerja asing dari Tiongkok. Foto kiri, pekerja asing saat berbelanja.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, penanganan pemerintah terkait dengan isu TKA ilegal memang sangat jauh dari ideal. Padahal, solusi-solusi sudah jelas di depan mata. Salah satunya, mengawasi proyek-proyek dengan modal asing di daerah-daerah seluruh Indonesia.&nbsp; &quot;TKA boleh ilegal, tapi tidak ada proyek yang ilegal. Kemenaker bisa bekerja sama dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) di setiap daerah untuk memetakan proyek apa saja yang dikerjakan asing dan bisa diawasi ketat,&quot; ujar Timboel kepada Jawa Pos. Namun, hal tersebut tampaknya belum dilakukan secara maksimal. Kemenaker selama ini hanya mengandalkan laporan-laporan masyarakat untuk melacak TKA ilegal. Padahal, kondisi itu akan membuat penindakan sangat terbatas. Belum lagi risiko adanya pengawas di lapangan yang akhirnya main di bawah meja dengan pihak perusahaan.&nbsp; &quot;Koordinasi sepertinya tetap menjadi &#39;barang mahal&#39; di negara kita,&quot; kritiknya. Bahwa Kemenaker terganjal minimnya personel di lapangan, hal itu seharusnya bisa disiasati dengan memfokuskan diri pada kasus-kasus besar. Sebagai catatan, saat ini hanya 1.961 petugas pengawas yang tersebar di seluruh Indonesia.&nbsp; Timboel mengatakan secara pribadi pernah memergoki pekerja perusahaan asal Tiongkok yang sedang beristirahat dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Pekerjaan yang dilakukan pun tenaga ahli sebagaimana diharuskan. Penggunaan bahasa asing di lingkungan kerja juga mudah ditemukan di kawasan industri Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara. Padahal, mengacu pada UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 24/2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, TKA tersebut masuk kategori ilegal karena melanggar aturan. Sesuai aturan, pekerja asing harus didampingi pekerja lokal. Selain itu, mereka wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja.&nbsp; &quot;Bahkan, kartu identitas pekerjaannya juga dalam huruf Tiongkok. Kalau mengacu secara tegas ke UU itu (ketenagakerjaan), sudah bisa dikategorikan TKA ilegal. Tetapi, mungkin definisi TKA ilegal dari pemerintah hanya dibatasi sebagai TKA yang tidak punya izin kerja,&quot; sindirnya.&nbsp; Di sisi lain, para TKA di kompleks industri Morosi tidak hanya menggeser pekerja lokal. Mereka juga beberapa kali membagi-bagikan mata uang yuan kepada warga sekitar. Menurut pengakuan warga setempat, tidak sedikit TKA yang melakukan jual beli dengan menggunakan uang asing itu.&nbsp; Hal tersebut tentu menyalahi SE Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. Sungkowo, 50, warga setempat, mengaku pernah mendapatkan uang yuan dan dolar Hongkong dari pekerja asing asal Tiongkok. &quot;Kalau kehabisan uang Indonesia, mereka memakai yuan. Nanti pedagang yang akan menukarkan,&quot; bebernya.&nbsp; Uang asing tersebut juga sering dibagikan pekerja asing kepada anak-anak yang tinggal di sekitar proyek. Uang itu biasanya menjadi hadiah dari TKA ketika mendapat rezeki lebih atau setelah gajian.&nbsp; Secara terpisah, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Agung Sabar Santoso menuturkan, memang banyak pekerja asing dari Tiongkok di Kendari. Namun, sebenarnya jumlah pekerja lokal juga banyak. &quot;Saya sudah cek ke lokasi secara langsung, pekerja lokal cukup banyak,&quot; paparnya. Namun, memang posisi Kendari yang menjadi transit ke Morowali menyebabkan seakan-akan terlihat banyak TKA dari Tiongkok. Padahal, sebagian pekerja asing tersebut juga pergi ke Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng). &quot;Di Morowali ada pengolahan (smelter) juga,&quot; terangnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (2/1). Polda Sultra, kata Agung, akan membantu imigrasi bila ada rencana operasi TKA di Kendari. &quot;Kami siap terjun untuk membantu imigrasi. Kita kan partner dengan Dirjen Imigrasi Pak Ronny F. Sompie,&quot; ungkapnya.&nbsp; Bahkan, beberapa kali operasi TKA yang dilakukan imigrasi dibantu kepolisian. Beberapa waktu lalu, ada sejumlah TKA yang ketahuan bekerja, namun dengan visa kunjungan. &quot;Banyak yang sudah dideportasi,&quot; tegasnya. (tyo/bil/idr/c7/ang) &nbsp;

Mata Uang Tiongkok Mulai Beredar di Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74737_94065_WNA-tiongkok-HL.jpg" alt="WNA Tiongkok yang ditemukan semakin banyak di Sulawesi Tenggara" width="100%">
<figcaption>WNA Tiongkok yang ditemukan semakin banyak di Sulawesi Tenggara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Maraknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal, termasuk di kawasan industri Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, tidak terlepas dari pengawasan yang buruk. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) paling disorot terkait dengan masalah tersebut.&nbsp; Kalau Menaker Hanif Dhakiri selama ini kerap muncul dalam operasi sidak tenaga kerja ilegal, seharusnya dia juga melakukan sidak ke Morosi. Di sana, dia akan menemukan sekian banyak tenaga kerja asing yang bekerja sebagai buruh kasar.&nbsp; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, sidak Menaker Hanif selama ini lebih cenderung seperti pencitraan. Upaya itu belum mencerminkan pemberantasan TKA ilegal yang bekerja sebagai buruh kasar. &quot;(Menaker) kan bisa memerintahkan seluruh bidang pengawasan di dinas tenaga kerja daerah untuk melakukan sidak daripada marah-marah yang tanda petik seperti rekayasa,&quot; ujarnya. Said menambahkan, Kemenaker mestinya berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah (pemda) melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun ke lapangan dan melakukan sidak di perusahaan-perusahaan besar milik asing. Sebab, banyak TKA unskilled worker alias buruh kasar yang bekerja di perusahaan investasi asing. &quot;Seperti smelter di Sulawesi yang merupakan investasi Tiongkok,&quot; bebernya. Sayang, pihak Kemenaker belum memberikan respons mengenai kritikan itu. Hanya, Plt Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenaker Maruli Hasiloan Tambunan menyebutkan, pihaknya sudah mengawasi dan menindak TKA di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kendari. Namun, dia enggan menyebutkan secara detail jumlah TKA yang ditindak. Maruli hanya mengatakan, para TKA itu sebenarnya sudah dibina. &quot;Jadi begini, (pengawasan) tujuan sebenarnya untuk kepatuhan, bagaimana perusahaan itu patuh,&quot; jelasnya. &nbsp; Terpisah, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Agung Sabar Santoso menuturkan, memang banyak pekerja asing dari Tiongkok di Kendari. Namun, sebenarnya jumlah pekerja lokal juga banyak. &quot;Saya sudah cek ke lokasi secara langsung, pekerja lokal cukup banyak,&quot; paparnya. Namun, memang posisi Kendari yang menjadi transit ke Morowali menyebabkan seakan-akan terlihat banyak TKA dari Tiongkok. Padahal, sebagian pekerja asing tersebut juga pergi ke Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng). &quot;Di Morowali ada pengolahan (smelter) juga,&quot; terangnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (2/1). Polda Sultra, kata Agung, akan membantu imigrasi bila ada rencana operasi TKA di Kendari. &quot;Kami siap terjun untuk membantu imigrasi. Kita kan partner dengan Dirjen Imigrasi Pak Ronny F. Sompie,&quot; ungkapnya.&nbsp; Bahkan, beberapa kali operasi TKA yang dilakukan imigrasi dibantu kepolisian. Beberapa waktu lalu, ada sejumlah TKA yang ketahuan bekerja, namun dengan visa kunjungan. &quot;Banyak yang sudah dideportasi,&quot; tegasnya.(tyo/bil/idr/c7/ang) <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>

Sulawesi Tenggara Mendadak Tiongkok, Menaker Malah Dituding Pencitraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74635_93962_toko-tkw-asing.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah diminta &nbsp; serius mencermati &nbsp;banjirnya tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Pasalnya, jumlah TKA asal negeri tirai bambu yang bekerja di proyek smelter nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) itu tiga kali lipat jumlahnya dengan tenaga lokal. &quot;Serbuan TKA khususnya dari Tiongkok ini harus menjadi perhatian serius &nbsp;pemerintah,&quot; tegas Anggota Komisi III DPR Adies Kadir kepada JawaPos.com, Senin (2/1). Apalagi, diketahui penggajian yang diberikan sangat timpang jumlahnya. Dari informasi yang didapatkan JawaPos, TKA Tiongkok bisa dibayar hingga Rp 400 ribu per hari sedangkan pekerja lokal dibayar Rp 90 ribu. &quot;Karena apa? akan menambah kecemburuan sosial antara pekerja pribumi dan TKA khususnya dari China,&quot; sebut politikus Partai Golkar itu. Persoalan TKA asal Tiongkok, menurutnya, &nbsp;harus dibicarakan lintas kementrian sebagai eksekutif pelaku kebijakan dan juga DPR RI sebagai pemegang mandat rakyat untuk mengawasi jalannnya roda pemerintahan. Serbuan TKA, lanjut Adies, tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementrian Hukum dan Ham dalam hal ini Imigrasi sebagai garda terdepan mengawasi arus masuk dan keluarnya tenaga kerja asing tersebut. Namun juga menjadi tanggung jawab kemenakertrans, kemenkeu, kemendagri, kemenlu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, DPR serta tokoh masyarakat. Adies mengaku &nbsp;miris karena selama ini kesalahan seakan tertumpu kepada imigrasi seakan-akan banyak kebocoran TKA melalui pintu masuk ilegal. Padahal, semua pintu masuk resmi di Indonesia, baik melalui laut, darat dan udara pasti selalu tercatat dengan baik oleh pihak imigrasi. &quot;Dan kecil kemungkinan ada TKA yang masuk secara ilegal, karena mereka ke negara kita pasti melalui agen resmi,&quot; sebut dia. Adies sangat yakin data yang ada di imigrasi adalah data yang paling valid di banding data yang dimiliki oleh kementrian tenaga kerja. Sebab, bisa saja perusahaan melaporkan datanya secara tidak jujur.&nbsp; &quot;Masalahnya kan ada yang overstay kemudian tidak memperpanjang ijin tinggal dan berpindah-pindah tempat, apalagi kalau agennya yang membawa pasport dan dokumen lainnya kehilangan alamat TKA tersebut,&quot; pungkas pria kelahiran Balikpapan itu. (dna/JPG)

Serbuan TKA Di Konawe Bisa Timbulkan Kecemburuan Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74519_93845_wna-tiongkok.jpg" alt="WNA Tiongkok" width="100%">
<figcaption>WNA Tiongkok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama ini, keberadaan buruh kasar asing di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara sulit terungkap. Sebab, mereka pulang ke negara asal dan pergi ke wilayah itu 2-3 bulan sekali. Mayoritas pekerja tersebut berasal dari wilayah pinggiran dan pesisir Tiongkok. Seperti diungkapkan Liu Zecai, TKA Morosi asal Provinsi Jiangshu. Dia berbekal visa kunjungan untuk bekerja di Indonesia. &quot;Tiongkok, Tiongkok,&quot; ujar Liu sembari menunjukkan paspornya. Sama dengan kebanyakan TKA di Morosi, Liu irit bicara saat ditanya tentang pekerjaannya. Namun, dia sempat membenarkan bahwa dirinya bekerja di Morosi sebagai tenaga kasar saat Jawa Pos berkomunikasi dengan menggunakan gambar. Selebihnya, dia menolak dengan menggelengkan kepala.&nbsp; Umumnya, mereka mengisi posisi tenaga cleaning service, office boy, buruh angkat campuran semen, tukang angkat potongan besi, buruh angkat galon, tukang pasang batu untuk cor, serta helper. Ada pula tukang masak dan sopir kendaraan proyek yang berkewarganegaraan Tiongkok.&nbsp; Liu kemarin (1/1) berencana pulang ke negaranya. Bersama belasan rekan yang berasal dari Jiangshu, Liu menumpang pesawat Lion Air dari Bandara Haluoleo Kendari menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, untuk selanjutnya pindah ke penerbangan internasional.&nbsp; Sementara itu, Yuda Novendri dari Bagian Personalia PT VDNI menampik kabar maraknya TKA ilegal di perusahaannya. Dia menegaskan bahwa semua TKA yang dipekerjakan oleh Virtue Dragon memiliki paspor dan visa. &quot;Mereka 100 persen masuk lewat Bandara Soekarno-Hatta. Dan selanjutnya masuk Kendari lewat Bandara Haluoleo,&quot; ujarnya saat dihubungi Jawa Pos. Dia menerangkan, TKA di perusahaannya memang dipekerjakan dalam hitungan bulan. Karena itu, dia tidak heran jika jumlah TKA bertambah dengan wajah-wajah baru. Data per akhir November 2016, TKA yang bekerja di VDNI mencapai 701 orang. Terdiri atas 609 pekerja di Kendari dan 2 karyawan di Jakarta. &quot;Untuk laporan Desember ini (2016, Red) masih kami buat dan baru bisa dilaporkan pada awal Januari,&quot; jelasnya. Dia juga membantah anggapan bahwa TKA yang diimpor dari Tiongkok adalah pekerja yang tidak mempunyai keterampilan. Menurut dia, karena teknologi smelter dibawa langsung dari Tiongkok, mau tidak mau perusahaan harus mempekerjakan teknisi dan pekerja konstruksi dari Tiongkok. Namun, dia menegaskan bahwa mereka tidak masuk kategori buruh. &quot;Apa teknik mengelas mesin mereka yang notabene perlu keahlian dapat dikatakan buruh? Seperti diketahui, teknologi dan pembangunan smelter sepenuhnya dari Tiongkok. Selain itu, kami mempekerjakan tenaga lokal untuk membantu mereka,&quot; jelasnya. Menurut dia, tenaga lokal yang diserap mencapai 900 orang per November lalu.

Buruh Angkat Campuran Semen pun Impor dari Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74516_93842_WNA-tiongkok-HL.jpg" alt="Para pekerja yang berasal dari Tiongkok" width="100%">
<figcaption>Para pekerja yang berasal dari Tiongkok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) kebanjiran tenaga kerja asing (TKA). Mayoritas bekerja di proyek smelter nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI). Seorang pekerja lokal, M. Fajrian mengatakan, TKA yang bekerja di kawasan tersebut lebih banyak daripada pekerja Indonesia.&nbsp; Perbandingan pekerja Indonesia dengan Tiongkok 1:3. Pekerja asing yang tidak tercatat itu dipastikan sebagai tenaga kerja kasar. Mereka menduduki posisi di level bawah, buruh. Mereka biasanya kabur saat ada operasi imigrasi dan ketenagakerjaan. Karena itu, penertiban terhadap mereka sulit untuk dilakukan.&nbsp; Imbalan mereka pun lebih besar daripada penduduk lokal yang bekerja di posisi yang sama. &quot;Kalau kami (pekerja lokal, Red) Rp 90 ribu per hari, mereka (pekerja kasar Tiongkok, Red) bisa Rp 400 ribu sehari,&quot; beber Fajrian, yang juga buruh kasar. Seperti diberitakan, secara kasatmata, begitu banyak TKA yang menjadi buruh di Konawe. Area di sekitar Kawasan Industri Konawe saat sore, ketika jam pulang kerja, serasa satu perkampungan yang berada di Tiongkok. Di warung-warung orang bercakap Mandarin. Pun demikian halnya di pasar, orang tawar-menawar dalam bahasa Mandarin.&nbsp; Data yang disebutkan perangkat Desa Morosi, tercatat 1.913 warga negara asing (WNA) yang bekerja di kawasan industri itu. Mayoritas bekerja di proyek smelter nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI). Mereka tinggal di barak penampungan dalam kawasan proyek penanaman modal asing asal Tiongkok tersebut. Sebagai catatan, pembangunan smelter itu menelan dana lebih dari Rp 62 triliun.&nbsp; &quot;Kalau imigrasi dan ketenagakerjaan mau bekerja sama dengan pihak desa, mereka pasti panen,&quot; kata salah seorang tokoh agama Desa Morosi kepada Jawa Pos (30/12).&nbsp; Memang, bila dikroscek dengan data imigrasi Sulawesi Tenggara, jumlah TKA yang terdaftar sangat sedikit. Catatan pihak imigrasi menunjukkan, hanya 609 WNA yang bekerja di perusahaan tersebut. Sementara itu, pihak dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) setempat mengatakan, ada 739 TKA yang bekerja di seluruh Sultra. Artinya, ada begitu banyak TKA yang belum terdaftar. Mereka hampir pasti menjadi TKA ilegal. (tyo/jun/ang)

Miris! Ini Perbandingan Gaji Pekerja Lokal dan TKA Tiongkok di Konawe, Sultra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74515_93841_wna-tiongkok-konawe.jpg" alt="Sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) berbelanja pada saat jam istirahat di Desa Morosi, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (30/11/2016)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) berbelanja pada saat jam istirahat di Desa Morosi, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (30/11/2016)</figcaption>
</figure>UU Ketenagakerjaan di pasal 42 mengatur bahwa tenaga kerja asing (TKA) hanya bisa bekerja di Indonesia sebagai tenaga ahli. Namun, di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), buruh kasar pun berasal dari mancanegara. Jumlahnya bahkan ribuan. --- SECARA kasatmata, begitu banyak TKA yang menjadi buruh di Konawe. Area di sekitar Kawasan Industri Konawe saat sore, ketika jam pulang kerja, serasa satu perkampungan yang berada di Tiongkok. Di warung-warung orang bercakap Mandarin. Pun demikian halnya di pasar, orang tawar-menawar dalam bahasa Mandarin.&nbsp; Data yang disebutkan perangkat Desa Morosi, tercatat 1.913 warga negara asing (WNA) yang bekerja di kawasan industri itu. Mayoritas bekerja di proyek smelter nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI). Mereka tinggal di barak penampungan dalam kawasan proyek penanaman modal asing asal Tiongkok tersebut. Sebagai catatan, pembangunan smelter itu menelan dana lebih dari Rp 62 triliun.&nbsp; &quot;Kalau imigrasi dan ketenagakerjaan mau bekerja sama dengan pihak desa, mereka pasti panen,&quot; kata salah seorang tokoh agama Desa Morosi kepada Jawa Pos (30/12).&nbsp; Memang, bila dikroscek dengan data imigrasi Sulawesi Tenggara, jumlah TKA yang terdaftar sangat sedikit. Catatan pihak imigrasi menunjukkan, hanya 609 WNA yang bekerja di perusahaan tersebut. Sementara itu, pihak dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) setempat mengatakan, ada 739 TKA yang bekerja di seluruh Sultra. Artinya, ada begitu banyak TKA yang belum terdaftar. Mereka hampir pasti menjadi TKA ilegal.&nbsp; Para pekerja lokal yang bekerja di proyek smelter tersebut membenarkan kondisi itu. Menurut mereka, TKA yang tercatat secara tertulis menduduki posisi di level atas seperti tenaga ahli (TA). Hal itu sesuai peraturan.&nbsp; Namun, tenaga kerja level bawah belum pernah dihitung. &quot;Kalau dihitung, jumlahnya pasti ribuan,&quot; ujar M. Fajrian, pekerja lokal.&nbsp; &nbsp;

Mengunjungi Desa Morosi, Kabupaten Konawe, yang Mendadak Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74439_93764_WNA-tiongkok-HL.jpg" alt="URUH KASAR: Sejumlah tenaga kerja asing (TKA) saat menjalani jam istirahat siang di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, kemarin. Seharusnya TKA hanya untuk tenaga kerja ahli, tapi ada dari mereka yang bekerja sebagai buruh." width="100%">
<figcaption>URUH KASAR: Sejumlah tenaga kerja asing (TKA) saat menjalani jam istirahat siang di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, kemarin. Seharusnya TKA hanya untuk tenaga kerja ahli, tapi ada dari mereka yang bekerja sebagai buruh.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) kasar di Desa/Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, membuat tenaga kerja lokal tergusur pelan-pelan. M. Fajrian, 19, tenaga lokal yang bekerja di salah satu proyek pembangunan nasional desa setempat, mengatakan, awalnya banyak penduduk di kampungnya yang diterima sebagai pekerja kasar.&nbsp; &#39;&#39;Sekarang tinggal sedikit, banyak pekerja asingnya,&#39;&#39; ujarnya kepada Jawa Pos. Laki-laki yang bekerja sebagai kuli angkut campuran semen di proyek pembangunan smelter itu mengatakan, jumlah tenaga lokal dan TKA di Morosi berbanding 1:3. Lebih banyak pekerja asing.&nbsp; Padahal, posisinya sama. Yakni, tenaga kerja kasar. &#39;&#39;Karena kontraktornya orang China (Tingkok, Red), jadi semua pekerjanya juga orang China,&#39;&#39; beber pekerja kasar yang diupah Rp 90 ribu per hari tersebut. Eko Wibowo, 29, warga setempat, menambahkan, banyak penduduk lokal yang ingin bekerja di proyek pembangunan pabrik milik Tiongkok di desanya tidak lolos saat penjaringan. Termasuk dirinya. Kebanyakan di antara mereka gagal saat tahap interview. &#39;&#39;Saya dulu pernah melamar, tapi tidak diterima,&#39;&#39; tuturnya. Saat itu Eko melamar sebagai buruh kasar. Menurut dia, sebagian besar posisi tersebut kini sudah diisi para pekerja asing. Pihak perusahaan, terutama mandor dan kontraktor, memang lebih senang mempekerjakan TKA daripada tenaga lokal. &#39;&#39;Karena kerja orang China itu memang seperti kerbau, tidak kenal lelah, mungkin itu alasannya,&#39;&#39; paparnya.&nbsp; Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM Agung Sampurno mengungkapkan, pihaknya tengah menelusuri keberadaan para TKA di Indonesia. Tapi, dia menegaskan bahwa wilayah pengawasan imigrasi itu pada izin tinggal, bukan izin kerja. &quot;Kalau izin kerja di instansi lain,&quot; ungkap dia. Pada kesempatan berbeda, Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Dita Indah Sari berkilah bahwa arus besar TKA di Indonesia hanyalah isu yang dibesar-besarkan. Menurut dia, kasus-kasus temuan TKA ilegal masih bersifat sporadis dan belum masuk kategori masal. &#39;&#39;Jangan hanya karena satu-dua kasus temuan TKA ilegal, lalu ada generalisasi terhadap serangan TKA,&#39;&#39; ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (31/12). (tyo/jun/bil/c7/nw)&nbsp;

Di Daerah Ini, TKA Tiongkok Geser Pekerja Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73387_92694_data-TKA.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Tengara adanya serbuan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia bukan isapan jempol. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendapati bahwa jumlahnya mencapai ratusan ribu pekerja. Sebagian besar TKA dipastikan ilegal karena menjadi buruh kasar.&nbsp; KSPI mendapatkan laporan tentang kondisi itu dari berbagai daerah. Para TKA tersebut bekerja di berbagai sektor yang selama ini ditekuni kaum buruh. Mulai sopir kendaraan berat, tukang batu, hingga teknisi. TKA ilegal itu menyebar di Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Batam, dan Papua &quot;Temuan kami, banyak TKA asal Tiongkok yang bekerja sebagai sopir forklif, tukang batu, dan operator mesin,&quot; kata Presiden KSPI Said Iqbal kemarin (26/12).&nbsp; Said berharap pemerintah bisa menelusuri TKA ilegal itu. Bukan hanya mendata TKA legal yang berjumlah 21 ribu. &quot;Yang ilegal belum tercatat di Kemenaker,&quot; imbuh dia. Banjir TKA illegal, menurut Said, tidak lepas dari kebijakan bebas visa yang dimulai Maret lalu. Dia berharap pemerintah segera menemukan solusi untuk menyelesaikan persoalan itu. Sebab, jika kondisi tersebut berlanjut, pekerja lokal yang minim&nbsp;skill&nbsp;bisa tergusur. Apalagi, berdasar data per Agustus 2016, masih banyak angkatan kerja yang berlatar belakang pendidikan SD-SMP. Jumlahnya 60,24 persen dari 125,44 juta pekerja. &quot;Kalau dibiarkan, bisa menghilangkan kesempatan kerja buruh lokal (level bawah, Red),&quot; tutur dia.&nbsp; Kalangan buruh tidak mempersoalkan kedatangan pekerja asing yang terampil atau punya&nbsp;skill. Sebab, para TKA itu tidak akan bekerja di sektor pekerja kasar. Selain itu, TKA terampil (skilled worker) sudah diatur dalam Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Juga, secara teknis telah diatur dalam keputusan menteri ketenagakerjaan. Berdasar aturan itu, pekerja asing yang diperbolehkan minimal menduduki posisi tenaga ahli. Mereka bisa bekerja di industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Setiap badan atau instansi yang mempekerjakan TKA mesti mengurus izin di Kemenaker. &quot;TKA&nbsp;skilled worker&nbsp;yang bekerja di Indonesia harus didampingi satu orang pekerja lokal,&quot; jelasnya kepada&nbsp;Jawa Pos. Sayang, kekhawatiran KSPI itu kurang mendapatkan respons yang semestinya dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri. Dia menegaskan, persoalan TKA sejatinya tidak perlu diperdebatkan. Sebab, penggunaan TKA sudah diatur dalam perundang-undangan. Mulai syarat izin kerja, tinggal, hingga pendidikan yang sesuai jabatan, kompetensi, jabatan yang diduduki, dan alih teknologi. Pemerintah juga memiliki sistem kendali yang ketat terkait dengan penggunaan TKA. Soal KSPI menemukan jumlah TKA yang begitu banyak tidak menjadi perhatian Menaker.&nbsp; Sementara itu, pengamat ekonomi Enny Sri Hartati mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap remeh dugaan-dugaan yang beredar di masyarakat. Menurut dia, masyarakat tidak mempermasalahkan tenaga kerja asal Tiongkok yang berjumlah 21 ribu. Sebab, itu adalah tenaga kerja legal. &quot;Yang dipermasalahkan adalah yang ilegal,&quot; ujarnya kemarin. Memang tidak mudah mendeteksi tenaga kerja ilegal asal Negeri Panda. Namun, kenyataannya, mereka ada dan bekerja di Indonesia. Tidak perlu sampai jutaan. Ribuan saja, bila memang ilegal, tentu menjadi masalah. Lebih sensitif lagi, TKA ilegal itu bekerja di sektor yang tidak memerlukan keahlian khusus. Padahal, di saat yang sama stok tenaga kerja jenis itu melimpah di Indonesia.&nbsp; &quot;Saran saya, pemerintah sebaiknya melakukan pendataan pada industri-industri yang ada saat ini,&quot; lanjutnya. Dari situ, diharapkan bisa diketahui industri yang memenuhi ketentuan ketenagakerjaan dan yang tidak.&nbsp; Kemenaker, papar dia, sudah memiliki regulasi mengenai kriteria TKA yang boleh bekerja di Indonesia. Salah satunya, TKA memiliki keahlian di bidang tertentu. TKA untuk pekerjaan kasar tidak diizinkan di Indonesia.&nbsp; Dia juga menyarankan peninjauan ulang kebijakan bebas visa. Jangan sampai kebijakan tersebut disalahgunakan pencari kerja dari luar negeri untuk bekerja di Indonesia. Menurut Enny, masih ada cara yang bisa dilakukan untuk menggenjot kunjungan wisatawan mancanegara di luar membebaskan visa.&nbsp; Untuk membuktikan penyalahgunaan kebijakan bebas visa itu, pihak imigrasi tinggal mengecek jumlah kunjungan turis bebas visa ke Indonesia. Apakah sama antara jumlah yang masuk dengan yang keluar sesuai tenggat. Bila yang keluar lebih sedikit, patut dicurigai.&nbsp;&nbsp; Enny juga masih mempertanyakan motivasi perusahaan yang mempekerjakan TKA ilegal. Apakah memang upah TKA itu lebih murah atau ada faktor lain. &quot;Kalau upahnya di sini lebih tinggi dari UMP, misalnya, tentu secara bisnis tidak menguntungkan,&quot; tambahnya. (tyo/jun/byu/c11/ang)&nbsp; &nbsp;

TKA Tiongkok Bekerja Sebagai Sopir, Tukang Batu, Hingga Operator Mesin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73274_92581_wna-tiongkok.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tenaga kerja ilegal asal Tiongkok dikabarkan menyerbu Indonesia. Bahkan banyak di antara para pekerja Tiongkok itu disebut-sebut menjadi buruh kasar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pemerintah perlu mengambil ketegasan adanya dugaan serbuaan pekerja asal Tiongkok itu. Karena hal itu tidak bisa didiamkan oleh pemrintah. &quot;Golkar mendorong kepada pemeritah mengambil tindakan tegas, karena akan ganggu stabilitas kita dan tenaga kerja Indonesia,&quot; ujar Idrus di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (26/12). Idrus juga menambahkan, adanya tenaga kerja asal Tiongkok itu juga akan mengancam kedaulatan Indonesia. Karenanya pemerintah perlu waspada dan mengambil langkah tegas. &quot;Ini juga mengganggu tentang ancaman ideologi negara. Saya kira ini perlu semua kita persiapkan,&quot; katanya. Sebelumnya, kasus terbaru adalah petugas gabungan Kodim 0905 Balikpapan dan Kantor Imigrasi Balikpapan mengamankan 23 orang WNA asal Cina dari kawasan proyek PLTU Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur. Mereka diamankan karena tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian. Dari informasi warga, puluhan pekerja Cina itu bekerja di PLTU Kariangau. (cr2/JPG)

Pesan Golkar untuk Pemerintah Soal TKA Ilegal Tiongkok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wna tiongkok ilegal

Berita Terkini

Lagi, TNI Tangkap Tiga Warga Tiongkok Ilegal