<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMI00567.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta mencatat tindak lanjut penegakan hukum keimigrasian sampai dengan bulan Maret 2023. Setidaknya, ada 20 WNA yang diamankan karena melanggar hukum.  "Kami telah berhasil mengamankan 20 orang kulit hitam pelanggar hukum yg merupakan bagian dari hasil operasi penangkapan di Apartemen Citi Park, Cengkareng pada tanggal 21 Desember 2022," kata Kepala Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Muhammad Tito Andrianto dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (18/3).  Menurut Tito, sejak awal ditangkap sampai dengan berita ini diturunkan, tercatat 10 WN Nigeria sudah dideportasi dengan penangkalan."Jumlah ini mengindikasikan perkembangan penangangan kasus ini sangat serius kami tangani. Ini untuk menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, guna menindak tegas para WNA yang kurang bermanfaat dan mengganggu ketertiban umum di Indonesia," ujar Tito.  Tito mengatakan, para WNA kulit hitam tersebut mayoritas berkewarganegaraan Nigeria. Imbauan kami, masyarakat harus lebih aware terhadap keadaan sekitar tempat tinggalnya. Jangan ragu-ragu untuk melaporkan kepada pihak imigrasi jika terjadi hal-hal yang diduga merupakan pelanggaran keimigrasian," kata Tito.  Tito melanjutkan, saat ini lima orang diantaranya sedang diproses pemindahan ke Rumah Detensi Imigrasi Kalideres untuk ditempatkan sementara. "Satu orang diketahui merupakan orang asing yang masuk dalam subjek perlindungan sebagai pencari suaka, dua orang menunggu konfirmasi alat angkut, dan dua sisanya memiliki dokumen perjalanan dan ijin tinggal yang sah dan masih berlaku," ujar Tito.  "TPI Soekarno-Hatta juga berkomitmen untuk memberantas segala bentuk pelanggaran maupun pidana keimigrasian di wilayah kerja kami. Kami juga telah melakukan sinergitas dengan berbagai stakeholder di bandara demi melancarkan proses penegakan hukum keimigrasian," pungkasnya.

Hingga Maret 2023, Imigrasi Soekarno-Hatta Amankan 20 WNA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/20-wna-ilegal-buka-bisnis-terapi-pijat-terselubung-sehari-raup-rp-1-m_m_.jpg" alt="Puluhan WNA yang diamankan Imigrasi Palembang." width="100%">
<figcaption>Puluhan WNA yang diamankan Imigrasi Palembang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sebanyak 20 Warga Negara Asing (WNA) ditangkap Imigrasi Palembang. Pasalnya,&nbsp;mereka membuka praktik usaha terapi pijat tanpa kelengkapan izin keimigrasian. Para WNA itu masing-masing berasal dari Malaysia, sebanyak 16 orang; Tiongkok, 2 orang; Hongkong, 1 orang; dan Belgia, 1 orang. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumsel Sudirman D Hury menjelaskan, para WNA itu masuk ke Indonesia menggunakan paspor wisata. Mereka mengajukan izin untuk berwisata selama satu bulan. Namun yang terjadi kemudian, mereka menyalahgunakan izin wisata tersebut. Mereka justru membuka praktik terapi pijat secara terselubung. Penghasilannya tak main-main, satu hari mereka bisa meraup Rp 1 miliar. Praktik terapi itu dilakukan di sebuah hotel yang ada di Palembang. Setiap pasien yang datang dipatok tarif Rp 4,5 juta per orang. Dalam sehari tempat praktik tersebut didatangi banyak orang. Bahkan ada pasien yang berasal dari luar negeri. "Tentu ini melanggar dan kami langsung menangkapnya,"jelas Sudirman, Kamis (10/1). Penangkapan itu berawal dari informasi&nbsp;adanya WNA&nbsp;yang&nbsp;masuk Palembang untuk mengadakan pameran dan terapi pijat. Imigrasi kemudian menindaklanjuti informasi itu dengan membututi setiap kegiatan para WNA hingga sore. Kemudian, tim langsung rapat untuk&nbsp;menggelar operasi penangkapan di TKP. Pihaknya melihat langsung adanya transaksi dari kegiatan tersebut, hingga akhirnya 20 WNA ilegal&nbsp;itu diamankan. "Barang bukti yang kami amankan yakni paspor wisata selama satu bulan," terangnya. Sudirman melanjutkan, 20 WNA itu juga pernah mengunjungi Medan dan Bali. Saat ini, pihak imigrasi sedang berupaya untuk&nbsp;mencari tahu siapa yang mengoordinir para WNA tersebut. Menurut keterangan dari salah satu WNA kepada petugas imigrasi, yang mengoordinir mereka adalah Chris Liong. Cris ikut tertangkap pada operasi tersebut. Namun, imigrasi tetap akan menyelidiki lebih lanjut keterangan tersebut . "Sedikit sulit mencari infonya karena mereka tidak bisa berbahasa Inggris hanya bahasa Mandarin saja. Tapi, biasanya mereka ini hanya 2-3 hari saja, tidak sampai satu bulan dan langsung berpindah lagi," ujarnya. Nantinya kasus ini akan didorong ke ranah pidana umum melalui ketenagakerjaan dan dinas kesehatan. Mengingat izinnya tidak ada. Jika memang melanggar, tentunya mereka akan mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun. "Mau kami, mereka ini bisa dipenjarakan, tidak hanya dideportasi," pungkasnya.

20 WNA Ilegal Buka Bisnis Terapi Pijat Terselubung, Sehari Raup Rp 1 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-ilegal-4-wna-asal-tiongkok-diamankan_m_213793.jpeg" alt="ILEGAL: 4 WNA asal Tiongkok diamankan sementara oleh pihak Imigrasi Klas 1A Makassar, Jumat (18/5)." width="100%">
<figcaption>ILEGAL: 4 WNA asal Tiongkok diamankan sementara oleh pihak Imigrasi Klas 1A Makassar, Jumat (18/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pihak Imigrasi Kelas I Makassar berhasil mengamankan 4 Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok setelah masuk ke wilayah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Keempat WNA itu masing-masing, Chen Kuan, 39, Zhong, 48, Chen Haichai, 37 dan Yangbaorong 57 tahun. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar, Andi Pallawarukka mengatakan keempat WNA ilegal itu berasal dari Huwandong. "Kita tangkap sebarnya kemarin, Kamis (17/5). Di Takalar, kita periksa sama sekali tidak ada surat-surat, dokumen mereka tidak punya selain visa bisnis," kata Andi, saat dikonfirmasi, Jumat (18/5). Penangkapan terhadap WNA ilegal tersebut diperolah berdasarkan informasi yang diterima pihaknya. Menindaklanjuti informasi tersebut, ia kemudian langsung memerintahkan tim untuk segera ke Kabupaten Takalar. "Kita sebelumnya mendapatkan informasi dari intelijen bahwa ada warga asing di Takalar. Jadi saat itu juga kita langsung memerintahkan tim untuk segera datang ke lokasi," ungkapnya. Setelah itu, kemudian dilakukan pemeriksaan awal terhadap empat orang WNA asal Tiongkok ini, dari hasil itu diketahui bahwa tak ada satu pun yang membawa paspor. &ldquo;Ada yang membawa tapi hanya kopian setelah dilakukan pemeriksaan singkat, kemudian kita langsung bawa ke kantor," terangnya. Belakangan diketahui, jika keempatnya datang ke Indonesia menggunakan visa bisnis. Sementara paspornya masih berada di Surabaya dan akan di bawa ke pihak Imigrasi. "Tadi sore sekitar pukul 16.30 WITA, paspornya sudah ada di kantor Imigrasi Makassar. Malam ini, kita masih lanjutkan pemeriksaannya. Visanya mereka pake visa bisnis dan juga tidak ada pelanggaran," ungkapnya. Berdasarkan pemeriksaan lanjutan, diketahui jika tujuan empat WNA asal Tiongkok itu, datang ke Takalar untuk mencari teripang laut. "Mereka ini baru kita tahu terakhir mau cari teripang di Takalar, mereka katanya ada punya usaha bisnis teripang. Mungkin yang bersangkutan akan kita kembalikan ke Surabaya lalu pulang ke negaranya," tutupnya.

Diduga Ilegal, 4 WNA Asal Tiongkok Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masuk-lombok-wna-pura-pura-jadi-turis-ternyata-bekerja_m_195810.jpeg" alt="Ribuan WNA keluar masuk ke tiga gili di Lombok Utara, sehingga perlu mendapat pengawasan." width="100%">
<figcaption>Ribuan WNA keluar masuk ke tiga gili di Lombok Utara, sehingga perlu mendapat pengawasan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kedatangan warga negara asing (WNA) ke Lombok, khususnya tiga gili di Lombok Utara tidak selamanya mendatangan efek positif. Mereka juga menjadi persoalan terhadap daerah setempat karena beberapa turis memanfaatkan visa wisata untuk bekerja. "Ada WNA yang sampai ikut bekerja kasar angkat-angkat air. Tapi, ketika ada pemeriksaan, mereka pura-pura memesan jus agar kelihatan seperti tamu," ungkap Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar saat penandatangan MoU pendirian Unit Pengawasan Keimigrasian Lombok Utara di kantor Imigrasi Mataram, kemarin (7/3). Najmul juga pernah menemukan wisatawan di Gili Trawangan makan di rumah penduduk. Mereka kehabisan uang, bahkan berani melakukan apa yang dilarang pemerintah. Ketika overstay dan tidak punya uang untuk pulang, mereka sementara bekerja. "Akhirnya sesuatu yang tidak boleh dilakukan, mereka lakukan. Itu banyak di gili," ujarnya. Tahun lalu, lanjut Najmul, pemda pernah menemukan ada bendera Kanada dikibarkan di Gili Trawangan. Menurut dia, perilaku seperti itu akan terus ditertibkan. Mereka akan diberikan teguran. "Setelah diselidiki, ternyata banyak orang asing yang punya usaha di sana, tetapi mengatasnamakan warga lokal," imbuhnya. Najmul menyebutkan, kunjungan wisatawan asing ke tiga gili cukup tinggi. Tiap hari ada 2.600 hingga 3.000 WNA yang masuk. Bahkan saat ramai bisa mencapai 5.000 orang asing. Banyak yang datang langsung dari Bali menggunakan kapal cepat. Karena itu, Najmul mendukung dibukanya unit pelayanan imigrasi di Gili Trawangan. "Kalau tidak ada pemeriksaan, kita tidak tahu mereka bawa apa," ujarnya. Dengan adanya pos pengawasan warga asing, dia berharap dampak-dampak negatif bisa dikurangi. Bahkan, ke depan, Lombok Utara menjadi pintu masuk kapal-kapal pariwisata Eropa yang menuju Indonesia Timur.&nbsp;

Masuk Lombok, WNA Pura-pura Jadi Turis, Ternyata Bekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/petugas-tangkap-52-wna-pelaku-cyber-crime_m_125645.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan mengamankan 52 warga asing karena diduga melakukan tindak kejahatan cyber crime. Sebanyak 27 ditangkap di sebuah rumah di kawasan Pejaten Barat, dan 25 orang di kawasan Kemang. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan Cucu Koswala menuturkan bahwa puluhan WNA itu ditangkap karena diduga terlibat kejahatan cyber crime. Namun, dia belum menjelaskan detail bentuk kejahatan itu. "Saat ini ke-52 WNA itu sudah dibawa ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Yang jelas kami sudah intai sebelumnya," tegas Cucu, Jumat sore lalu. Cucu menambahkan, bersamaan dengan penangkapan 52 WNA itu, petugas menyita barang bukti, antara lain telepon seluler, printer, scanner dan lain-lain. Sebab, selama ini para WNA itu memasang peredam di kediamannya. Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno membenarkan bahwa puluhan WNA itu tengah diselidiki oleh penyidik Ditjen Imigrasi. Namun, dia belum memastikan jumlah WNA yang diperiksa karena beberapa di antara mereka tidak memiliki dokumen. "Dokumennya sedang dicari. Mereka tidak semua memegang paspor saat di TKP. Jumlahnya juga masih dihitung, karena ada yang punya dokumen, ada yang tidak, ada yang dokumennya berlaku dan ada juga yang tidak berlaku," tandas Agung. Agung belum dapat mengungkapkan dugaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh para WNA yang telah diamankan di Indonesia itu. "Kasusnya masih disidik, sekarang lagi didalami oleh penyidik dibantu dari Direktorat Jenderal. Asal negara masing-masing sedang diselidiki, termasuk gendernya apa saja, Visa-nya, kasusnya apa, itu masih diselidiki," tegas dia. Dia menekankan, Ditjen Imigrasi belum dapat memastikan ke-52 WNA itu telah melakukan kejahatan cyber crime, karena barang buktinya masih diselidiki. Kesimpulan baru akan didapat setelah penyidik selesai melakukan penyelidikan secara mendalam. "Belum diketahui sudah berapa lama mereka datang ke Indonesia, karena paspornya masih diselidiki. Di Paspor kita bisa melihat capnya, Visa-nya, kedatangannya kapan, warga negaranya, kemudian negara mana saja yang sudah didatangi, motifnya apa. Semuanya ada di Paspor. Pada saatnya nanti setelah data itu ada akan ketahuan," tutupnya. (ibl/yuz/JPG)

Petugas Tangkap 52 WNA Pelaku Cyber Crime

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/mengaku-survei-selimut-dan-karpet-wna-myanmar-ditangkap_m_118425.jpeg" alt="Jiang Xu Xin ditahan di ruang detensi Kantor Imigrasi Singkawang, Kamis (24/3)." width="100%">
<figcaption>Jiang Xu Xin ditahan di ruang detensi Kantor Imigrasi Singkawang, Kamis (24/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Myanmar, Jiang Xu Xin menjadi tahanan Imigrasi Kelas II Kota Singkawang, Rabu (23/3). Pria tersebut ditangkap lantaran tidak memiliki dokumen perjalanan resmi atau paspor. &ldquo;Kemarin (Rabu) sekitar pukul 13.00 siang, saya ditelepon Kasat Intelkam Polres Singkawang, ada warga Myanmar yang diamankan di Polsek Singkawang Utara. Kemudian dilakukan serah terima ke Imigrasi,&rdquo; ujar Jose Rizal, Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Singkawang, Kamis (24/3). Ketika diperiksa, petugas menemukan Myanmar Driving License. Namun tidak ditemukan paspor Jiang Xu Xin. &ldquo;Berdasarkan informasi dari yang bersangkutan, ayahnya berasal dari RRT dan ibunya dari Myanmar,&rdquo; jelas Jose. Jiang Xu Xin masuk ke Indonesia melalui Jakarta pada 4 Maret lalu. Kemudian menuju Bandung dan Semarang menggunakan bus, serta balik lagi ke Jakarta. Kemudian dari Jakarta menuju Pontianak dan dari Pontianak menuju ke Singkawang melalui Pemangkat. &ldquo;Sementara dari pengakuannya, mau survei tentang selimut dan karpet,&rdquo; katanya. Jose mengaku, jajarannya akan melihat terlebih dahulu, apakah Jiang Xu Xin melanggar tindak pidana keimigrasian. &ldquo;Kalau melanggar, maka akan diteruskan ke projustitia,&rdquo; tegasnya. (hen/fab/JPG)

Mengaku Survei Selimut dan Karpet, WNA Myanmar Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/lakoni-people-smuggling-35-wn-india-diringkus-petugas-imigrasi_m_104849.jpeg" alt="35 WN India yang berhasil diringkus petugas Kantor Imigrasi Jakarta Barat." width="100%">
<figcaption>35 WN India yang berhasil diringkus petugas Kantor Imigrasi Jakarta Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat Imigrasi kembali meringkus warga negara asing (WNA) yang diduga akan melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Kali ini terdapat 35 WNA asal India yang diringkus oleh aparat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat. Mereka diduga terkait jaringan people smuggling (penyelundupan orang). Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Abdul Rahman menerangkan, penangkapan ini bermula pada tanggal 16 Januari 2017 lalu. Ketika itu Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian kantornya memeriksa delapan warga India yang ada di wilayah hukum mereka. "Saat diperiksa, semuanya tak bisa menunjukkan dokumen seperti paspor atau dokumen lainnya. Kemudian kita bawa untuk diperiksa lebih lanjut," kata Abdul Rahman di kantornya, Tamansari, Jakarta Barat, Rabu (25/1). Ketika diperiksa, dari delapan orang warga India ini didapati berinisial MAL. Karena MAL disebut menyimpan seluruh paspor mereka dan dokumen keimigrasiannya. Menurut Abdul, MAL ini bekerja sebagai pengurus visa bekerja ke Malaysia, Singapura, Kanada, Selandia Baru, Jepang, dan Eropa. "Pada tanggal 18 Januari 2017, kita berhasil amankan MAL. Kemudian dari pemeriksaan, MAL bekerja tidak sendiri melainkan bersama KS dan AN yang juga sama-sama warga India dan kini sudah kita tangkap juga," sambungnya. Dari situ lantas diketahui bahwa MAL, KS dan AN adalah komplotan yang hendak mengirimkan warga India ke luar negeri sebagai pekerja ilegal. Dan Indonesia dipilih sebagai tempat transit. Belum sempat warga India itu dikirim ke negara tujuannya, petugas telah menangkap para pelaku. "Total dari hasil pengembangan, sampai sekarang ada 35 warga India kita tangkap termasuk ketiga pelaku utama itu," tuturnya. Lebih jauh dikatakan, agar korban dapat bekerja di negara ketiga, pelaku memasang tarif sebesar $ 1.000 hingga $3.500. "Dari penangkapan ini juga berhasil disita uang, paspor, telepon genggam&nbsp; lalu ada juga sertifikat pendidikan warga India," tambah dia. Atas perbuatannya, ke-35 warga India itu dikenakan Pasal 120 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. "Ancaman pidananya paling singkat penjara lima tahun dan maksimal 15 tahun, dendanya juga mencapai 1,5 miliar," tukas dia. (elf/JPG)

Lakoni People Smuggling, 35 WN India Diringkus Petugas Imigrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/delapan-tahun-keliling-asia-secara-ilegal-warga-myanmar-akhirnya-ditangkap_m_104811.jpeg" alt="Ade Rahmad menunjukan Lay Ning Tun alias Aga, warga Myanmar di Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau, Selasa (24/1)." width="100%">
<figcaption>Ade Rahmad menunjukan Lay Ning Tun alias Aga, warga Myanmar di Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau, Selasa (24/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perjalanan Lay Ning Tun alias Aga, 21, kandas di Kapuas Hulu. Warga Myanmar hampir delapan tahun keliling Benua Asia secara ilegal. Dia akhirnya ditangkap petugas Imigrasi Kelas III Putussibau di Cafe Simpang Tiga Badau, Kamis (19/01). Penangkapan pria kelahiran Yangon, 14 Mei 1996 tersebut merupakan tindaklanjut dari informasi yang disampaikan Polres Kapuas Hulu. &ldquo;Kesalahan dia ini (Lay Ning), karena masuk wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan Imigrasi Indonesia. Berada di Indonesia tidak memiliki dokumen resmi,&rdquo; tegas Kapala Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau Ade Rahmat dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Rabu (25/1). Lay Ning rencananya akan dideportasi. Sore kemarin dia dikirim ke Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) Pontianak. &ldquo;Saya berharap dengan kejadian ini, Pemkab bersama aparat penegak hukum harus segera menutup akses jalan tikus di perbatasan. Karena itu menjadi celah mereka untuk memasukkan barang maupun orang secara ilegal,&rdquo; pinta Ade. Di hadapan petugas, Lay Ning mengaku dari Myanmar sudah pergi ke Thailand, Malaysia dan terakhir ke Indonesia. Dia bekerja sebagai nelayan. Saat itu dia bekerja kepada seorang bos dengan perjanjian selama tiga minggu mencari ikan di perairan Thailand. &ldquo;Bos mengingkari kesepakatan. Sudah hampir dua bulan kami bekerja, namun kami tidak kunjung pulang ke Myanmar. Malahan kapal kami merapat di Tanjung Manis, Malaysia,&rdquo; katanya. Karena curiga dengan bosnya yang membawa mereka ke Tanjung Manis, Malaysia, Lay Ning mempertanyakan waktu pemulangan mereka ke Myanmar. Namun juragan ikan itu mengatakan, mereka tidak akan dipulangkan ke Myanmar sebelum kapal yang mereka gunakan tersebut hancur. &ldquo;Mendengar jawaban itu, kami berempat melarikan diri dari kapal itu. Waktu itu kami larinya secara terpisah, saya lari pakai kolor (celana dalam) hingga ke Sibu, Malaysia. Saat itu semua peralatan ditinggalkan di kapal, termasuk pasport,&rdquo; ceritanya. Ketika berada di Sibu, Lay Ning sempat menyerahkan diri kepada polisi setempat. Polisi Diraja Malaysia tidak mau menahannya. Malah disuruh bekerja di Malaysia. &ldquo;Saya berharap ditangkap polisi, supaya saya dikembalikan ke negara asal. Namun mereka tidak mau menahan saya,&rdquo; kata Lay Ning.&nbsp; Pada saat berada di Sibu, dia sempat bekerja sebagai kuli bangunan selama satu tahun. Setelah itu pergi ke Kuching untuk kembali meminta ditangkap kepolisian. Lagi-lagi dirinya tidak ditangkap. Kemudian dia melanjutkan perjalanan dari Kuching menuju Batung dengan berjalan kaki selama delapan hari delapan malam. &ldquo;Di Batung saya kerja kayu sama orang Tionghoa selama tiga bulan. Namun gaji saya tidak dibayar,&rdquo; ungkapnya. Kemudian Lay Ning bertemu dengan seorang teman kewarganegaraan Indonesia. Oleh kenalannya itu, dia diantar ke Batang Air daerah Lubuk Antu perbatasan Indonesia-Malaysia. Di sana dia bekerja sebagai penoreh getah selama lima tahun. &ldquo;Saya berharap dipulangkan ke Myanmar, karena saya sudah rindu dengan keluarga,&rdquo; harap Lay Ning. (Andreas/Hamka Saptono/fab/JPG)

Delapan Tahun Keliling Asia Secara Ilegal, Warga Myanmar Akhirnya Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/lagi-24-wna-ilegal-terjaring-paling-banyak-dari-tiongkok_m_104631.jpeg" alt="Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan sedang mendata WNA yang melanggar administrasi tinggal. Mereka terjaring saat petugas menyisir Whiz Prime Hotel." width="100%">
<figcaption>Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan sedang mendata WNA yang melanggar administrasi tinggal. Mereka terjaring saat petugas menyisir Whiz Prime Hotel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keberadaan warga negara asing (WNA) di Balikpapan semakin membuat resah. Mereka tak tertib administrasi. Terbukti, dalam lima hari penyisiran serentak, 16&ndash;20 Januari, Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan menangkap 24 WNA ilegal. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan Pamuji Raharja mengatakan, dalam operasi penyisiran tersebut, WNA yang terjaring didominasi oleh WNA asal Tiongkok sebanyak 15 orang. Selain itu, berasal dari Korea Selatan sebanyak 3 orang, 5 dari Malaysia dan 1 dari Singapura. "Ini sesuai dengan surat perintah Direktur Jenderal Imigrasi mengenai operasi serentak pengawasan orang asing," ujarnya. Dia menjelaskan, kebanyakan penjaringan WNA didapat dari penyisiran tim, laporan masyarakat serta limpahan dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Penangkapan dilakukan karena WNA telah melanggar izin tinggal. Yakni, penyalahgunaan izin tinggal yang tidak seharusnya maupun overstay. Yakni, masa tinggal habis dan tetap tinggal tanpa memperpanjang izin atau melapor. "Lokasi penemuan tersebar. Seperti di Penajam, di Balikpapan ada di Hotel Benakutai, Hotel Whizz, Kilometer 5 dan perusahaan asuransi. Nanti kita perdalam lagi. Bisa terkena administrasi keimigrasian, deportasi atau pro justitia,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, untuk WNA asal Singapura dari pelimpahan Disnaker, sanksinya jelas. Yakni, dideportasi sesuai Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. "Yang lain masih menuju ke pro justitia," bebernya. (*/ane/rsh/k8/fab/JPG)

Lagi, 24 WNA Ilegal Terjaring, Paling Banyak dari Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/tak-punya-tujuan-yang-jelas-6-wna-dideportasi-dari-indonesia_m_101117.jpeg" alt="Salah seorang WNA yang dideportasi Kantor Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Senin (6/1)." width="100%">
<figcaption>Salah seorang WNA yang dideportasi Kantor Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Senin (6/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keimigrasian Indonesia terus memperketat izin masuk bagi warga negara asing (WNA) yang ingin berkunjung ke tanah air. Bila tidak memiliki tujuan yang jelas, WNA itu akan dikembalikan ke negara asalnya. Buktinya sepanjang hari ini Kantor Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mendeportasi enam WNA. Penolakan kedatangan WNA itu dengan beragam alasan, akibat dari maksud dan tujuannya ke Indonesia tidak jelas. Adapun WNA yang dideportasi tersebut, yakni pria berinisal CON (41) asal Nigeria. Sebelumnya dia mendarat di bandara tersibuk di Indonesia itu pukul 16.00 WIB usai menumpang pesawat Qatar Airways (QR 956) dari Doha. Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Agung Sampurno menuturkan, yang bersangkutan tidak dapat memberikan keterangan yang jelas mengenai maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia. "WNA ini tidak memiliki reservasi hotel sebagai bukti bahwa dia mempunyai tempat tinggal di Indonesia," ujar Agung, Seninn(9/1). Selain itu CON yang rencananya berada di Indonesia selama 30 hari hanya dibekali uang 110 dolar. Dari data tersebut, CON dipulangkan lagi ke embarkasi awalnya yakni Doha dengan QR 957 Pukul 17.55 WIB. Selain CON, WNA yang ditolak kedatangannya ke Indonesia yakni dua orang WN India, RS (33), PS (26). Keduanya terbang dari Kuala Lumpur, Malaysia dengan menumpang Malindo Air OD 320. Anehnya mereka baru pertama kali keluar negeri dan tujuan perjalanan ke Surabaya. Namun tidak mengantongi tiket ke kota tersebut. Selama di Indonesia, dua WN India ini hanya dibekali dengan uang 500 dolar. Selain itu ada pula KE, WN Gambia. Orang asing ini, kata Agung, mencoba membohongi petugas Imigrasi di Bandara Soetta. Selanjutnya 2 orang WN Bangladesh juga ditolak petugas Imigrasi Soekarno Hatta diterbangkan dari Dhaka. Mereka berinisial R (32), dan MSI (26). Diterangkan Agung, bahwa semua WNA tersebut dipulang ke daerah asal karena tujuannya ke Indonesia tidak jelas. Begitu juga bekal hidupnya tidak memadai. "Mereka juga pertama kali keluar negeri," tandas Agung. (iil/JPG)

Tak Punya Tujuan yang Jelas, 6 WNA Dideportasi dari Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wna ilegal

Berita Terkini