<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230309_112154.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa hukum Warga Negara (WN) Syria, Mohamad Zghaib bin Nizar, I Wayan Dharma Na Gara, mengatakan ada dugaan penipuan sehingga kliennya bisa mendapatkan KTP Indonesia. Seperti diketahui, Nizar ditahan Imigrasi Denpasar, Bali, karena diduga memalsukan identitas sehingga bisa mendapatkan KTP Indonesia atas nama dirinya.  Wayan mengungkap sisi lain dari penangkapan Nizar tersebut yakni adanya dugaan penipuan oleh pihak lain. Awalnya WNA asal Syria tersebut tidak memiliki niat untuk membuat dokumen seperti KTP. Nizar yang tak mengerti bahasa Indonesia bermaksud membuat kartu ATM untuk mempermudah keperluan di Bali. Setelah berkenalan dengan seorang WNI berinisial N lewat aplikasi pertemanan bernama Tinder, Nizar pun dibantu oleh teman yang dikenalnya tersebut untuk membuat buku tabungan.  Namun, dia tidak memiliki kelengkapan administrasi untuk pengurusan dokumen kartu tabungan. Singkat cerita, Nizar diarahkan temannya N menuju sebuah unit layanan Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah Kota Denpasar tanpa tahu untuk keperluan apa.  Setelah itu, temannya bernama N meminta bantuan pamannya yang berinisial P untuk mengurus dokumen KTP. Dalam dugaan pengacaranya, P inilah yang memfasilitasi pembuatan Kartu Keluarga dan KTP bagi Nizar.  "Setelah pengurusan dokumen tersebut, barulah dia kaget ternyata dokumen yang diminta bukan ATM melainkan KTP. N menunjukkan KTP dan KK melalui hp-nya N kepada klien saya di situlah dia kaget dan sempat berselisih dengan N sampai klien saya diblokir dan komunikasi selanjutnya diambil alih oleh P," kata Wayan.  Nizar mengaku dipaksa oleh paman N untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 8 juta. Bahkan pada pertemuan kedua Nizar memberikan sejumlah uang tambahan karena dipaksa oleh Paman N yang diduga seorang aparat di Bali dengan total keseluruhan Rp 15 juta.

WN Syria Mengaku Ditipu, Berniat Bikin ATM, Ternyata yang Didapat KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/yoga-massal.jpg" alt="Caption: Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Barakeh Wassam, karena dianggap bertanggung jawab dalam pelaksanaan yoga massal.Foto: Dokumen Imigrasi" width="100%">
<figcaption>Caption: Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Barakeh Wassam, karena dianggap bertanggung jawab dalam pelaksanaan yoga massal.Foto: Dokumen Imigrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar akan mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Syria bernama Barakeh Wissam. Karena yang bersangkutan mengadakan kegiatan meditasi (yoga) massal dengan jumlah peserta diperkirakan lebih dari 60 orang.  Pasalnya, event yoga massal yang diselenggarakan di House of Om Gianyar Bali pada Kamis (18/6) ini menimbulkan keresahan warga dan sempat viral di media sosial.  "Dalam kasus ini, Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Barakeh Wassam, karena dianggap bertanggung jawab dalam pelaksanaan yoga massal," kata Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang dalam keterangannya, Rabu (24/6).  Arvin menuturkan, penanggung jawab kegiatan tidak berusaha membubarkan atau membatalkan acara tersebut, setelah mengetahui bahwa jumlah peserta yang hadir melebihi dari aturan yang ada.  "Barakeh Wassam tidak mematuhi Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 Tentang Penguatan Pencegahan Dan Penanganan Covid19 di Bali yaitu mengenai pembatasan kegiatan yang melibatkan paling banyak 25 orang," ucap Arvin.  Terlebih, kegiatan yoga massal tersebut tidak mendapat persetujuan resmi dari Desa Adat setempat dan hanya ada pemberitahuan secara lisan. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tersebut menyalahi aturan protokol kesehatan Covid-19, karena tidak adanya physical distancing dan orang-orang yang hadir di lokasi acara tidak menggunakan masker.  Arvin menyebut, Barakeh Wissam merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas Investor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar berlaku dari 12 Desember 2019 sampai dengan 11 November 2021 dan menjabat sebagai Direktur dari House of Om (PT. Aum House Bali).  "Saat ini Barakeh Wissam ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar sambil menunggu proses pendeportasian. Sanksi tegas ini didukung sepenuhnya oleh Tim Gugus Covid-19 Bali," tukas Arvin.

Gelar Yoga Masal di Bali, WNA Syria Dideportasi Imigrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lakoni-tppo-warga-negara-syria-kirim-710-tki-ilegal-ke-timur-tengah_m_206923.jpeg" alt="Bareskrim Mabes Polri saat melakukan Release Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Bareskrim, Jakarta, Senin (23/4/18)." width="100%">
<figcaption>Bareskrim Mabes Polri saat melakukan Release Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Bareskrim, Jakarta, Senin (23/4/18).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri kembali membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kali ini meringkus komplotan memberangkatkan pekerja migran Indonesia (PMI atau TKI) ke Arab Saudi dan Sudan secara ilegal. Pelaku menggunakan modus iming-iming gaji tinggi dengan pekerjaan mudah. Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditipidum) Bareskrim Polri kemarin (23/4) menghadirkan tiga tersangka yang diduga memberangkatkan seorang buruh migran Yuyun Salmiati, asal Lombok, NTB, secara ilegal ke Saudi. Mereka adalah pemilik dan Komisaris PT Kensur Hutama Ali Idrus sebagai penyalur PMI, Sahman yang berperan sebagai sponsor di NTB, dan Muhammad Reza selaku perantara keduanya. Komplotan kedua yang diduga melakukan TPPO adalah Mohammad Al Ibrahim, warga negara <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/20/205826/kepala-perwakilan-syria-i-love-jokowi" target="_blank">Syria</a> yang tinggal di Indonesia. Dia menjadi penyandang dana sekaligus pengirim pekerja migran. Ada pula Budi Setiawan yang menjadi pengurus dokumen di Jakarta. Mereka ditangkap setelah memberangkatkan Aisah Susilawati ke Sudan dengan cara ilegal. Direktur Ditipidum Bareskrim Brigjen Herry Rudolf Nahak mengatakan, komplotan human trafficking yang diketuai Ali Idrus itu menjanjikan Yuyun untuk menjadi pembantu rumah tangga (PRT) di Riyadh, Saudi. Untuk mengelabui petugas, korban diberangkatkan dengan visa sebagai petugas cleaning service. Itu dilakukan karena ada moratorium dari pemerintah untuk pengiriman PRT ke Timur Tengah. "Di Riyadh korban dialihkan ke rumah majikan di Jeddah untuk bekerja sebagai PRT," ujar Herry. Dari pengakuan korban, lanjut Herry, selama bekerja dia tidak mendapatkan gaji dan berkali-kali disiksa. Bahkan, menjadi korban pelecehan seksual oleh majikannya. Beruntung, setelah sebulan bekerja di Jeddah, korban bisa melarikan diri dan melapor ke kantor KJRI Jeddah. "Korban dipulangkan oleh KJRI Jeddah pada 3 Maret," imbuh Herry. Berdasar laporan tersebut, polisi bergerak untuk menyelidiki kasus itu. Hasilnya, polisi menangkap tiga pelaku. Dari hasil penyelidikan polisi, korban direkrut sejak Agustus 2017 oleh Sahman. Setelah semua dokumen diurus, korban diberangkatkan ke Jakarta atas biaya yang ditransfer oleh Ali Idrus melalui M. Reza. "Di Jakarta, korban ditampung di PT Kensur Hutama selama satu minggu dan kemudian dipindahkan ke rumah tersangka Ali Idrus," ungkap Herry. Yang mengejutkan, lanjut dia, PT Kensur Hutama ternyata telah mengirim 710 orang sejak 2015 hingga Maret 2018. Dari tersangka Reza, sejak Oktober hingga Maret 2018, perusahaan tersebut memberangkatkan 100 orang. Sementara itu, Sahman yang menjadi sponsor di NTB telah mengirim sedikitnya 100 orang periode Oktober 2017 hingga Maret. Mereka dijerat pasal 4 UU 21/2007 tentang Pemberantasan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/19/197257/fakta-kasus-tppo-polisi-sudan-tidak-termasuk-negara-pengiriman-tki" target="_blank">TPPO</a> dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan minimal 3 tahun penjara. Selain itu, denda Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta. Selain itu, pasal 81 UU 18/2017 tentang Perlindungan PMI dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 15 miliar. Ancaman hukuman yang sama ditujukan untuk komplotan Ali Idrus yang memberangkatkan korbannya secara ilegal ke Sudan. Modus yang dijalankan tidak jauh berbeda. Yakni, mengiming-imingi korban dengan gaji 1.000 dirham (sekitar Rp 4 juta) untuk bekerja sebagai PRT, tapi dengan visa cleaning service di Dubai. Tapi, mereka lantas dikirim ke Syria dan dipindahkan lagi ke Sudan. "Selama bekerja korban tidak pernah diberi upah dan bekerja melebihi batas normal, sekitar 20 jam," ungkap Herry. Dari dua tersangka itu terungkap bahwa mereka telah mengirim ratusan orang ke Timur Tengah. Tersangka Budi mengaku berhasil mengirim 75 orang sejak 2014 hingga 2018. Sementara itu, M. Al Ibrahim telah memberangkatkan sedikitnya 169 pekerja migran. Kasubdit Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan Kemenlu Judha Nugraha menambahkan, Kemenlu berkoordinasi dengan Bareskrim untuk pendataan pekerja migran yang telah diberangkatkan. Selanjutnya, juga akan dilakukan koordinasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk pendataan. "Tahun lalu kami berhasil menangani 340 kasus <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/23/206755/tekan-tki-ilegal-disnaker-malang-gencarkan-sosialisasi" target="_blank">TPPO</a>," kata Judha. Jumlah tersebut memang lebih sedikit daripada 2016 sebanyak 617 kasus. Sementara itu, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemenaker Soes Hindharno meng&shy;ungkapkan, pihaknya akan langsung mencabut izin PT Kensur Hutama sebagai penyalur pekerja migran. Selain itu, pada tahun ini, ada dua lagi perusahaan penyalur yang sedang diinvestigasi. "Tapi, saya tidak etis kalau menyebut namanya," ujar dia. Dia mengungkapkan, pada 2016, ada 54 perusahaan yang dicabut izinnya. Selama 2017 empat perusahaan juga kena sanksi pencabutan izin.&nbsp;

Lakoni TPPO, Warga Negara Syria Kirim 710 TKI Ilegal ke Timur Tengah

wn syria

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wn syria

Berita Terkini

WN Syria Mengaku Ditipu, Berniat Bikin ATM, Ternyata yang Didapat KTP

Gelar Yoga Masal di Bali, WNA Syria Dideportasi Imigrasi

Lakoni TPPO, Warga Negara Syria Kirim 710 TKI Ilegal ke Timur Tengah

Download Aplikasi JawaPos.com