<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/lx6vckrkQmNx9p5c23nUPGOmkwu05ep1gX5BAeNF-2554117802.jpg" alt="Mantan pemain Persebaya Aryn Williams (kiri) dan Ryan Williams (kanan) (Instagram.com/@RyanWilliams.32)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Mantan pemain Persebaya Aryn Williams (kiri) dan Ryan Williams (kanan) (Instagram.com/@RyanWilliams.32)&nbsp;</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Ryan Williams, saudara kembar mantan pemain Persebaya Surabaya Aryn Williams, berganti kewarganegaraan dari Australia ke WN India.</p> <p>Federasi Sepak Bola India menaturalisasi Ryan Williams untuk menambah kekuatan tim di Kualifikasi Piala Asia 2027. Terdekat, Bangladesh akan menjadi lawan pada 18 November 2025.</p> <p>India terancam gagal mentas di Piala Asia 2027. Saat ini masih menghuni juru kunci Grup C dengan dua poin dari empat pertandingan. Terpaut enam poin dari Hongkong di posisi pertama.</p> <p>Dilansir dari <em>Transfermarkt</em>, Ryan Williams memiliki garis keturunan India dari ibunya. Pemain 32 tahun ini pernah memperkuat timnas Australia dengan koleksi satu <em>caps</em> di laga persahabatan melawan Korea Selatan pada 2019.</p> <p>Dengan persaingan di Timnas Australia yang ketat, membuat pemain berposisi sayap kanan ini berganti warga negara demi kesempatan bermain di panggung internasional. Saat ini Ryan bermain di Liga Super India bersama Bengaluru FC sejak musim 2023/2024.</p> <p>Ryan Williams merupakan saudara kembar Aryn Williams yang merupakan mantan pemain Persebaya Surabaya di Liga 1. Aryn yang berposisi sebagai gelandang bertahan pernah memperkuat The Green Force pada 2019-2021.&nbsp;</p> 

Ryan Williams, saudara kembar Aryn Williams, kini resmi jadi warga negara India untuk perkuat timnas di Kualifikasi Piala Asia 2027

Pemain Bengaluru FC Ryan Williams Resmi Jadi Warga Negara India untuk Kualifikasi Piala Asia 2027

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/01/Ilustrasi-penangkapan-by-JawaPos-3537409742.jpg" alt="Ilustrasi penangkapan penadah kendaraan bodong. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penangkapan penadah kendaraan bodong. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Warga negara (WN) asal India, Hussain Syed Tafseer hampir dua bulan ditahan oleh pihak Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hussain Syed Tafseer ditahan diduga karena tuduhan penyelundupan satwa yang dilindungi di Indonesia, diantaranya dua lutung, burung nuri raja Ambon dan burung serendit Jawa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui kuasa hukumnya, Hanfi Fajri melaporkan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oknum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada kantor pelayanan utama Bea dan Cukai tipe C Soekarno-Hatta. Laporan itu dilayangkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), lantaran oknum PPNS diduga melakukan pelanggaran HAM dalam penyidikan terkait tindak pidana dibidang kepabeanan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Hanfi, laporan dibuat ke Komnas HAM lantaran oknum PPNS tersebut tidak memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan, kepada terduga tersangka atau keluarganya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan tidak memberikan SPDP oleh penyidik kepada JPU bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, akan tetapi juga merugikan hak komstitusional terlapor atau tersangka sebagaimana yang telah diputus dalam putusan MK," kata Hanfi di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (27/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengungkapkan, dalam proses penyidikan yang dilakukan PPNS Bea Cukai Soekarno-Hatta, mempertanyakan soal tidak adanya pendampingan dari penyidik Polri. Padahal, dalam hukum acara pidana, PPNS memiliki kedudukan sebagai penyidik yang berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015454210/kpk-dalami-dirjen-bea-cukai-askolani-terkait-ekspor-batu-bara-kasus-rita-widyasari">KPK Dalami Dirjen Bea Cukai Askolani Terkait Ekspor Batu Bara Kasus Rita Widyasari</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirinya juga membantah kliennya melakukan penyelundupan satwa. Sebab, satwa yang diduga diselundupkan itu dibeli oleh kliennya di pasar hewan Jatinegara. Dimana, hewan itu dibeli untuk dijadikan hadiah ulang tahun anak dari kliennya dan juga untuk dipelihara sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kliennya saya itu ke Indonesia untuk membeli bahan-bahan tekstil, saat berkeliling di Pasar Jatinegara, dia melihat ada pedagang hewan, lalu dibelinya," ucap Hanfi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia pun mempertanyakan ketegasan pihak PPNS dan penegak hukum yang justru diam, atau abai dengan tidak mengejar atau menangkap penjual hewan atau satwa yang katanya dilindungi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang dibeli itu diduga Lutung Budeng, kemudian satu ekor diduga Burung Nuri Raja Ambon, dan satu ekor burung diduga Serindit Jawa," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Hanfi berharap kliennya dapat dibebaskan terkait tuduhan perbuatan melawan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau memang itu berkaitan dengan Kepabeanan, seharusnya barang yang dianggap bermasalah itu yang disita, bukan justru orangnya. Karena itu bukan kewenangannya," pungkas Hanfi.</div> </div>

Warga negara (WN) asal India, Hussain Syed Tafseer hampir dua bulan ditahan oleh pihak Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

WN India Ditahan Bea Cukai Soetta Soal Tuduhan Penyelundupan Satwa, Pengacara sebut Kliennya ke Indonesia buat Beli Bahan Tekstil

<div id="m#msg-f:1807467476651391478" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/Screenshot_2024-08-15-22-27-30-481_comgoogleandroidgm-edit-2640176582.jpg" alt="Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal India berinisial DD, Kamis (15/8). (Ditjen Imigrasi Kemenkumham)" width="100%">
<figcaption>Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal India berinisial DD, Kamis (15/8). (Ditjen Imigrasi Kemenkumham)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal India berinisial DD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014981583/jadi-tersangka-kini-armor-toreador-ingin-selesaikan-kasus-kdrt-terhadap-cut-intan-nabila-secara-kekeluargaan">Jadi Tersangka, Kini Armor Toreador Ingin Selesaikan Kasus KDRT terhadap Cut Intan Nabila Secara Kekeluargaan &nbsp;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deportasi itu dilakukan, lantara DD menyalahgunakan izin tinggal dengan berkegiatan instruktur yoga menggunakan Visa On Arrival (VOA).&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini diketahui setelah Imigrasi melakukan</div> <div dir="auto">patroli keimigrasian di wilayah Kecamatan Tanjung Duren, Jakarta Barat, pada 9 Agustus 2024 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang bersangkutan diduga telah melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat, Nur Raisha Pujiastuti dalam keterangannya, Kamis (15/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan, pada Kamis, 15 Agustus 2024, Bidang Inteldakim Kantor Imigrasi Jakarta Barat telah melaksanakan tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi dan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal i i sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di wilayah Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nur Raisha Pujiastuti menegaskan, pentingnya penegakan hukum keimigrasian sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Jakarta Barat. Ia menekankan, tidak ada toleransi bagi WNA yang melanggar aturan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tidak memberikan toleransi terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dalam bentuk apa pun. Penegakan hukum ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Jakarta Barat. Setiap pelanggaran akan kami tindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegas Nur Raisha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Nur Raisha menegaskan penegakan hukum yang telah dilakukan merupakan bagian dari program berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melalui operasi patroli keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan," jelasnya. (*)</div> </div> </div> </div> </div>

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal India berinisial DD.

Imigrasi Deportasi WNA India yang Salahgunakan Izin Tinggal Berkedok Instruktur Yoga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/TANGKAP.jpg" alt="Ilustrasi penangkapan pelaku kriminalitas oleh Polisi. (Dimas PRadipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penangkapan pelaku kriminalitas oleh Polisi. (Dimas PRadipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Polda Metro Jaya menetapkan sorang warga negara India berinisial VVS alias Sunny yang tinggal di Jakarta sebagai tersangka dugaan penggelapan atau penipuan. Pelaku menjalankan kejahatan dengan modus investasi atau trading forex emas kepada para korbannya.</p> <p>Salah satu korban adalah WN India berinisial GRN. Dia harus merugi uang cukup besar karena termakan janji manis pelaku.</p> <p>&ldquo;Si korban akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya yaitu sebanyak 5 persen dari modal yang sudah disiapkan oleh si korban. Dan kemudian nanti setelah jangka waktu 1 tahun, nanti modal awal si korban ini juga akan dikembalikan," kata Wadirreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Hendri Umar kepada wartawan, Sabtu (27/7).</p> <p>Kasus ini dibagi 3 klaster oleh penyidik. Pertama klaster perjanjian kerja pada April 2021. Saat itu, korban memberi uang sebanyak USD 50.000 kepada pelaku untuk investasi.</p> <p>Pada delapan bulan awal, kerja sama berjalan sebagaimana mestinya. Korban pun mendapat keuntungan USD 2.500 per bulan seperti yang dijanjikan. Namun, memasuki bulan ke 9 hingga 12, tidak ada keuntungan lagi.</p> <p>Klaster kedua yakni terjadi perjanjian kerja antara korban dan pelaku selanjutnya. Pada tahap ini, pelaku menawarkan pembagian 50 persen sehingga korban tertarik lagi dan kembali membuat korban tertarik. Di sini korban menyetor uang senilai USD 250 ribu.</p> <p>Pada klaster tiga, tersangka menyatakan bakal membuat suatu usaha. Dari usaha tersebut akan dapat untung 5 persen, sekaligus mengembalikan utang-utang yang sebelumnya.</p> <p>&ldquo;Tapi ternyata ini juga hasilnya nol, itu bodong semua, dan tidak terlaksana, dan hingga akhirnya dari pihak korban ini melaporkan kepada pihak kami terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh si tersangka,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Dalam kasus ini, korban mengalami kerugian hingga Rp 3,5 miliar. Atas perbuatannya, yang bersangkutan dikenakan Pasal 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara, serta Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang demgan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.</p>

Pelaku seorang WN India menjalankan kejahatan dengan modus investasi atau trading forex emas kepada para korbannya.

Polda Metro Jaya Tangkap WN India yang Diduga Menjalankan Praktik Investasi Bodong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/wn-india-2034036523.jpg" alt="HENDAK NAIK PESAWAT: AS dan GS saat diamankan di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung (13/5)." width="100%">
<figcaption>HENDAK NAIK PESAWAT: AS dan GS saat diamankan di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung (13/5).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Diduga demi membeli tiket pulang ke negara asal, dua warga negara (WN) India menghabisi Fitran Robby Firdaus. Dan, kalau polisi sedikit saja telat menangkap, keduanya bakal sudah kabur ke kampung halaman mereka.</p> <p>"Duo orang ini nekat melakukan penganiayaan untuk menguasai harta korban. Uang hasil curi itu atau uang korban dipakai beli tiket," tutur sebuah sumber di kepolisian kepada <em>Jawa Pos Radar Bali</em> kemarin (14/5).</p> <p>AS, 21; dan GS, 24; kedua WN India tersebut, ditangkap di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, pada Sabtu (13/5) sekitar pukul 12.30. Keduanya hendak kabur ke Singapura menumpangi Singapore Airlines.</p> <p>Kepada <em>Jawa Pos Radar Bali</em>, Kasatreskrim Polres Bandara Iptu Rionson Ritonga mengatakan, penangkapan terhadap keduanya dilakukan setelah pihaknya menerima permohonan dari Polsek Denpasar Selatan perihal bantuan pencekalan atau penundaan keberangkatan terhadap keduanya. Sebab, keduanya diduga terlibat kasus pembunuhan di Jalan Tukad Bilok, Gang Banteng, No 1, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, pada Sabtu (13/5) sekitar pukul 10.30.</p> <p>"Ya, kami koordinasi dengan imigrasi, dan keduanya dapat diamankan di terminal keberangkatan. Mereka hendak kabur ke Singapura," beber Rionson kemarin.</p> <p>Keduanya diduga membunuh Fitran Robby Firdaus, 39, asal Jakarta. Keduanya diamankan tanpa perlawanan saat hendak menaiki pesawat SQ 947 tujuan Singapura.</p> <p>Selanjutnya, dilakukan serah terima ke pihak Polresta Denpasar pada Sabtu malam untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Polisi belum melansir secara resmi identitas lengkap serta motif di balik pembunuhan tersebut. Yang pasti, kata sumber <em>Jawa Pos Radar Bali</em> di kepolisian, keduanya bergegas kabur dari kontrakan tempat kejadian perkara (TKP) setelah kejadian. Mereka lalu menuju bandara dan membeli tiket.</p> <p>Fitran Robby Firdaus dihabisi setelah pesta miras. Bukan hanya itu, rekan senegaranya bernama Rajesh Seen juga dilumpuhkan. Beruntung, Rajesh yang selamat bisa membeberkan ke polisi siapa pelaku penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Fitran.</p> <p>Kemudian, Polsek Denpasar Selatan bersama Polresta Denpasar yang menangani kasus itu berkoordinasi dengan Polres Bandara, juga imigrasi. <strong>(dre/c17/ttg)</strong></p>

AS, 21; dan GS, 24; dua WN India ditangkap di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali.

Diduga Bunuh Warga Jakarta untuk Beli Tiket Pesawat, Dua WN India Ditangkap di Bandara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/image-6-4.png" alt="Suasana Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Suasana Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerbitkan surat larangan bagi Warga Negara India masuk ke beberapa wilayah di Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Larangan itu diberlakukan sejak 24 April.<br /> <br /> Di Surabaya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya Is Edy Ekoputranto menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diluruskan dari pemahaman tersebut. Yakni India bukan salah satu destinasi pekerja migran Indonesia (PMI). ”Pengertiannya perlu diluruskan, seperti kita lihat India ini bukan salah satu destinasi pekerja migran Indonesia (PMI),” ujar Is Edy Ekoputranto pada Kamis (29/4).<br /> <br /> Dia mengatakan, WN India itu bukan hanya dilarang masuk, namun juga tidak ada proses pemberian visa. ”WN India dari India dilarang masuk ke wilayah Indonesia diberhentikan sementara dalam proses pemberian visa,” tegas Is Edy Ekoputranto.<br /> <br /> Namun, menurut dia, bila ada WNI yang baru kembali dari India, terdapat peraturan khusus. Pihaknya menggandeng Satuan Tugas Covid-19 untuk menanganinya.<br /> <br /> ”Untuk perlakuan bagi warga Indonesia yang ingin kembali masuk ke Indonesia yang kurang dari 14 hari melintas dari India ini akan dikoordinasikan dengan Satgas Covid-19 untuk diberikan perlakuan-perlakuan secara khusus,” terang Is Edy Ekoputranto.<br /> <br /> Tidak semua TPI menerima kedatangan WNI dari India maupun WN India. Mereka hanya bisa masuk wilayah Indonesia melalui TPI Bandar Udara Soekarno-Hatta di Tangerang, TPI Bandar Udara Juanda di Surabaya, TPI Bandar Udara Kualanamu di Medan, TPI Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado, TPI Pelabuhan Laut Batam Centre di Batam, TPI Pelabuhan Laut Sri Bintan Pura di Tanjung Pinang, dan TPI Pelabuhan Laut Dumai di Dumai.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=HErkwnb5Lds

Imigrasi Surabaya Tidak Berikan Visa bagi WN India

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG_4205-1.jpg" alt="Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus. Fianda Sjofjan Rassat/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus. Fianda Sjofjan Rassat/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Aksi mafia karantina kembali terjadi. Kali ini Polres Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten mengamankan 5 warga negara asing (WNA) asal India yang masuk ke Indonesia tanpa mengikuti proses karantina 14 hari.<br /> <br /> Kelima orang yang diamankan yakni SR, 35; CM, 40; KM, 36; PN, 47; dan SD, 35. Di luar mereka, masih ada 2 orang lagi yang belum ditetapkan sebagai tersangka.<br /> <br /> "Polres Bandara Soetta mengungkap 5 laporan polisi dengan indikasi dugaan ada sekitar 7 (WN India) tersangka. Tapi 5 yang sekarang sudah jadi tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Rabu (28/4).<br /> <br /> Yusri menuturkan, mafia karantina ini bekerja mirip dengan kasus sebelumnya yang sudah diungkap. Pamakai jasa seperti biasa mengisi formulir karantina saat tiba di Indonesia. Lalu pergi ke lokasi karantina, kemudian mafia ini beraksi agar pemakai jasa bisa langsung pulang dan hanya namanya yang masuk ke lokasi karantina.<br /> <br /> "Masuk tahap dua, disiapkan kendaraan Damri untuk pengangkutan berangkat ke hotel yang dirujuk. Masuk ke tahap kedua ini ada indikasi lagi inisialnya GC, dia yang meng-upload, dia yang masukan database, misalnya namanya VCJ, diatur masuk yang dirujuk misal Hotel," kata Yusri.<br /> <br /> "Dia masukan ke situ sehingga terdata di database satgas yang ada di Bandara bahwa VJC itu nanti diisolasi di Holiday Inn. Terus ke mana si VJC? Bukan dimasukkan ke bus Damri tetapi sudah siap mobilnya di sana, sudah siap dia naik taksi bisa pulang," sambungnya.<br /> <br /> Sebelumnya, WNI berinisial JD mengakali kebijakan pemerintah terkait wajib karantina 14 hari bagi Warga Negara (WN) India maupun WNI dari India yang masuk ke Indonesia. JD sengaja menggunakan jasa mafia karantina aar bisa langsung pulang ke rumah setibanya di tanah air.<br /> <br /> Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, JD diketahui pulang dari India. Dia tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta pada Minggu (25/4) sekitar Pukul 18.45 WIB. Namun, dia tidak menjalani karantina, dan langsung pulang ke rumahnya.<br /> <br /> "Hari Minggu kemarin memang telah diamankan seseorang inisial JD kemudian ada S dan RW. Ada tiga orang yang sudah diamankan," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Senin (26/4).<br /> <br /> Kebijakan wajib isolasi ini dilanggar oleh JD dibantu oleh S dan RW. Mereka mengakali aturan yang ada supaya JD tidak perlu melakukan karantina selama 14 hari.<br /> <br /> S dan RW mengaku-ngaku sebagai petugas bandara. Dia memasang tarif Rp 6,5 juta untuk meloloskan JD dari kebijakan wajib karantina. "Kalau pengakuan dia (pelaku) kepada JD, dia adalah pegawai Bandara, ngakunya doang. RW itu anaknya S," pungkas Yusri.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=JlfHt2CngYk

Kelabuhi Kebijakan Karantina, Polres Bandara Soetta Tangkap 5 WN India

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Kabid-Humas-Polda-Metro-Jaya-Kombes-Pol-Yusri-Yunus-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak 126 warga negara asing (WNA) asal India melakukan karantina di Hotel Holiday Inn Gajah Mada, Jakarta Barat, sejak Sabtu (24/4) kemarin. Mereka dikumpulkan dari sejumlah hotel yang berada di Jakarta.<br /> <br /> "Tim Pencarian dan Evakuasi sampai saat ini telah mengevakuasi sebanyak 126 orang WN India (laki-laki 103 orang dan perempuan 23 orang) ke Hotel Holiday Inn Gajah Mada Jakbar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus dalam keterangannya, Minggu (25/4).<br /> <br /> Yusri menyampaikan, tim gabungan melakukan penjagaan pada lokasi karantina di Hotel Holiday Inn Gajah Mada, Jakarta Barat. Yusri tak memungkiri, WN asal India bisa kemungkinan bertambah sehingga harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.<br /> <br /> "Tim penjagaan yang melakukan penjagaan pada lokasi karantina Hotel Holiday Inn Gajah Mada Jakbar 72 personel Pam gabungan Polda, Polres dan Koramil. Serta tiga orang unsur terkait Satgas Covid dari KKP dan Kemenkes," ucap Yusri.<br /> <br /> Adapun rincian asal hotel yang melakukan isolasi mandiri antara lain 56 orang dari Hotel Ibis Tamarin, 5 orang dari hotel JS Luansa Jaksel, 9 orang dari Swiss Bell Hotel Bandara, 12 orang dari Hotel Ibis Bandara, 1 orang dari hotel Fairmount, 4 orang dari hotel Luminor, 1 orang dari hotel Grand Mercure Gatot Subroto.<br /> <br /> Kemudian 2 orang dari hotel Orchard, 3 orang dari hotel Holiday Express, 3 orang dari hotel Holiday Inn Pluit, 1 orang dari Shahid Jaya Lippo Cikarang, 3 orang dari hotel Mercure Simatupang, 2 orang Novotel Mangga Dua, 1 orang dari hotel Holiday Thamrin, 8 orang dari Novotel Mangga Dua, 2 orang dari hotel Richarton Mega Kuningan.<br /> <br /> Selanjutnya 2 orang dari Holiday Inn Pluit, 2 orang dari hotel Swissbell Kalibata, 4 orang dari Hotel Ayana Jakarta, 1 orang dari Hotel Indonesia dan 4 orang dari hotel Ibis Simatupang. Karantina ini dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia. Terlebih ada jutaan orang meninggal dunia akibat Covid-19 di India.

126 WN India Jalani Karantina di Hotel Holiday Inn Gajah Mada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Pangdam-Jaya-Mayjen-TNI-AD-Dudung-Abdurachman-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karena" width="100%">
<figcaption>Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karena</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Satgas Covid-19 DKI Jakarta telah mengambil langkah atas kedatangan ratusan Warga Negara (WN) India, maupun WNI yang dari India. Upaya tracing juga telah dilakukan guna mencegah adanya penularan Covid-19.<br /> <br /> Pangdam Jaya Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan, Satgas sudah membentuk tim yang bertugas sebagai tim pencarian, tim evakuasi, tim kesehatan, tim penjagaan, dan tim penegakan hukum. Secara keseluruhan, 160 orang sudah dilakukan tes swab.<br /> <br /> "Hasil swab dari 160 orang, 153 warga negara dari India, ada 12 orang yang positif. Dua belas yang positif ini Langsung diisolasi mandiri di Hotel Cariston," kata Dudung di Tamansari, Jakarta Barat, Sabtu (24/4).<br /> <br /> WN India yang terkonfimasi positif Covid-19 dalam keadaan tanpa gejala. Mereka langsung diisolasi untuk mencegah menularkan virus ke warga lainnya.<br /> <br /> Sedangkan 141 WN India yang dinyatakan negatif, tetap diisolasi selama 14 hari. Isolasi dipusatkan di Hotel Holiday Inn Tamansari. Sebanyak 90 orang sudah berada di hotel. Sedangkan 51 lainnya tengah dalam proses pemindahan.<br /> <br /> Adapun 7 WNI yang datang dari India juga mengikuti proses isolasi selama 14 hari. Kebijakan ini diambil karena terjadi lonjakan kasus baru di India dalam beberapa waktu terakhir.<br /> <br /> "Kami imbau masyarakat untuk tidak khawaitr karena kami jamin WN dari india, baik asing maupun wni, mulai kedatangan, kami data mulai dari datang sudah kita lakukan secara maksimal," jelas Dudung.<br /> <br /> Sebelumnya, Kasubdit Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Benget Saragih menyebut Indonesia kedatangan ratusan Warga Negara Asing (WNA) dari India melalui Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (21/4) malam.<br /> <br /> Benget mengaku cukup khawatir akan kedatangan 127 WNA India itu, sebab diketahui India tengah dilanda ‘Tsunami Covid-19’ dalam dua bulan terakhir. Selain itu, India diketahui tengah berjibaku melawan mutasi virus SARS-CoV-2 varian B1617 yang bermuatan mutasi ganda.

Pangdam Jaya Sebut 12 Warga Negara India di Jakarta Positif Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PSX_20201229_232135.jpg" alt="Beberapa Warga Negara Asing (WNA) tampak kecewa dan bingung di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (29/12/2020). Sejumlah WNA tersebut umumnya dengan tujuan Bali tersebut tampak kecewa karena harus menjalani isolasi dan tidak dapat melak" width="100%">
<figcaption>Beberapa Warga Negara Asing (WNA) tampak kecewa dan bingung di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (29/12/2020). Sejumlah WNA tersebut umumnya dengan tujuan Bali tersebut tampak kecewa karena harus menjalani isolasi dan tidak dapat melak</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) Jhoni Ginting menegaskan, pihaknya akan segera menerbitkan surat larangan masuk wilayah Indonesia bagi warga negara asing (WNA) asal India siapapun atau yang pernah mengunjungi wilayah India dalam kurun waktu 14 hari. Surat edaran itu diterbitkan mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.<br /> <br /> ’’Kami juga sudah mengantisipasi sekarang pun sedang digodok surat edaran khusus untuk penjelasan pengecualian terhadap warga negara India yang tidak boleh masuk ke Indonesia,’’ kata Jhoni Ginting dalam siaran daring, Jumat (23/4).<br /> <br /> Jhoni menyampaikan, aturan serupa  pernah diterbitkan pada April 2020 lalu. Saat itu, terdapat empat negara yang tidak diberikan visa, yakni Korea Selatan, Iran, Italia dan Inggris. ’’Jadi nanti kita akan segera buat surat edaran khusus untuk warga negara India dan yang pernah berada di India selama 14 hari,’’ ujar Jhoni.<br /> <br /> Jhoni tak memungkiri, pada Rabu (21/4/) terdapat pesawat AirAsia dari Chennai, India yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat dengan kode penerbangan QZ988 itu membawa 129 penumpang yang terdiri dari 38 orang warga negara India pemegang visa kunjungan, 46 warga India pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas), satu warga Amerika Serikat pemegang Kitas, 32 warga India pemegang Kitas, 12 warga Indonesia dan 11 kru yang seluruhnya warga Indonesia.<br /> <br /> Dia menyampaikan, mereka yang masuk wilayah Indonesia memiliki dokumen perjalanan berupa visa, yang diperbolehkan sesuai Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020. Dia memastikan, akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi warga India atau yang pernah mengunjungi India dalam kurun waktu 14 hari untuk tidak masuk wilayah Indonesia.<br /> <br /> Sementara itu, warga India yang telah mendapat visa dan telah masuk ke Indonesia akan diterapkan protokol kesehatan secara ketat. "Mungkin ada yang masih dalam perjalanan on air sekarang ini. Ini akan tetap kita antisipasi dan apabila nanti masuk ke Indonesia, ke bandara kita tetap mengacu pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan," ungkap Jhoni.<br /> <br /> Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaska, banyak orang yang masih masuk ke tanah air terutama pekerja migran Indonesia dalam 1-2 bulan terakhir ini. Belajar dari pengalaman mutasi virus B117 di mana mutasi itu dibawa oleh WNI yang pulang dari Arab Saudi, maka Menkes Budi mengingatkan agar waspada menerima kepulangan warga dari Asia Selatan. ’’B117 itu masuknya Saudi Arabia, jadi kita memang mesti hati-hati yang masuk dari negara-negara Asia Selatan,’’ tegasnya.<br /> <br /> Ia menegaskan tugas kekarantinaan adalah memastikan Warga Negara Asing (WNA) dilarang masuk karena visanya tidak diterbitkan. Namun, Warga Negara Indonesia (WNI) tetap boleh masuk tanah air. Asalkan tetap mengikuti syarat ketat.<br /> <br /> ’’Cuma WNI tolong mengerti kalau bapak ibu pernah mengunjungi wilayah India dalam 14 hari terakhir, harus melakukan karantinanya 14 hari. Harus juga diambil PCR  dua kali, pada saat datang dan saat mau pergi,” tandas Budi. <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=T2lFgag0AXI

Imigrasi Akan Terbitkan Surat Edaran Larangan WN India Masuk Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wn india

Berita Terkini