<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Direktur-Krakatau-Steel-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro divonis satu tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Majelis hakim meyakini, Wisnu turut menerima suap dengan total Rp 101,7 juta dan SGD 4.000 bersama-sama dengan Alexander Karunia Muskita.  "Mengadili, menyatakan terdakwa Wisnu Kuncoro terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Hastopo membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Senin (11/11).  Dalam pertimbangannya, untuk hal yang memberatkan terdakwa Wisnu Kuncoro tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Wisnu diyakini menerima suap untuk pengadaan dua unit boiler berkapasitas 35 ton dengan nilai proyek Rp 24 miliar di Krakatau Steel.  "Hal yang meringankan, terdakwa berterus terang dalam proses persidangan dan belum pernah menjalani proses hukum," ucap Hastopo.  Majelis hakim meyakini, Wisnu bersama seseorang bernama Alexander Karunia Muskitta menerima uang dengan total nilai sekitar Rp 101,7 juta dan 4.000 dollar Singapura dari dua pengusaha.  Kedua pengusaha itu yakni, Direktur Utama PT Grand Kartech Kenneth Sutardja dan Direktur Utama PT Tjokro Bersaudara Kurniawan Eddy Tjokro alias Yudi Tjokro. Alexander sendiri merupakan orang yang membantu menawarkan produk-produk perusahaan Yudi dan Kenneth ke Kratau Steel.  Pemberian uang dari Kenneth dimaksudkan agar Wisnu menyetujui pengadaan dua unit boiler berkapasitas 35 ton dengan nilai proyek Rp 24 miliar di Krakatau Steel.  Sementara pemberian uang dari Yudi Tjokro dimaksudkan agar Wisnu menyetujui pengadaan pembuatan dan pemasangan dua Spare Bucket Wheel Stacker dan Harbors Stockyard senilai Rp 13 miliar.  Atas perbuatannya, Wisno Kuncoro terbukti melanggar Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Untuk diketahuu, putusan terhadap Wisnu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Dalam tuntutannya Jaksa KPK menuntut Wisnu dengan hukuman dua tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Eks Direktur Krakatau Steel Wisnu Kuncoro Divonis 1,5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bos-krakatau-steel-faktor-gaji-bukan-dasar-orang-melanggar-hukum_m_.jpg" alt="Direktur Krakatau Steel Wisnu Kuncoro" width="100%">
<figcaption>Direktur Krakatau Steel Wisnu Kuncoro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Wisnu Kuncoro dituntut dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Jaksa meyakini Wisnu menerima suap sebesar Rp 165 juta dari Direktur Utama PT Grand Kertech, Kenneth Sutardja dan Direktur PT Tjokro Bersaudara, Kurniawan Eddy Tjokro.  "Menuntut majelis hakim agar menyatakan terdakwa Wisnu Kuncoro terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa KPK M Asri membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Rabu (16/10).  Jaksa menjelaskan, uang yang diterima Wisnu sejumlah Rp 156 juta dari Direktur Utama PT Grand Kertech, Kenneth Sutardja dan Direktur PT Tjokro Bersaudara, Kurniawan Eddy Tjokro. Uang tersebut diterima melalui perantara bernama Kurnia Alexander Muskitta.  Dalam tuntutan terpisah, Alexander dituntut tiga tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Uang itu diduga agar Wisnu memuluskan proyek Kenneth untuk memberikan persetujuan pengadaan dua unit boiler kapasitas 35 ton. Proyek itu disebut jaksa bernilai Rp 24 miliar.  Selain itu, uang itu agar Wisnu Kuncoro menyetujui proyek PT Tjokro Bersaudara dalam pengadaan pembuatan dan pemasangan dua unit Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard yang keseluruhannya bernilai Rp 13 miliar di PT Krakatau Steel.  Alexander disebut jaksa memiliki hubungan dekat dengan sejumlah pejabat di Krakatau Steel termasuk Wisnu. Untuk memuluskan strateginya memenangkan proyek boiler itu, Kenneth meminta Alexander untuk mengenalkannya dengan Wisnu.  Setelah menjalin hubungan dekat dengan Wisnu melalui Alexander, jaksa menyebut Kenneth kerap mendapat proyek dari PT Krakatau Steel atau anak perusahaan lainnya, yang nilainya miliaran rupiah. Proyek itu disebut jaksa terjadi dalam kurun waktu 2012-2016.  Oleh karenanya, jaksa meyakini Alexander menerima uang Rp 101 juta dari Kenneth di Starbuck, Bintaro dan menerima Rp 55 juta serta Rp 1,2 juta dari Eddy Tjokro. Setelah itu, Alexander bertemu dengan Wisnu Kuncoro membahas pekerjaan yang dilakukan PT Grand Kertech dan PT Tjokro Bersaudara.  Wisnu Kuncoro diyakini melanggar Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mantan Pejabat Krakatau Steel Dituntut Dua Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Sidang-Krakatau-Steel-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Karunia Alexander Muskitta mengakui uang Rp 20 juta yang didapat dari Direktur Utama PT Grand Kartech, Kenneth Sutardja dan Eddy Tjokro dipakai untuk keperluan membeli kado pernikahan putri dari Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Wisnu Kuncoro. Hal ini dikatakan Alexander, saat bersaksi untuk terdakwa Kenneth dan Eddy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (15/7) malam   "Bulan Maret 2019, tanggal 22 saya bertemu pak Wisnu karena saya mau memberikan kado pernikahan untuk putrinya Pak Wisnu. Uang Rp 20 juta," kata Alexander.  Alex menuturkan, pada awalnya dia sudah meminta waktu ke Wisnu untuk bertemu. Namun, Wisnu sibuk mengurusi persiapan pernikahan putrinya. Sehingga Wisnu meminta agar pertemuan diatur sesudah pernikahan anaknya selesai.  "Tapi karena maksud saya mau memberi kado untuk anaknya, saya yang minta Pak Wisnu, Pak kalau boleh (bertemu) sebelum pernikahan. Oh ya sudah saya coba luangkan waktu," ucap Alexander menirukan pesan Wisnu.  Setelah itu, Wisnu kemudian memutuskan untuk menemui Alexander pada 22 Maret di salah satu pusat perbelanjaan yang terletak di kawasan Bintaro. Saat itu, Wisnu beralasan masih mengurus belanja persiapan pernikahan putrinya.  "Nah baru kita bertemu d Starbucks, kasih lah uangnya. Tapi akhirnya kena OTT (Operasi Tangkap Tangan)," jelas Alex.  Sementara itu, tim kuasa hukum Eddy Tjokro, Arif Sulaiman menegaskan, keterangan Alex dalam persidangan memperjelas bahwa uang yang diberikan oleh kliennya dan Kenneth diperuntukan untuk keperluan Alex membeli kado, terkait pernikahan putri dari Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Wisnu Kuncoro.   "Sementara dalam rekaman percakapan antara Alex dan Eddy Tjokro hanya terkait permintaan Alex untuk pernikahan anak dari Wisnu," ucap Arif.  Selain itu, menurut Arif, Manager Blast Furnace Complex (BFC) PT Krakatau Steel (Persero) Hernanto Wiryomijoyo menyatakan, tidak pernah bertemu dengan Eddy apalagi dijanjikan sesuatu.  "Wisnu juga mengatakan PT. Tjokro tidak ada dalam list nama undangan pernihakan anaknya," jelasnya.  Dalam perkara ini, Kenneth Sutardja dan Eddy Tjokro didakwa menyuap Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro. Kenneth didakwa memberikan uang Rp 101,5 juta kepada Wisnu.  Jaksa menyebut, pemberian uang kepada Wisnu melalui Karunia Alexander Muskitta. Adapun, pemberian uang itu dengan maksud agar Wisnu memberikan persetujuan pengadaan 2 unit boiler kapasitas 35 ton.  Proyek senilai Rp 24 miliar itu terdapat di PT Krakatau Steel atau jasa operation and maintenance terhadap seluruh boiler yang ada di Krakatau Steel pada 2019.

Saksi Akui Pernah Beri Duit Rp 20 Juta ke Pejabat Krakatau Steel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/maqdir.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Direktur Utama PT Grand Kartech, Kenneth Sutardja, memberi suap senilai Rp 101,54 juta kepada Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero), Wisnu Kuncoro. Selain itu, JPU KPK juga mendakwa Direktur PT Tjokro Bersaudara, Kurniawan Eddy Tjokro alias Yudi Tjokro memberi suap senilai Rp 55,5 juta kepada Wisnu Kuncoro.  "(Terdakwa) memberi sesuatu berupa uang tunai seluruhnya Rp 101,54 juta dengan rincian dalam bentuk dollar AS sebesar USD 4 ribu atau setara dengan Rp 56,54 juta dan dalam bentuk rupiah sebesar Rp 45 juta kepada Wisnu Kuncoro," kata jaksa Ali Fikri saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Rabu (12/6).  JPU pada KPK menjelaskan, uang tersebut diberikan melalui Karunia Alexander Muskitta, wiraswasta selaku perantara suap antara Kenneth Sutardja dan Wisnu Kuncoro. Pemberian suap kepada Wisnu Kuncoro itu dilakukan agar mendapatkan persetujuan pengadaan dua unit boiler kapasitas 35 ton.  "(Pemberian suap) agar Wisnu Kuncoro memberikan persetujuan pengadaan dua unit boiler kapasitas 35 ton dengan anggaran sekitar Rp 24 miliar di PT Krakatan Seteel dan/atau jasa Operation and Maintenance (OM) terhadap seluruh boiler yang ada di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tahun 2019," ucap jaksa.  Alexander Muskitta diduga bertindak mawakili dan atas nama Wisnu Kuncoro sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel. Kemudian, Alexander Muskitta meminta Rp 50 juta kepada Kenneth Sutarja dari PT Grand Kartech dan Rp 100 juta kepada Kurniawan Eddy Tjokro dari PT Grand Kartech.  Pada 20 Maret 2019, Alexander Muskitta menerima cek Rp 50 juta dari Kurniawan Eddy Tjokro kemudian disetorkan ke rekening Alexander Muskitta. Kemudian, Alexander juga menerima uang USD 4 ribu dan Rp 45 juta di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan dari Kenneth Sutarja. Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening Alexander.  Pada 22 Maret 2019, uang Rp 20 juta diserahkan oleh Alexander Muskitta ke Wisnu Kuncoro di kedai kopi di daerah Bintaro. Beberapa saat kemudian terdakwa Alexander Muskitta dan Wisnu Kuncoro diamankan petugas KPK.  Sementara itu, Direktur PT Tjokro Bersaudara, Kurniawan Eddy Tjokro alias Yudi Tjokro didakwa jaksa memberi suap kepada Direktur PT Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro. Eddy disebut jaksa memberikan suap senilai Rp 55,5 juta.  "Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp 5,5 juta dan Rp 50 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Wisnu Kuncoro selaku Direktur Produksi dan Teknologi Krakatau Steel Persero TBK, melalui Kurnia Alexander Muskitta," ucap jaksa.  Atas perbuatannya, kedua terdakwa didakwa Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2 Pengusaha Didakwa Suap Direktur Krakatau Steel Sebesar Rp 157 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/direkturnya-jadi-tersangka-kpk-harga-saham-kras-amblas-331-persen_m_.jpg" alt="Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Wisnu Kuncoro (WNU) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap, Sabtu (23/4)." width="100%">
<figcaption>Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Wisnu Kuncoro (WNU) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap, Sabtu (23/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saham PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) melemah seiring penetapan tersangka Direktur Wisnu Kuncoro terkait penyuapan pengadaan barang dan jasa dengan pihak swasta. Harga saham KRAS pagi ini amblas 3,31 persen atau 16 poin ke level Rp 468 per lembar saham. Harga kapitalisasi pasar perseroan saat ini sebesar Rp 9,09 triliun. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Direktur &nbsp;Wisnu Kuncoro. Wisnu ditangkap di rumahnya di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang Selatan, Jumat sore, 22 Maret 2019 lalu. Namun,&nbsp;Direktur Utama Krakatau Steel (KRAS) Silmy Karim&nbsp;memastikan proses pemeriksaan hukum tidak mengganggu kinerja perseroan. &ldquo;Restrukturisasi tetap lanjut, sudah banyak yang dilakukan dalam 6 bulan kepempinan saya berlanjut. Rencana kami dalam hal 10 juta ton cluster Cilegon tidak akan berubah,&rdquo; ujarnya di gedung Krakatau Steel Jakarta, Minggu (24/3). Saat ini perseroan melakukan restrukturisasi utang dengan target USD 2,2 miliar. Proses tersebut ditargetkan rampung akhir Maret 2019.

Direkturnya Jadi Tersangka KPK, Harga Saham KRAS Amblas 3,31 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-minta-semua-perusahaan-bumn-tak-beri-celah-broker-bermain_m_.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero), Wisnu Kuncoro dan tiga pihak lain sebagai tersangka, Sabtu (23/3)." width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero), Wisnu Kuncoro dan tiga pihak lain sebagai tersangka, Sabtu (23/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyesalkan terjadinya dugaan suap yang melibatkan Direktur Teknologi PT Krakatau Steel (KS) (persero) Wisnu Kuncuro. Menurutnya, oknum-oknum yang terlibat suap itu membuat industri baja di negara Indonesia tidak berkembang. "Energi kami tak akan habis untuk menyatakan bahwa kami merasa sangat miris dan menyayangkan masih terjadinya suap dalam pengadaan barang dan jasa di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Minggu (24/3). Saut menyebut, PT KS adalah satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam industri baja. Perusahaan itu berdiri sejak tahun 1970. Semestinya jika banyak orang yang bersih di dalamnya, sudah bisa menghasilkan industri baja nasional yang luar biasa.&nbsp; "Namun karena oknum-oknum di dalamnya yang kotor, industri baja kita jadi tidak berkembang," sebutnya. Oleh karena itu, pihaknya berharap semua proses pengadaan barang dan jasa di PT KS dan seluruh BUMN bisa dilakukan secara transparan.&nbsp;Selain itu, Saut juga berharap, BUMN bisa menutup kesempatan orang tertentu untuk menjadi broker atau perantara, sehingga industri bisa kompetitif.&nbsp; "Saat ini ada 132 perusahaan swasta dan BUMN yang aktif dalam program PROFIT. Sudah menerbitkan Buku Panduan Teknis Pencegahan Sektor Usaha pada 5 Desember 2018 lalu. Panduan ini bisa digunakan oleh seluruh korporasi sebagai acuan minimum dalam membangun dan menerapkan sistem pencegahan korupsi," jelasnya. Dalam kasus ini, Wisnu dan Alexander Muskitta (AMU) dari pinam swasta, diduga sebagai penerima suap. Kemudian, Kenneth Sutardja (KSU) dan Kurniawan Eddy Tjokro (KET) alias Yudi swasta, diduga sebagai pemberi. Sementara Semeny, Kurniawan Eddy Tjokro masih buron. Wisnu dan Alexander selaku pihak penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagai pihak yang diduga pemberi Kenneth dan Kurniawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Minta Semua Perusahaan BUMN Tak Beri Celah Broker Bermain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dalam-setahun-harga-wisnu-kuncoro-naik-hampir-rp-9-miliar_m_.jpg" alt="Harga Wisnu Kuncoro naik drastis hampir Rp 9 miliar, berdasarkan LHKPN 2016 dan 2017." width="100%">
<figcaption>Harga Wisnu Kuncoro naik drastis hampir Rp 9 miliar, berdasarkan LHKPN 2016 dan 2017.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Wisnu Kuncoro sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di BUMN baja tersebut. Wisnu sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Bintaro, Tangerang Selatan. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, selain Wisnu, tiga pihak lain juga ditetapkan sebagai tersangka yakni Alexander Muskitta (AMU), Kenneth Sutardja (KNU) dan Kurniawan Eddy Tjokro (KET) alias Yudi Tjokro yang sampai saat ini masih melarikan diri. Berdasarkan penyidikan, KPK menemukan praktik korupsi itu berawal saat Direktorat Teknologi dan Produksi Krakatau Steel merencanakan kebutuhan barang dan peralatan masing-masing bernilai Rp24 miliar dan Rp2,4 miliar. "AMU diduga menawarkan beberapa rekanan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kepada WNU dan disetujui," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (23/3). Menurut Saut, AMU menyepakati commitment fee dengan rekanan yang disetujui untuk ditunjuk, yakni PT Grand Kartech (GK) dan Group Tjokro (GT) senilai 10 persen dari nilai kontrak. Jika dilihat dari jabatan Wisnu saat ini, tentu dia sudah melalui perjalanan panjang hingga bisa menjabat sebagai direktur di PT KS. Berdasarkan laman resmi perseroan, Wisnu lahir di Solo, Jawa Tengah, pada 21 Januari 1963. Wisnu menjabat sebagai direktur produksi dan teknologi BUMN baja itu sejak 29 Maret 2017. Dia menghabiskan sebagian besar kariernya di Grup Krakatau Steel. Sebelum menjabat sebagai Direktur Produksi dan Teknologi, dia pernah menjabat Direktur Utama Krakatau Engineering (2015-2017), Direktur Utama Krakatau Industrial Estate Cilegon (2014-2015), dan Direktur Utama Krakatau Daya Listrik (2009-2014). Selain itu, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tercantum pada e-LHKPN terbaru tahun 2017, Wisnu diketahui memiliki harta sekitar Rp 14,6 miliar. Ini dilaporkannya, saat menjabat sebagai Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Tepatnya, Rp 14.638.045.481. Jumlah ini melambung dari LHKPN 2016 yang hanya sebesar Rp 5,96 miliar, ketika menjabat sebagai direktur utama PT Krakatau Industrial Estate Cirebon. Dari data LHKPN terbaru 2017, harta kekayaan Wisnu terdiri atas harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) senilai Rp 5,5 miliar. Kemudian, harta bergerak (alat transportasi dan mesin) senilai Rp 296 juta, harta bergerak lainnya Rp 460 juta, surat berharga Rp 2,6 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 5,6 miliar. Jadi, total harta tersebut senilai Rp 14,6 miliar.

Dalam Setahun Harta Wisnu Kuncoro Naik Hampir Rp 9 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-tahan-wisnu-dan-dua-pihak-lain_m_.jpg" alt="KPK tahan Wisnu Kuncoro dan dua pihak lainnya dalam kasus suap pengadaan di PT Krakatau Steel (Persero), Sabtu (23/3)." width="100%">
<figcaption>KPK tahan Wisnu Kuncoro dan dua pihak lainnya dalam kasus suap pengadaan di PT Krakatau Steel (Persero), Sabtu (23/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero), Wisnu Kuncoro (WNU), resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain dia, KPK juga menahan dua orang tersangka lain yakni Kenneth Sutardja dan Alexander Muskitta. Wisnu keluar dari gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, tengah malam ini. Dia sudah menggenakan rompi oranye tahanan KPK. Namun, tak ada sepatah yang terlontar dari mulutnya terkait kasus suap penggadaan barang dan jasa yang membelitnya. Sebelum Wisnu, Alexander selaku perantara kasus suap terlebih dahulu keluar pada pukul 21.30 WIB. Disusul oleh Kenneth Sutardja yang keluar pada pukul 22.30 WIB. Terpisah, Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati mengatakan Wisnu dan Alexander akan ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sedangkan Kenneth ditahan di rutan yang berbeda. "WNU dan AMU ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih. KSU ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur," ujar Yuyuk, Minggu (24/3). Untuk diketahui, Wisnu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kraktau Steel. KPK menduga Wisnu menggunakan perantara yakni Alexander untuk menerima suap. Ada dua pihak yang menjadi penyuap Wisnu yakni Kenneth Sutardja dan Kurniawan Eddy Tjokro. Keduanya disebut KPK menjanjikan commitment fee 10 persen kepada pejabatn BUMN ini dari dua proyek dengan nilai masing-masing Rp 24 miliar dan Rp 2,4 miliar. Wisnu dan Alexander selaku pihak penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagai pihak yang diduga pemberi Kenneth dan Kurniawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Tahan Wisnu dan Dua Pihak Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/direktur-krakatau-steel-pakai-perantara-terima-commitment-fee_m_.jpg" alt="Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Wisnu Kuncoro (WNU) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap, Sabtu (23/4)." width="100%">
<figcaption>Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Wisnu Kuncoro (WNU) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap, Sabtu (23/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Wisnu Kuncoro (WNU) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wisnu menerima suap melalui perantara bernama Alexander Muskitta (AMU). "AMU diduga bertindak mewakili dan atas nama WNU sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PT KS," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/3). Saut menjelaskan, Wisnu awalnya merencanakan kebutuhan barang dan peralatan masing-masing bernilai Rp 24 miliar dan Rp 2,4 miliar. Alexander diduga menawarkan beberapa rekanan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kepada Wisnu dan disetujui. "AMU menyepakati commitment fee dengan rekanan yang disetujui untuk ditunjuk, yakni PT GK (PT Grand Kartech) dan GT (Group Tjokro) senilai 10 persen dari nilai kontrak," jelas Saut. Selanjutnya, Alexander meminta Rp 50 juta kepada Kenneth Sutardja (KSU) dari PT Grand Kartech. Alexander juga meminta Rp 100 juta kepada Kurniawan Eddy Tjokro (KET) dari Group Tjokro. "Tanggal 20 Maret 2019, AMU menerima cek Rp 50 juta dari KET kemudian disetorkan ke rekening AMU. Selanjutnya, AMU juga menerima uang USD 4 ribu dan Rp 45 juta di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan dari KSU. Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening AMU," papar Saut. Kemudian terjadi penyerahan uang dari Alexander ke Wisnu. Karena, lembaga ini sudah mengendus akan terjadinya transaksi tersebut. Kemudian, mereka berhasil ditangkap bersamaan oleh tim KPK. "Tanggal 22 Maret 2019, Rp 20 juta diserahkan oleh AMU ke WNU di kedai kopi di daerah Bintaro," ujar Saut. Sebelumnya, KPK menetapkan Kuncoro dan Alexander sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel. Kuncoro diduga menerima suap dari Kenneth dan Kurniawan. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka WNU Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) dan AMU swasta, diduga sebagai penerima. KSU dan KET pihak swasta, diduga sebagai pemberi," ungkap Saut. Kuncoro dan Alexander selaku pihak penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagai pihak yang diduga pemberi Kenneth dan Kuriawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Direktur Krakatau Steel Pakai Perantara Terima Commitment Fee

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/uang-suap-buat-nikahan-anak-kpk-masih-akan-didalami_m_.jpg" alt="Barang bukti uang senilai Rp 20 juta dan sebuah buku tabungan atas nama Alexander Muskitta, yang diamankan KPK terkait kasus yang menjerat Wisnu Kuncoro, Sabtu (23/3)." width="100%">
<figcaption>Barang bukti uang senilai Rp 20 juta dan sebuah buku tabungan atas nama Alexander Muskitta, yang diamankan KPK terkait kasus yang menjerat Wisnu Kuncoro, Sabtu (23/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Produksi dan Riset Teknologi Wisnu Kuncoro (WNU) ditetapkan sebagai tersangka. Dia terjerat kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wisnu di sebuah pusat perbelanjaan di Bintaro, Tangerang Selatan. Tepatnya, di sebuah kedai kopi yang berada di dalam pusat perbelanjaan tersebut. "Tim mendapatkan informasi bahwa akan ada penyerahan uang dari Alexander (yang mewakili Wisnu dalam urusan pengadaan) ke Wisnu," sebut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dikantornya, Sabtu (23/3). Penyerahan uang ini, kata Saut berkaitan dengan terpilihnya dua perusahaan yaitu PT Grand Kartech (GK) dan PT GT Group Tjokro (GT) karena bersedia memberikan commitment fee sebesar 10 persen dari nilai proyek masing-masing Rp 24 miliar dan Rp 2,4 miliar. "Diduga penyerahan uang tersebut berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa di PT KS," imbuhnya. Hingga kesepakatannya, Alex meminta Rp 50 juta kepada Kenneth Sutardja dari PT GK dan Rp 100 juta kepada Kurniawan Eddy Tjokro dari PT GT. "Tanggal 20 Maret 2019, Alex menerima cek Rp 50 juta dari Kurniawan kemudian disetorkan ke rekening Alex," paparnya. "Selanjutnya, Alex juga menerima uang USD 4 ribu dan Rp 45 juta di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan dari Kenneth. Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening Alex," tambahnya. Kemudian, saat tim tengah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) tepatnya pada Jumat (22/3) terjadilah transaksi uang senilai Rp 20 juta antara Alex dengan Wisnu di kedai kopi di daerah Bintaro. "Setelah itu tim secara paralel mengamankan pihak lain termasuk para tersangka," tukas Saut. Dari kabar yang santer terdengar bahwa uang yang diamankan tim KPK saat OTT sebesar Rp 20 juta digunakan untuk membiayai pernikahan anak perempuan Wisnu. Pihak KPK mengungkapkan bakal menelusuri peruntukan uang itu. "Penyidik masih akan mendalami uang tersebut. Karena, itu masih pemeriksaan awal ya," pungkas Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati.

Uang Suap Buat Nikahan Anak? Masih akan Didalami KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wisnu kuncoro

Berita Terkini