<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Foto-3.jpg" alt="PB Djarum, Audisi Umum PB Djarum, Sigit Budiarto, GOR Djarum" width="100%">
<figcaption>PB Djarum, Audisi Umum PB Djarum, Sigit Budiarto, GOR Djarum</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rasio kewirausahaan di Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara lain di Asia Tenggara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, rasio jumlah wirausaha di Indonesia hanya 3,47 persen atau sekitar 9 juta orang dari total jumlah penduduk. Pemerintah sendiri menargetkan rasio kewirausahaan bisa mencapai 3,95 persen di tahun 2024.  Hal ini turut menjadi perhatian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang kemudian menghadirkan Program Wirausaha Merdeka di kalangan kampus. Wirausaha Merdeka menjadi bagian dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).  Dalam program ini mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di luar kelas perkuliahan, pengalaman praktis, serta pembekalan pola pikir (mindset) dan kompetensi wirausaha, yang bisa dikonversi dengan satuan kredit semester sampai dengan 20 satuan kredit semester (SKS).  Kemendikbudristek memilih 17 kampus untuk menjadi pelaksana program kewirausahaan ini, salah satunya adalah Universitas Prasetiya Mulya.  Ketua Program Wirausaha Merdeka Universitas Prasetiya Mulya, Dr. Hesti Maheswari menjelaskan Program Wirausaha Merdeka di Universitas Prasetiya Mulya yang diberi nama Inkubasi Calon Wirausaha Inovatif Berorientasi Teknologi (SIWIRA-INOTEK) berhasil mengasah 330 mahasiswa dari 39 perguruan tinggi di 7 provinsi Indonesia.  Mereka digembleng berbagai ilmu kewirausahaan 1 semester dengan sistem pembelajaran offline dan online.  “Kami berusaha menjadikan Universitas Prasetiya Mulya sebagai tempat belajar wirausaha terbaik bagi siapa pun. Ini cara kami untuk mengemban amanah dari Kemendikbudristek. Mahasiswa yang mengikuti SIWIRA-INOTEK tidak hanya akan memiliki pengetahuan dan wawasan dalam mengembangkan bisnis, tetapi juga akan terasah kemampuan berkolaborasi dan membangun network. Contohnya, mereka berkesempatan mendapatkan pendanaan dari Teja Ventures, venture capital yang berbasis di Singapura,” kata Hesti dalam keterangan resmi yang diterima.  Rektor Universitas Prasetiya Mulya Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak mengaku sangat terhormat universitas yang dipimpinnya bisa terpilih menjadi salah satu tuan rumah Program Wirausaha Merdeka. Menurutnya, saat ini pelaku wirausaha di Indonesia masih cukup kurang, terutama kewirausahaan yang berbasis ilmu dan teknologi.  “Saya berharap dalam program ini para peserta bisa menjadi inovator pengusaha baru di bidang baru dengan menggunakan teknologi baru. Jika ini dilakukan, saya percaya Indonesia akan dapat melahirkan pengusaha berbasis science dan teknologi dalam jumlah yang cukup dan mampu bersaing,” ungkap Djisman.  Sementara itu Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Christina Agustin menyebut inkubasi bisnis dengan melibatkan kampus seperti Program Wirausaha Merdeka menjadi hal yang sangat penting karena Indonesia akan menghadapi tantangan berupa bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2035.  “Mahasiswa punya tanggung jawab besar untuk menghadapi negara lain yang memiliki inovasi lebih cepat dan daya pikir lebih kuat. Karena itulah, inkubasi bisnis menjadi hal yang sangat penting karena di situ para mahasiswa digodok, dibimbing, dan difasilitasi. Bahkan juga dilakukan coaching clinic dan dihadirkan pakar untuk mendongkrak jiwa kewirausahaan,” terang Christina.

Wirausaha Merdeka Lahirkan 330 Calon Pengusaha di Universitas Prasmul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PPNS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) meluncurkan program project based learning technopreneurship (PBLT) Wirausaha Merdeka kemarin (29/8). Program tersebut menargetkan dapat mencetak 800 technopreneur dalam satu semester.  Direktur PPNS Eko Julianto mengatakan, salah satu tujuan pemerintah saat ini adalah mencetak lebih banyak entrepreneur. Berdasar data Kamar Dagang dan Industri (Kadin), hanya 3,1 persen penduduk Indonesia yang menjadi wirausaha. Sementara itu, negara tetangga sudah mencapai 8 persen. ’’Idealnya, setiap negara jumlah wirausaha sekitar 12 persen,” katanya.  Hal itu disebabkan mindset sebagian besar masyarakat yang masih ingin menjadi pekerja di perusahaan, bukan menjadi pedagang atau wirausaha. Kini, pemerintah ingin memberikan sentuhan dan bekal sekaligus mengubah mindset mahasiswa untuk menjadi technopreneur.  ’’Ke depan, untuk menghasilkan produk atau jasa, harus menyesuaikan dengan teknologi. Karena itu, PPNS meluncurkan program PBLT. Kita akan mencetak wirausahawan berbasis teknologi,” ujarnya.  Julianto menambahkan, para ahli menyatakan bahwa ke depan banyak profesi yang akan hilang tergantikan oleh teknologi. Karena itulah, PBLT Wirausaha Merdeka dibuka untuk menanamkan mindset mahasiswa menjadi technopreneur.  Dalam pelaksanaan program tersebut, PPNS akan melibatkan pakar dari akademisi dan praktisi. ’’Jadi, mahasiswa yang ikut program Wirausaha Merdeka akan belajar dan praktik bersama ahlinya,” jelasnya.  Di Indonesia, lanjut dia, hanya ada 17 perguruan tinggi yang menjadi penyelenggara program Wirausaha Merdeka. Salah satunya PPNS. Fokus programnya adalah PBLT. ’’Kita akan melakukan pembelajaran technopreneur melalui kegiatan yang nyata,” ujarnya.  Julianto menuturkan, target awal untuk program tersebut mencetak 800 orang menjadi technopreneur baru. Namun, peserta yang mendaftar 1.215 mahasiswa dari 31 perguruan tinggi di Indonesia. Sementara yang lolos seleksi hanya 1.004 orang.  ’’Mulai hari ini, mereka sudah mengikuti program Wirausaha Merdeka hingga 29 Desember,” katanya. Mereka akan mengikuti kegiatan program Wirausaha Merdeka selama satu semester. Program tersebut akan dikonversikan setara 21 satuan kredit semester (SKS).

PPNS Cetak 800 Technopreneur dalam Satu Semester

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/NADIEM-06.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di Jakarta, Senin (27/6/2022). (ANTARA/HO-Humas Kemendikbudristek)" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di Jakarta, Senin (27/6/2022). (ANTARA/HO-Humas Kemendikbudristek)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi meluncurkan program Wirausaha Merdeka. Program ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).  Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah jiwa kewirausahaan, keterampilan nonteknis (soft skills), dan manajerial, serta mendorong peningkatan pengalaman wirausaha mahasiswa dan peningkatan kemampuan daya kerja mahasiswa yang dapat diakui dan disetarakan dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS).  “Kami ingin agar adik-adik mahasiswa dapat membangun pola pikir (mindset) dan semangat berwirausaha. Berani mencoba merealisasikan ide untuk memulai bisnis, mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dan tidak mudah menyerah jika mengalami masalah atau kegagalan,” ucap Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, Sabtu (16/7).  Nadiem mengungkapkan, Indonesia saat ini memiliki jumlah wirausahawan paling rendah di Asia Tenggara, yaitu hanya 3,4 persen dari total penduduk Indonesia. Dengan adanya program Wirausaha Merdeka, diharapkan mahasiswa nantinya tidak hanya mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan terbaik, namun juga bisa menjadi pendiri perusahaan dan membuka banyak lapangan kerja di Indonesia.  “Selama program, diharapkan mahasiswa dapat menerapkan pelajaran yang mereka dapat di Perguruan Tinggi Pelaksana Program (PTPP), serta mengembangkan ide bisnis yang solutif dan relevan dengan pendidikan mereka,” imbuhnya.  Nadiem menambahkan, Kemendikbudristek menyadari pentingnya bimbingan (mentorship) dan koneksi bagi mahasiswa dalam memulai bisnis. Oleh karena itu, program ini menitikberatkan keterlibatan industri dan praktisi bisnis.  “Kami menginginkan adik-adik mahasiswa yang mengikuti program ini akan mendapatkan bimbingan dari orang-orang berpengalaman dan benar-benar tahu bagaimana cara mengembangkan bisnis mereka secara nyata,” jelas Nadiem.

Nadiem Luncurkan Program Wirausaha Merdeka, Ini Tujuannya