<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/04/windows-2741800493.jpeg" alt="Windows Defender belakangan jadi bahasan lantaran diduga, atau dituding menjadi celah masuknya malware yang menyebabkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya bobol." width="100%">
<figcaption>Windows Defender belakangan jadi bahasan lantaran diduga, atau dituding menjadi celah masuknya malware yang menyebabkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya bobol.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Windows Defender belakangan jadi bahasan lantaran diduga, atau dituding menjadi celah masuknya malware yang menyebabkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya bobol. Akibatnya, PDN mendapat serangan ransomware, data masyarakat digondol hacker.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berjenis Braincipher Lock Bit 3.0, serangan ransomware tersebut sukses bikin beberapa layanan publik yang bernaung dibawah server Pusat Data Nasional lumpuh. Terkait kejadian tersebut, serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional, belakangan terungkap bahwa komputer server yang menangani PDN hanya menggunakan proteksi dari Windows Defender.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebelumnya disampaikan oleh Juru Bicara BSSN Ariandi Putra yang menyinggung soal Analisis Forensik Sementara menemukan adanya upaya penonaktifkan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB sehingga memungkinkan aktivitas malicious dapat berjalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, apa itu Windows Defender? Kok bisa sampai disebut jadi celah masuknya serangan ransomware ke Pusat Data Nasional?&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilansir dari laman Microsoft, Windows Defender adalah solusi antivirus dan antimalware. Sayangnya, solusi tersebut merupakan solusi proteksi bawaan yang disediakan oleh Microsoft untuk sistem operasi Windows.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Windows Defender diklaim bisa membantu melindungi komputer pengguna dari serangan siber. Banyak jenis yang bisa ditangkal oleh Windows Defender, disebut bahwa Windows Defender mampu menangkal berbagai ancaman seperti virus, spyware, ransomware, dan perangkat lunak berbahaya lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ransomware termasuk. Artinya bahwa sebetulnya Windows Defender punya kemampuan untuk menangkal serangan ransomware. Dalam kasus Pusat Data Nasional, para pakar menilai bahwa fitur tersebut tidak dimaksimalkan atau tidak dijalankan oleh operator atau admin infrastruktur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara mengenai cara kerjanya? Windows Defender menggunakan perlindungan real-time untuk memantau komputer Anda dari aktivitas atau file mencurigakan. Ini memindai dan menganalisis file yang Anda akses, program yang Anda jalankan, dan situs web yang Anda kunjungi untuk mendeteksi dan memblokir potensi ancaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Windows Defender juga digadang secara teratur memperbarui definisi virusnya. Tujuannya adalah agar selalu mengetahui ancaman terbaru yang diketahui atau yang sedang jadi tren.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengguna komputer Windows tidak perlu menginstal Windows Defender secara terpisah. Sebab, Windows Defender sudah terinstal sejak awal di Windows 10 dan diaktifkan secara otomatis secara default.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, jika Anda menggunakan Windows versi lama, Anda mungkin perlu mengunduh dan menginstal Microsoft Security Essentials, yang merupakan pendahulu dari Windows Defender. Artinya, solusi ini bisa jadi merupakan solusi gratisan yang menjadi backend proteksi Pusat Data Nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Windows Defender yang jadi kambing hitam serangan ransomware ke Pusat Data Nasional, pihak Microsoft juga sudah buka suaea. .enanggapi keterlibatan Windows Defender dalam insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Microsoft Indonesia telah menyampaikan bahwa Windows Defender adalah bagian integral dari Microsoft Security dan terbukti sebagai solusi keamanan yang efektif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sebuah pernyataan resmi, Microsoft Indonesia menjelaskan bahwa Windows Defender merupakan tools keamanan yang mumpuni dan seharusnya menjadi bagian dari strategi keamanan yang lebih komprehensif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Windows Defender melindungi jutaan perangkat setiap hari dari ancaman siber dan kami terus memperbarui serta meningkatkan kapasitasnya untuk menghadapi lanskap ancaman yang kian berkembang," kata perwakilan Microsoft Indonesia melalui keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Microsoft juga menekankan pentingnya mengadopsi praktik kebersihan siber esensial. Misalnya saja dengan pengaktifan autentikasi multifaktor, pembaruan sistem yang teratur, serta penerapan prinsip Zero Trust.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prinsip tersebut menurut Microsoft menekankan pada verifikasi dan keamanan setiap titik akses dan data dalam jaringan, yang esensial untuk mencegah akses yang tidak diinginkan serta mendeteksi dan merespons insiden dengan cepat.</div> <p>&nbsp;</p>

Windows Defender belakangan jadi bahasan lantaran diduga, atau dituding menjadi celah masuknya malware yang menyebabkan PDN dibobol hacker.

Mengenal Windows Defender Lagi, Viral Gara-gara Dipakai PDNS yang Akhirnya Bobol Diserang Hacker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/27/images-2024-06-27T132937435-1378935710.jpeg" alt="Ilustrasi: Windows Defender. (NeoWin)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Windows Defender. (NeoWin)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Topik terkait Pusat Data Nasional atau PDN yang diserang ransomware Braincipher Lockbit 3.0 masih ramai dibahas hingga hari ini. Tepat sepekan lalu, layanan keimigrasian terganggu dan mengungkapkan fakta bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh Pusat Data Nasional yang bermasalah, belakangan diketahui bahwa masalah tersebut akibat serangan ransomware.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah juga memberikan update terkini mengenai PDN yang diserang ransomware itu. Mulai data yang tidak bisa direcovery atau dipulihkan hingga belakangan ketahuan bahwa Pusat Data Nasional hanya menggunakan perlindungan bawaan Microsoft untuk komputer Windows yakni Windows Defender.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut membuat masyarakat keheranan, terutama di media sosial yang ramai membahas masalah ini. Menyebut bahwa perlindungan sekelas Pusat Data Nasional hanya menggunakan Windows Defender, mirip dengan komputer yang biasa dipakai pegawai kecamatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keheranan tersebut juga disampaikan oleh praktisi keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya. Dirinya juga mengaku heran, kok bisa, sekelas Pusat Data Nasional, hanya menggunakan perlindungan sekelas Windows Defender.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena performa Windows Defender itu kan <em>basic</em>. Masa sekelas PDN nggak mampu pakai antivirus selain Windows Defender?" kata Alfons dihubungi <em>JawaPos.com,</em> Kamis (27/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keheranan Alfons sebagai orang yang biasa bergelut dengan proteksi dan keamanan siber makin jadi lantaran Windows Defender yang digunakan untuk melindungi Pusat Data Nasional digunakan tanpa lapisan tambahan. Padahal menurutnya, sekelas Pusat Data Nasional, selevel negara, ada proteksi lainnya yang lebih advance.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masa iya tidak ada proteksi tambahan lain seperti <em>firewall</em> atau Cisco pix gitu," lanjut Alfons.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang disayangkan Alodns adalah, menurutnya performa Windows Defender&nbsp; terbatas dan mendasar. Semestinya untuk penggunaan sekelas PDN menggunakan perlindungan tambahan yang lebih canggih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebenarnya pakai Windows atau Linux tidak jadi masalah. Walaupun biasannya admin infrastruktur kebanyakan pakai Linux atau Mac. Asalkan mereka menerapkan settingan yang konservatif, harusnya relatif sama tingkat keamanan nya," tutur Alfons.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alfons juga menyoroti <em>resource</em> atau SDM yang mengelola Pusat Data Nasional. Kendati hanya menggunakan Windows Defender, yang relatif <em>basic,</em> sebetulnya kalau tata kelolanya jelas dan sesuai SOP, keamanannya bisa juga dijaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab menurut Alfons, Windows Defender tidak hanya sebagai antivirus saja. Tapi ada fungsi atau fitur lainnya yang bisa digunakan untuk memaksimalkan proteksi komputer yang digunakan sebagai server pusat data.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harusnya tidak hanya perlindungan antivirus saja, tetapi ada <em>early warning</em> dan penjagaaan dari akses tidak sah. <em>Update patch</em> otomatis dan penutupan <em>port-port</em> yang tidak diperlukan. Harusnya mereka (yang mengelola server) tahu, tapi untuk disiplin menjalankan itu yang susah," tandas Alfons.</div>

Alfons Tanujaya mengaku heran, kok bisa, sekelas Pusat Data Nasional, hanya menggunakan perlindungan sekelas Windows Defender.

Seperti Komputer di Kecamatan, Sekelas Pusat Data Nasional Kok Cuma Pakai Windows Defender

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/27/images-1-837939213.png" alt="Ilustrasi Windows Defender. (PCMag)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Windows Defender. (PCMag)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Data Nasional atau PDN yang bersifat sementara yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapat serangan ransomware. Berjenis Braincipher Lockbit 3.0, serangan ransomware tersebut sukses bikin beberapa layanan publik yang bernaung dibawah server Pusat Data Nasional lumpuh.</p> <p>Terkait kejadian tersebut, serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional, belakangan terungkap bahwa komputer server yang menangani PDN hanya menggunakan proteksi dari Windows Defender. Hal ini sebelumnya disampaikan oleh Juru Bicara BSSN Ariandi Putra.</p> <p>Secara tidak langsung, dirinya menjelaskan Hasil Analisis Forensik Sementara menemukan adanya upaya penonaktifkan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB sehingga memungkinkan aktivitas malicious dapat berjalan.</p> <p>&ldquo;Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, diantaranya melakukan instalasi file malicious, menghapus filesystem penting, dan menonaktifkan service yang sedang berjalan. Diketahui tanggal 20 Juni 2024, pukul 00.55 Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi,&rdquo; jelas Ariandi dikutip dari keterangannya.</p> <p>Hal ini kemudian memicu keheranan di masyarakat, terutama banyak pemerhati, pakar dan praktisi keamanan siber. Kok bisa, sekelas komputer server yang menangani Pusat Data Nasional yang tergolong krusial, hanya bergantung nasib pada Windows Defender.</p> <p>Lalu, apa itu Windows Defender? Kenapa bisa sampai disebut menjadi celah masuk atau biang kerok ransomware yang menyerang Pusat Data Nasional.</p> <p>Dirangkum dari berbagai sumber, termasuk di laman Microsoft sendiri, Windows Defender adalah solusi antivirus dan antimalware. Sayangnya, solusi tersebut merupakan solusi proteksi bawaan yang disediakan oleh Microsoft untuk sistem operasi Windows.</p> <p>Windows Defender digadang bisa membantu melindungi komputer pengguna dari serangan siber. Banyak jenis yang bisa ditangkal oleh Windows Defender, disebut bahwa Windows Defender mampu menangkal berbagai ancaman seperti virus, spyware, ransomware, dan perangkat lunak berbahaya lainnya.</p> <p>Catat, ransomware termasuk. Artinya bahwa sebetulnya Windows Defender punya kapabilitas untuk menangkal serangan ransomware. Dalam kasus Pusat Data Nasional, para pakar menilai bahwa fitur tersebut tidak dimaksimalkan atau tidak dijalankan oleh operator atau admin infrastruktur.</p> <p>Cara kerjanya? Windows Defender menggunakan perlindungan real-time untuk memantau komputer Anda dari aktivitas atau file mencurigakan. Ini memindai dan menganalisis file yang Anda akses, program yang Anda jalankan, dan situs web yang Anda kunjungi untuk mendeteksi dan memblokir potensi ancaman.</p> <p>Windows Defender juga digadang secara teratur memperbarui definisi virusnya. Tujuannya adalah agar selalu mengetahui ancaman terbaru yang diketahui atau yang sedang jadi tren.</p> <p class="class-paragraph">Seperti sudah disinggung di atas, pengguna komputer Windows tidak perlu menginstal Windows Defender secara terpisah. Sebab, Windows Defender sudah terinstal sejak awal di Windows 10 dan diaktifkan secara otomatis secara default.</p> <p>Namun, jika Anda menggunakan Windows versi lama, Anda mungkin perlu mengunduh dan menginstal Microsoft Security Essentials, yang merupakan pendahulu dari Windows Defender. Artinya, solusi ini bisa jadi merupakan solusi gratisan yang menjadi backend proteksi Pusat Data Nasional.</p>

Dirangkum dari berbagai sumber, termasuk di laman Microsoft sendiri, Windows Defender adalah solusi antivirus dan antimalware.

Apa Itu Windows Defender, Disebut Jadi Biang Kerok Bobolnya Pusat Data Nasional