<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/TRADING-06-1286006518.jpg" alt="PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) menghadirkan solusi inovatif melalui program Tiba-Tiba Jadi Trader. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) menghadirkan solusi inovatif melalui program Tiba-Tiba Jadi Trader. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Menuju penghujung tahun, para investor dan trader tengah bersiap menyambut momen window dressing yakni periode di mana emiten biasanya mempercantik kinerja keuangan dan harga saham cenderung naik. Jika ingin memanfaatkan peluang besar ini, PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) menghadirkan solusi tepat berupa fasilitas booster modal dan program edukasi &ldquo;Tiba-Tiba Jadi Trader&rdquo;. Kedua layanan ini dirancang untuk membantu trader pemula maupun berpengalaman agar siap mendulang cuan di akhir tahun. Fasilitas Booster Modal dari IPOT memungkinkan Anda meningkatkan daya beli hingga 10 kali lipat melalui 3 Pilihan Booster Modal yakni akun One Day Trading (ODT), Regular, dan Margin yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan berbagai tipe trader dengan strategi dan profil risiko yang berbeda-beda. Adapun akun One Day Trading merupakan fasilitas bagi trader yang ingin memaksimalkan momentum trading harian dengan Max Leveraged Buy hingga 10x dengan maksimum durasi 1 hari bursa. Cocok untuk Day Trader. Selanjutnya, akun Regular merupakan fasilitas yang dirancang bagi trader yang ingin mengejar uptrend secara optimal dengan Max Leveraged Buy hingga 5x dengan maksimum durasi 5 hari bursa yang memiliki late fee murah hanya 0,1% per hari. Cocok untuk Swing Trader Mingguan. Sementara akun Margin, merupakan fasilitas yang memungkinkan trader untuk memanfaatkan Max Leveraged Buy hingga 3x dari ekuitas yang dimiliki, tanpa batas waktu. Sehingga cocok untuk swing trader bulanan dan position trader. Sebagai contoh, jika Anda menggunakan fasilitas ODT, dengan modal Rp 50.000, Anda bisa mendapatkan daya beli hingga Rp 500.000. Opsi regular, untuk strategi mingguan dengan tambahan modal hingga lima kali lipat, serta margin untuk investasi jangka panjang dengan bunga yang sangat rendah. Namun, modal besar saja tidak cukup tanpa persiapan dan strategi yang matang. Untuk itu, program "Tiba-Tiba Jadi Trader" dari IPOT hadir sebagai solusi edukasi lengkap. Dengan fasilitas Boot camp &amp; Coaching Group serta Rekomendasi Saham Terkini, Anda mendapatkan bimbingan langsung dari mentor berpengalaman seperti Fransiskus Wiguna (Belajar Saham+), Handi Erawan (House of Traders Community), dan Geocoychea Komando (Price Action Method), serta rekomendasi saham terkini yang relevan dengan tren window dressing. Selain itu, peserta juga akan bergabung dengan komunitas WhatsApp eksklusif. Di mana para peserta dapat berdiskusi dan mendapatkan coaching langsung dari para mentor trading yang berpengalaman. Program ini tidak hanya memberikan edukasi teknis, tetapi juga membantu trader memahami cara mengelola risiko dan memanfaatkan leverage secara bijak untuk hasil maksimal. Dengan kombinasi booster modal dan program edukasi ini, Anda memiliki peluang besar untuk mendulang profit di tengah kenaikan harga saham selama window dressing. Periode registrasi Program "Tiba-Tiba Jadi Trader" hingga 13 Desember 2024 dan terbuka bagi pengguna IPOT yang telah mengaktifkan akun ODT. Siapkan diri Anda menyambut momen terbaik akhir tahun ini. Aktifkan booster modal dan ikuti bootcamp trading dari IPOT agar siap mendulang cuan di masa window dressing. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi&nbsp;<a href="https://indopremier.com/xdir/marketing/boostermodal/jaditrader/">[bit.ly/tibatibajaditrader]</a>(#) atau ikuti media sosial IPOT sekarang juga.

PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) menghadirkan solusi tepat berupa fasilitas booster modal dan program edukasi “Tiba-Tiba Jadi Trader”.

IPOT Hadirkan Solusi Tepat Maksimalkan Cuan saat Window Dressing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pilot-garuda-jangan-mogok-apalagi-saat-mudik_c_217069.jpeg" alt="Pesawat Garuda Indonesia ketika diparkir di hanggar Bandara Soekarno Hatta." width="100%">
<figcaption>Pesawat Garuda Indonesia ketika diparkir di hanggar Bandara Soekarno Hatta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belakangan ini marak kasus praktik rekayasa laporan keuangan atau window dressing di beberapa perusahaan. Sejumlah perusahaan pelat merah pernah tersangkut kasus ini, seperti PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Jiwasraya (Persero), hingga PT Asabri.  Institut Ikatan Akuntan Indonesia (IAPI) berharap agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat Undang-undang terkait sistem dan tata kelola laporan keuangan. Aturan tersebut diyakini dapat mencegah perusahaan memoles laporan keuangan.  Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo mengatakan, pihaknya mendukung pengungkapan dan pemeriksaan kecurangan kasus Jiwasraya yang sedang berproses di Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kami mendorong pemerintah agar menyusun undang-undang yang mengatur sistem dan tata kelola laporan keuangan untuk melengkapi UU Akuntan Publik yang mengatur auditor atas laporan keuangan," ujarnya di Kawasan Senopati Jakarta, Senin (13/1).  Tarko menjelaskan, permasalahan utama yang dihadapi Jiwasraya yaitu upaya menyediakan dana untuk membayar kewajiban-kewajiban jatuh tempo, sehingga berujung pada upaya merekayasa laporan keuangan. "Rekayasa laporan keuangan tidak diperbolehkan untuk memperbaiki kinerja keuangan dan untuk mencapai target. Ini merupakan kecurangan," tuturnya.  Menurutnya, laporan keuangan Jiwasraya pada 2017 lalu telah diaudit oleh akuntan publik yang menyajikan laba sebesar Rp 360 miliar. Namun laporan keuangannya mendapatkan opini dengan modifikasian. Artinya, opini laporan keuangan tersebut diberikan tanpa penjelasan jenis dan penyebab perolehan opini tersebut.  "Kami menyayangkan laporan keuangan lengkap Jiwasraya untuk Tahun Buku 2017 tidak dipublikasikan. Kalau laporan keuangan tahun 2018 dan 2019 memang belum diaudit. Laporan keuangan Jiwasraya 2016 sudah dipublikasikan dengan jumlah sekitar 500 halaman," tuturnya.  Tarko memaparkan, opini dengan modifikasian merupakan opini dari auditor selain wajar tanpa pengecualian (WTP), yang disebabkan oleh ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi. Ataupun, karena auditor kurang memperoleh bukti yang kuat.  "Atau, karena auditor kekurangan memperoleh bukti, sehingga tidak cukup untuk memberikan opini WTP," katanya.  Laporan BPK menyatakan bahwa laporan keuangan Asuransi Jiwasraya pada 2017 mendapatkan opini tidak wajar (adverse opinion), karena kekurangan cadangan teknis sebesar Rp 7 triliun. Sedangkan direksi Jiwasraya melaporkan bahwa perusahaan BUMN ini mencatatkan laba Rp 360 miliar.  "Padahal, seharusnya tercatat mengalami kerugian Rp 7 triliun," pungkasnya.

Cegah Window Dressing, Pemerintah-DPR Diminta Buat UU Laporan Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/CPA.jpg" alt="Staff Ahli Menteri Keuangan Yustinus Prastowo (kiri)." width="100%">
<figcaption>Staff Ahli Menteri Keuangan Yustinus Prastowo (kiri).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaporan kinerja keuangan perusahaan BUMN belakangan ini menjadi sorotan terkait maraknya praktik window dressing yang bertujuan memoles laporan keuangan emiten agar tampak lebih baik dari kondisi sebenarnya. Dalam beberapa pekan terakhir, dua perusahaan BUMN, yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan Asabri menjadi sorotan publik.  Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas terkait seperti PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat menghentikan praktik window dressing pada perusahaan terbuka.  Menurut Direktur Eksekutif (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, window dressing kerap dilakukan oleh sebagian perusahaan tercatat saat menjelang akhir tahun. Pemolesan laporan keuangan tersebut seperti upaya merekayasa kinerja keuangan agar tampak lebih baik.  "Window dressing sama dengan melakukan permak laporan keuangan atau seperti operasi plastik pada wajah. Supaya perusahaan menjadi tampak lebih cantik. Yang seharusnya rugi menjadi laba dan yang labanya kecil menjadi lebih gede," ujarnya di Kawasan Senopati Jakarta, Senin (13/1).  Menurutnya, para otoritas pengawas perusahaan terbuka berwenang di pasar modal bisa meminta agar emiten tidak melakukan window dressing.  "Namun, pada kasus rekayasa laporan keuangan di Asuransi Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bilang bahwa hal tersebut tidak sama dengan window dressing," tuturnya.  Berbeda dengan yang disampaikan OJK, kata Yustinus, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa laporan keuangan Asuransi Jiwasraya pada 2017 mendapatkan opini tidak wajar (adverse opinion) lantaran kekurangan cadangan teknis sebesar Rp 7 triliun.  Sehingga pada laporan keuangan perseroan 2017 lalu, Direksi Jiwasraya melaporkan laba sebesar Rp 360 miliar yang seharusnya tercatat mengalami kerugian Rp 7 triliun.   "Setelah terjadi kasus Asuransi Jiwasraya, selama ini kemana saja otoritas itu dan kenapa sekarang tidak menangkapnya?,” tutupnya.

OJK Dan BEI Diminta Cegah Praktik Window Dressing Sejumlah Perusahaan

window dressing

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#window dressing

Berita Terkini

IPOT Hadirkan Solusi Tepat Maksimalkan Cuan saat Window Dressing

Cegah Window Dressing, Pemerintah-DPR Diminta Buat UU Laporan Keuangan

OJK Dan BEI Diminta Cegah Praktik Window Dressing Sejumlah Perusahaan

Download Aplikasi JawaPos.com