<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-1754.jpg" alt="Jaga jarak di bioskop dipisah. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Jaga jarak di bioskop dipisah. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rencana penghapusan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) direspons pakar epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo.  Menurut dia, bila PPKM dihentikan, pandemi Covid-19 menjadi endemi. Masih ada beberapa hal yang harus dilakukan supaya Indonesia bisa masuk endemi. Salah satunya, kasus Covid-19 di Indonesia berada di dalam grafik yang stabil.  ”Dalam fase endemi, jumlah kasus harus terus stabil rendah,” tutur Windhu.  Dengan demikian, lanjut dia, status pandemi ke endemi tak langsung berhenti. Pemerintah juga belum bisa mengubah status pandemi dalam waktu singkat.  ”Sehingga terus akan terjadi riak-riak kecil yang membatalkan fase endemi itu,” ungkap Windhu.  Bila PPKM berakhir, menurut dia, pemerintah harus fokus pada mekanisme pengendalian sebaran kasus Covid-19. Apalagi varian baru bisa bermutasi.  ”Yang penting bukan fase endemi, tetapi fase terkendali, seperti saat ini di mana hospitalisasi dan kematian sangat minimal,” terang Windhu.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, PPKM bakal dicabut minggu depan atau pada awal 2023. Salah satu pertimbangannya, karena kasus Covid-19 di Indonesia mulai melandai. Berbagai kota sudah masuk kategori PPKM level 1 atau kategori penyebaran Covid-19 terendah.  ”Sebentar lagi nggak ada PPKM karena di Indonesia hampir semuanya level 1. Mungkin (diterapkan) awal Januari,” tutur Mahfud MD di Surabaya, Selasa (27/12).  Meski demikian, Mahfud MD belum bisa memastikan kapan dan bagaimana teknis pencabutannya. Sebab sejauh ini, pihaknya masih belum melakukan kajian pemberhentian PPKM.  ”Saya (kajian pemberhentian dari segi) politiknya saja,” ungkap Mahfud MD.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Indonesia akan segera mengakhiri kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Diperkirakan kebijakan tersebut akan diakhiri pada akhir 2022.

Meski PPKM Dicabut, Covid-19 Masih Berstatus Pandemi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/OTG.jpg" alt="Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus harian Covid-19 di Surabaya naik lagi. Pantauan di situs lawancovid-19.surabaya.go.id menunjukkan total pasien aktif 333 kasus, Minggu (7/8). Jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan periode Juni-Juli lalu yang hanya puluhan kasus.  Pakar epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Dr Windhu Purnomo mengingatkan adanya kenaikan kasus positif di Surabaya. Hingga pekan kemarin, jelas dia, metropolis mengalami kenaikan angka positif yang cukup tinggi.  Jumlah kasus bersaing dengan angka nasional yang didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta.  Meski demikian, tetap ada kabar baik. Risiko penularan tergolong rendah di tengah tingkat imunitas penduduk Surabaya yang tergolong tinggi. ”Angka rawat inap dan kematian tetap terjaga sangat rendah,’’ jelas Dr Windhu kepada Jawa Pos kemarin.  Dia menyampaikan, ada dua faktor utama yang memicu kenaikan kasus. Di antaranya, masih merebaknya subvarian baru Omicron. Yaitu, varian BA.4 dan BA.5 serta sedikit BA.2.75. Berdasar pengalaman, lanjut dia, setiap muncul varian atau subvarian baru selalu diikuti dengan kenaikan kasus.  ”Faktor lain tentu karena tingkat mobilitas masyarakat sudah sangat longgar. Sudah normal,’’ kata Windhu.  Dia menjelaskan, strategi penanganan Covid-19 sudah semestinya berubah. Yaitu, dari zero case menjadi zero death. Itu disebabkan proporsi penduduk yang mempunyai imunitas terhadap virus sudah sangat tinggi. Vaksin dosis I dan dosis II di Surabaya bahkan melampaui 100 persen. Saat ini dinas kesehatan (dinkes) masih mengejar cakupan vaksin booster yang lebih banyak lagi.  Nah, dengan cakupan imunitas yang sudah tinggi, Windhu sepakat tidak perlu lagi adanya pengetatan aktivitas di ruang publik. Berbeda sekali ketika tingkat kekebalan tubuh warga masih sangat rendah pada 2020–2021 lalu. Saat itu cakupan vaksinasi masih sedikit. Saat ini herd immunity sudah terbentuk. ”Karena itu, pembatasan aktivitas di ruang publik tidak perlu,’’ sambungnya.  Yang paling penting tentu dengan tetap menjaga disiplin prokes. Juga meningkatkan jangkauan vaksin booster sampai mendekati 100 persen.  Bagaimana pelaksanaan PTM yang sudah mencapai 100 persen? Windhu menjelaskan, sejauh ini belum ada bukti bahwa kenaikan kasus dipicu oleh pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar secara penuh sampai kapasitas 100 persen. Apalagi kasus positif tidak didominasi oleh anak-anak.  ”Karena itu, pembatasan PTM saya rasa tidak perlu. Tapi, tetap prokes warga sekolah diutamakan,’’ jelas dosen Universitas Airlangga (Unair) itu.  Di bagian lain, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, pihaknya tak berhenti mengawasi dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan PTM. Meski PTM 100 persen, pengawasan tetap dilakukan. Baik itu pengawasan secara offline maupun online.  Pihaknya juga berpedoman pada SKB 4 menteri yang telah disosialisasikan kepada sekolah sejak pekan lalu. Termasuk poin durasi penghentian PTM. ”Bagi siswa yang PTM-nya dihentikan sejenak, kami pastikan pembelajaran tetap berlangsung secara hybrid,” ungkapnya.  Menurut Yusuf, hal itu memastikan agar siswa tetap mendapatkan materi pelajaran yang berkelanjutan. Dengan begitu, tidak ada siswa yang ketinggalan materi pelajaran.  OPTIMISTIS KARENA IMUNITAS TINGGI  - Tingkat imunitas masyarakat sudah tinggi.  - Vaksin dosis I dan dosis II sudah melampaui 100 persen.  - Dinkes maksimalkan cakupan vaksin booster.  - Aktivitas di ruang publik bisa tanpa pembatasan.  - Ahli sepakat PTM 100 persen bisa jalan terus.  Sumber: Reportase Jawa Pos

Covid-19 di Surabaya Naik dengan Penularan Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Ilustrasi-pasien-covid-19-virus-korona.jpg" alt="Ilustrasi pasien Covid-19. (Chis/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pasien Covid-19. (Chis/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pasien konfirmasi Covid-19 yang meninggal dalam perawatan bertambah lagi. Data Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya menyebutkan, sudah ada dua pasien yang meninggal dunia. Dari hasil tes Covid-19, keduanya diketahui positif terpapar virus SARS-CoV-2.  Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Ridwan Mubarun mengatakan, pasien yang terakhir meninggal dunia pada Selasa (8/2). Sementara itu, korban pertama meninggal Minggu (6/2) lalu. Kedua almarhum sama-sama pasien lanjut usia (lansia) dengan riwayat memiliki komorbid.  ’’Dari hasil pemeriksaan memang positif (Covid-19),’’ kata Ridwan Minggu (13/2).  Meski sudah ada dua kasus kematian pada 2022, Ridwan memastikan kondisi Surabaya masih sangat aman. Hingga kemarin ditemukan total 3.573 kasus aktif. Rata-rata bergejala ringan dan tanpa gejala. Sebagian menjalani isolasi di tempat isolasi terpusat (isoter) Hotel Asrama Haji (HAH).  Ridwan menyampaikan, tingkat kesembuhan juga tergolong sangat tinggi. Untuk kasus varian Omicron, tingkat kesembuhan mencapai 86,05 persen. Sedangkan kesembuhan kasus Covid-19 secara kumulatif sebesar 93,50 persen.  Lalu, mengapa kasus aktif terus bertambah? Ridwan mengatakan, temuan itu tidak terlepas dari gencarnya kegiatan tracing yang dilakukan di lapangan. Sabtu (12/2) malam, misalnya, pihaknya melakukan swab serentak di 31 kecamatan. Kegiatan itu bekerja sama dengan TNI-Polri dan puskesmas setempat.  Tempat-tempat yang berpotensi memicu kerumunan menjadi sasaran. Mulai warung kopi, kafe, hingga lokasi yang jadi tempat nongkrong anak-anak muda. Swab juga dilakukan di pinggir jalan dengan menyasar pengguna jalan yang tidak mengenakan masker.  Mereka di-swab antigen. Mereka yang positif langsung diisolasi sambil menunggu tes PCR. ’’Kalau hasil tes PCR negatif, baru kami keluarkan,’’ jelas Ridwan.  Hingga pukul 15.00 kemarin, total ada 363 pasien yang menjalani isolasi di HAH. Perinciannya, 97 pasien menempati Gedung Shofa dan 266 orang di Gedung Zamzam. Kapasitas HAH sebanyak 500 orang. Ridwan menyampaikan, data itu sangat fluktuatif. Setiap hari ada pasien yang baru masuk dan keluar karena sudah dinyatakan negatif Covid-19.  Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Dr Windhu Purnomo mengingatkan terkait kasus kematian varian Omicron. Dia menjelaskan, meski varian Omicron punya risiko mortalitas yang rendah, tak berarti tidak ada yang meninggal. ’’Tapi, yang meninggal kan sangat kecil,’’ paparnya.  Dia menambahkan, di Surabaya dalam seminggu terakhir ini yang meninggal karena Covid-19 adalah 0,31 per 100 ribu penduduk. Padahal, kasus aktif dalam seminggu terakhir mencapai 267,82 per 100 ribu penduduk.  Artinya, risiko kematian karena Covid-19 yang didominasi varian Omicron sebesar 0,12 persen. Bandingkan dengan risiko kematian saat varian Delta merebak. Saat itu angkanya mencapai 3,2 persen. Artinya, jelas Windhu, risiko kematian pada pasien Covid-19 yang didominasi Omicron hanya 1/26 kali dibandingkan varian Delta.  Apalagi, sambung dia, nyaris semua kematian di Surabaya maupun secara nasional mempunyai riwayat komorbid. Dan, sebagian besar adalah pasien lansia yang belum divaksin lengkap. Dengan demikian, dia menyarankan saat ini yang harus dilindungi adalah para lansia. Juga mereka punya komorbid dan yang belum divaksin lengkap.  ’’Mereka ini harus didorong semuanya tervaksin primer lengkap plus booster bila sudah waktunya. Sementara tinggal di rumah dulu atau WFH bagi yang bekerja,’’ tegas Windhu.  KONDISI TERKINI PENANGANAN COVID-19 DI SURABAYA  - Hingga kemarin ditemukan total 3.573 kasus aktif.  - Rata-rata terkonfirmasi bergejala ringan dan tanpa gejala.  - Sebanyak 363 pasien menjalani isolasi di isoter dan 54 karantina di hotel.  - BOR sepekan terakhir 24,49 persen.  - BOR masih di bawah batas kuning yang ditetapkan WHO, yakni 60 persen.  - Jumlah bed yang tersedia untuk Covid-19 saat ini sekitar 12.000 unit.  Sumber: Reportase Jawa Pos

Dua Pasien Covid-19 di Surabaya Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/bed-isolasi.jpg" alt="SUDAH SIAP: Petugas sedang merapikan kamar tidur karantina di Balai Diklat Kemenag Jatim (3/2). Tempat tersebut menjadi salah satu lokasi karantina pekerja migran Indonesia (PMI) yang tiba di Surabaya melalui Bandara Internasional Juanda. (Alfian Rizal/Ja" width="100%">
<figcaption>SUDAH SIAP: Petugas sedang merapikan kamar tidur karantina di Balai Diklat Kemenag Jatim (3/2). Tempat tersebut menjadi salah satu lokasi karantina pekerja migran Indonesia (PMI) yang tiba di Surabaya melalui Bandara Internasional Juanda. (Alfian Rizal/Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) mulai terlihat seiring naiknya kasus aktif baru. Namun, jumlahnya masih kecil. Yaitu, sekitar 4,95 persen. Masih jauh di bawah angka batas bahaya. Yakni, 60 persen.  Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Dr Windhu Purnomo menjelaskan, yang dirawat inap baru 137 pasien. Itu dari total 2.770 tempat tidur yang tersedia di seluruh rumah sakit. Mereka menempati ruang ICU, isolasi, IGD, NICU, dan PICU. ”Masih jauh di bawah angka batas bahaya,’’ katanya.  Dia menjelaskan, Covid-19 varian Omicron punya karakter yang berbeda dengan varian Delta. Kasus konfirmasi positif Omicron disebut cepat tinggi dan naik. Tapi, gejalanya terbilang ringan sehingga cepat kembali negatif. ”Rawat inap tidak secepat varian Delta,’’ jelas Windhu.  Menurut dia, tidak masalah kasus konfirmasi Omicron tinggi asalkan pasien tidak rawat inap. Cukup isolasi mandiri. Yang bersangkutan harus bergejala ringan atau tanpa gejala. Meski begitu, lanjut Windhu, penularan tetap harus dihindari dengan prokes 3M (menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan pakai sabun).  Nah, yang harus dirawat inap di rumah sakit adalah mereka yang sakit dengan gejala sedang, berat, dan kritikal. Mereka harus dirawat intensif karena bisa berisiko pada mortalitas.  ”Artinya, yang harus kita jaga adalah jangan sampai warga jatuh sakit dengan gejala sedang, berat, kritikal. Jangan sampai seperti dulu. Meskipun prediksi saya tidak akan seperti dulu,’’ ujarnya seraya berharap jumlah pasien yang rawat inap bisa tetap rendah.  Rumah sakit memang tetap mewaspadai kenaikan kasus aktif. Rumah Sakit Al-Irsyad misalnya. Sejauh ini RS itu merawat tiga pasien Covid-19. Mereka dirawat sejak lima hari lalu. Manajer Operasional Gedung I RS Al-Irsyad Salim Ubaid mengatakan, mereka termasuk pasien bergejala ringan. Yaitu, hanya bergejala batuk, flu, dan demam biasa. Kondisi saturasi oksigen di atas 96.  ”Kalau untuk jenis virus varian yang dialami pasien, kami belum bisa memastikan. Yang pasti, saat ini kondisi pasien terus membaik. Tak perlu ada yang dikhawatirkan,’’ kata Salim kemarin.

Kasus Covid-19 Naik, BOR di Surabaya Baru Terisi 4,95 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/bagi-masker.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus aktif Covid-19 menunjukkan tren meningkat dalam sepekan terakhir. Berdasar data lawancovid-19.surabaya.go.id, jumlah kasus aktif sebanyak 41 jiwa dengan tambahan pasien baru 19 orang kemarin (23/1). Jumlah itu naik signifikan sejak Kamis (20/1) yang tercatat masih 23 kasus.  Ahli kesehatan mengkhawatirkan kondisi tersebut. Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Dr Windhu Purnomo mengatakan, lonjakan kasus baru harus dihindari dengan cara mengetatkan lagi protokol kesehatan (prokes).  ’’Yang absolut tentu dengan penerapan prokes 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, Red),’’ kata Windhu.  Saat ini prokes memang sudah cenderung longgar. Bahkan, mobilitas masyarakat di jalanan Kota Surabaya hampir mendekati normal seperti sebelum pandemi. Pada jam tertentu, yaitu saat berangkat dan pulang kerja, kemacetan terjadi di mana-mana. Volume kendaraan sangat padat.  Karena itu, Windhu setuju work from home (WFH) kembali diterapkan. Khususnya untuk bidang-bidang kategori nonesensial. Itu dilakukan untuk menjaga jarak aman di tempat kerja. Sebab, saat ini sudah banyak perkantoran di metropolis yang memberlakukan work from office (WFO) sampai 100 persen. ’’Yang nonesensial tidak harus WFH sampai 100 persen,’’ ujar Windhu.  Menurut dia, karyawan dengan pekerjaan yang memungkinkan bisa dijalankan dari rumah lebih baik kembali WFH. Seperti yang pernah diterapkan saat PPKM darurat atau PPKM level 4 sebelumnya. Sebab, dengan situasi semua karyawan bekerja dari kantor, sangat sulit bisa menjaga prokes. Termasuk jarak aman tempat duduk 1,8 meter.  ’’Karena (WFH 100 persen, Red) tidak memungkinkan jaga jarak aman,’’ jelasnya.  Apa penyebab kasus aktif naik? Ada beragam faktor yang memicu meningkatnya kasus baru Covid-19. Windhu menyampaikan, peningkatan mobilitas masyarakat yang signifikan menjadi faktor utama pertambahan kasus baru.

Covid-19 Meningkat, Epidemiolog Setuju Bidang Nonesensial WFH Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG_20210305_221743.jpg" alt="Ilustrasi virus korona baru penyebab Covid-19. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi virus korona baru penyebab Covid-19. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Windhu Purnomo menyampaikan strategi menghentikan pandemi Covid-19. Menurut dia upaya testing, tracing, treatment serta penegakan protokol kesehatan masih diperlukan. Meskipun saat ini program vaksinasi Covid-19 sudah digulirkan pemerintah.  Dia mengatakan upaya testing bisa dilakukan dengan cara identifikasi masyarakat melalui rapid test berbasis antigen. Kemudian untuk upaya tracing dilakukan melalui pencarian dengan cepat masyarakat yang terpapar Covid-19. Lalu tindakan treatment adalah memberikan perawatan dan pengobatan kepada pasien dengan Covid-19.  ’’Selain testing, tracing, dan treatment, perlu penegakan protokol kesehatan,’’ katanya Senin (4/3). Menurut dia pemerintah juga terus berupaya meningkatkan jumlah testing di masyarakat. Upaya ini dilakukan karena testing merupakan langkah awal dalam proses penanganan pandemi. Yaitu sebagai kunci dalam identifikasi kasus Covid-19.  Windhu Purnomo juga terus mengingatkan supaya ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Supaya pandemi Covid-19 di Indonesia bisa cepat terkendali. Dia juga mengingatkan bahwa upaya penanganan pandemi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Tetapi juga perlu keterlibatan dari seluruh elemen bangsa Indonesia.  Di antara pihak swasta yang terlibat dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 adalah Manulife. Mereka memberikan layanan tes antigen, khususnya kepada masyarakat kurang mampu atau prasejahtera. Selain itu mereka juga menyalurkan bantuan alat pelindung diri (APD) untuk penanganan Covid-19. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Oz9jp_q6MW4  &nbsp;  &nbsp;  --

Epidemiolog Unair Ungkap Strategi Hentikan Pandemi Covid-19

Windhu Purnomo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Windhu Purnomo