<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p><strong>JawaPos.com</strong> - Korban tindak asusila&nbsp;pengasuh pondok pesantren bernama Wildan Mashuri Amin, 57 terus bertambah. Sebelumnya, tersangka mengaku korban berjumlah 15 dan ada korban lain yang sudah lulus. Sehingga total kini menjadi 17 orang. Pihak Kepolisian terus mengembangkan kasus tersebut karena ada dugaan korban lain. Hal ini karena mayoritas santri salah satu pondok pesantren di Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar sedang libur dan pulang ke rumah masing-masing.</p> <p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1656400899701.jpg" alt="Ilustrasi kasus asusila. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus asusila. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <br /><br />Dari pihak kepolisian belum ada yang bersedia menyebutkan jumlah korban yang melapor saat ini. Kapolres Batang AKBP Saufi Salamun tidak merespons saat dimintai keterangan. Santer beredar kabar korban yang melapor sudah berjumlah 22 orang santriwati.<br /><br />&ldquo;Nggih mas bertambah tapi pastinya belum tahu, karena anggota masih di lapangan,&rdquo; ujar Kasatreskrim Polres Batang AKP Andi Fajar melalui pesan WhatsApp dikutip dari Rada Semarang, Senin (17/4).</p> <p>&ldquo;Saya setuju kalau memang keputusan hasil evaluasinya dicabut izin atau ditutup pesantrennya. Apapun hasilnya, itu akan menyangkut nasib banyak anak ya g belajar di sana. Takutnya ada korban lagi, korban lagi, seperti itu,&rdquo; tegasnya. Kontak dan pusat aduan di instansi pendidikan juga perlu diterapkan. Seperti yang diutarakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia ingin menempelkan stiker kontak-kontak aduan yang bisa dihubungi para siswa. &ldquo;Kalau ada kasus serupa, silahkan melapor. Anak tidak boleh takut, tidak usah malu. Anak akan dilindungi,&rdquo; terangnya.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

“Nggih mas bertambah tapi pastinya belum tahu, karena anggota masih di lapangan,” ujar Kasatreskrim Polres Batang AKP Andi Fajar

Korban Tindak Asusila Pengasuh Ponpes di Batang Diduga Bertambah, Polisi Belum Sebut Angka Pastinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/pengelola-ponpes-cabuli-santri-613729772.jpg" alt="PENGUNGKAPAN KASUS: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi (kiri) ikut menanyai Wildan Mashuri Amin di Mapolres Batang kemarin (11/4)." width="100%">
<figcaption>PENGUNGKAPAN KASUS: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi (kiri) ikut menanyai Wildan Mashuri Amin di Mapolres Batang kemarin (11/4).</figcaption>
</figure> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1ew" class="ii gt"> <div id=":1d5" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Agama (Kemenag) mengambil langkah tegas atas kasus Pimpinan Pesantren Al-Minhaj, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Wildan Mashuri yang diduga berbuat cabul terhadap lebih dari 15 santrinya dalam rentang beberapa tahun. Kemenag mendukung penuh proses hukum terhadap pelaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan. Setiap tindak pidana, siapa pun pelakunya, serta kapan dan di manapun kejadiannya, harus ditindak tegas,&rdquo; ujar Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghofur di Jakarta, Kamis (13/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh sebab itu, izin pesantren akan dicabut atas tindakan pencabulan yang dilakukan pimpinan Ponpes. Jelas ini tindakan pidana, perbuatan tidak terpuji, mencoreng marwah Ponpes secara keseluruhan, dan menyebabkan dampak luar biasa bagi korban," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01559263/tak-ada-prokes-wamenag-tegaskan-masyarakat-bebas-gelar-salat-id">Tak Ada Prokes, Wamenag Tegaskan Masyarakat Bebas Gelar Salat Id</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendampingan terhadap para santri juga dilakukan untuk memastikan mereka dapat melanjutkan pendidikannya. Sebab, meski izin pesantrennya dicabut, hak pendidikan para santri harus dilindungi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami juga memberi perhatian pada kelanjutan pendidikan para santri. Mereka harus terus belajar. Kita berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Tengah dan sejumlah pesantren lainnya," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Waryono menjelaskan, Kementerian Agama juga bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya dalam penyelesaian kasus tindak kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Lembaga terkait itu misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KPPPA) dan pihak kepolisian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, proses pelindungan korban tindak kekerasan pada anak dan perempuan, apalagi tindak kekerasan seksual, perlu melibatkan banyak stakeholders. Para pihak perlu memikirkan nasib korban kekerasan. Misalnya, apakah langsung dipulangkan ke orang tua? Lalu bagaimana masa depan pendidikannya? Kalau korban hamil dan punya anak, bagaimana? Kalau korban tidak mau pulang dititipkan ke siapa?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01559262/pengadilan-tinggi-jakarta-kuatkan-putusan-pn-jaksel-sambo-tetap-dihukum-mati">Pengadilan Tinggi Jakarta Kuatkan Putusan PN Jaksel, Sambo Tetap Dihukum Mati</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini semua harus dipikir. Kita tidak bisa hanya menyelesaikan pelakunya saja, tapi juga perlu dipikirkan nasib korbannya seperti apa. Nah, untuk itu kita libatkan Dinas Sosial. Jadi kita juga harus melindungi korbannya, terutama anak-anak dan perempuan. Dan, penanganannya juga harus komprehensif,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Waryono menambahkan, Kementerian Agama juga terus melakukan sejumlah langkah pencegahan dan upaya preventif agar peristiwa yang sama tidak terulang. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi pesantren ramah anak. &ldquo;Kami punya buku panduan pesantren ramah anak. Ini kami sosialisasikan,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses sosialisasi ini terus berjalan secara bertahap. Sebab, jumlah pesantren memang sangat banyak, lebih 37 ribu yang terdaftar di Kemenag. Sosialisasi disampaikan kepada para Kepala Bidang dan Kepala Seksi di Kanwil Kemenag Provinsi yang bertugas dalam pembinaan pesantren. Sosialisasi juga diberikan kepada perwakilan pesantren, baik melalui forum dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami sampaikan bahwa pengasuh pesantren harus membaca regulasi terkait perlindungan anak dan perempuan. Bahkan, saya menyebutnya regulasi itu sebagai kitab kuning baru. UU perlindungan anak dan perempuan agar menjadi panduan pesantren dan seluruh masyarakat Indonesia,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemenag sudah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Regulasi ini antara lain mengatur masalah pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama. Aturan ini mendorong lembaga pendidikan agama untuk membuat satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS).</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="hi">&nbsp;</div> </div> </div>

Kementerian Agama (Kemenag) mengambil langkah tegas atas kasus pencabulan Pimpinan Pesantren Al-Minhaj, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Selain Cabut Izin Pesantren, Kemenag Jamin Nasib Santri Al-Minhaj

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/pengelola-ponpes-cabuli-santri-613729772.jpg" alt="PENGUNGKAPAN KASUS: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi (kiri) ikut menanyai Wildan Mashuri Amin di Mapolres Batang kemarin (11/4)." width="100%">
<figcaption>PENGUNGKAPAN KASUS: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi (kiri) ikut menanyai Wildan Mashuri Amin di Mapolres Batang kemarin (11/4).</figcaption>
</figure> <p><strong>Wamenag Sebut Izin Ponpes Bisa Dicabut</strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Awalnya Wildan Mashuri Amin ragu-ragu menyebut berapa jumlah santriwati yang menjadi korbannya. &rdquo;Total semuanya 15-an. Berani bersumpah demi Allah,&rdquo; ucap pengelola Pondok Pesantren Al Minhaj, Batang, Jawa Tengah, itu ketika dicecar petugas.</p> <p>Tapi, ketika dicecar lagi dalam rilis kasus pencabulan di Mapolres Batang kemarin (11/4), ada tambahan dua korban lagi yang disebut pria 57 tahun itu. &rdquo;Alumni yang sudah lulus ada dua,&rdquo; katanya.</p> <p>Jumlah 17 korban yang disebut tersangka itu lebih banyak daripada jumlah korban yang melapor ke polisi, yakni 14 orang. &rdquo;Korbannya itu 14 santriwati. Delapan orang sudah kami visum et repertum. Positif ada robek di obgyn. Kemudian yang enam orang masih utuh, kategorinya pencabulan,&rdquo; kata Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi dalam rilis kasus yang juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki, dan Kapolres Batang AKBP Saufi itu.</p> <p>Polisi terus mengembangkan kasus tersebut karena ada dugaan korban lain. Sebab, mayoritas santri sedang libur dan pulang ke rumah masing-masing.</p> <p>Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyebutkan bahwa pihaknya akan membuka ruang untuk melapor. Tidak hanya di Kabupaten Batang, melainkan di seluruh wilayah di Jawa Tengah.</p> <p>Dia berpesan agar para orang tua intens berkomunikasi dengan anak-anak mereka. &rdquo;Dengan begitu, orang tua tahu kejadian yang dialami anaknya,&rdquo; katanya.</p> <p>Modus operandi pelaku yang mengajar ngaji itu, santriwati dibangunkan pagi, lalu diajak ke kantin dan tempat kejadian perkara lain untuk diajak bersetubuh. Caranya, dijanjikan dapat karamah dari sang kiai.</p> <p>Prosesnya, pelaku melakukan ijab kabul dengan korban. Kemudian selayaknya suami istri disetubuhi. &rdquo;Setelah disetubuhi, diberikan uang jajan dan tidak boleh melapor ke orang tuanya. Bahwa kita sudah sah sebagai suami istri,&rdquo; imbuh Luthfi.</p> <p>Korban berusia 14&ndash;21 tahun. Mayoritas di bawah umur dan duduk di bangku SMP-SMK.</p> <p>Polisi bakal menerapkan pasal UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukumannya bisa mencapai 15 tahun, tapi jika dilakukan berulang-ulang bisa ditambah hingga maksimal 20 tahun.</p> <p>Berbagai barang bukti sudah diamankan polisi. Berupa karpet gulung, pakaian pelaku, kasur, sarung, seprai, dan lain-lain. Ganjar menyebutkan, pihaknya akan membentuk tim agar bisa meninjau kelayakan pesantren tersebut.</p> <p>Dari Jakarta, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa&rsquo;adi menyampaikan keprihatinan atas kejadian asusila di Batang tersebut. Dia belum mendapatkan informasinya secara komplet. &rdquo;Yang pasti, setiap pelanggaran asusila, apalagi di pesantren, harus ditindak tegas,&rdquo; katanya di Jakarta kemarin.</p> <p>Zainut menegaskan, Kemenag mendukung penuh upaya penegakan hukum oleh polisi. Dia juga mengatakan, jika terbukti terjadi kasus asusila, izin pesantren tersebut akan dicabut. &rdquo;Saya kira akan kita lihat dulu. Kalau ada (kejahatan asusila) itu, harus ditutup,&rdquo; ujarnya. <strong>(yan/wan/c19/ttg)</strong></p>

Awalnya Wildan Mashuri Amin ragu-ragu menyebut berapa jumlah santriwati yang menjadi korbannya. ”Total semuanya 15-an. Berani bersumpah."

Pengelola Ponpes Cabuli Belasan Santri dengan Janji Karamah Kiai

Wildan Mashuri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wildan Mashuri

Berita Terkini

Korban Tindak Asusila Pengasuh Ponpes di Batang Diduga Bertambah, Polisi Belum Sebut Angka Pastinya

Selain Cabut Izin Pesantren, Kemenag Jamin Nasib Santri Al-Minhaj

Pengelola Ponpes Cabuli Belasan Santri dengan Janji Karamah Kiai

Download Aplikasi JawaPos.com