<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/15/menteri-pu-tinjau-sr-di-lombok-537750747.jpg" alt="Menteri PU Dody Hanggodo meninjau Sekolah Rakyat&nbsp;Sentra Paramita di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Senin (14/7). (Kementerian PU)" width="100%">
<figcaption>Menteri PU Dody Hanggodo meninjau Sekolah Rakyat&nbsp;Sentra Paramita di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Senin (14/7). (Kementerian PU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berupaya keras memastikan kualitas pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai Program Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Dody meninjau secara langsung Sekolah Rakyat (SR) Sentra Paramita di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (14/7). Untuk 63 SR tahap I, Kementerian PU telah menggelontorkan Rp 322 miliar dan anggaran untuk SR tahap II direncanakan Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar tiap titiknya. Sentra Paramita merupakan salah satu dari 63 SR lokasi tahap I yang telah selesai direnovasi. Lokasi ini difungsikan sebagai sarana pendidikan jenjang SMP dengan kapasitas total daya tampung sekitar 100 siswa. Dalam tinjauan tersebut, Menteri Dody ingin memastikan kesiapan fasilitas sekolah yang terdiri atas gedung ruang kelas bersama, wisma siswa, musala, gedung kesenian, hingga aula dan perpustakaan tersebut. "Untuk SR Sentra Paramita, anggarannya sekitar Rp5 miliar hingga Rp6 miliar, karena merupakan sekolah rintisan. Jadi, penanganan yang dilakukan oleh Kementerian PU adalah renovasi dari bangunan yang sudah eksisting. Harapannya, maintenance SR dapat dilakukan dengan baik oleh Kementerian Sosial melalui dinas sosial," ujarnya. Menteri Dody berharap SR Sentra Paramita dapat menjadi percontohan SR yang mampu menjangkau wilayah-wilayah terpencil dengan kualitas fasilitas yang memadai. Di samping itu, Menteri Dody juga ingin menegaskan bahwa proyek SR Tahap I ini baru merupakan langkah awal dari rencana pembangunan SR berskala lebih besar. "Total nilai kontrak untuk pembangunan 63 lokasi SR Tahap IA di seluruh Indonesia sebesar Rp322 miliar. 63 lokasi tersebut tersebar di 24 provinsi," kata Menteri Dody. Dalam pembangunan SR Tahap I ini, Kementerian PU melaksanakan pekerjaan fisik selama 65 hari kalender sejak kontrak ditandatangani pada 10 Mei 2025. Adapun pembangunan SR Tahap II direncanakan dimulai pada September 2025. "Direncanakan, pada bulan September kita mulai groundbreaking untuk SR Tahap II. Karena pada Juni 2026, ditargetkan seluruh pembangunan SR harus sudah selesai. Dan anggaran untuk 1 sekolah sekitar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar tergantung luasannya berapa hektare," tambah Menteri Dody. Melalui pembangunan SR, pemerintah menargetkan peningkatan akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan berada di wilayah yang selama ini sulit dijangkau layanan pendidikan formal. Proyek ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun sumber daya manusia unggul melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan inklusif. "Peran Kementerian PU dalam program SR difokuskan pada pembangunan infrastrukturnya, sementara untuk operasionalnya merupakan peran Kementerian Sosial. Diharapkan, kolaborasi antara Kementerian PU dan Kementerian Sosial berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung kesuksesan program SR di seluruh Indonesia," terangnya. (idr)

Menteri PU Dody Hanggodo meninjau Sekolah Rakyat di Lombok Barat, anggaran Rp 200-300 miliar per titik untuk tahap II yang dimulai September

Menteri PU Harapkan Sekolah Rakyat Benar-Benar Jadi Akses Pendidikan Berkualitas untuk Wilayah Terpencil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/15/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-205047-3401136475.jpeg" alt="Peluncuran BuanterOne, solusi akses internet untuk wilayah terpencil." width="100%">
<figcaption>Peluncuran BuanterOne, solusi akses internet untuk wilayah terpencil.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pada prehelatan internasional Indonesia Internet Expo &amp; Summit (IIXS) 2023, PT Dwi Tunggal Putra (DTP), penyedia layanan internet berbasis satelit di Indonesia, meresmikan peluncuran produk terbaru mereka, BuanterOne. Solusi yang diklaim inovatif ini dirancang khusus untuk mengatasi tantangan akses internet di daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Indonesia. Dalam upaya besar untuk membawa solusi akses internet ke daerah-daerah yang membutuhkan, DTP menjalin kemitraan dengan OneWeb, perusahaan global penyedia layanan internet satelit. Sebagai Exclusive Master Distribution Partner OneWeb di Indonesia, DTP telah mempersiapkan semua kebutuhan untuk peluncuran layanan BuanterOne, termasuk aspek teknis dan infrastruktur. Michael Alifen, Chief Executive Officer DTP, menjelaskan, BuanterOne hadir untuk mengatasi kendala akses internet yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, terutama di daerah 3T. "Ini akan memberikan pemerataan akses internet yang sangat dibutuhkan, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya, sejalan dengan visi transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi," jelasnya di Jakarta, Selasa (15/8). BuanterOne menawarkan solusi akses internet berbasis satelit dengan latensi rendah yang luar biasa hanya sekitar 70 ms, dan kapasitas internet mencapai 195 mbps. Produk ini dirancang khusus untuk segmen business to business (B2B), yang meliputi Internet Service Provider (ISP) dan operator seluler yang memerlukan konektivitas seluler backhaul. Michael menambahkan, BuanterOne benar-benar diarahkan pada segmen B2B, dengan keunggulan yang mumpuni dalam kapasitas dan latensi. Adapun hal yang membedakan BuanterOne dengan jaringan telekomunikasi lainnya adalah model bisnisnya yang Business to Business (B2B) di wilayah di 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Layanan BuanterOne tidak dihadirkan untuk daerah perkotaan. OneWeb, dengan 634 satelit di seluruh dunia, mengambil peran penting dalam memastikan BuanterOne sukses. Dengan satelit-satelitnya yang beroperasi di Low Earth Orbit (LEO), OneWeb berkomitmen membawa akses internet berkualitas tinggi ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. David Thorn, Vice President, APAC dari OneWeb dalam kesempatan yang sama menjelaskan, pihaknya sangat senang bekerja sama dengan DTP sebagai Mitra Distribusi Eksklusif OneWeb di Asia Tenggara. "Kolaborasi ini memungkinkan kita untuk mencapai tujuan bersama dalam membawa konektivitas internet berkualitas ke daerah-daerah yang memerlukan," ucap David. Dalam rangka meresmikan peluncuran BuanterOne, PT Dwi Tunggal Puta (DTP) juga mengumumkan pembangunan Satellite Network Portal (SNP) ke-38 di dunia, terletak di Serang, Banten. SNP#38 memiliki 18 Satellite Access Portal (SAP) atau antena stasiun bumi yang mampu menyediakan layanan internet dengan kecepatan tinggi dan latensi rendah. Proses pembangunan SNP#38 telah mencapai tahap akhir, yakni Antenna Verification Test, dan akan segera dilanjutkan dengan Hub System Commissioning. BuanterOne juga menjadi sorotan dalam Indonesia Internet Expo &amp; Summit (IIXS) 2023 yang mengusung tema "High Speed Low Latency Space Internet for Indonesia." Muhammad Arif Angga, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), memberikan apresiasi yang tinggi terhadap inovasi BuanterOne. "Solusi ini memberikan harapan baru bagi bisnis ISP dan pelaku bisnis di daerah-daerah 3T. Dengan teknologi satelit canggih dari OneWeb, BuanterOne memiliki potensi untuk mengatasi hambatan akses internet di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau," tutur Arif.

Solusi yang diklaim inovatif ini dirancang khusus untuk mengatasi tantangan akses internet di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

DTP Luncurkan BuanterOne, Akses Internet untuk Masyarakat di Wilayah Terpencil 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/peserta-jkn-kis-bpjs-kesehatan.jpg" alt="SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – BPJS Kesehatan membayarkan dana kapitasi khusus untuk mengoptimalkan layanan kesehatan di daerah terpencil dan kepulauan. Tujuannya, layanan jaminan kesehatan nasional (JKN) mampu menjangkau seluruh masyarakat.  Dana kapitasi merupakan pembayaran per bulan di muka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berdasar jumlah peserta yang terdaftar. Tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.  Saat ini BPJS Kesehatan sudah membayarkan kapitasi khusus bagi fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau wilayah terpencil dan kepulauan. Sejak 2019 hingga tahun lalu, Rp 624 miliar digelontorkan untuk 180 FKTP di 36 kabupaten/kota di 15 provinsi.  Selain kapitasi khusus, untuk mengoptimalkan layanan di wilayah yang belum tersedia faskes yang memenuhi syarat, BPJS Kesehatan melakukan uji coba pemberian kompensasi.  ”Dalam bentuk pengiriman tenaga kesehatan, pengembangan analisis kebutuhan faskes berbasis data geografis, penjaminan layanan ambulans darat dan air untuk evakuasi medis antarfaskes, serta pengembangan telemedisin,” papar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.  Dia berharap ada koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendistribusi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. ”Kami juga mendorong penyusunan regulasi pendukung dalam penjaminan layanan di wilayah yang tersedia faskes memenuhi syarat,” kata Ghufron.  Dia menyadari saat ini masih menghadapi tantangan berat terkait ketersediaan faskes dan tenaga kesehatan yang belum merata. Kondisi geografis Indonesia merupakan tantangan dalam pemerataan layanan kesehatan. Dampaknya juga bisa dirasakan oleh peserta program JKN yang belum bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.  ”Di aspek kesehatan, kita juga masih menghadapi kurangnya tenaga kesehatan dan infrastruktur sarana dan prasarana kesehatan. Padahal, kami berharap seluruh peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama,” ungkapnya.  Ketua Ikatan Ekonomi Kesehatan Indonesia (IEKI) Hasbullah Thabrany mengungkapkan perlunya kolaborasi bersama, baik pemerintah maupun inisiatif masyarakat, dalam mengoptimalkan layanan kesehatan. Termasuk bagi wilayah terpencil dan kepulauan.

BPJS Optimalkan Layanan JKN di Wilayah Terpencil dan Kepulauan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wilayah-terpencil-masih-minim-kapal-penyebrangan_m_205741.jpeg" alt="Kapal GT 1000 bersandar di Pelabuhan Cirebon, siap dioperasikan di wilayah terpencil dan terluar di Indonesia, (19/4)." width="100%">
<figcaption>Kapal GT 1000 bersandar di Pelabuhan Cirebon, siap dioperasikan di wilayah terpencil dan terluar di Indonesia, (19/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah sedang menyiapkan satu kapal penyeberangan penumpang Ro-Ro jenis 600 GT untuk menghubungkan wilayah terpencil di Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Kapal jenis tersebut diklaim dapat menampung 212 orang untuk melintasi wilayah Parigi Moutong-Wakai-Marisa. Rencananya, Kapal Ro-Ro 600 GT akan dioperasikan pada tahun depan. Bersamaan dengan itu, pemerintah sudah menyediakan dua unit kapal feri 1000 GT yang rencananya akan dioperasikan di Maluku dan Kepulauan Riau pada tahun ini. Kasubdit Sarana Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Endi Suprasetio mengatakan upaya mendorong perekonomian melalui traffic transportasi perhubungan laut di wilayah terluar dan terpencil, pemerintah terus mengoperasionalkan perlintasan kapal. "Kebutuhan kapal untuk menghubungkan daerah terpencil dan terluar melalui transportasi laut, Indonesia memang masih banyak kekurangan kapal. Jumlah yang dibutuhkan memang masih sangat banyak," ujarnya usai peresmian peletakan lunas pembuatan kapal Ro-Ro di Pelabuhan Cirebon, Kamis (19/4). Dia menjelaskan, wilayah perbatasan, terluar dan terpencil di Indonesia masih mengalami kekurangan kapal sebagai sarana transportasi perhubungan di laut. Sehingga pemerintah perlu terus menambah armada kapal untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil dan terluar. Salah satu program pemerintah untuk memudahkan aksesibilitas wilayah terpencil, terluar dan di perbatasan salah satunya melalui penyediaan armada kapal kepada masyarakat. Masyarakat di daerah terpencil, belum bisa merasakan angkutan penyeberangan. "Adanya kemudahan masyarakat menyeberangi antar pulau itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah terluar dan terpencil," ungkapnya. Pengadaan armada kapal untuk angkutan perhubungan antar pulau tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN). Lelang pengerjaan kapal 600 GT sendiri dimenangkan oleh PT. Dok Bahari Nusantara dengan total proyek senilai Rp33 miliar. Tenggat waktu pengerjaan pembuatan kapal memakan waktu 15 bulan. "Sambil menunggu pembuatan kapal selesai. Tinggal menentukan perlintasan serta docking. Karena, satu perlintasan membutuhkan satu docking," ujarnya.

Wilayah Terpencil Masih Minim Kapal Penyebrangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hari-kesehatan-sedunia-intip-perjuangan-perawat-di-wilayah-terpencil_m_202613.jpeg" alt="Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI) Agus Setiawan berbicara soal Hari Kesehatan Sedunia" width="100%">
<figcaption>Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI) Agus Setiawan berbicara soal Hari Kesehatan Sedunia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia memiliki wilayah negara yang sangat luas. Ini menjadi tantangan bagi siapapun pemimpin dan pemerintah daerah dalam memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Sesuai tema Hari Kesehatan Sedunia tahun 2018, Universal Health Coverage, layanan kesehatan bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil 3T (terdepan, terluar, tertinggal) harus jadi perhatian semua pihak. Perjuangan tenaga kesehatan di wilayah ini tentu tak mudah, baik dokter ataupun perawat. Hal ini masih menjadi tantangan untuk memperjuangkam akses layanan bagi masyarakat di sana. "Saat saya melakukan riset di Kalimantan Timur dan pulau 3T, saya melihat perawat punya peran besar untuk menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi," tegas Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI) Agus Setiawan kepada JawaPos.com baru-baru ini. Secara nasional, kata Iwan, sapaannya, Angka Kematian Ibu dan Bayi memang turun, akan tetapi terjadi disparitas yang sangat tinggi. Ada angka-angka di daerah terpencil 3T angka kematian Ibu dan Bayi masih tinggi. "Ini karena akses masyarakat di sana masih susah. Ke puskesmas saja misalnya oke gratis, tetapi akses ke sama harus sewa boat bayar Rp 750 ribu. Ada perawat pun tugas di desa," ujar Iwan. Karena itu, di DKI Jakarta saat ini mewacanakan 1 RW 1 perawat. Ada pula program di Sulawesi Tenggara di mana 1 desa 1 perawat. "Kami sudah punya nursing center sebagai pilot project juga di Depok. Sehingga perawat turun ke rumah-rumah mengecek keluarga berisiko secara kesehatan dengan melihat petanya," papar Iwan. Sebab, lanjutnya, perawat tak bisa hanya berpangku tangan menunggu pasien datang ke Puskesmas. Akan tetapi perawat juga harus menjangkau masyarakat agar angka kunjungan pasien ke Puskesmas karena sakit bisa ditekan. Perjuangan perawat di daerah terpencil juga seringkali melatih masyarakat menjadi kader kesehatan menolong warga yang sakit. Jikapun ada dokter, itupun tak setiap hari. "Maka kami mendorong perawat Indonesia untuk berperan serta mendukung Universal Health Coverage dalam tantangan ketimpangan distribusi tenaga yang masih terjadi tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin secara berkualitas," tegas Iwan.

Hari Kesehatan Sedunia, Intip Perjuangan Perawat di Wilayah Terpencil