<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/15/wilayah-konservasi-3907157754.jpg" alt="Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan tiga kawasan konservasi perairan baru di Provinsi Maluku. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan tiga kawasan konservasi perairan baru di Provinsi Maluku. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan tiga kawasan konservasi perairan baru di Provinsi Maluku melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. "Ketiga kawasan tersebut berada di Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan total luasan mencapai hampir 300 ribu hektare," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, Erawan Asikin, dikutip Sabtu (15/11). Asikin mengatakan, penetapan kawasan konservasi ini merupakan momentum penting bagi Maluku dalam memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. "Tiga kawasan konservasi ini menjadi tonggak baru dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut di Maluku. Kami ingin memastikan bahwa kekayaan laut yang kita miliki dapat dimanfaatkan tanpa merusak keseimbangan alamnya," ujarnya. Ia mengungkapkan, penetapan tersebut dituangkan dalam tiga Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen) yang diterbitkan pada 11 November 2025, yaitu Kepmen Nomor 69 Tahun 2025 menetapkan&nbsp;Kawasan Konservasi di Perairan Buru&nbsp;seluas 57.594 hektare, dengan zona inti 608,91 hektare. Fokus konservasi mencakup perlindungan padang lamun, terumbu karang, dan habitat pantai peneluran penyu belimbing. Kemudian, Kepmen Nomor 70 Tahun 2025 menetapkan&nbsp;Kawasan Konservasi di Perairan Buru Selatan&nbsp;dengan luas 51.115 hektare dan zona inti 813,48 hektare. Kawasan ini menitikberatkan pada perlindungan ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang, serta habitat peneluran penyu. Selanjutnya, Kepmen Nomor 71 Tahun 2025 menetapkan&nbsp;Kawasan Konservasi di Perairan Seram Bagian Timur&nbsp;dengan total luas 189.875,65 hektare dan zona inti 2.922 hektare. Fokus konservasi di wilayah ini mencakup mangrove, lamun, dan terumbu karang sebagai habitat penting bagi biota laut. Erawan menjelaskan, penetapan kawasan konservasi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara KKP, Pemerintah Provinsi Maluku, dan pemerintah kabupaten terkait. Proses penetapan dilakukan melalui kajian ilmiah, survei lapangan, serta konsultasi dengan masyarakat pesisir dan pemangku kepentingan lokal. "Pendekatan berbasis sains dan partisipatif menjadi kunci dalam menentukan batas dan fungsi kawasan konservasi. Kami ingin masyarakat ikut merasa memiliki dan menjadi bagian dari upaya menjaga laut mereka sendiri," tambahnya. Lebih lanjut, Erawan menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam proses penetapan kawasan konservasi tersebut, termasuk lembaga riset, akademisi, dan komunitas lokal. Ia berharap langkah ini memperkuat posisi Maluku sebagai provinsi kepulauan yang berdaya saing dalam pengelolaan laut berkelanjutan. "Dengan adanya kawasan konservasi ini, kita tidak hanya melindungi ekosistem, tapi juga menciptakan ruang bagi pengembangan ekonomi biru, wisata bahari, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir," tutupnya.

Penetapan kawasan konservasi ini merupakan momentum penting bagi Maluku dalam memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan.

KKP Tetapkan 3 Wilayah Konservasi Baru: Di Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, dan Kab. Seram Bag. Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/23/IMG-20240923-WA0043-3063593433.jpg" alt="ILUSTRASI Alih fungsi lahan mengkhawatirkan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Alih fungsi lahan mengkhawatirkan.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Dalam beberapa dekade terakhir, ekosistem mangrove menghadapi tekanan yang semakin besar. Diantaranya disebabkan aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan, penebangan ilegal, dan pencemaran.&nbsp; Degradasi lahan mangrove itu, tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati. Tetapi juga mengurangi kemampuan wilayah pesisir untuk menahan dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut dan badai tropis. Di sisi lain ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, khususnya di wilayah pesisir. Lahan mangrove berfungsi sebagai pelindung alami terhadap abrasi pantai. Kemudian jadi tempat pemijahan bagi berbagai jenis ikan, dan penyerap karbon yang signifikan dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Di Indonesia, yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, mangrove menjadi komponen vital dalam perlindungan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sayangnya kondisi hutan mangrove di Indonesia juga perlu mendapatkan perawatan. Diantaranya lewat program konservasi berupa penanaman pohon di lahan mangrove.&nbsp; Bertepatan dengan Hari Maritim Nasional yang diperingati setiap 23 September, FishLog bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan UNDP Indonesia melaksanakan penanaman 5.000 Pohon Mangrove untuk Perlindungan dan Kesehatan Ekosistem Pesisir di Muara Gembong, Kab. Bekasi pada Senin (23/9). Agenda yang termasuk dalam rangkaian Catalytic Fund Program 2024. Yaitu upaya strategis dalam membangun kesadaran yang lebih luas. Untuk menjadi ajakan konkret bagi industri perikanan lainnya untuk turut serta dalam menjaga ekosistem laut. "Kenapa kami memilih Muara Gembong, karena kami melihat potensi yang cukup besar, bahwa program ini dapat dilaksanakan secara keberlanjutan," ujar COO FishLog Abdul Halim. Dia menjelaskan, FishLog sendiri telah melaksanakan 4 program dalam upaya menciptakan ekosistem berkelanjutan bagi nelayan. Yaitu Program Literasi Keuangan yang ditujukan kepada para istri nelayan, Pendidikan Karakter bagi anak-anak nelayan, Manajemen limbah dan yang terakhir yakni menjaga ekosistem salah satunya melalui penanaman mangrove ini. Langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah gerakan kolektif di sektor perikanan. Dengan cara menempatkan semangat keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan sebagai prioritas. "Supaya bisa memastikan masa depan yang lebih baik bagi industri dan ekosistem laut," tutur Abdul Halim.

Alih fungsi mengurangi kemampuan wilayah pesisir untuk menahan dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut dan badai tropis.

Efek Penebangan Ilegal dan Alih Fungsi Lahan, Hutan Mangrove di Indonesia Hadapi Tekanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/19/Screenshot_20240219-085153-2882437303.jpg" alt="Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. (Jawa Pos/ Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. (Jawa Pos/ Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) yang diajukan oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP), anak perusahaan Harita Group. Putusan perkara nomor 35/PUU-XXI/2023 tersebut dibacakan pada Kamis (21/3) dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. PT GKP dengan tegas menggugat Pasal 37 huruf K, yang melarang penambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. PT GKP memiliki konsesi seluas 1.800 hektare (Ha) di atas Pulau Wawonii (Kabupaten Konawe Kepulauan) yang luasnya 70,6 ribu Ha. Penolakan MK terhadap judicial review PT GKP dinilai sebagai langkah maju yang signifikan dalam melindungi alam dan ruang hidup masyarakat/masyarakat adat di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa pulau-pulau kecil harus dilindungi untuk menjaga kelestarian lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Forum Akademisi Timur Melawan Tambang di Pulau Kecil menyikapi putusan MK tersebut. Akademisi Universitas Pattimura, Prof. Agustinus Kastanya, menegaskan bahwa putusan MK merupakan momentum untuk menghentikan aktivitas pertambangan di pulau kecil yang memiliki daya rusak luar biasa di wilayah Timur Indonesia. Di Provinsi Maluku dan Maluku Utara saja tercatat terdapat 32 jumlah izin usaha pertambangan (nikel, tembaga, bijih besi, emas, mangan, dan lainnya) yang mengkapling 24 pulau kecil dengan total luas 118 ribu Ha. "Kedepan pasca putusan MK, harus dilakukan monev dan audit usaha pertambangan di pulau kecil untuk menjadikannya pertimbangan dalam pencabutan izin. Penting juga memastikan agar tidak ada lagi izin baru pertambangan di pulau kecil khususnya di wilayah Timur, yang notabene sebagai ruang hidup masyarakat adat," katanya. Menurut Agustinus, tambang mengakibatkan kerusakan lingkungan secara masif, yang menyebabkan pencemaran di sungai, pesisir, dan lautan, sehingga berdampak pada hilangnya mata pencaharian dan kemiskinan masyarakat. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/IMG-20240329-WA0009-4066232617.jpg" alt="Infografis kondisi pulau-pulau kecil di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Infografis kondisi pulau-pulau kecil di Indonesia.</figcaption>
</figure> Senada, akademisi Universitas Halu Oleo, Prof. Laode M Aslan menegaskan bahwa putusan MK merupakan momentum untuk membenahi tata kelola pertambangan di pulau pulau kecil. Di Indonesia, ada banyak pulau kecil yang telah rusak bahkan hilang akibat tambang. Aktivitas pertambangan mengakibatkan pencemaran lingkungan, dan alih fungsi lahan-lahan produktif masyarakat lokal dan adat. Di Sulawesi Tenggara, ratusan hektare tambak rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena tercemar. Nelayan pun terdampak, sulit menangkap ikan. "Evaluasi harus dilakukan termasuk audit usaha pertambangan di pulau kecil secara komprehensif," kata Laode. Akademisi Universitas Mataram, Dr. Andi Chairil Ichsan, menjelaskan bahwa putusan MK memperkuat instrumen pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik pada sistem perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah.&nbsp; Sehingga dapat memastikan pulau-pulau kecil tumbuh dan berkembang berdasarkan karakteristik wilayahnya. "Upaya ini menutup peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan lingkungan di wilayah kepulauan," ujar Andi. Manager Kampanye Advokasi Media Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga, menerangkan bahwa luas hutan alam di pulau-pulau kecil mencapai 3,49 juta Ha atau setara 50 persen dari luas daratan pulau kecil di Indonesia. Hutan alam ini memiliki fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi yang sangat penting. "Hilangnya hutan alam akibat konversi masif dapat mengancam eksistensi pulau-pulau kecil yang rentan terhadap perubahan lingkungan," kata Anggi dalam keterangannya, dikutip JawaPos.com, Jumat (29/3). Putusan MK yang menolak gugatan PT GKP, menurutnya, merupakan langkah maju dalam upaya melindungi hutan alam. Data FWI menunjukkan bahwa deforestasi hutan alam akibat tambang saja di pulau pulau kecil Indonesia memiliki nilai yang cukup signifikan, yakni sekitar 13.100 Ha (2017-2021). Anggi menambahkan, setidaknya MK dengan putusannya telah berupaya menyelamatkan hutan alam tersisa yang luasnya capai 51.950 Ha dari aktivitas tambang di pulau-pulau kecil di Kabupaten Konawe Kepulauan. "Menutup ruang bagi pertambangan di pulau kecil merupakan pendekatan pengelolaan yang tepat, karena pengelolaan pulau kecil tidak sama dengan pulau besar. Setiap pulau kecil memiliki karakter dan keunikannya, dan banyaknya campur tangan hanya menyebabkan tumpang tindih kepentingan," tutup Anggi. Sebagai informasi, luas pulau-pulau kecil di Indonesia mencapai 7 juta Ha atau setara 105 kali luas DKI Jakarta. Tambang menjadi salah satu sektor yang paling mengancam eksistensi pulau-pulau kecil di Indonesia. FWI mencatat seluas 876 ribu Ha pulau-pulau kecil di Indonesia telah dikuasai oleh konsesi perusahaan, yang mana 245 ribu Ha diantaranya telah dikapling untuk pertambangan. Konsesi pertambangan ini menempati 242 pulau.

Putusan MK merupakan momentum untuk menghentikan aktivitas pertambangan di pulau kecil yang memiliki daya rusak luar biasa di wilayah Timur.

Putusan MK Tolak Uji Materiil UU PWP3K Selamatkan Pulau Kecil dari Aktivitas Tambang Destruktif