<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/Screenshot_2025-05-07-23-13-45-613_comandroidchrome-edit-3125030273.jpg" alt="Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. (Juliana Chrisy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. (Juliana Chrisy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyelesaikan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang hasilnya dapat mengevaluasi gizi balita usia 0 sampai 59 bulan. Dari survei di 38 provinsi atau 300.000 balita, diketahui prevalensi tengkes menjadi 19,8 persen. Meski turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, masih ada tantangan yang harus diselesaikan. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Asnawi Abdullah menyatakan angka tengkes 19,8 persen artinya pada 2024 ada 4,4 juta balita yang mengalami tengkes. Dia menyebut 2024 jauh lebih baik dibanding 2023 yang tengkesnya 20,6 persen. "Jika diterjemahkan, 2024 berhasil menurunkan (tengkes pada) 357.705 balita," ucapnya. Dia cukup optimistis pada 2045 angka tengkes bisa ditekan hingga 5 persen karena sudah on the track. Syaratnya penurunan per tahun harus menurunkan 325.000 balita tengkes. Ada yang perlu dicermati, anak usia 1 tahun pada 2023 yang sebelumnya tidak tengkes, di 2024 ketika usianya lebih dari 12 bulan ada kenaikan tengkes. Di 2023 ada 13,1 dan ketika dilakukan survei lagi di tahun setelahnya ditemukan 19,9 persen. Ini artinya ada balita tengkes baru.&nbsp;"Tiga dari 10 balita dari keluarga miskin memiliki peluang tengkes," ucapnya. Asnawi mengatakan ada disparitas tengkes di setiap provinsi. Ada 12 provinsi yang angka tengkesnya di bawah nasional, di antaranya Jawa Timur, Jogjakarta, dan Bali. "Nusa Tenggara Timur angkanya tinggi," ucapnya. Sementara itu, pada kesempatan lain, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menyebut tengkes merupakan masalah lama. Dia mengakui untuk menurunkan tengkes tidak mudah. "Tantangan terberat adalah memastikan bagaimana intervensinya agar bisa presisi dan disiplin," ucapnya. Untuk melakukan intervensi agar tepat sasaran, Indonesia memiliki data keluarga risiko stunting (KRS). Wihaji menyebutkan bahwa keluarga ini harus rutin mendapatkan intervensi dan berbagai sektor harus bahu-membahu dalam mengintervensi. "Kami terus ikhtiar untuk turunkan tengkes," ujarnya. (lyn)&nbsp;

Kementerian Kesehatan menargetkan penurunan angka tengkes hingga 5 persen pada tahun 2045, dengan intervensi yang tepat dan kolaborasi antar

Prevalensi Tengkes Menurun, Pekerjaan Pemerintah Belum Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/moSMGkH6L4zDVyYLhMhxrFedXchyIrO3rZ9aS8lB-2916164312.jpg" alt="Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji. (Juliana Christy / JawaPos.com )" width="100%">
<figcaption>Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji. (Juliana Christy / JawaPos.com )</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menegaskan bahwa program vasektomi atau sterilisasi pria hanya dilayani pemerintah dalam kondisi yang sangat terbatas dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja di Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (6/5). &ldquo;Vasektomi itu secara umum haram, kecuali. Nah yang kementerian kerjakan adalah yang &lsquo;kecuali&rsquo; itu,&rdquo; ujar Wihaji merujuk pada hasil Ijtima Ulama tahun 2012. Ia menyebut, setidaknya ada lima syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang menjalani vasektomi. Di antaranya usia di atas 35 tahun, memiliki minimal dua anak, mendapat persetujuan istri, serta tidak menyebabkan kemandulan permanen. &ldquo;Harus bisa direkanalisasi (disambung kembali). Dan kami pastikan tidak melanggar syariat Islam. Karena itu, screening dari kementerian harus ketat,&rdquo; jelasnya. Wihaji juga menegaskan bahwa Kementeriannya tidak pernah mengaitkan layanan vasektomi dengan bantuan sosial atau insentif lainnya. &ldquo;Di kementerian kita tidak ada bansos. Ini murni pelayanan. Bukan soal mendukung atau tidak, tapi kita mengikuti rekomendasi ulama,&rdquo; tegasnya. Ia menambahkan bahwa sesuai arahan Majelis Ulama Indonesia (MUI), vasektomi tidak akan dikampanyekan secara terbuka. Masyarakat tetap diberikan pilihan metode kontrasepsi lain seperti implan, IUD, suntik, pil, dan kondom.

Menteri Wihaji menjelaskan syarat vasektomi pria yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak terkait dengan bantuan sosial.

Menteri Wihaji Tegaskan Vasektomi Hanya Dilayani Sesuai Ketentuan Syariah, Hanya untuk Pria di Atas 35 Tahun dengan 2 Anak

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/BB1A7474-0F22-411D-BE46-67A1B636434D-2794082491.jpeg" alt="Kemendukbangga/BKKBN) Republik Indonesia, Wihaji saat menerima kunjungan kerja Gubernur NTT. (Kemendukbangga)" width="100%">
<figcaption>Kemendukbangga/BKKBN) Republik Indonesia, Wihaji saat menerima kunjungan kerja Gubernur NTT. (Kemendukbangga)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Republik Indonesia, Wihaji, menerima kunjungan kerja Gubernur NTT beserta jajaran di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur, Rabu (19/3). Kunjungan ini membahas program Kemendukbangga/BKKBN yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Provinsi NTT, terutama dalam bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. Salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut adalah persoalan stunting dan tantangan kesejahteraan keluarga di NTT. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Wihaji menyoroti bonus demografi Indonesia, di mana 70,72% penduduk berada dalam usia produktif. Namun, ia menegaskan bahwa tantangan utama adalah memastikan bahwa kelompok produktif ini mendapatkan pekerjaan yang layak. &ldquo;Sebagai informasi, bonus demografi Indonesia mencapai 70,72%. Artinya, dalam 10 orang, ada sekitar 7 orang yang berada dalam usia produktif. Tantangannya, apakah mereka mendapatkan pekerjaan yang layak atau justru masih banyak yang belum terserap?&rdquo; ujarnya. Terkait kondisi di NTT, Menteri Wihaji mengungkapkan bahwa 331.000 keluarga masuk kategori Risiko Stunting (KRS) dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Selain itu, sebanyak 81.984 keluarga masuk kategori KRS desil 1, yang sebelumnya dikenal sebagai kelompok prasejahtera atau miskin ekstrem. &ldquo;Di NTT, ada 81 ribu keluarga yang belum memiliki jamban, sementara 157 ribu keluarga tidak memiliki akses sanitasi yang memadai. Selain itu, 103 ribu keluarga belum memiliki akses air minum layak,&rdquo; tambahnya. Dalam kesempatan ini, Menteri Wihaji juga menyampaikan sambutan kepada Gubernur NTT beserta jajaran serta menjelaskan perubahan nomenklatur BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga). Perubahan ini mencerminkan peran lebih luas dalam pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Stunting, Kemendukbangga berkomitmen untuk mempercepat program-program intervensi guna mengatasi tantangan kesehatan dan kesejahteraan keluarga di berbagai daerah, termasuk NTT.

Menteri Wihaji ungkap 331 ribu keluarga di NTT masuk kategori risiko stunting. Pemerintah siap sinergi untuk mengatasi tantangan ini.

Menteri Wihaji: 331.000 Keluarga di NTT Berisiko Stunting, Butuh Perhatian Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/WhatsApp-Image-2025-02-27-at-152000-29282271.jpg" alt="Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji kunjungan kerja ke Madiun. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji kunjungan kerja ke Madiun. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN Wihaji melakukan kunjungan kerja ke Kota dan Kabupaten Madiun meninjau berbagai program terkait pemenuhan gizi dan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Menteri Wihaji memastikan distribusi Paket Makan Bergizi (MBG) kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang dilakukan ke rumah-rumah sasaran di Kelurahan Nambangan, Kecamatan Manguharjo. &rdquo;Kami ingin memastikan bahwa ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mencegah stunting,&rdquo; ujar Menteri Wihaji dalam keterangan tertulisnya. Selain itu, Menteri Wihaji juga berdialog langsung dengan warga penerima manfaat tentang pentingnya program ini dalam mencegah masalah gizi buruk pada anak-anak. Upaya tersebut menjadi bagian integral dari strategi pemerintah dalam memerangi stunting sejak dini, yang menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan keluarga sehat dan sejahtera. Wihaji juga Gerebek Pasar meluncurkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro) secara nasional yang dipusatkan di pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia dari Kabupaten Madiun, Jatim. Itu untuk mendekatkan layanan KB kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengakses layanan kontrasepsi, seperti suntik, IUD, dan implan, secara gratis di lebih dari seribu pasar tradisional. &rdquo;Kami ingin mempermudah akses masyarakat terhadap layanan KB, agar setiap keluarga dapat merencanakan jumlah anak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan,&rdquo; ujar Menteri Wihaji seperti dilansir dari Antara. Kegiatan diikuti seluruh perwakilan Kemendukbangga/BKKBN provinsi secara daring, yang diwarnai pula dengan dialog interaktif jarak jauh antara Menteri Wihaji dengan para pedagang pasar dari beberapa kabupaten dan kota. &rdquo;Kegiatan ini juga untuk mendongkrak kesertaan masyarakat dalam program KB, utamanya KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP),&rdquo; imbuh dia. Kegiatan tersebut dimasifkan untuk memudahkan akses pelayanan KB dan Kespro kepada peserta maupun calon peserta KB yang selama ini tidak memiliki waktu untuk berkunjung ke klinik, puskesmas, atau pusat-pusat pelayanan KB karena kesibukan mereka di pasar. Pengetahuan warga tentang program KB dan Kespro yang minim akan menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan atau bahkan tidak dikehendaki. &rdquo;Maka, terobosan mendekatkan pelayanan KB dan Kespro kepada masyarakat di pasar-pasar tradisional adalah sebuah solusi,&rdquo; tandas Wihaji. Setiap kabupaten dan kota, lanjut dia, diwajibkan menggelar pelayanan KB dan Kespro minimal di satu pasar tradisional. Satu pasar ditargetkan melayani 50 akseptor, utamanya dengan KB MKJP. Melalui program itu, Kemendukbangga/BKKBN berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, mengerahkan mobil unit pelayanan (muyan) KB, puskesmas keliling, dan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan pasar untuk menggelar pelayanan KB dan Kespro tersebut. Dalam kegiatan Gerebek Pasar di Pasar Sukolilo, sejumlah alat kontrasepsi kondom dibagikan kepada bapak-bapak yang mengantar istri ke pasar dan para kuli pasar. Selain itu, juga dibagikan pil KB untuk ibu-ibu yang berbelanja dan pedagang perempuan. Serta, layanan penyuluhan yang dilakukan juga berhasil menjaring calon akseptor IUD dan spiral. Kegiatan Gerebek Pasar bersama Menteri Wihaji di Madiun juga dihadiri Sekda Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto, perwakilan Forkopimda Kabupaten Madiun, sejumlah kepala OPD, dan jajaran dinas terkait di Kabupaten Madiun. Kunjungan juga mencakup pembukaan Pelayanan KBKR (Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi) Serentak di seluruh Indonesia, yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pimpinan Daerah, dinas terkait, dan PT INKA. Program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) ini bertujuan mengurangi angka stunting di Indonesia melalui peran serta orang tua asuh. Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Maria Ernawati menyampaikan, kunjungan Menteri Wihaji ini akan semakin mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera sebagai bagian dari strategi pembangunan keluarga berkelanjutan.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji lakukan kunjungan kerja ke Kota dan Kabupaten Madiun

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji Grebek Pasar Luncurkan Layanan KB-Kespro di Pasar Sukolilo Madiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/Humas-bkkbn-2-174874355.jpeg" alt="Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji saat berada di tengah masyarakat melihat secara langsung kondisi stunting. (Humas BKKBN)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji saat berada di tengah masyarakat melihat secara langsung kondisi stunting. (Humas BKKBN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Wihaji memboyong istri dan jajarannya untuk menginap di rumah warga. Mereka menginap di Kampung Cibogo, Desa Mulyasari, Karawang, Jawa Barat pada Rabu (4/12). Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi riil di lapangan. &ldquo;Arahan Presiden (Prabowo Subianto), jangan banyak seminar tapi turun ke lapangan,&rdquo; kata Wihaji. Dalam agenda itu, Wihaji juga mengajak istrinya. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka serta seluruh deputi kementerian diajaknya menginap. Dia ingin aspirasi masyarakat diserap dengan baik. &ldquo;Negara harus hadir di tengah masyarakat,&rdquo; tutur Wihaji. Selain menginap, rombongan juga berkunjung ke tiga rumah yang dihuni keluarga risiko stunting (KRS). Termasuk rumah yang terdapat lansia. Untuk anak stunting, rencananya akan dilakukan gerakan orang tua asuh. &ldquo;Dalam rangka peluncuran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting untuk 1 juta anak Indonesia. Kota Karawang ini dekat kawasan industri,&rdquo; beber Wihaji.

Menteri Wihaji memboyong istri dan jajaran BKKBN untuk menginap di rumah warga. Dia ingin melihat kondisi langsung kondisi stunting.

Lihat Kondisi Keluarga Stunting, Menteri BKKBN Wihaji Bawa Keluarga Tidur di Rumah Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/wihaji-1947576356.jpeg" alt="Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbannga) Wihaji. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbannga) Wihaji. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbannga) Wihaji melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom di Kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), Kebon Pala, Jakarta, Kamis (28/11). Dalam pertemuan bertajuk 'Sosialisasi dan Kapita Selekta Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika' ini, keduanya membahas tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan keluarga. Menurut Mendukbangga Wihaji, pemberantasan narkotika harus dilakukan dengan kerja-kerja kolaborasi. Mengingat, narkotika adalah salah satu permasalahan yang dapat menggerogoti generasi emas suatu bangsa. "Tugas Kemendukbangga menyiapkan generasi emas. Maka kalau tidak ditangani, khawatir kita bisa kehilangan generasi emas," kata Wihaji dalam keterangan tertulis. Wihaji mengatakan, perwakilan Kemendukbangga di daerah siap bekerjasama dengan BNN dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. "Kita punya banyak perwakilan di daerah yang disebut tim pendamping keluarga, dan BNN yang memang kewenangannya memberantas narkoba. Itu lah hari ini kita bertemu dan ke depan akan dilanjutkan dengan MoU terkait pemberantasan narkoba," ujar politisi partai Golkar itu. Di kesempatan sama, Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom optimis kerja sama ini dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika di lingkungan keluarga. "Tahun 2021 prevalensi (penggunaan narkotika) itu 1,9 persen atau kurang lebih 3,7 juta masyarakat yang kena. Tahun 2023 menjadi 1,7 persen. Artinya ada penurunan. Untuk itu ke depannya kami berupaya menekan penggunaaan narkotika di masyarakat," ujar Marthinus. Perwira Polri jenderal bintang tiga itu melaporkan kepada Wihaji bahwa BNN dalam waktu dekat akan membuat intervensi di beberapa daerah untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika. "Bulan Desember ini kami akan membuat intervensi di Kalimantan Utara yang memang hari ini sudah kita bersihkan. Polda dan BNN sedang berusaha keras menangkap dan memisahkan masyarakat dari praktik-praktik ini. Kita bangun ketahanan keluarga di daerah-daerah rawan," pungkas Komjen Marthinus.

"Tugas Kemendukbangga menyiapkan generasi emas. Maka kalau tidak ditangani, khawatir kita bisa kehilangan generasi emas,"

Cegah Narkoba Hancurkan Generasi Emas, Tekan Angka Penyalahgunaan Mulai dari Keluarga

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/IMG-20241022-WA0023-4114932985.jpg" alt="Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKBN, Wihaji. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKBN, Wihaji. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja untuk negara dan menurunkan angka stunting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perintah Bapak Presiden, poin pertama adalah kita kerja untuk negara. Kedua, tentu kita sudah banyak data yang kita tinggal lihat prioritas dari nomenklatur baru ini, kalau dulu BKKBN sekarang ini Kementerian KPK/BKKBN, maka prioritas yang menjadi tekanan khususnya, pesan beliau adalah masalah stunting," kata Wihaji saat ditemui usai acara pisah sambut pimpinan BKKBN, Selasa (22/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, mantan Bupati Batang, Jawa Tengah ini belum mau menyebutkan target angka penurunan stunting tersebut. Dia hanya memastikan bahwa arahan Presiden Prabowo memang angka stunting harus turun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015227022/dilantik-jadi-ketua-ma-sunarto-diyakini-bakal-independen-tangani-perkara-peradilan">Dilantik jadi Ketua MA, Sunarto Diyakini Bakal Independen Tangani Perkara Peradilan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira yang paling penting harus turun, tentu nanti akan kita lihat potensi kemampuan dan pasti kita diakhirnya akan nyebut angka. kita akan cek dulu karena memang di masing-masing daerah berbeda," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa ke depan pihaknya tidak akan bekerja sendirian. Guna mencapai penurunan angka stunting itu, Kementerian KPK/BKKBN akan bekerja sama dengan kementerian dan badan terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wihaji menilai, kerja sama ini sangat penting dilakukan untuk mencapai target percepatan penurunan stunting. Terlebih, pemerintah pada tahun 2024 menargetkan bahwa penurunan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015227012/bos-persija-jakarta-respons-rencana-liga-1-tak-berhenti-saat-piala-aff-siap-lepas-pemain-ke-timnas-indonesia">Bos Persija Jakarta Respons Rencana Liga 1 Tak Berhenti saat Piala AFF, Siap Lepas Pemain ke Timnas Indonesia?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu kita tidak kerja sendirian, tapi kerja sama dengan kementerian terkait maupun badan terkait. Ingat ini tidak seperti menyelesaikan masalah contohnya gatal dikukur (digaruk) sembuh. Stunting ini butuh proses penanganan juga butuh sabar, mulai dari pra hingga pasca, in hingga out come," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, ke depan Wihaji juga berharap kehadiran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN ini akan mampu mewujudkan generasi emas. Sehingga nantinya, Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia bisa unggul, cerdas, dan pintar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namanya juga BKKBN, ini yang nanti kita sebut harapan kita adalah gold generation atau generasi emas caranya menghilangkan loss generation, maksudnya apa? karena kita ini ukurannya adalah manusia, maka butuh segala hal yang berkenaan dengan cara kita untuk menyelesaikan masalah manusia," ujar Wihaji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015227017/ingin-merasa-bahagia-dan-selalu-bersemangat-intip-9-tipe-orang-yang-harus-anda-miliki-di-masa-pensiun-nanti">Ingin Merasa Bahagia dan Selalu Bersemangat? Intip 9 Tipe Orang yang Harus Anda Miliki di Masa Pensiun Nanti</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maksudnya gini, endingnya berencana, bagaimana mulai dari nol sampai selesai harapan kita ini melahirkan SDM Indonesia yang unggul, cerdas, pintar, dan nanti bisa melanjutkan masa depan Indonesia," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ditanya perihal rencana 100 hari kerja, Wihaji juga enggan menjawab. Menurutnya, capaian di Kementerian KPK/BKKBN ini tidak bisa dihitung dengan jumlah hari karena berkaitan langsung dengan manusia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ingat, menangani program kementerian kita ini tidak bisa diukur dengan cepat dengan angka yang cepat, tidak seperti, oke bangun jalan sehari selesai. Enggak bisa. Ini persoalan manusia dan ini (kecerdasan otak) butuh waktu, maka ukurannya bukan masalah jumlah harinya, tapi pendek, menengah dan jangka panjang," pungkasnya.</div>

Wihaji menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja untuk negara dan menurunkan angka stunting.

Menteri Wihaji Sampaikan Arahan Prabowo: Bekerja untuk Negara dan Turunkan Angka Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/21/JKT-1-PENGUMUMAN-WAMEN-FED-3JPG-1438262956.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka mengumumkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Sebanyak tujuh menteri koordinator (Menko), 41 menteri, dan lima pejabat setingkat menteri" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka mengumumkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Sebanyak tujuh menteri koordinator (Menko), 41 menteri, dan lima pejabat setingkat menteri</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik para menteri di Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (21/10). Salah satu menteri yang dilantik adalah Wihaji dengan jabatan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Mantan Bupati Batang Jawa Tengah itu bakal menjadi menteri diketahui publik ketika dia diundang ke kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu. Berdasarkan data di laman elhkpn.kpk.go.id, Wihaji memiliki harta kekayaan mencapai Rp 3,4 miliar sebagaimana data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dimasukkan pada 4 Januari 2022. Wihaji memiliki tanah dan bangunan di Depok yang diperoleh dari hasil sendiri. Selain itu, Wihaji jug memiliki tanah warisan di daerah Pekalongan. Nilai aset atas tanah yang dimilikinya mencapai Rp 2,1 miliar. Wihaji juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 806 juta; dan harta bergerak lainnya sebesar Rp 8.914.000. Wihaji juga memiliki harta dalam bentuk alat transportasi berupa 2 unit mobil dan 3 unit sepeda motor. Dia memiliki mobil Toyota Innova tahun 2019 seharga Rp 395.000.000. Mobil lainnya milik Wihaji, berupa Suzuki Jeep tahun 1990 seharga Rp 65.000.000. Adapun 3 unit motor miliknya yaitu motor Yamaha tahun 2009 seharga Rp 3.000.000, motor Honda tahun 2010 seharga Rp 4.000.000, dan motor Yamaha tahun 2015 seharga Rp 14.500.000. Selain itu, juga mendaftarkan utang yang dimilikinya sebesar Rp 19.861.821.

Presiden Prabowo Subianto melantik Wihaji sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk kabinet Merah Putih.

Kekayaan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji Rp 3,4 Miliar

wihaji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wihaji

Berita Terkini