<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/JKT-1-PENANGGULANGAN-POLUSI-JELANG-KTT-ASEAN-FED-8JPG-599416151.jpg" alt="ILUSTRASI. Mobil pemadam kebakaran (damkar) menyiram ruas jalan protokol di Jakarta, Minggu (3/9/2023)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Mobil pemadam kebakaran (damkar) menyiram ruas jalan protokol di Jakarta, Minggu (3/9/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Seorang petugas Damkar Depok, bernama Sandi Butar Butar yang mengeluhkan kondisi peralatan yang rusak melalui video 'room tour' yang viral di media sosial. Dalam video itu, Sandi meminta maaf bila pihaknya kurang dapat merespons kebutuhan masyarakat karena peralatan operasional Damkar Depok tak maksimal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengapresiasi sikap Sandi yang berani berbicara tentang alat-alat kelengkapan kerja yang rusak dan tidak berfungsi dengan baik. Ia menilai, apa yang dilakukan petugas damkar tersebut merupakan langkah tegas untuk memperbaiki hal-hal konkret yang berdampak langsung ke rakyat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini keren, justru pemerintah pusat butuh suara-suara seperti itu agar tahu betul apa yang terjadi di lapangan. Kalau alat rusak dan dibiarkan, bagaimana mau menolong masyarakat," kata Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (24/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sandi dan Petugas Damkar dari UPT tempatnya mengabdi juga mengaku cemas saat mengoperasionalkan mobil pemadam kebakaran, karena rem yang tak berfungsi dengan baik. Daniel menilai Sandi merupakan whistleblower.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya wajar kalau akhirnya Saudara Sandi ini speak up menyuarakan lewat media sosial karena lewat jalur resmi pengaduannya tidak didengarkan. Pemkot nggak perlu sensi, harusnya justru jadi evaluasi," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Buntut pernyataan itu, Pemkot Depok memanggil Sandi atas aksinya memviralkan kerusakan sarana prasarana UPT Damkar. Sandi disebut dipanggil untuk dilakukan pembinaan. Pemkot Depok juga menyatakan seharusnya urusan internal diselesaikan lebih dulu di lingkup internal dan tidak dibeberkan ke publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Daniel pun mengkritik hal tersebut. Ia mengingatkan, agar pihak Pemda tidak memutus kerja sama dengan Sandi yang berani bersuara demi kepentingan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan sampai ada pemecatan terhadap pegawai yang punya dedikasi tinggi kepada rakyat seperti Saudara Sandi ini. Butuh keberanian besar bagi pegawai biasa untuk menghadapi birokrasi dan pejabat seperti yang dilakukan Sandi Butar Butar," ucap Daniel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Daniel menilai, seharusnya keberanian Sandi mendapat apresiasi dan Pemkot Depok lebih bijaksana menghadapi persoalan tersebut. "Pegawai yang berani speak up demi perbaikan harus didukung dan dilindungi, bukan diintimidasi atau diberi sanksi," ujar Daniel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Daniel menggarisbawahi perlunya perbaikan komunikasi internal di jajaran birokrasi. Apabila ada keluhan dari pegawai internal, kata dia, harus ditanggapi dengan bijaksana dan langsung lakukan evaluasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau ada yang berani bicara, coba didengarkan dengan baik. Itukan kritik membangun demi kebaikan, justru yang harus dievaluasi adalah komunikasi internalnya," pungkas Daniel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Sandi meminta maaf bila pihaknya kurang dapat merespons kebutuhan masyarakat karena peralatan operasional Damkar Depok tak maksimal.

Viral Petugas Damkar Depok Keluhkan soal Kerusakan Alat, DPR: Jangan Dipecat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Richard-Eliezer-Dery-Ridwansah-8-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebagai justice collaborator, yang sebangun dengan whistleblower, Bharada Richard Eliezer sudah tunjukkan betapa ketaatan pada kebenaran lebih tinggi daripada kepatuhan yang menyimpang. Dengan mentalitas seperti itu, Eliezer layak dipandang sebagai aset. Bukan sebagai musuh.  ”Pertanyaannya bukan apakah Eliezer layak melanjutkan karirnya Polri? Jelas layak,” ujar peneliti ASA Indonesia Institute Reza Indragiri Amriel.  ”Masalahnya justru pada Polri. Yakni, seberapa siap Polri menerima kembali Eliezer,” tambah dia.  Menurut Reza, hal itu tergantung pada Polri, apakah punya sistem pengembangan karir bagi personel dengan karakteristik seperti Eliezer. Artinya, profesionalisme Eliezer harus terus dikembangkan.  ”Tapi ada pemahaman bahwa Eliezer pernah divonis bersalah terkait pasal 340 KUHP. Hukuman berupa masa pemenjaraan memang ringan, cuma 1 tahun 6 bulan. Tapi hukuman itu dijatuhkan terkait pembunuhan berencana, dan itu sangat serius,” papar Reza.  Terhadap anggota Polri yang pernah melakukan tindak pidana, lanjut Reza, Polri berkepentingan besar untuk memastikan Eliezer tidak menjadi residivis. Baik residivisme atas perbuatan yang sama maupun residivisme terkait pidana lain.  ”Jadi, di samping pengembangan profesionalisme, Polri juga harus melakukan risk assessment dan rehabilitasi terhadap Eliezer,” terang Reza.  Reza juga mempertanyakan, apakah Polri punya sistem untuk melindungi Eliezer dari kemungkinan serangan pihak-pihak yang barangkali tidak senang dengan sepak terjang Eliezer?  ”Artinya, apakah Polri nyaman menerima seorang justice collaborator alias whistleblower? Eliezer memperlihatkan bagaimana dia pada akhirnya bukanlah personel yang bisa didikte untuk menyembunyikan penyimpangan, lebih-lebih penyimpangan yang dilakukan senior bahkan jenderal sekalipun. Tidakkah itu bisa dipandang berpotensi mengganggu jiwa korsa Polri?” tutur Reza.  Jadi, sekembalinya Eliezer nanti, menurut Reza, Polri memang perlu membudayakan whistleblowing di internal korps Tribrata.  ”Sekaligus Polri harus menjamin bahwa Eliezer dan para whistleblower lainnya terhindar dari viktimisasi,” ucap Reza.

Polri Wajib Jamin Eliezer dan Wistleblower Terhindar dari Viktimisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-09-at-14.25.44.jpg" alt="anggota Komisi A DPRD Surabaya Josiah Michael. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>anggota Komisi A DPRD Surabaya Josiah Michael. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terkuaknya beberapa kasus pungutan liar di lingkungan birokrasi Pemkot Surabaya, Ketua DPD PSI Surabaya Erick Komala angkat bicara. Erick mengeluarkan surat perintah (SP) yang ditujukan kepada seluruh kader partai yang dipimpin Giring Ganesha selaku ketua umum itu.  SP itu berisi imbauan kepada seluruh kader PSI untuk melindungi whistleblower (pelapor) pungli. Erick mengatakan, SP itu menjadi bukti jika pihaknya mendukung penuh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk memberantas pungli.  Erick menyebutkan, DPD PSI Surabaya akan memberikan pendampingan hukum gratis bagi whistleblower dan korban pungli. Masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan jika mengetahui ada pungli.  ”Masyarakat akan dilindungi seperti apa yang dikatakan wali kota yang meminta pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memberikan perlindungan kepada saksi korban,” terang Erick.  Terpisah, legislator PSI yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya Josiah Michael mendukung penuh langkah tegas Wali Kota Eri Cahyadi terkait pemberantasan pungli di sektor layanan publik di lingkungan Pemkot Surabaya.  ”PSI sendiri merupakan partai anti korupsi, jadi apa yang dilakukan Wali Kota Surabaya itu sesuai dengan garis partai kami. Yakni memberantas praktik pungli yang bisa menyuburkan korupsi,” ujar Josiah.  Menurut dia, peran aktif masyarakat dalam melaporkan pungli sangat penting. Sebab, tanpa peran aktif masyarakat, pemberantasan pungli di sektor layanan publik akan sia-sia.  ”Jika perlu pasang banner di setiap ruang layanan publik di Surabaya, jika ada yang melakukan pungli segera laporkan di nomor sekian. Tapi pastikan kerahasiaan pelapor, jadi keamanan warga terjaga dengan baik,” tambah Josiah.  Ketua Badan Pembentukan Perda itu mengklaim bahwa banyak masyarakat Surabaya yang ingin melaporkan pungli di sektor layanan publik. Namun, masyarakat khawatir soal keamanan dan takut terkena intimidasi.  ”Kami akan berkoordinasi dengan ketua DPD PSI Surabaya agar melibatkan kader dalam melindungi warga yang menjadi korban pungli,” sambung Josiah.  Pada 3 Februari lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya telah memeriksa tiga korban pungli dengan modus penerimaan tenaga outsourcing (OS). Kasus tersebut diseret ke meja Kejari Surabaya pada 30 Januari.  Kasi Intel Kejari Surabaya Khristiya Lutfiasandhi menuturkan, hasil pemeriksaan sementara, para korban sudah menyetorkan sejumlah uang Rp 39 juta kepada pelaku. ”Kami masih terus melakukan pendalaman kembali,” terang Khristiya Lutfiasandhi.

DPD PSI Surabaya Bakal Lindungi Whistleblower dan Korban Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/1629361092484.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dalam perkembangannya, berdasar penjelasan Polda Metro Jaya, disebut bahwa tanah yang digugat Madih sudah habis terjual sejak 2011.  Menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel ada tiga persoalan yang harus diurai dan disikapi proporsional. Yakni keberadaan tanah dan pernyataan bahwa pelapor dimintai uang dan tanah oleh oknum penyidik.  ”Selain dugaan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang disampaikan polda,” ujar Reza.  Guna mengungkap hal tersebut lanjut Reza, petugas dapat mengecek dokumen tanah dimaksud dan keabsahannya. Polda juga tinggal mendalami kabar tentang dugaan pungli tersebut.  ”Jika benar demikian, Madih melakukan whistleblowing,” papar Reza.  Dia juga mempertanyakan mengapa Polda Metro Jaya tiba-tiba mengekspos kasus KDRT tersebut ke publik.  ”Saya teringat pada kejadian Oktober tahun lalu. Aipda HR menulis sarang pungli di tembok gedung Polres Luwu.  Aipda HR tiba-tiba disebut punya gangguan jiwa. Lha, kalau memang punya gangguan jiwa, mengapa dibiarkan bekerja?,” ucap Reza.  Dia menambahkan, dua situasi kasus Madih dan Aipda HR mirip dengan studi yang menemukan bahwa whistleblower kerap mendapat serangan balik. “Terutama dari sesama sejawat yang dirugikan, bahkan dari kantor tempatnya bekerja,” tutur Reza.  Sebelumnya Reza menyampaikan, untuk menjadi whistleblower memang berat. Gambarannya, delapan puluhan persen orang menolak buka-bukaan tentang skandal internal karena takut akan adanya pembalasan. Baik serangan balik dari orang yang bikin skandal maupun pembalasan dari lembaga tempatnya bekerja.  Padahal, menurut dia, studi menemukan, kebanyakan whistleblower justru punya potensi kerja yang baik dan komitmen yang tinggi pada organisasi. Kelemahan mereka cuma satu yakni menolak ikut arus, menentang kode senyap, yang kadung marak di dalam organisasi.  ”Kasus yang dilaporkan Bripka Madih, karena sudah meledak di medsos, boleh jadi besok akan tuntas tertangani. Tapi bagaimana dengan nasib Madih? Seberapa jauh dia sanggup terus bekerja sebagai personel polisi? Dan selama apa pula satuan wilayah masih betah mempertahankan duri dalam daging itu?” ucap Reza.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Pakar Bilang Whistleblower Kerap Dapat Serangan Balik dari Rekannya

whistleblower

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#whistleblower

Berita Terkini

Viral Petugas Damkar Depok Keluhkan soal Kerusakan Alat, DPR: Jangan Dipecat!

Polri Wajib Jamin Eliezer dan Wistleblower Terhindar dari Viktimisasi

DPD PSI Surabaya Bakal Lindungi Whistleblower dan Korban Pungli

Pakar Bilang Whistleblower Kerap Dapat Serangan Balik dari Rekannya

Download Aplikasi JawaPos.com