<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/Ketua-KPK-Setyo-Budiyanto-Dery-Ridwansah-1JPG-209433552-1827213012.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian khusus pada UU Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang baru saja disahkan DPR. Sebab, KPK berharap UU baru itu tidak mengubah wewenang lembaga antirasuah dalam proses penyelidikan maupun penyidikan perkara tindak pidana korupsi. &ldquo;Ya mudah-mudahan apa yang menjadi kewenangan KPK tidak berubah,&rdquo; ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11) sebagaimana dilansir dari Antara. Menurut Setyo, RUU KUHAP yang disetujui DPR tersebut sudah mengakomodasi poin-poin yang membuat KPK tetap dapat menjalankan kewenangannya.&nbsp; &ldquo;Pasti sudah diakomodasi, karena kan cukup banyak pasal-pasal yang bersinggungan dengan urusan KPK. Pasti segala sesuatunya, hal-hal yang sifatnya prinsip yang jadi kewenangan KPK tetap bisa dijalankan, dan tidak memengaruhi tupoksi (tugas pokok dan fungsi) KPK,&rdquo; katanya.&nbsp; Meski demikian, Setyo memastikan pihaknya tetap menganalisis UU KUHAP untuk memetakan pasal-pasal terkait, yang dikhawatirkan mengganggu kinerja KPK.&nbsp; &ldquo;Biar dikaji oleh Biro Hukum, yakni ada tidak dalam RKUHAP (RUU KUHAP) yang bisa menghambat (kinerja). Akan tetapi, harapan saya sih mudah-mudahan tidak ada lagi,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya, pada 18 November 2025, Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU KUHAP untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan UU KUHAP akan berlaku pada 2 Januari 2026. Bersamaan dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. &nbsp;

KPK berharap UU baru itu tidak mengubah wewenang lembaga antirasuah dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

Soroti UU KUHAP Baru, KPK Berharap Wewenang Lembaga Antirasuah Tidak Dipangkas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/khqzJLum1CAXiGhPuvnvEK4LhJEtGOPSx351daBl-3080114629.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana penyederhanaan nominal mata uang rupiah atau redenominasi dari Rp 1.000 menjadi Rp 1 sepenuhnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia (BI).&nbsp; Hal itu disampaikan Purbaya dalam Konferensi Pers Lapor Pak Purbaya di Kantornya, Jumat (14/11). &ldquo;Jadi kalau redenominasi itu bukan kewenangan Kemenkeu, nanti Gubernur BI yang akan menyelenggarakannya,&rdquo; ujar Purbaya.&nbsp; Ia juga menjelaskan, beleid mengenai perubahan harga rupiah itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan karena sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).&nbsp; Bahkan, rencana redenominasi pun sudah disetujui oleh DPR. Itu sebabnya, rencana kebijakan itu pun turut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.&nbsp; Kendati begitu, Purbaya memastikan, pelaksana utama kebijakan tetap berada di tangan bank sentral. &ldquo;Itu ada di PMK karena emang sudah masuk prolegnas jangka menengah 2025&ndash;2029 yang disetujui DPR sama BI. Di kami hanya menaruh di situ saja,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Saat ditanya perihal strategi Kemenkeu dalam kebijakan redenominasi mata uang itu, bendahara negara ini mengaku tidak tahu. Pasalnya, hal itu sekali lagi, menjadi urusan otoritas moneter.&nbsp; &ldquo;Kalau ditanya strateginya apa, saya nggak tahu. Bank Sentral yang akan menjalankan itu,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa heboh dikabarkan berencana melakukan penyederhanaan nominal Rupiah atau redenominasi.&nbsp; Hal tersebut sejalan dengan tugas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi). Rencana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.&nbsp; RUU terkait dengan Redenominasi ditargetkan bisa selesai pada tahun 2027. Urgensi pembentukan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) itu meliputi efisiensi perekonomian, yang diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.&nbsp; Kemudian, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional. Serta, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat. Bahkan RUU Perubahan Harga Rupiah atau Redenominasi diklaim akan meningkatkan kredibilitas mata uang Rupiah.&nbsp;

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa redenominasi rupiah sepenuhnya kewenangan Bank Indonesia, bukan Kemenkeu.

Menkeu Purbaya Sebut Redenominasi Rupiah Wewenang Bank Indonesia: Strateginya Apa, Saya Nggak Tahu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Logo-Jaksa.jpg" alt="Ilustrasi Kejaksaan. kejari-ppu.go.id/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kejaksaan. kejari-ppu.go.id/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Revisi Undang-Undang Kejaksaan dan KUHAP masih belum lepas dari sorotan. Sejumlah ahli dan akademisi mengingatkan agar Presiden Prabowo Subianto berhati-hati. Mengingat perubahan aturan yang banyak menuai kritik, berpotensi memunculkan gejolak dan kegaduhan.&nbsp;Hal itu pernah terjadi saat Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi pada 2019 lalu.&nbsp; Melalui keterangan resmi yang diterima oleh JawaPos.com pada Rabu (5/2), Pendiri Haidar Alwi Institute R. Haidar Alwi menyampaikan bahwa Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP berpotensi mengulang kembali tragedi 2019. &rdquo;Kita harus mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar jangan sampai tragedi 2019 terulang kembali. Apalagi ini adalah tahun pertama pemerintahan beliau,&rdquo; kata dia.&nbsp; Jika tidak ingin muncul gejolak yang mengundang gelombang demonstrasi skala besar, Revisi UU Kejaksaan yang diusulkan oleh Komisi III dan KUHAP yang diusulkan oleh Baleg DPR harus menjadi atensi. Mengingat, kedua aturan itu sudah masuk dalam&nbsp;41 prolegnas prioritas 2025. Jika gelombang demonstrasi muncul akibat revisi tersebut, Haidar Alwi khawatir stabilitas keamanan terganggu.&nbsp; Revisi UU Kejaksaan memang dimaksudkan untuk memperkuat Korps Adhyaksa. Caranya dengan memberikan kewenangan penuh dalam penanganan perkara pidana melalui asas dominus litis. Meski niatnya baik, Haidar Alwi melihat ada masalah di situ.&nbsp; Dia menyampaikan bahwa asas dominus litis memang bisa meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa. Misalnya, berkas perkara tidak perlu lagi bolak-balik antara penyidik dan jaksa karena perbedaan pandangan terkait kelengkapan alat bukti. &rdquo;Namun di sisi lain, malah tumpang tindih apabila tidak ingin disebut melucuti kewenangan kepolisian dan kehakiman,&rdquo; kata dia.&nbsp; Selain melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri, nantinya jaksa juga bisa mengintervensi penyidikan yang dilakukan kepolisian. Tidak hanya itu, jaksa bebas menentukan kapan suatu perkara naik penyelidikan dan penyidikan serta kapan suatu perkara dilanjutkan atau dihentikan. Bahkan jaksa dapat menentukan sah atau tidaknya penangkapan dan penyitaan. Selama ini, hal itu masuk dalam kewenangan kehakiman. &rdquo;Itu rawan disalahgunakan karena mengabaikan checks and balances. Entah oleh tekanan politik, kepentingan pribadi, korupsi, atau kasus-kasus yang menyangkut elite,&rdquo; terang Haidar Alwi.&nbsp; Saat ini, Kejaksaan sudah turut serta dalam penanganan perkara korupsi. Mereka bisa menangani perkara korupsi mulai penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan. Persis seperti kewenangan yang diberikan kepada KPK. Malah, dalam hal itu dia menilai bahwa kejaksaan terkesan lebih kuat melaksanakan fungsi penyidikan dibanding menjalankan kewenangan utama mereka dalam fungsi penuntutan. Lebih lanjut, Haidar menyampaikan bahwa UU Kejaksaan memang memperbolehkan jaksa menjadi penyidik tindak pidana tertentu. Namun secara normatif yuridis, kejaksaan sebetulnya tidak lagi berwenang sebagai penyidik perkara tipikor. &rdquo;Jika jaksa sebagai penyidik tindak pidana tertentu, berarti jaksa sebagai PPNS. PPNS dalam melaksanakan tugasnya diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik kepolisian,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Hal itu, ujar Haidar, diatur oleh KUHAP. Dia menjelaskan, KUHAP menganut pemisahan antara fungsi penyidikan dan penuntutan. Merujuk pada KUHAP, wewenang penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan berada di tangan kepolisian. &rdquo;Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP yang bakal memungkinkan jaksa mengintervensi kewenangan kepolisian dan menyerobot kewenangan kehakiman, justru semakin menegaskan ambisi menjadi lembaga superbody,&rdquo; imbuhnya. Karena itu, tidak heran jika sorotan mulai bermunculan dan masyarakat mulai ramai menolak asas dominus litis melalui petisi online. Petisi tersebut sudah ditandatangani oleh hampir 40 ribu orang. Menurut Haidar, penolakan itu bisa tegas jika DPR dan pemerintah tidak merespons dengan bijak. Apalagi, bila Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP sampai disahkan diam-diam tanpa melibatkan publik.&nbsp; &rdquo;Seharusnya Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP dimaksudkan untuk memperkuat akses, transparansi, serta kesetaraan dalam sistem peradilan pidana. Bukan untuk memperkuat otoritas satu pihak, apalagi sampai melucuti kewenangan lembaga lainnya yang justru mendorong penyalahgunaan kekuasaan, praktik korupsi dan melemahkan checks and balances,&rdquo; pungkas Haidar Alwi.&nbsp; &nbsp;

Pendiri Haidar Alwi Institute R. Haidar Alwi menyampaikan bahwa Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP berpotensi mengulang kembali tragedi 2019.

Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Berpotensi Bikin Gaduh, Ahli Sebut Jaksa Bisa Lucuti Wewenang Polisi dan Hakim Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/08/2228-2151959438.jpg" alt="Ilustrasi orang yang mendapatkan rasa hormat dari rekan kerja. (Your Tango)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi orang yang mendapatkan rasa hormat dari rekan kerja. (Your Tango)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pernahkah Anda memperhatikan orang-orang yang tampaknya selalu dihormati di mana pun mereka berada? Sering kali, hal itu bukan hanya tentang posisi atau wewenang tetapi juga kebiasaan yang mereka praktikkan. Jika Anda ingin tahu cara mendapatkan dan mempertahankan rasa hormat dalam hidup, berikut 9 kebiasaan sederhana yang dapat diterapkan, seperti dikutip dari Times of India, Minggu (8/9). Jadilah orang yang dapat diandalkan Menjadi orang yang dapat diandalkan berarti selalu memenuhi komitmen, janji, dan tugas. Baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi, menepati janji sangatlah penting. Kualitas ini menunjukkan bahwa orang lain dapat memercayai dan mengandalkan Anda tanpa merasa ragu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015066688/orang-yang-tetap-bahagia-di-usia-70-tahun-an-biasanya-menerapkan-8-kebiasaan-sehari-hari-berikut-ini">Orang yang Tetap Bahagia di Usia 70 Tahun-an, Biasanya Menerapkan 8 Kebiasaan Sehari-hari Berikut Ini</a> Hal ini pada akhirnya membuat Anda dihormati dan dikagumi oleh orang-orang sekitar. Tunjukkan rasa hormat kepada orang lain Rasa hormat sejati datang dari memperlakukan setiap orang dengan baik, terlepas dari status atau peran mereka. Dengan menghargai pendapat, waktu, dan batasan orang lain, Anda membangun rasa saling menghormati dan menciptakan lingkungan yang mendukung di mana orang lain merasa benar-benar dihargai. Berlatih mendengarkan secara aktif Dengarkan dengan penuh minat dan perhatian saat orang lain berbicara, tanpa menyela. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Anda menghargai sudut pandang dan tertarik dengan pemikiran mereka. Dengan peduli terhadap apa yang dikatakan orang lain, Anda membangun kepercayaan dan memperdalam hubungan, sehingga mendapatkan rasa hormat mereka secara alami. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015066267/menurut-psikologi-9-kebiasaan-ini-dijamin-dapat-menyembuhkan-patah-hati-yang-anda-rasakan">Menurut Psikologi, 9 Kebiasaan Ini Dijamin dapat Menyembuhkan Patah Hati yang Anda Rasakan</a> Berkomunikasi dengan jelas dan jujur Ungkapkan pendapat dengan percaya diri sambil tetap bersikap sopan dan penuh hormat. Kejujuran membangun kepercayaan, mencegah kesalahpahaman, dan mengurangi rasa frustrasi. Kejujuran bisa menghindari konflik dan memastikan semua orang memiliki pandangan yang sama, sehingga Anda mendapatkan rasa hormat karena membela diri sendiri dan d percaya diri berbagi perspektif. Tunjukkan empati Orang yang percaya diri dan benar-benar dihormati tidak mementingkan diri sendiri. Mereka menunjukkan kecerdasan emosional dengan bersikap pengertian dan peduli terhadap orang lain. Bersikap baik dan penuh perhatian dapat menciptakan hubungan yang positif dan membuat orang merasa dihargai. Menjaga integritas Selalu berpegang teguh pada prinsip, nilai, dan keyakinan Anda, bahkan dalam situasi sulit. Integritas dan komitmen terhadap kata-kata akan membuatmu dihormati orang lain. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015065936/jika-anda-ingin-terlihat-sebagai-orang-yang-dewasa-bertanggung-jawab-dan-berwibawa-ucapkan-selamat-tinggal-pada-7-kebiasaan-ini">Jika Anda Ingin Terlihat sebagai Orang yang Dewasa, Bertanggung Jawab, dan Berwibawa, Ucapkan Selamat Tinggal pada 7 Kebiasaan Ini</a> Tetap setia pada nilai-nilai menunjukkan bahwa Anda dapat diandalkan dan dipercaya, yang akan membangun kepercayaan, rasa senang, dan rasa hormat. Bersikap terbuka terhadap masukan Selalu terima masukan daripada menghindari atau menentangnya. Terimalah dengan lapang dada dan gunakan untuk berkembang. Bersikap terbuka terhadap kritik menunjukkan pola pikir yang matang dan komitmen untuk memperbaiki diri, mendorong pengembangan berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan saling menghargai. Lakukan hal yang benar Baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi, berkomitmenlah untuk melakukan hal benar pada waktu yang tepat. Hal ini akan membuat Anda dianggap lebih dapat dipercaya dan diandalkan oleh orang lain, sehingga mereka pun akan menghormati dirimu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015065830/mau-bahagia-di-usia-70-an-bisa-mengadopsi-8-kebiasaan-sehari-hari-ini">Mau Bahagia di Usia 70-an, Bisa Mengadopsi 8 Kebiasaan Sehari-hari Ini</a> Bersikaplah rendah hati Menjadi rendah hati bukan berarti meremehkan kemampuan sendiri atau berpura-pura tidak mampu membuat orang lain merasa lebih baik. Ini tentang menghindari kesombongan dan mengakui bahwa orang lain juga memiliki keterampilan dan wawasan yang berharga. Dengan menunjukkan penghargaan dan rasa hormat terhadap kontribusi orang lain, Anda membangun hubungan positif dan menciptakan lingkungan tempat setiap orang merasa dihargai. &nbsp; ***

Jika Anda ingin tahu cara mendapatkan dan mempertahankan rasa hormat dalam hidup, berikut 9 kebiasaan sederhana yang dapat diterapkan.

Ingin Mendapatkan Rasa Hormat dari Orang Lain? Anda Dapat Menerapkan 9 Kebiasaan Ini

Wewenang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wewenang

Berita Terkini

Soroti UU KUHAP Baru, KPK Berharap Wewenang Lembaga Antirasuah Tidak Dipangkas

Menkeu Purbaya Sebut Redenominasi Rupiah Wewenang Bank Indonesia: Strateginya Apa, Saya Nggak Tahu

Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Berpotensi Bikin Gaduh, Ahli Sebut Jaksa Bisa Lucuti Wewenang Polisi dan Hakim Pengadilan

Ingin Mendapatkan Rasa Hormat dari Orang Lain? Anda Dapat Menerapkan 9 Kebiasaan Ini

Download Aplikasi JawaPos.com