<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/Wawan-Sobari-327787148.png" alt="Wawan Sobari" width="100%">
<figcaption>Wawan Sobari</figcaption>
</figure> CORPORATE&nbsp;political responsibility (CPR) atau tanggung jawab politik korporasi merupakan gagasan relatif baru. CPR memperluas gagasan dan praktik pendahulunya (tanggung jawab sosial korporasi/CSR), yang mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis dan interaksi dengan pemangku kepentingan korporasi. Merujuk karya Bohnen (2021), CPR merupakan sikap tanggung jawab korporasi demi kepentingan ekonomi yang tercerahkan. Inti dari CPR adalah penguatan struktur kelembagaan negara demokrasi liberal dan konstitusional sebagai kasus bisnis. Dalam praktiknya, korporasi menjalankan tindakan sosial politik, seperti lobi, proyek partisipasi politik, dan penyediaan barang kolektif. CPR tidak melupakan kontribusi sosial konstruktif dalam menjalankan bisnis, seperti melalui pembayaran pajak, penyediaan lapangan kerja. CPR merupakan bagian dari investasi. Korporasi menyadari bahwa dalam jangka panjang, masyarakat terbuka yang kuat dan tangguh akan memberi manfaat bagi dunia usaha. Tuntutan Elektoral Dalam perspektif nonbisnis, CPR menjelaskan tanggung jawab korporasi agar terlibat dalam kegiatan politik demi kepentingan publik. Korporasi wajib berpartisipasi dalam proses politik dan berkontribusi kepada masyarakat melalui aktivitas politiknya. CPR sederhananya merupakan partisipasi politik korporasi. Gagasan penting CPR terutama pada perubahan paradigma tanggung jawab korporasi yang tak hanya bernilai sosial. Secara bersamaan, CPR mendorong korporasi mewujudkan nilai publik. Yakni memengaruhi kebijakan, program, dan aktivitas lembaga demokrasi agar senantiasa mempertimbangkan nilai kemanfaatan publik. Kepercayaan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo merupakan salah satu tantangan nyata bagi korporasi. Jajak pendapat beberapa lembaga survei mengungkap kepercayaan publik yang stabil. Riset opini Lembaga Survei Indonesia/LSI (31 Maret&ndash;4 April 2023) mengukur kepuasan tertinggi atas kinerja presiden (76,8 persen). Capaian tersebut merangkak naik dari angka kepuasan 69,5 persen (Februari 2020). Setali tiga uang, hasil survei nasional Indikator (11&ndash;17 April 2023) menakar kepuasan kinerja mencapai 78,5 persen. Peningkatan kepuasan itu terutama konsisten dengan penilaian positif kondisi ekonomi. Sementara kesimpulan survei LSI menunjukkan persepsi positif sama. Namun, selain kepuasan kinerja tinggi menurut survei Indikator, terdapat 20,3 persen responden yang kurang dan tidak puas sama sekali. Mereka beralasan bantuan tidak merata, kenaikan harga kebutuhan pokok, pengangguran, kemiskinan, dan korupsi. Perubahan Pandangan Perspektif dominan atas keterlibatan kaum korporat dalam praktik kekuasaan, yaitu kekuatan oligarki. Intinya, pemerintahan diarahkan oleh sekelompok kecil dan eksklusif. Oligarki melibatkan kaum kaya dalam mengarahkan kekuasaan. Studi beberapa Indonesianis (Pepinsky dkk, 2013) mengungkap lima rute bekerjanya oligarki di Indonesia. Pertama, melalui penataan aturan elektoral. Kedua, memperkuat soliditas kekuatan rezim sebelum demokrasi hingga masih berkuasa di era demokrasi. Jalur selanjutnya memanfaatkan politisi ulung yang mampu menentukan arena politik. Keempat, politik oligarki memanfaatkan kesenjangan material dan kekuatan oposisi yang lemah dan terpecah. Rute kelima, oligarki mempraktikkan politik kebijakan, cenderung mengesampingkan perdebatan opsi kebijakan berbasis bukti. CPR mendorong perubahan sudut pandang dominan tersebut. Keterlibatan korporasi berperan sebagai motor kepentingan publik, bukan semata motor kepentingan politik dan ekonomi. Insentif nilai ekonomi memang merupakan insting korporasi. Namun, CPR mendorong korporasi memikul pula tanggung jawab mewujudkan nilai publik. Praktik CPR sebenarnya pernah ada saat sebuah korporasi bekerja sama dengan Kemendagri &rdquo;menyekolahkan&rdquo; kepala daerah ke PT ternama Amerika Serikat pada 2013. Hanya, pendekatan tersebut cenderung pemimpin-sentris. Para kepala daerah tidak otomatis mampu memanfaatkan ilmunya dalam kepemimpinan. Konteks di luar pemimpin daerah tidak selamanya mendukung terobosan kepemimpinan, sebaliknya bisa menghambat. Maka, CPR menganjurkan pendekatan korporasi yang mengusung nilai publik dalam tindakan dan dampak politik kepemimpinan. Kontribusi Demokrasi Dalam kajian politik, keterlibatan politik entitas swasta termasuk tema governance (tata kelola pemerintahan). Literatur terbaru memandang governance sebagai proses interaktif dengan mengarahkan masyarakat dan ekonomi menuju tujuan yang dinegosiasikan secara kolektif (Ansell dan Torfing, 2022). Korporasi ambil bagian dalam interaksi pembuatan keputusan kolektif, khususnya kebijakan ekonomi. Sayangnya, pemahaman tersebut cenderung bisnis-sentris. Keterlibatan korporasi terutama demi mendorong kebijakan ramah bisnis. Dalam kaitan pemilu yang mempertaruhkan kepentingan lebih luas, pendekatan governance terlalu sempit. Tidak terbatas pada upaya mendorong kompetisi politik sehat dan parpol yang kaya gagasan alternatif, melalui CPR, korporasi dapat mewujudkan tanggung jawabnya dengan meningkatkan level partisipasi politik warga saat dan setelah pemilu. Misalnya melalui pelatihan keterampilan politik warga untuk berargumen kritis dan kreatif terhadap gagasan kandidat dan parpol. Pun, CPR bisa membantu kecakapan warga memanfaatkan informasi dalam konsultasi dan negosiasi kebijakan. Korporasi mendorong musyawarah dan kesempatan semua warga untuk memengaruhi kebijakan yang menentukan hajat hidupnya. Alhasil, setiap masa pemilu, korporasi tak cuma berperan sebagai donatur politik.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;WAWAN SOBARI,&nbsp;Dosen Bidang Politik Kreatif FISIP Universitas Brawijaya

Merujuk karya Bohnen (2021), CPR merupakan sikap tanggung jawab korporasi demi kepentingan ekonomi yang tercerahkan.

Pemilu dan Tanggung Jawab Politik Korporasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/wawan-sobari.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PENETAPAN Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 membantu provinsi, kabupaten, dan kota mempercepat respons serta pelayanan karena pandemi itu. PP memberikan kesempatan bagi daerah untuk melakukan berbagai pertimbangan (pasal 2) dan kemudian mengajukan PSBB kepada menteri kesehatan. Pemberlakuan dan penerapan PSBB memang bersifat sentralistis, tetapi tidak berarti menutup ruang kreatif daerah.  UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan cukup ruang bagi daerah dalam penanganan pandemi (sebagai bencana atau keadaan luar biasa). Daerah bisa membuat peraturan daerah (perda), mengubah APBD, serta melaksanakan penanggulangan dan penanganan bencana. Dalam kacamata desentralisasi, penetapan dan pemberlakuan PSBB masih membuka ruang kreativitas daerah.  Daerah yang berhadapan langsung dengan penderita (orang dalam pemantauan/ODP atau pasien dalam pengawasan/PDP) dengan segala keunikan permasalahannya serta dampak turunanya tentu harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Ruang desentralisasi bisa dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan daerah (sosial, ekonomi masyarakat dan pemerintahan daerah) selama pemberlakuan dan penerapan PSBB.  Ketahanan Daerah  Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah bisa memanfaatkan ruang desentralisasi sebagai daerah otonom. Eksekutif dan legislatif bisa melakukan perubahan APBD dengan alasan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (sesuai pasal 316). Terkait dengan pendanaan, daerah bisa mengakses penggunaan dana darurat dengan mengusulkan dana darurat kepada menteri dalam negeri (sesuai pasal 296).  Selain itu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan perda di luar program pembentukan perda. Alasan mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam sesuai dengan pasal 239 bisa menjadi fondasinya. Selain itu, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan atas urusan penanggulangan dan penanganan bencana kabupaten, kota, dan lintas daerah (lampiran undang-undang).  Selain melakukan legislasi dan penganggaran, pemerintah daerah bisa memanfaatkan ruang desentralisasi lainnya. Daerah dapat mengembangkan program atau kegiatan yang berorientasi pada upaya membangun ketahanan sosial, ekonomi, kesehatan, dan pangan saat PSBB diterapkan. Setiap pemerintah daerah bisa melakukan pengembangan desain purwarupa (prototipe) ketahanan sosial, ekonomi, kesehatan, dan pangan berbasis empati di level masyarakat atau pemerintahan terendah.  Bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha, pemda bisa menguji purwarupa tersebut. Praktik desain purwarupa bisa dilakukan pada beberapa wilayah terkecil (kelurahan atau desa). Kegiatan tersebut bisa dilakukan dalam 1–3 hari hingga purwarupa bisa diuji coba.  Selain pengembangan desain purwarupa berbasis wilayah, pemerintah kabupaten/kota bisa mengembangkan purwarupa berbasis bidang/isu untuk mengatasi masalah yang relatif sama yang dihadapi mayoritas masyarakat apabila PSBB diterapkan. Misalnya, purwarupa ketahanan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); purwarupa ketahanan sosial-keagamaan; purwarupa ketahanan pertanian; serta purwarupa ketahanan pangan. Pengembangan purwarupa bisa dilakukan di spot-spot isu/bidang terdampak (misalnya, pasar, sentra UMKM, tempat ibadah, dan kelompok tani).  Bila diperlukan, kemudian, pemda bisa membandingkan antara purwarupa ketahanan masyarakat berbasis wilayah dan berbasis bidang/isu. Empat indikator (efisiensi, efektivitas, keekonomisan, dan kemanfaatan publik) bisa digunakan untuk menilai inisiatif-inisiatif tersebut. Hingga pemda bisa memilih atau menggabungkan secara akuntabel pengembangan dan implementasi purwarupa-purwarupa tersebut.  Untuk pengembangan purwarupa ketahanan masyarakat berbasis bidang atau isu, dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bisa menginisiasi dan terlibat langsung pada spot-spot isu. Sementara dalam mendesain purwarupa berbasis wilayah, OPD berbasis wilayah (kelurahan dan kecamatan) bisa terlibat langsung agar purwarupa bisa diterapkan langsung di masyarakat. Tujuannya, meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, kesehatan, dan pangan pada masa penerapan PSBB di wilayah yang dinilai paling rawan/terdampak negatif penerapan PSBB.  Sebagai langkah awal, pemda bisa mengimplementasikan purwarupa tersebut pada skala kecil. Bila berhasil, pemda bisa melakukan scaling up hingga level yang lebih luas di seluruh wilayah. Opsi lain, purwarupa dapat diterapkan pada wilayah penerapan PSBB sesuai dengan hasil kajian efek negatif penerapan PSSB pada wilayah atau spot bidang paling terdampak.  Bagi pemerintah provinsi, efek-efek negatif PSBB bersifat lintas daerah bisa menjadi perhatian. Provinsi bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang terkena efek lintas daerah PSBB untuk membangun purwarupa ketahanan lintas daerah. Selain itu, provinsi bisa mengajak perguruan tinggi, organisasi dunia usaha, dan ormas pada tingkat provinsi untuk membantu membangun purwarupa itu.  Tafsir Baru  Pandemi Covid-19 yang tidak mengenal batas negara dan daerah telah memberikan pelajaran bagi kebijakan dan praktik desentralisasi atau otonomi daerah. Desentralisasi harus ditempatkan pada paradigma yang lebih tepat tentang konsepsi negara kesatuan. Negara mewadahi kebutuhan dan permintaan masyarakat yang berbeda di tiap daerah.  Selain itu, barometer negara kesatuan tidak lagi bertumpu pada kontrol pusat, tetapi pemberdayaan daerah mengatasi ancaman ketahanan karena pandemi. Bingkai smart policy lebih tepat guna membuka ruang gerak kreativitas dan inovasi daerah dalam menangani pandemi.  Pemerintah mengedepankan prinsip negara pemecah masalah. Pemerintah meminimalkan penggunaan kesalahan daerah sebagai legitimasi untuk melakukan resentralisasi. Pemerintah sebaiknya memfasilitasi transfer praktik-praktik terbaik daerah dalam penanganan pandemi.  Untuk menghadapi wabah, pemerintah perlu membuat regulasi yang mendorong dialog dan negosiasi antara pemerintah dan daerah sehingga pandemi bisa ditangani lebih efektif. Pertimbangannya, daerah memiliki kebutuhan khusus yang tidak selamanya terakomodasi dalam kebijakan nasional.  Kebijakan pemerintah sebaiknya mampu mendorong lahirnya inovasi-inovasi daerah dalam penanganan wabah. Inovasi berguna dalam menyiasati keterbatasan dan perbedaan konteks tiap daerah.  Prinsipnya, desentralisasi membutuhkan insentif positif, bukan hukuman. Maka, kebijakan pusat yang berbasis insentif lebih ditunggu dalam menangani dan meminimalkan dampak pandemi. (*)  <hr />  *) Wawan Sobari, Dosen bidang politik kreatif, ketua Program Studi Magister Ilmu Sosial FISIP Universitas Brawijaya  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fhkPqi3s-40  https://www.youtube.com/watch?v=wCEvBz_oaYs  https://www.youtube.com/watch?v=k9Slef_cPOA

PSBB dan Ruang Desentralisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/wawan-sobari.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>HUBUNGAN antara pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dan partai politik (parpol) merupakan satu ironi politik. Pada pilkada yang lahir mengikuti nalar otonomi daerah, justru proses pencalonannya diputuskan secara sentralistis oleh parpol. Semangat dan prakarsa organ parpol di daerah harus tunduk pada keputusan pimpinan pusat soal pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung.  Meskipun tidak seluruhnya calon yang ditetapkan kuasa pimpinan pusat berakhir gagal, situasi itu merugikan perkembangan parpol dan kaderisasi politik di daerah. Gagasan dan figur kader daerah justru tertekan oleh kuatnya keputusan pembesar parpol di Jakarta.  Manajemen parpol yang tersentral itu diduga berimbas pada capaian kinerjanya yang tidak konsisten. Dalam pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2009–2018, peran parpol sebagai lembaga demokrasi sebenarnya berkinerja meningkat. Hingga 2018, kenaikan indeks peran parpol mencapai 62,81 poin dalam kurun sembilan tahun. Pada pengukuran terakhir itu, kategori kinerja parpol tergolong ’’baik’’ (82,1).  Namun, sejumlah hasil riset opini menunjukkan hasil berbeda. Survei Charta Politika (Agustus 2018) mengukur kepercayaan publik terhadap parpol hanya mencapai 32,5 persen. Sementara itu, survei Alvara Research (Agustus 2019) mengungkap posisi kepuasan publik terhadap parpol berada pada urutan kedua terendah dibanding lembaga demokrasi lainnya. Begitu pula survei ahli yang dilakukan LIPI (Agustus 2018) menjelaskan bahwa parpol mendapat apresiasi kinerja terendah sebagai lembaga demokrasi.  Karena itu, transformasi parpol dan perannya dalam pencalonan pilkada mendesak dilakukan.  Era Parpol Digital  Para elite politik di Jakarta maupun daerah dapat belajar dari fenomena terbaru perubahan parpol. Sejumlah negara demokrasi kini tengah mengalami era partai digital (digital party). Praktik itu menuntut parpol memiliki visi mewujudkan politik baru yang didukung teknologi digital (Gerbaudo, 2019).  Hingga saat ini, citra parpol masih melekat sebagai institusi yang dipenuhi politisi yang lebih mementingkan dirinya dan proses birokratis dalam pengambilan keputusan. Selain itu, parpol dikenal tertutup, dekat dengan praktik korup, dan politik dinasti. Sebaliknya, partai digital melakukan perubahan radikal cara kerja parpol.  Lebih dari sekadar penggunaan komputer dan internet, digitalisasi menggantikan cara kerja patologis parpol menjadi lebih demokratis. Parpol bisa melibatkan lebih banyak warga atau konstituen saat mengambil keputusan publik yang krusial. Parpol juga lebih terbuka kepada publik, misalnya saat menetapkan pencalonan pemilu legislatif dan pilkada.  Praktik digital juga mendorong cara kerja parpol lebih cepat dan segera merespons kepentingan dan suara publik karena teknologi memungkinkan koneksi yang relatif tanpa batas. Jaringan internet memungkinkan parpol menyampaikan gagasan-gagasan otentik tentang kebijakan dan lebih transparan. Publik bisa berpartisipasi lebih baik dalam proses kebijakan yang mana parpol terlibat di dalamnya.  Untuk itu, parpol bisa belajar dari logika media sosial (medsos) guna mendorong keterlibatan publik atau konstituen dalam denyut politiknya. Medsos begitu cepat populer karena menyediakan insentif berupa ruang ekspresi dan ekshibisi bagi pengguna. Pengguna medsos bisa membuat dan membagikan informasi, gagasan, dan ekspresi individual atau komunal relatif tanpa batas.  Pun, media sosial mampu menyediakan ruang partisipasi dalam jejaring (pertemanan, komunitas, bisnis). Setiap pengguna bisa bergabung dan terlibat dalam jejaring dengan efisien. Ukuran kualitas keterlibatan dalam jejaring berdasar seberapa besar informasi, ide, atau ekspresi dari konten digital yang dibagikan mendapat tanggapan positif, dibagikan ulang, dan terus mendorong tindakan berbagi lainnya (viral).  Bagi parpol, pemanfaatan teknologi dan media digital merupakan ladang potensial guna mengubah kritik menjadi proses empati dan mengartikan masalah-masalah publik. Selanjutnya, parpol bisa mendapatkan berbagai masukan dari gagasan yang dilontarkan warganet untuk menemukan solusi atas problem-problem publik.  Transformasi Pencalonan  Prinsip-prinsip parpol digital memberikan pelajaran berharga bagi proses kandidasi dalam pilkada. Parpol bisa mengubah cara pandang pencalonan dari praktik king maker menjadi kreator politik atau politik rintisan.  Sejak 2005, praktik pencalonan pilkada bersifat sentralistis atau didominasi pengaruh pimpinan pusat parpol. Pendekatan itu menjadikan nasib bakal calon bergantung pada perhitungan pemimpin pusat parpol sebagai king maker. Maka, pragmatisme kandidasi tidak terelakkan dalam setiap pilkada. Pertimbangan elektabilitas dan orientasi meraih kekuasaan lebih dominan.  Sebaliknya, pada era partai digital, dominasi pendekatan ini harus ditransformasi menjadi paradigma kreator politik yang lebih sesuai. Perspektif tersebut bertumpu pada kekuatan desentralisasi pencalonan kader parpol atau figur terbaik. Keunggulan kreator politik terletak pada kriteria memaksimalkan kearifan, bukan hierarki keputusan. Berbeda dengan king maker, kreator politik mempertimbangkan kapasitas empati pada problem-problem daerah dan gagasan-gagasan solutif penyelesaian masalah yang tetap memperhitungkan nilai, sejarah, dan kebutuhan kemajuan daerah (konteks).  Sebagai dasar pencalonan, pendekatan itu mendorong kepemimpinan politik lokal yang berbasis manfaat (outcomes). Parpol bisa mencalonkan individu yang telah terbukti ’’bekerja’’ atau memiliki ’’karya’’ yang kontributif bagi warga daerah. Parpol menelaah pentingnya mengembangkan skala faedah karya-karya itu untuk kemanfaatan publik yang lebih luas.  Cara pandang kreator politik melihat ’’hasil kerja’’ individu berprestasi layak mendapat dukungan jejaring dan mesin politik. Dengan kata lain, perspektif kreator politik dalam kandidasi pilkada mengedepankan kepemimpinan politik yang berhasil pada skala kecil di masyarakat atau organisasi. Kemudian, jejaring dan mesin politik parpol berkepentingan memperbesar skala manfaatnya bagi seluruh publik di daerah. (*)  <hr />  *) Wawan Sobari, Dosen bidang politik kreatif, ketua Program Studi Magister Ilmu Sosial FISIP Universitas Brawijaya  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=57Nrr4j60j8  https://www.youtube.com/watch?v=BT8317p0BIA  https://www.youtube.com/watch?v=zp1qIrp6_QY

Pilkada dan Politik Rintisan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/wawan-sobari.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PILKADA serentak 2020 menjadi ajang perpisahan beberapa kepala daerah ”berprestasi”. Hampir sepuluh tahun, misalnya, publik mengakui keberhasilan kepemimpinan Tri Rismaharini dan Abdullah Azwar Anas. Tidak sekadar mempertimbangkan penghargaan individu maupun daerah yang diterima, masyarakat Surabaya dan Banyuwangi juga mengonfirmasi kontribusi kepemimpinan mereka.  Pascapurnatugas kepala daerah ”berprestasi”, pertanyaan krusial mengemuka. Apakah pilkada bisa memberikan jaminan terpilihnya pemimpin dengan kapasitas sepadan? Bagaimana masa depan daerah dengan dipimpin kepala daerah baru?  Empat Negasi  Jawaban singkat atas pertanyaan tersebut, intinya, publik tidak perlu khawatir dengan berakhirnya masa tugas kepala daerah ”berprestasi”. Kerisauan masa depan daerah tanpa kehadiran pemimpin ”berprestasi” hanyalah mengukuhkan cara pandang dominan bahwa pemimpin berkontribusi sentral pada kemajuan daerah. Keunggulan personal kepala daerah seolah menjadi sumber ketergantungan.  Studi-studi kepemimpinan politik sebenarnya sudah cukup lama mengkritik teori yang memusatkan analisis pada peran vital pemimpin dalam mendorong perubahan. Khusus kepemimpinan daerah, di luar pendekatan dominan itu, pertama, kepemimpinan politik sebenarnya bukan wilayah yang vakum dari keragaman aktor.  Kepala daerah secara rutin bersentuhan dengan praktik kepemimpinan berpengaruh lainnya, yaitu eksekutif birokrasi, legislator, dan partai politik. Kepemimpinan politik daerah bertautan pula dengan tingkatan kepemimpinan pemerintahan dan politik yang lebih tinggi, yaitu menteri, DPR, dan pejabat pusat partai.  Selain pejabat formal, pemimpin daerah bersinggungan pula dengan pengaruh kepemimpinan nonformal seperti pemimpin agama, organisasi masyarakat, pengusaha kuat, dan media yang bisa memobilisasi massa, pendukung, juga uang. Intinya, sumber pengaruh itu beragam dan dapat memiliki efek sama terhadap masyarakat.  Kedua, penilaian keberhasilan pemimpin daerah tidak terlepas dari konstruksinya atas kesamaan identitas, kebutuhan, keinginan, dan loyalitas atau kepatuhan pendukung dan/atau pengikut. Dengan kata lain, justifikasi kesuksesan pemimpin bisa saja hanya diakui sebagian warga daerah. Sebaliknya, klaim keberhasilan kepemimpinan bisa sangat berbeda di mata warga daerah nonloyalis.  Ketiga, kepemimpinan politik daerah tidak terlepas dari konteks lokal. Sejarah, kepercayaan, dan nilai-nilai perihal memimpin di tiap daerah bisa berbeda dalam memandang kinerja pemimpin. Maka, masyarakat sangat mungkin tidak begitu memedulikan ukuran-ukuran kemajuan umum pembangunan. Warga sudah merasa puas dengan kinerja pelayanan dan kepemimpinan yang lebih sesuai dengan konteks lokal.  Mitos keberhasilan pemimpin ”berprestasi” terpatahkan pula oleh data makro kemajuan pasca penyelenggaraan pilkada langsung. Perubahan tidak hanya tercapai di Surabaya, Banyuwangi, atau daerah-daerah lain yang dipimpin kepala daerah ”berprestasi”. Secara umum, ternyata tren raihan indikator makro pembangunan pasca pilkada relatif seragam.  Berdasar olahan data BPS (Badan Pusat Statistik), capaian indeks pembangunan manusia (IPM) nasional mengalami penurunan setelah 2005. Rerata peningkatan IPM sebelum pilkada langsung (1999–2005) mencapai 0,88 poin per tahun. Setelah pilkada, rerata perbaikan IPM turun menjadi 0,64 poin (2005–2010). Bahkan, dalam kurun delapan tahun terakhir (2010–2018), rerata tahunan kenaikan IPM turun menjadi 0,61 poin. Surabaya dan Banyuwangi mengalami tren perkembangan IPM yang sama.  Kecenderungan serupa tampak dari indikator kesehatan. Misalnya, penurunan persentase persalinan yang ditolong tenaga kesehatan pasca pilkada. Begitu pula dengan pengeluaran per kapita pendidikan masyarakat berpengeluaran terendah yang justru meningkat pasca pilkada.  Keempat, politik masa depan akan mengalami perubahan besar karena praktik digitalisasi. Kehidupan kolektif warga tak lagi semata ditentukan oleh negara serta apa yang menjadi domain swasta dan masyarakat sipil. Politik masa depan akan menentukan kehidupan kolektif melalui arahan dan kontrol sistem-sistem digital yang kuat (Susskind, 2018). Kekuasaan, kebebasan, demokrasi, dan keadilan masa datang diprediksi berada dalam pengaruh kuat sistem digital, tidak bergantung pada kepemimpinan politik semata.  Politik Kreatif  Situasi dunia yang berubah cepat tetap membutuhkan kepemimpinan politik di daerah. Kehadiran pemimpin tetap sentral, meskipun tidak harus dominan menentukan arah perubahan daerah. Maka, kriteria kepemimpinan daerah harus mengalami transformasi menuju kepemimpinan politik yang adaptif terhadap perubahan.  Kriteria itu sesuai dengan karakter kepemimpinan yang mengedepankan gagasan dan praktik politik kreatif. Karakter nakhoda daerah kreatif menjalankan praktik kebijakan yang bertumpu pada kemampuan menghasilkan gagasan-gagasan baru dan karya orisinal, yaitu berupa terobosan penyelesaian masalah yang sesuai konteks, kebutuhan, dan tuntutan perubahan. Bukan hanya berawal dari masalah, politik kreatif bisa pula bermula dari kemampuan memanfaatkan kesempatan.  Kepemimpinan yang diarahkan oleh politik kreatif mendorong praktik kekuasaan yang mendukung lahirnya gagasan-gagasan baru para nakhoda daerah terpilih. Lebih dari sekadar memberdayakan bawahan, politik kreatif mendorong dan mentransformasi penyelenggaraan pemerintahan dengan tiga tujuan. Pertama, mendorong pemerintah daerah memiliki pengetahuan dan empati terhadap kebutuhan dan permintaan warga.  Kedua, pemimpin kreatif mampu membangun mental para manajer pemerintahan dan birokrasi bawahan untuk berani melakukan terobosan dan mengambil risiko. Terakhir, memacu pemerintahan yang konsisten mudah menyesuaikan perubahan.  Salah satu syarat kepemimpinan politik kreatif bekerja adalah adanya ekologi kreativitas di daerah. Pemimpin daerah tak lagi menganggap dirinya paling berpengaruh menentukan nasib wilayah dan warga yang dipimpinnya. Sebaliknya, kepala daerah selalu membangun relasi kreatif dengan aktor pemerintah dan non pemerintah lainnya, berinteraksi kreatif dengan seluruh warga (tanpa sekat perbedaan identitas), dan mempertimbangkan konteks lokal secara kreatif dalam pengambilan kebijakan daerah.  Terakhir, para pemimpin daerah perlu kreatif dan arif memanfaatkan perkembangan sistem digital dalam praktik kepemimpinan, pelayanan publik, dan distribusi barang publik. Selain itu, sistem digital bisa diarahkan untuk memfasilitasi partisipasi warga, transparansi, dan akuntabilitas pengambilan kebijakan. (*)  <hr />  *) Wawan Sobari, Dosen Ilmu Politik, Kaprodi Magister Ilmu Sosial FISIP Universitas Brawijaya

Mitos Kepala Daerah Berprestasi

wawan sobari

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wawan sobari

Berita Terkini

Pemilu dan Tanggung Jawab Politik Korporasi

PSBB dan Ruang Desentralisasi

Pilkada dan Politik Rintisan

Mitos Kepala Daerah Berprestasi

Download Aplikasi JawaPos.com