<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/JKT_Kamisan-Ke-807_MIFTAHUL-HAYAT10-3482209956.jpeg" alt="Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan, Sumarsih mengikuti aksi Kamisan Ke-807 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis&nbsp;(29/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan, Sumarsih mengikuti aksi Kamisan Ke-807 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis&nbsp;(29/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Maria Catarina Sumarsih atau yang dikenal Sumarsih menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/5). Pencetus aksi Kamisan ini menemui Gubernur Pramono untuk mengadukan masalah yang dialaminya. Kaali ini, problrmnya bukan terkait dugaan pelanggaran HAM yang dialami oleh anaknya, Benardinus Realino Norma Irawan (Wawan), mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas dalam peristiwa Semanggi I. Melainkan terkait permasalahan banjir yang terus menerus terjadi di kompleks rumahnya di wilayah Jakarta Barat. Hampir setiap kali hujan dengan intensitas tinggi, kompleks perumahannya terendam.&nbsp; Diketahui, banjir masih menjadi permasalahan utama di Jakarta. Pada hujan kemarin, tercatat terdapat 5 RT di Jakarta Barat mengalami banjir. Dengan rincian, 3 RT di Kelurahan Duri Kepa dan 2 RT di Kelurahan Sukabumi Selatan. Namun saat ini, banjir dipastikan telah surut seluruhnya.

Maria Catarina Sumarsih temui Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk bahas masalah banjir yang terjadi di Jakarta Barat.

Sumarsih, Pencetus Aksi Kamisan dan Ibunda Wawan Korban Semanggi I Temui Gubernur Jakarta Pramono Anung, Adukan Banjir di Rumahnya di Jakbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kabulkan-pk-choel-mallarangeng-ma-potong-6-bulan-hukuman-pidananya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan pada tingkat kasasi. Hukuman Wawan dipangkas menjadi 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Wawan juga harus membayar uang pengganti senilai Rp 58.025.103.858,00 subsider 3 (tiga) tahun penjara.  "Tolak Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dengan perbaikan mengenai pidana menjadi pidana penjara 5 tahun, pidana denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan serta Uang Pengganti Rp 58.025.103.858,00 subsider tiga tahun penjara," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro dikonfirmasi, Senin (19/7).  Adik dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu terjerat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/18/01/2021/kejar-tppu-suami-airin-jaksa-kpk-ajukan-kasasi-ke-ma/">Kejar TPPU Suami Airin, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke MA</a>  Perkara pada tingkat kasasi ini diadili oleh ketua majelis Suhadi dengan anggota Syamsul Rakan Chaniago dan Agus Yunianto. Hukuman Wawan di tingkat kasasi lebih ringan ketimbang di tingkat banding yang selama 7 tahun penjara.  Kendati pidana badan Wawan dikurangi, MA memperberat hukuman Wawan dengan mewajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan.  Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta hukuman Wawan diperberat dari 4 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. Wawan juga dikenakan denda senilai Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Perkara Wawan pada tingkat banding diadili oleh Ketua Majelis Hakim Andriani Nurdin dengan anggota Jeldi Ramadhan, Anthon R Saragih, M Lutfi dan Singgih Budi Prakoso.  Selain itu, suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany itu juga dikenakan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 58 miliar. Apabila tidak dapat membayar uang pengganti tersebut, hartanya akan disita untuk membayar uang pengganti dan apabila hartanya tidak mencukupi uang pengganti, diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun.  Meski diperberat pada tingkat PT DKI Jakarta, tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Wawan sebagaimana dakwaan KPK tidak terbukti.  Wawan dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Namun, Wawan tidak terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 KUHP. Serta dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

MA Pangkas Hukuman Adik Ratu Atut Jadi 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan berkas penyidikan terhadap tersangka kasus suap terkait dengan pemberian fasilitas atau perizinan keluar di Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung Dedi Handoko. KPK telah melaksanakan tahap dua alias penyerahan tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa penuntut umum (JPU).  "Selanjutnya penahanan menjadi kewenangan JPU untuk 20 hari terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 15 September 2020," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri, Kamis (27/8).  Ali menyatakan, jaksa penuntut umum (JPU) KPK memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan. Nantinya berkas dakwaan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/05/2020/dpr-desak-kpk-usut-pemain-di-balik-kasus-suap-eks-kalapas-sukamiskin/">DPR Desak KPK Usut “Pemain” di Balik Kasus Suap Eks Kalapas Sukamiskin</a></li> </ul> "Selama proses penyidikan, telah diperiksa 30 saksi yang di antaranya Tubagus Chaeri Wardana (Wawan)," tegas Ali.  Dalam perkara ini, Dedi diduga menerima suap dari terpidana kasus Alkes Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. Deddy diduga menerima mobil Toyota Kijang Innova Reborn Luxury 2.0 G A.T warna putih tahun 2016.  Pemberian itu terkait kemudahan izin keluar lapas yang diberikan tersangka Deddy kepada Wawan baik berupa Izin Luar Biasa (ILB) maupun izin berobat, dengan total izin pada tahun 2016 sampai dengan 2018 sebanyak 36 kali.  Atas perbuatannya Dedi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Eks Kalapas Sukamiskin Segera Jalani Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Ilustrasi-pencucian-uang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisaris Utama PT Balipasific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menyatakan, putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai sudah tepat. Hal ini menanggapi polemik tidak terbuktinya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang didakwakan Jaksa KPK terhadap Wawan.  Sebab KPK mengajukan upaya hukum banding vonis empat tahun penjara terhadap Wawan. Pasalnya, Majelis Hakim menyatakan TPPU yang didakwakan Jaksa KPK tidak terbukti.  "Kami berkeyakinan bahwa, khusus terkait perkara TPPU yang telah diputuskan sudah benar dan memenuhi rasa keadilan," kata pengacara Wawan, TB Sukatma dikonfirmasi, Jumat (24/7).  Kendati demikian, tim penasihat hukum suami Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany akan menjelaskan dalam kontra memori banding.  "Nanti kita akan jelaskan semuanya melalui Kontra Memori Banding," cetus Sukatma.  Sementara itu, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto menegaskan, telah mengajukan upaya hukum banding terkait vonis empat tahun penjara kepada Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. KPK menyesalkan, Hakim Tipikor Jakarta yang menyatakan tak terbukti mengenai dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Wawan.  "Kami akan all out untuk bisa kembali menang dibanding dan kasasi," kata Karyoto dikonfirmasi, Kamis (23/7).  Polisi jenderal bintang dua ini tak memungkiri, kasus yang menjerat suami Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany ini cukup pelik. Sebab terdapat 970 lembar terkait korupsi pengadaan alat kesehatan dan pencucian uang yang dilakukan Wawan.  "Kasus TCW ini ada 970 pengadaaan, bayangkan kalau satu pengadaan dimintakan untuk diminta penghitungan negara mau berapa puluh tahun selesainya. Satu kasus saja bisa enam bulan, itu yang sederhana, kalau tidak sederhana kita bisa bayangkan," cetus Karyoto.  Sebelumnya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta. Hakim meyakini, Wawan terbukti melakukan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banteng dan Kota Tangerang Selatan.  "Menyatakan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua," kata Ketua Majelis Hakim, Ni Made Sudani membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Kamis (16/7).  Namun, tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang didakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak terbukti. Padahal, Wawan didakwa TPPU pada periode 2010-2019 mencapai Rp 479.045.244.180 dan dalam kurun waktu 2005—2010 sebesar Rp 100.731.456.119.  "Menyatakan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TPPU sebagaimana dakwaan kumulatif kedua dan dakwaan ketiga," ujar Ni Made.  Suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany ini pun dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 58.025.103.859. Apabila tidak dibayarkan, hartanya akan disita untuk membayar uang pengganti.   "Apabila hartanya tidak cukup, uang pengganti diganti dengan pidana kuruang selama satu tahun," cetus Ni Made.  Wawan dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Namun, Wawan tidak terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 KUHP. Serta dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK Ajukan Banding, Wawan Yakin Tak Terlibat Pencucian Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/JKT-1-ARTIS-SAKSI-SIDANG-WAWAN-FED-10.jpg" alt="Wawan mendengarkan keterangan saksi dalam sidang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi alat kesehatan di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/3/2020). S" width="100%">
<figcaption>Wawan mendengarkan keterangan saksi dalam sidang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi alat kesehatan di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/3/2020). S</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menyatakan, dirinya sudah lebih dahulu menjadi pengusaha daripada kakaknya, Ratu Atut Chosiyah yang pernah menjabat sebagai Gubernur Banten. Bos PT Balipacific Pragama ini mengklaim, perusahaannya telah mengerjakan beberapa proyek di sejumlah daerah, BUMN dan kementerian sebelum terjadi pemekaran wilayah Banten.  "Perusahaan saya, serta perusahaan lainnya yang ada dibawah kendali saya telah beroperasi sejak tahun 1995 dengan memperoleh pekerjaan dari non SKPD Provinsi Banten dan sekitarnya. Kemudian pada tahun 2001, jauh sebelum kakak saya menjabat sebagai Gubernur Provinsi Banten, saya sudah mengerjakan pekerjaan dari Dinas/SKPD Provinsi Banten," kata Wawan membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (9/7).  Wawan mengaku, dirinya dibesarkan dari keluarga pengusaha dan menjalankan usaha jauh sebelum kakaknya diangkat menjadi Gubernur Provinsi Banten. Wawan memastikan, penghasilan yang diperolehnya tidak hanya berasal dari proyek APBD Provinsi Banten.  "Namun juga memperoleh proyek-proyek yang bersumber dari Non APBD Provinsi Banten yaitu dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Lampung serta Pemerintah Pusat (APBN), Instansi Vertikal, BUMN dan Perusahaan Swasta," ucap Wawan.  Terdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten ini menampik tudingan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Wawan menilai, dakwaan dan tuntutan Jaksa mengabaikan peristiwa hukum, keterangan saksi dan ahli di persidangan.  "Padahal sebenarnya tidak demikian sebagimana ahli TPPU menyampaikan ada hubungan kausal antara tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebagai predicate crime dan TPPU sebagai ilirnya. Jadi Tindak pidana TPPU tidaklah berdiri sendiri, namun merupakan kelanjutan dari pidana tipikor yang terdapat kerugian negara," beber Wawan.  Suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany ini pun menyesalkan langkah Jaksa yang melakukan pemblokiran rekening dan aset miliknya. Wawan berujar, aset tersebut tidak terkait dengan korupsi.  "Disinilah saya merasa diperlakukan secara tidak adil, karena semenjak sebelum tahun 2005, saya telah menjadi pengusaha. Karena usaha saya jalani dengan tekun, dengan melakukan berbagai investasi pembelian beberapa aset dari hasil usaha dan jerih payah saya sendiri," pungkasnya.  Sebelumnya, Wawan dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider satu bulan kurungan. JPU KPK meyakini, Wawan terbukti melakukan korupsi alat kesehatan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  Jaksa meyakini, Wawan selaku pemilik PT Balipasific Pragama (BPP) melakukan korupsi pengadaan alat kedokteran RS Rujukan Banten pada APBD TA 2012 dan APBD-Perubahan 2012 serta pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Perbuatannya merugikan keuangan negara hingga Rp 94,317 miliar.  Selain itu, dalam kurun waktu 2005-2012 melalui perusahaan yang dimilikinya dan perusahaan lain yang terafiliasi mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek atau penghasilan tidak sah dari beberapa proyek di beberapa SKPD provinsi Banten dan sekitarnya dengan total keuntungan mencapai Rp 1,724 triliun.  Suami dari Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany ini juga diyakini melakukan pencucian uang dalam periode 2010—2019 mencapai Rp 479.045.244.180 dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Sedangkan, Wawan juga disebut melakukan pencucian uang dalam kurun waktu 2005—2010 sebesar Rp 100.731.456.119.  Wawan dituntut melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Dalam perkara TPPU, Wawan juga dituntut melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a, c dan g UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Bacakan Pleidoi, Wawan Klaim jadi Pengusaha Sebelum Atut Jadi Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/sidang-wawan-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider satu bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini, Wawan terbukti melakukan korupsi alat kesehatan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tubagus Chaeri Wardana berupa pidana penjara selama enam tahun," kata Jaksa Roy Riady membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (29/6).  Dalam pertimbangan Jaksa, untuk hal yang memberatkan, adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme.  "Terdakwa berbelit-belit di depan persidangan dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya," ujar Roy.  Sementara itu, untuk hal yang meringankan Wawan dinilai bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mempunyai tanggungan keluarga. Wawan juga sedang menjalani pidana tujuh tahun penjara terkait kasus suap ke Mahkamah Konstitusi (MK).  "Terdakwa juga akan diproses hukum dalam perkara suap Lapas Sukamiskin," jelas Roy.  Jaksa meyakini, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan selaku pemilik PT Balipasific Pragama (BPP) melakukan korupsi pengadaan alat kedokteran RS Rujukan Banten pada APBD TA 2012 dan APBD-Perubahan 2012, serta pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Perbuatannya merugikan keuangan negara hingga Rp 94,317 miliar.  Selain itu, dalam kurun waktu 2005-2012 melalui perusahaan yang dimilikinya dan perusahaan lain yang terafiliasi, mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek atau penghasilan tidak sah dari beberapa proyek di beberapa SKPD provinsi Banten dan sekitarnya dengan total keuntungan mencapai Rp 1,724 triliun.  Suami dari Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany ini juga diyakini melakukan pencucian uang dalam periode 2010—2019 mencapai Rp 479.045.244.180 dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Sedangkan, Wawan juga disebut melakukan pencucian uang dalam kurun waktu 2005—2010 sebesar Rp 100.731.456.119.  Wawan dituntut melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Dalam perkara TPPU, Wawan juga dituntut melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a, c dan g UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Suami Walkot Tangsel, Tubagus Chaeri Wardana Dituntut 6 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/saksi-akui-lelang-proyek-alkes-banten-rekayasa-atut-dan-wawan_m_118027.jpeg" alt="Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan" width="100%">
<figcaption>Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang Iskandar menyatakan bahwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan tidak mempunyai kewenangan khusus untuk merotasi pejabat dinas. Dia menegaskan, yang mempunyai kewenangan untuk merotasi adalah Bupati Pandeglang Achmad Dimyati Natakusumah.  Menurut Iskandar dirinya saat itu diangkat oleh Dimyati saat menjabat Kepala Dinas Kesehatan 2011. Sehingga yang mempunyai kewenangan penuh, yakni pejabat daerah setempat.  "Bicara kewenangan itu kan bupati dan atasan saya," kata Iskandar saat bersaksi untuk terdakwa Wawan, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (23/1).  Kendati demikian, Iskandar pun mengakui bahwa dirinya memang dipindahtugaskan ke Provinsi Banten. Terkait hal itu, dia mengakui pernah meminta tolong kepada Wawan. Namun, permintaan Iskandar itu tak terlaksana karena Wawan tak memiliki kewenangan.  "Tidak (terlaksana, Red)," ujar Iskandar.  Selain itu, Iskandar menyatakan tak pernah membahas terkait pengadaan proyek alat kesehatan. Menurutnya, pihak yang lebih mengetahui soal paket pengadaan alat kesehatan dan rumah sakit bukan dari adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tetapi dari seorang distributor alkes, Tri Lestari.  "Yang saya tau dari ibu Lestari, bukan dari pak Wawan," tukas Iskandar.  Dalam perkara ini, Wawan didakwa melakukan korupsi proyek alat kesehatan, pengadaan tanah, dan proyek pembangunan RSUD Tangerang Selatan yang merugikan negara hingga Rp 94,3 miliar. Bahkan Wawan pun turut melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil korupsinya.  Wawan juga didakwa melakukan pencucian uang sejak 2005 hingga 2013 dengan nilai sekitar Rp 579,776 miliar. Wawan juga diduga menyamarkan uang dalam periode 2010-2019 mencapai Rp 479.045.244.180 dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.  Atas perbuatannya, Wawan didakwa Pasal 3 atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Selain itu Wawan juga didakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Eks Kadinkes Pandeglang Sebut Wawan Tak Berhak Rotasi Pejabat Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-pengakuan-suami-airin-soal-artis-fnj_m_.jpg" alt="Narapidana kasus tindak pidana korupsi (tipikor) Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan" width="100%">
<figcaption>Narapidana kasus tindak pidana korupsi (tipikor) Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bos PT Balipacific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan siap membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya. Wawan bahkan siap melakukan pembuktian terbalik atas sangkaan KPK.  "Siap. Ini pembuktian terbalik buat saya. Ya, saya mesti membuktikan," kata Wawan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (5/12).  Pernyataan itu disampaikan Wawan menyusul putusan sela yang dibacakan majelis hakim. Dalam putusan sela, majelis hakim yang dipimpin Ni Made Sudani menolak nota keberatan atau eksepsi Wawan dan tim kuasa hukum.  Hakim memerintahkan, persidangan perkara dugaan korupsi alat kesehatan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang merundung Wawan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, yakni mendengarkan keterangan saksi.  Adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ini menyampaikan, tim kuasa hukum sudah mempersiapkan strategi dalam pembuktian tersebut. Termasuk salah satunya menghadirkan saksi dan ahli ke dalam persidangan.  "Pasti ada saksi yang meringankan. Pastinya ada (ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan)," ucap Wawan yang juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany.  Hal senada juga disampaikan salah satu kuasa hukum Wawan, Maqdir Ismail. Menurut Maqdir, pihaknya akan membuktikan semua sangkaan jaksa KPK dalam surat dakwaan yang dinilai keliru.  "Nanti kami coba buktikan satu per satu dari aset yang disita itu dengan menunjukkan bahwa ada kekeliruan di dalam menyusun surat dakwaan," tukas Maqdir.

Eksepsi Ditolak, Suami Wali Kota Tangsel Siap Buktikan di Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/sidang-wawan-ridwan-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi bos PT Balipacific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan pada sidang keterangan saksi.  "Menyatakan eksepsi atau nota keberatan penasehat hukum terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim, Ni Made Sudani membacakan amar putusan sela di PN Tipikor Jakarta, Kamis (5/12).  Majelis hakim menilai, dakwaan JPU KPK yang dibacakan pada 31 Oktober 2019 sah menurut hukum. Hal ini bisa menjadidilakukan dasar memeriksa dan mengadili adik eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai terdakwa.  "Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini," tukas Ni Made.  Dalam perkara ini, melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten APBD tahun anggaran 2012 dan APBD-P TA 2012.  Wawan juga didakwa melakukan korupsi bersama staf PT Balipasific Pragama (PT BPP) Dadang Prijatna dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan alkes Puskesmas Kota Tangerang Selatan Mamak Jamaksari yang telah divonis bersalah dalam perkara ini. Selain itu ia juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Eksepsi Adik Atut Ditolak Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/sidang-wawan-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta untuk menolak nota keberatan atau eksepsi dari adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.  "Meminta majelis hakim menolak nota keberatan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan," kata Jaksa KPK Roy Riyadi membacakan tanggapan eksepsi di PN Tipikor Jakarta, Kamis (28/11).  Jaksa menyatakan, perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu dipandang layak untuk dilanjutkan pada sidang pembuktian. Yakni pada pemeriksaan saksi.  "Menyatakan surat dakwaan nomor 97/TUT.01.04/24/2019 tanggal 31 Oktober 2019 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a dan huruf b KUHAP dan secara hukum sah untuk jadikan dasar memeriksa dan mengadili pidana atas nama terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan," ucap Jaksa Roy.  "Menyatakan sidang pemeriksaan saksi perkara tindak pidana korupsi nomor 99 pidsus tpk 2019 pm jakarta pusat dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, Jakarta 28 November 2019 penuntut umum pada KPK," tukas Jaksa Roy.  Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Wawan melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten APBD tahun anggaran 2012 dan APBD-P TA 2012.  Wawan juga didakwa melakukan korupsi bersama staf PT Balipasific Pragama (PT BPP) Dadang Prijatna dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan alkes Puskesmas Kota Tangerang Selatan Mamak Jamaksari yang telah divonis bersalah dalam perkara ini. Selain itu, da juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Jaksa KPK Minta Hakim Tolak Eksepsi Suami Wali Kota Tangsel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wawan

Berita Terkini