<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Sekjen-Partai-Golkar-Lodewijk-F-Paulus-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus saat berpidato memberian  arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar di Jakarta, Senin (21/11/2022). Rakornas ini membahas upaya pemenangan Partai Golkar" width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus saat berpidato memberian  arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar di Jakarta, Senin (21/11/2022). Rakornas ini membahas upaya pemenangan Partai Golkar</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam paripurna penutupan masa sidang V tahun sidang 2023-2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus mengatakan, usulan RUU tersebut berasal dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Lodewijk menjelaskan, RUU tersebut merupakan perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI?" kata Lodewijk di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab para anggota DPR RI yang menghadiri rapat paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">RUU tentang Wantimpres resmi menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI. Sehingga, Baleg DPR RI bisa melanjutkan pembahasan revisi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">RUU Wantimpres juga ingin menghapus ketentuan jumlah anggotanya sebanyak delapan orang. Aturan itu akan diubah menjadi jumlah anggota diserahkan kepada presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, RUU Wantimpres berisi perubahan nomenklatur nama lembaga menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Usulan inisiatif pembahasan DPR RI itu juga disetujui seluruh fraksi di parlemen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Katakanlah paripurna terdekat menyetujui, berarti (draf RUU) ini akan dikirim ke pemerintah. Pemerintah nanti akan menerbitkan surpres (surat presiden), kemudian juga beserta DIM-nya, setuju atau nggak gitu," ucap Supratman usai memimpin Rapat Pleno RUU Wantimpres di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, RUU tersebut masuk melalui usul DPR bersama pemerintah melalui kementerian. Salah satu poin yang diusulkan dalam RUU tersebut terkait keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dari mana berasal? Ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," pungkasnya.</div>

RUU Wantimpres juga ingin menghapus ketentuan jumlah anggotanya sebanyak delapan orang, menjadi diserahkan sesuai kebutuhan Presiden.

RUU Wantimpres Disetujui jadi Inisiatif DPR, Ganti Nama jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jumlah Tak Dibatasi Delapan Orang

<div id="m#msg-f:1804258867331916928" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/11/JKT-1-JOKOWI-LEPAS-TEAM-OLIMPIADE-2024-FED-11JPG-93627137.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas kontingen Indonesia menuju Olimpiade Paris 2024 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/7/2024)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas kontingen Indonesia menuju Olimpiade Paris 2024 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/7/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI telah menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi usul inisiatif DPR.&nbsp;Keputusan tersebut diambil dalam paripurna penutupan masa sidang V tahun sidang 2023-2024 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014851558/profil-randy-hanson-bek-baru-persebaya-surabaya-yang-menembus-skuad-utama-dari-jalur-trial">Profil Randy Hanson, Bek Baru Persebaya Surabaya yang Menembus Skuad Utama dari Jalur Trial</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Jokowi enggan menanggapi hal tersebut. Menurutnya, RUU tersebut merupakan kewenangan DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu inisiatif dari DPR, tanyakan ke DPR," kata Jokowi di Lampung, Kamis (11/7).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">DPR RI sebelumnya menyetujui RUU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus mengatakan, usulan RUU tersebut berasal dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Lodewijk menjelaskan, RUU tersebut merupakan perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI?," ucap Lodewijk di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab para anggota DPR RI yang menghadiri rapat paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baleg DPR RI bisa segera melanjutkan pembahasan revisi tersebut. RUU Wantimpres juga ingin menghapus ketentuan jumlah anggotanya sebanyak delapan orang. Aturan itu akan diubah menjadi jumlah anggota diserahkan kepada presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, RUU Wantimpres berisi perubahan nomenklatur nama lembaga menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Usulan inisiatif pembahasan DPR RI itu juga disetujui seluruh fraksi di parlemen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Katakanlah paripurna terdekat menyetujui, berarti (draf RUU) ini akan dikirim ke pemerintah. Pemerintah nanti akan menerbitkan surpres (surat presiden), kemudian juga beserta DIM-nya, setuju atau nggak gitu," ucap Supratman usai memimpin Rapat Pleno RUU Wantimpres di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, RUU tersebut masuk melalui usul DPR bersama pemerintah melalui kementerian. Salah satu poin yang diusulkan dalam RUU tersebut terkait keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dari mana berasal? Ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," paparnya. (*)</div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

DPR RI telah menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi usul dpr

Wacana RUU Wantimpres jadi DPA, Jokowi: Itu Inisiatif DPR 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/Screenshot_20230717-091437_YouTube-154346615.jpg" alt="Djan Farid dan Gandi Sulistiyanto dilantik sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7). Foto: Istimewa" width="100%">
<figcaption>Djan Farid dan Gandi Sulistiyanto dilantik sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7). Foto: Istimewa</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik&nbsp;Djan Farid dan Gandi Sulistiyanto sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024. Pengambilan sumpah jabatan itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7).</p> <div dir="auto">"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," kata Jokowi diikuti Djan Fatid dan Gandi Sulistyanto yang dilantik menjadi Anggota Wantimpres.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelantikan terhadap dua Anggota Wantimpres ini dilakukan setelah sebelumnya Presiden Jokowi&nbsp;melantik ketua umum relawan Pro Joko Widodo (Projo) Budi Arie Setiadi, sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Budi Arie menggantikan posisi Johnny G Plate yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS 4G.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/011781450/larang-masuk-jersey-semua-tim-messi">Larang Masuk Jersey Semua Tim Messi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Jokowi juga turut melantik lima wakil menteri untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024. Mereka di antaranya&nbsp;Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Rosan Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN, Paiman Raharjo menjadi&nbsp;Wakil Menteri&nbsp;Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), serta Saiful Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Acara pelantikan pejabat baru itu dihadiri jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Mereka yakni Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Djan Farid dan Gandi Sulistiyanto sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Djan Farid dan Gandi Sulistyanto Resmi Dilantik Sebagai Anggota Wantimpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/01/bowo-wiranto-3323270835.jpg" alt="Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (1/5)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (1/5).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan mantan Ketua Umum Partai Hanura yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Wiranto di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, kemarin (1/5).</p> <p>Wiranto datang sekitar pukul 17.25. Dia memakai baju putih dan celana cokelat. Penampilannya mirip dengan pakaian yang dikenakan para elite Gerindra.</p> <p>Seusai pertemuan tertutup itu, Prabowo mengatakan bahwa dirinya meminta Wiranto mendukung dirinya sebagai calon presiden. Menurut dia, Wiranto memiliki pengalaman panjang mendampingi lima presiden. Mulai Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, dan Jokowi.</p> <p>&rdquo;Saya mohon Bapak mendampingi presiden keenam," ucapnya. Yang dimaksud presiden keenam adalah dirinya yang berencana maju sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang.</p> <p>Wiranto sendiri melontarkan pujian kepada Prabowo yang telah berhasil membesarkan Gerindra. Menurut dia, Prabowo mewarisi pemikiran pendiri bangsa. Dia mendorong Prabowo maju sebagai calon presiden. &rdquo;Sekarang giliran adik saya, sahabat saya, kolega saya," ucapnya. Namun, dia tidak menyebutkan apakah akan bergabung dengan Gerindra.</p> <p>Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, PDIP sangat powerful dalam kerja sama politik. Sebelum menjalin kerja sama dengan partai lain, PDIP sudah mendeklarasikan nama capres Ganjar. Bahkan, sudah menetapkan ketua tim sukses dan ketua tim relawan.</p> <p>Tidak hanya itu, kata Ujang, PDIP tampaknya sudah mengunci nama cawapres yang akan mendampingi Ganjar. PDIP mempunyai kewenangan besar dalam memutuskan nama cawapres. "Jadi, partai yang bergabung akan mengikuti keputusan yang sudah dibuat PDIP," ungkapnya. Soal PPP yang sudah menjalin kerja sama dengan PDIP, Ujang mengatakan, bisa saja PPP menyodorkan nama Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar.</p> <p>Setelah PPP, lanjut dosen Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) itu, PAN sepertinya akan ikut bergabung mendukung Ganjar. Sejak awal, dia menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) disiapkan Jokowi sebagai "kendaraan" untuk mengusung Ganjar. <strong>(lum/c6/oni)</strong></p>

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Watimpres Wiranto di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor.

Maju Pilpres, Prabowo Minta Dukungan Wiranto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_0332.jpg" alt="Foto: Dimas Nur Apriyanto/  Keterangan: Pakde Karwo optimistis industri kesehatan Indonesia bertumbuh." width="100%">
<figcaption>Foto: Dimas Nur Apriyanto/  Keterangan: Pakde Karwo optimistis industri kesehatan Indonesia bertumbuh.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo mengatakan, Indonesia masih tinggi dalam ketergantungan impor produk farmasi. Hal itu dinilai menjadi faktor penyebab harga obat masih tinggi di Indonesia.<br /> <br /> Pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu mengungkapkan, hampir seluruh bahan baku obat hingga alat kesehatan dalam negeri adalah hasil impor. Sekitar 90 persen bahan baku obat dan 88 persen alat kesehatan di Indonesia hasil impor.<br /> <br /> "Data tersebut saya kutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021," tutur mantan Gubernur Jawa Timur itu saat ditemui dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FSP Farkes) tersebut di Surabaya.<br /> <br /> Lantas, dari negara mana saja Indonesia mengimpor bahan baku kesehatan dan alat kesehatan? Berdasarkan data yang dihimpun di BPS, antara lain Tionglok (2,332 miliar USD), Amerika Serikat (432,57 juta USD), dan Belgia (221, 32 juta USD).<br /> <br /> Saat puncak pandemi Covid-19 di pertengahan 2021, misalnya. Stok obat dan alat kesehatan penunjang lainnya di Indonesia sempat dalam kondisi kosong. Pasokan oksigen di sejumlah rumah sakit sempat kritis. "Kalaupun ada harganya naik berkali-kali lipat," kata Pakde Karwo.<br /> <br /> Padahal, lanjutnya, aspek kesehatan seharusnya menjadi prioritas negara. Dia menegaskan, kesehatan adalah pelayanan dasar di samping pendidikan.<br /> <br /> Pakde Karwo optimisti jika sektor kesehatan digarap secara maksimal maka bakal berdampak terhadap ekonomi. Selama ini, menurutnya, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional baru menyumbang 1,9 persen PDB nasional sepanjang 2021.<br /> <br /> "Padahal, kita tahu kan ada market 270 juta (penduduk). Total, kebutuhan anggaran yang untuk alat kesehatan di Indonesia tersebut mencapai Rp 95 triliun," imbuhnya.

Wantimpres Jokowi Nyatakan Bahan Baku Obat dan Alat Kesehatan RI Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/DSC_2097-01.jpeg" alt="Caption: Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr., di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (5/9).  Foto: Sekretariat Presiden" width="100%">
<figcaption>Caption: Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr., di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (5/9).  Foto: Sekretariat Presiden</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com-</strong>Presiden Joko Widodo mempersilakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyelesaikan masalah internal partai-nya lebih dulu sebelum memutuskan posisi Muhammad Mardiono sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).<br /> <br /> "Ya itu masalah internal di PPP. Saya nggak tahu, (masalah) itu selesai terlebih dahulu, baru kita bicara mengenai masalah Wantimpres," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu.<br /> <br /> Diketahui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia dan digelar di Serang, Banten pada Minggu (4/9) 2022 memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum dan digantikan Muhammad Mardiono.<br /> <br /> Padahal berdasarkan pasal 12 Undang-undang No. 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, mengatur anggota Wantimpres tidak boleh merangkap sebagai pimpinan partai politik. Aturan tersebut pun menyebutkan jika pemberhentian Wantimpres oleh Presiden bisa dilakukan melalui surat pengunduran diri.<br /> <br /> "Kalau di situ belum selesai, dan itu wilayah internal-nya PPP, kalau di situ sudah (selesai), sudah ada kejelasan, baru berbicara mengenai masalah Wantimpres ya," tambah Presiden.<br /> <br /> Presiden Jokowi juga mengatakan belum menerima surat pengunduran diri Mardiono. "Belum (terima), di Pak Mensesneg saja belum, apalagi ke saya," ungkap Presiden.<br /> <br /> Pergantian Ketua Umum PPP merupakan buntut dari pernyataan Suharso Monoarfa mengenai isu amplop kiai yang diutarakan-nya dalam acara pembekalan kader PPP oleh KPK pertengahan Agustus lalu.<br /> <br /> Pada Selasa (6/9), sejumlah pengurus PPP juga sudah menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil mukernas ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Berkas itu diserahkan langsung oleh Muhammad Mardiono yang didampingi sejumlah elite pimpinan partai berlambang Ka'bah tersebut.<br /> <br /> Sementara itu Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani yang ikut mendampingi Mardiono mengatakan berkas kepengurusan baru yang diserahkan hanya perubahan pada ketua umumnya saja yaitu pergantian Suharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono.<br /> <br /> Namun, Suharso Monoarfa yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menolak hasil mukernas tersebut, dan menegaskan bahwa ia masih menjabat sebagai Ketua Umum PPP berdasarkan ketentuan AD/ART partai.<br /> <br /> Sebagai Ketua Umum PPP, Suharso mengatakan selalu bekerja keras dalam menyatukan setiap unsur partai mengikuti semua ketentuan, dan mengajak semua pihak berpolitik dengan baik dan benar. <strong>(*)</strong>

Presiden Jokowi Berharap PPP Selesaikan Masalah Internal Lebih Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/soekarwo.jpg" alt="Soekarwo" width="100%">
<figcaption>Soekarwo</figcaption>
</figure><strong>RESESI</strong> ekonomi menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melanda Indonesia di kuartal III 2020. Pada kuartal I tahun ini, ekonomi tumbuh 2,97 persen dan tumbuh negatif atau terkontraksi minus 5,32 persen pada kuartal II.<br /> <br /> Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III di kisaran minus 2,9 persen sampai minus 1,1 persen. Sementara secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2020 berada di kisaran minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen.<br /> <br /> Sebelumnya, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand terlebih dahulu masuk dalam resesi ekonomi pada kuartal II 2020. Untuk kawasan Asia Tenggara, hanya Vietnam yang diperkirakan mampu menghindari resesi akibat pandemi Covid-19 ini. Tiga negara lain yang diprediksi kebal dari resesi adalah Tiongkok, Turkmenistan, dan Pakistan.<br /> <br /> Resesi maupun krisis ekonomi bukanlah hal baru dalam tata perekonomian global. Indonesia juga pernah mengalami krisis ekonomi dalam skala besar pada 1998, kemudian berulang di 2008 dalam skala yang lebih kecil.<br /> <br /> Secara umum, kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi ini telah ada di jalur yang benar (<em>on the right track</em>). Desain kebijakan yang memadukan percepatan eksekusi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dipadukan dengan penguatan konsumsi pemerintah dan konsumsi masyarakat sudah tepat.<br /> <br /> Hanya, perlu penekanan dan penguatan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang paling terdampak dan rentan. Yaitu, masyarakat miskin yang sudah ada dan miskin baru.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/opini/31/08/2020/genjot-belanja-pemerintah-untuk-hindari-resesi/">Genjot Belanja Pemerintah untuk Hindari Resesi</a><br /> <br /> Pemerintah terus berikhtiar agar mampu merealisasikan penyerapan seluruh anggaran PEN sampai akhir tahun ini. Hingga 16 September 2020, realisasi pencairan mencapai Rp 241,06 triliun atau 34,7 persen dari total pagu anggaran Rp 695,2 triliun.<br /> <br /> <strong>Perkuat Daya Beli</strong><br /> <br /> Dalam mengeksekusi kebijakan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada kelompok-kelompok rentan, khususnya masyarakat miskin yang sudah ada dan masyarakat miskin baru.<br /> <br /> Data BPS pada Maret 2020 menyebutkan jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 26,42 juta orang. Bertambah 1,63 juta orang dari September 2019.<br /> <br /> Pandemi korona yang masih berlangsung dan belum diketahui kapan berakhirnya berpotensi menambah jumlah orang miskin baru tersebut. Kementerian Keuangan menyebutkan, dengan skenario terburuk, tambahan orang miskin baru di Indonesia sepanjang 2020 bisa mencapai 1,1 juta orang hingga 3,78 juta orang.<br /> <br /> Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia bahkan menyebutkan, jika tidak ada intervensi dari negara, akibat pandemi Covid-19 bisa menambah orang miskin baru 5,5 juta hingga 8 juta orang.<br /> <br /> Program perlindungan sosial secara khusus perlu diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin dan miskin baru ini. Untuk pendataan masyarakat miskin baru, pemerintah bisa mengefektifkan peran pemerintah daerah yang bisa melakukan pendataan melalui pemerintah desa/kelurahan berikut perangkat RT/RW. Data masyarakat miskin baru dicek dan ditandatangani bersama oleh kepala desa atau lurah, tokoh masyarakat, babinsa, dan bhabinkamtibmas. Data terbaru masyarakat miskin yang telah di-update ini kemudian diteruskan kepada kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan kementerian/lembaga negara terkait.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/opini/15/08/2020/memperkuat-ketahanan-pangan-di-masa-pandemi/">Memperkuat Ketahanan Pangan di Masa Pandemi</a><br /> <br /> Data akurat mengenai penduduk miskin ini penting agar berbagai program perlindungan sosial, baik bantuan langsung tunai (cash transfer) maupun bantuan sosial lainnya untuk memperkuat daya beli, bisa fokus dan tepat sasaran.<br /> <br /> Bantuan langsung tunai (cash transfer) akan menjaga sekaligus memperkuat daya beli masyarakat dan selanjutnya didorong mengonsumsi barang yang diproduksi UMKM dan ultramikro. Bantuan langsung tunai ini juga sebaiknya dilanjutkan hingga kuartal II 2021, mengingat pandemi Covid-19 baru akan terkendali setelah adanya vaksin yang diprediksi paling cepat di awal Januari 2021.<br /> <br /> Untuk itu, sedikitnya ada beberapa langkah yang perlu dilakukan ke depan. Pertama, pembukaan retail dengan protokol kesehatan yang ketat. Kedua, peningkatan peran industri pertanian serta makanan dan minuman (food and beverage). Ketiga, pengembangan e-commerce di setiap pedesaan.<br /> <br /> <strong>Belajar dari Sejarah</strong><br /> <br /> Kita juga perlu belajar dari sejarah untuk menghadapi krisis ekonomi dan resesi yang melanda dunia saat ini. Pada 1930-an, Barat pernah mengalami krisis ekonomi terbesar berupa keruntuhan ekonomi atau yang dikenal dengan Great Depression.<br /> <br /> Ketika itu Inggris mengalami satu dekade pengangguran dua digit hingga 20 persen lebih. Sementara itu, Amerika Serikat berada di dalam jurang depresi dengan pasar saham jatuh 85 persen. Dan, bank-bank besar mengalami kegagalan karena tidak memiliki cadangan yang cukup guna memenuhi penarikan tunai nasabahnya yang menghancurkan deposit sehingga mengurangi stok uang.<br /> <br /> Ketika itu kegagalan sistem moneter bertemu dengan kebijakan fiskal yang lemah. Pendek kata, instrumen moneter dan fiskal sama-sama gagal.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/08/2019/jadi-saksi-pakde-karwo-diperiksa-kpk-hari-ini/">Jadi Saksi, Pakde Karwo Diperiksa KPK Hari Ini</a><br /> <br /> Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt mengambil terobosan dan langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan ekonomi Amerika Serikat. Roosevelt, yang sebenarnya bukan penganut Keynesian yang memberikan ruang bagi hadirnya negara mengintervensi kebijakan keuangan, mengambil terobosan dengan mendorong hadirnya pemerintah lebih jauh untuk menyelamatkan ekonomi Amerika.<br /> <br /> Apa yang bisa diambil Indonesia dari kisah ini? Tentu hal yang dihadapi tak persis sama. Namun, kita kerap merasakan antara kebijakan moneter dan fiskal kurang sinkron, padahal sangat diperlukan untuk membantu kondisi bangsa dan negara dalam situasi krisis dan depresi.<br /> <br /> Karena itu, Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) perlu lebih meningkatkan peran fiskal dan moneternya sehingga mampu membuat sinkronisasi kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi krisis. Terobosan kebijakan yang diperlukan, salah satunya, margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) terhadap bank yang menyalurkan kredit usaha rakyat, sektor UMKM, dan ultramikro perlu makin diperbaiki. (*)<br /> <br /> <strong><em>*) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)</em></strong>

Jurus Hadapi Resesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wiranto-jadi-cawapres-ini-sikap-partai-pendukung-jokowi_m_1519459823_191240.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sapta Odang mengusulkan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto menjadi Wakil Presiden pendamping Jokowi" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sapta Odang mengusulkan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto menjadi Wakil Presiden pendamping Jokowi</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Perseteruan atau konflik di tubuh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kembali muncul. Hal ini setelah Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).<br /> <br /> Ketua DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir mengatakan Wiranto harus mundur dari jabatannya Ketua Watimpres. Hal ini karena Wiranto petinggi Partai Hanura. Menurut Inas, saat ini Wiranto bukan lagi kader partai yang dikepalai oleh Oesman Sapta Odang (OSO) lagi.<br /> <br /> Alasannya Wiranto tidak lagi memiliki ikatan emosional lagi di Partai Hanura. "Wiranto tidak lagi memiliki ikatan emosional dengan Hanura dan tidak lagi memiliki akar yang kuat di partai ini," ujar Inas.<br /> <br /> Inas mengatakan Wiranto dahulu melepaskan jabatan Ketua Umum Hanura ke OSO. Saat itu Wiranto ditunjuk menjadi Menkopolhukam oleh Presiden Jokowi. Inas menduga Wiranto lebih ingin menjadi menteri ketimbang membesarkan Hanura.<br /> <br /> "Dia mempertontonkan kuatnya syahwat berkuasa tersebut dengan cara menukar jabatan menteri yang diemban," katanya.<br /> <br /> Dengan demikian Inas menduga, rasa cinta Wiranto ke Partai Hanura telah hilang. Hal itu karena Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu mementingkan dirinya sendiri ketimbang Partai Hanura.<br /> <br /> <strong>Wiranto Mundur</strong><br /> <br /> Menanggapi itu, Ketua Dewan Pembina Partai Hati nUrani Rakyat (Hanura), Wiranto menyatakan mundur dari jabatan yang ia emban selama ini‎ di partai. Wiranto menjelaskan mundurnya ini karena ingin berfokus sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Sehingga tidak mungkin dirinya fokus di partai. Namun di lain sisi menjadi Ketua Watimpres.<br /> <br /> "'Kesadaran saya selalu berorientasi sebagai tugas pokok saya, saya ditugasi Ketua Wantimpres, tidak mungkin saya nyabi di tugas lain," katanya.<br /> <br /> Wiranto menegaskan dirinya mundur dengan hati nurani‎. Tidak ada dipecat dari Partai Hanura. Sehingga dengan hati nurani Wiranto benar-benar ingin fokus kepada jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura. Alasan lain dirinya mundur karena saat ini Partai Hanura sudah keluar dari jalurnya.<br /> <br /> Karena setiap saat ingin berkonflik kepada dirinya. Sehingga tidak mungkin partaoi yang sudah dari keluar jalurnya dirinya tetap bertahan di Partai Hanura. "Saya melihat partai ini yang munas ini rohnya sudah berbeda semangatnya sudah berbeda, selalu ingin berkonflik," tutur Wiranto.<br /> <br /> Saat itu pula Hanura menggelar Munas di Hotel Sultan. Namun anehnya dirinya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam hajatan tersebut. Wiranto mengaku aneh dengan tidak diundang dirinya dan Presiden Jokowi. Padahal hal itu adalah hajatan besar di Partai Hanura. ‎"Lazimnya yang pembukaan mengundang presiden, ketua dewan pertimbangan diundang," ujar Wiranto.<br /> <br /> Menurut Wiranto, dirinya yang telah mendirikan dan membesarkan Partai Hanura kenapa tiba-tiba tidak diundang di hajatan resmi tersebut. "Jadi saya enggak diundang enggak apa-apa, tapi agak aneh dan diluar kelaziman partai politik‎," katanya.<br /> <br /> <strong>Alasan Tidak Undang Jokowi</strong><br /> <br /> Sementara ‎Ketua Umum Partai Hanura OSO mengatakan tidak mengundangnya Presiden Jokowi karena dirinya masih fokus urusan internal di hari pembukaan Munas.<br /> <br /> "Ya memang situasi kita membikin ini khusus dalam keluarga besar Partai Hanura, bukan tidak mengundang. Nanti akan kita undang," ujar OSO.<br /> <br /> ‎Sementara Ketua Dewan Pembina Wiranto yang tidak hadir dalam hajatan tersebut. OSO mengatakan dalam AD/ART yang baru tidak lagi tercatat adanya jabatan tersebut. OSO mengatakan, saat ini pihaknya sedang fokus memberikan bimbingan teknis kepada peserta Munas Hanura. Kemudian, dalam Munas ini para kader Hanura akan memberikan masukan secara internal.<br /> <br /> ‎Wiranto mengatakan, di 2016 silam dirinya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).  Saat itu Wiranto mengatakan dirinya tidak akan bisa menjabat sebagai Ketua Umum Hanura dan Menkopolhukam. Sehingga dipilihlah OSO untuk menggantikannya.<br /> <br /> Saat itu ada pernyataan OSO hanya akan menjabat sebagai ketua umum sampai 2019 saja. "Beliau hanya akan menjabat ketum hanya sampai 2019," ujar Wiranto.<br /> <br /> Di 2016 juga OSO menandatangani satu perjanjian yang isinya bisa meloloskan ambang batas parlemen atau <em>pairlementary treshold</em> sebesar 50 persen. Namun di 2019 itu Hanura tidak lolos ke parlemen. ‎"Kalau sampai itu tidak ditaati maka saudara OSO secara akan mengundurkan diri di Partai Hanura, dan itu dituangkan dalam pakta integritas, ada saksinya," katanya.<br /> <br /> Menanggapi hal tersebut, OSO mengatakan memang jabatannya sebagai ketua umum habis di 2019 ini. Namun kader menginginkannya tetap memimpin Partai Hanura. "Itu kalau saya tidak dipilih lagi, mungkin saja saya sampai 2020 selesai. Tapi saya didaulat kembali untuk memimpin partai ini. Masa saya tinggalin," ujar OSO.<br /> <br /> OSO mengatakan, Munas yang diselenggarakan Hanura adalah sah. Dirinya diberikan mandat oleh kader Hanura juga sah. Karena DPD memberikan suaranya dengan memilih dirinya kembali menjadi ketua umum Partai Hanura. "Munas ini semua pengurus DPD datang, dan saya harus bertungug jawab dan Manas ini meminta dan memutuskan saya sebagai ketua umum," katanya.<br /> <br /> Mantan Ketua Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Chairuddin Ismail mengatakan akan membuat Munaslub tandingan. Sehingga Munas yang digelar OSO adalah ilegal. Hal ini karena tidak menginginkan OSOmenjabat sebagai ketua umum Partai Hanura masa bakti 2019-2024 Chairuddin mengajak kader dan pengurus Partai Hanura untuk menggelar‎ Munaslub. Hal ini untuk menggantikan OSO dari jabatan ketua umum.<br /> <br /> "Jadi nanti setelah terbentuk semua akan kita adakan Munaslub," ujar Chairuddin.<br /> <br /> Menanggapi hal tersebut, OSO mengatakan Partai Hanura yang dipimpinnya adalah yang diakui. Karena mempunyai Surat Keterangan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). "Jadi partai politik yang resmi adalah partai politik yang terdaftar di Kemenkumham," kata OSO.

‎Partai Hanura Kembali Berkonflik, Wiranto Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/jkt1-watimpres-raka.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) hari ini. Mereka berasal dari kalangan politikus, pengusaha, hingga ulama.--RAKA DENNY/JAWAPOS" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) hari ini. Mereka berasal dari kalangan politikus, pengusaha, hingga ulama.--RAKA DENNY/JAWAPOS</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir terus menagih surat pengunduran diri Wiranto dari partai setelah eks Menko Polhukam itu ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Presiden Joko Widodo (Jokowi). Inas menyebut Wantimpres tak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus partai.<br /> <br /> "DPP Hanura belum menerima surat pengunduran diri Wiranto dari jabatannya di partai, yakni Ketua Dewan Pembina, karena berdasarkan UU Nomor 16/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden bahwa anggota Wantimpres dilarang merangkap jabatan pengurus partai," kata Inas dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12).<br /> <br /> Inas meminta Wiranto tak menunda pengunduran dirinya dari Hanura. Jika Wiranto masih belum mengundurkan diri dari Hanura, Inas tak yakin purnawirawan Jenderal TNI itu bisa disebut negarawan. "Sebagai Ketua Wantimpres yang baru diangkat Presiden, maka sejatinya Wiranto sesegera mungkin mengajukan surat pengunduran dirinya kepada DPP Partai Hanura secara tertulis dan tidak menunda-nunda dengan memanfaatkan ruang yang diberikan oleh UU Nomor 19/2006 tersebut," tutur dia.<br /> <br /> Menurut Inas, paling lambat 3 bulan setelah dilantik sudah harus mengundurkan diri dari kepengurusan partai. Karena sikap menunda-nunda tersebut bukanlah sikap seorang negarawan. "Oleh karena itu, mari kita sama-sama menunggu dan mencermati, apakah Wiranto akan bersikap layaknya seorang negarawan atau malah sebaliknya, yakni hanya sekedar petualang politik," imbuh dia.<br /> <br /> Sebelumnya, Inas juga menyatakan Wiranto harus mengundurkan diri dari Hanura setelah diangkat sebagai Ketua Wantimpres Presiden Jokowi. Inas berpegangan kepada UU Nomor 16/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.<br /> <br /> "Berdasarkan UU No 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, maka Wiranto harus mengajukan surat pengunduran diri ke DPP Partai Hanura. Pengunduran diri tersebut maksimal 3 bulan setelah dilantik. Mundur dari Ketua Dewan Pembina dengan persetujuan tertulis dari Ketua Umum," kata Inas, Jumat (13/2).

Inas Tunggu Keterangan Wiranto Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/jkt1-watimpres-raka.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) hari ini. Mereka berasal dari kalangan politikus, pengusaha, hingga ulama.--RAKA DENNY/JAWAPOS" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) hari ini. Mereka berasal dari kalangan politikus, pengusaha, hingga ulama.--RAKA DENNY/JAWAPOS</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk sembilan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Diharapkan para tokoh yang dilantik itu akan membantunya di pemerintahan sampai lima tahun mendatang.<br /> <br /> Ketua DPR Puan Maharani mengatakan kesembilan tokoh tersebut mewakili setiap unsur, ada unsur agama, ekonomi, militer dan juga yang lainnya. "Kalau saya lihat dari formasi nama-namanya, itu tentu saja mewakili dari unsur-unsur tertentu, misalnya ada unsur agama, unsur politik, unsur ekonomi, dan lain-lain," ujar Puan kepada wartawan, Sabtu (14/12).<br /> <br /> Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berharap sembilan Watimpres itu bisa memberikan masukan kepada Presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun. "Saya harap para Wantimpres bisa memberikan pertimbangan strategis dan konkret saat dimintai presiden dalam membangun bangsa dan negara," katanya.<br /> <br /> Diketahui,‎ Presiden Jokowi melantik sembilan Anggota Dewan Pertimbangan (Watimpres) periode 2019-2024. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara. Kesembilan Watimpres tersebut bersumpah yang dibacakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).<br /> <br /> Berikut sembilan nama yang dilantik Jokowi sebagai Wantimpres:<br /> <br /> 1. Sidarto Danusubroto (politikus PDIP)<br /> 2. Dato Sri Tahir (pengusaha )<br /> 3. Putri Kuswisnu Wardani (pengusaha)<br /> 4. Mardiono (politikus PPP)<br /> 5. Wiranto (mantan Menkopolhukam)<br /> 6. Agung Laksono (politisi Golkar)<br /> 7. Arifin Panigoro (pengusaha)<br /> 8. Soekarwo (mantan Gubernur Jawa Timur)<br /> 9. Luthfi bin Yahya (Tokoh NU)

Ketua DPR Berharap 9 Watimpres Beri Masukan Strategis ke Jokowi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#watimpres

Berita Terkini