<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/11/20240411_183554_0000-3848405557.jpg" alt="Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Arif Fahrudin mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Dia mengingatkan bahwa menjadi pemimpin nasional adalah ujian. Dituntut untuk menjaga integritas dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Arif di Jakarta pada Selasa (23/4).&nbsp; Menyusul keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada Senin (22/4) kemarin. Dalam putusannya MK menolak gugatan dari pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Sehingga pasangan Prabowo-Gibran secara sah memenangi Pilpres 2024. Arif menyampaikan beberapa pesan dari MUI untuk pasangan nomor urut 2 tersebut. Diantaranya adalah menjadi pemimpin adalah ujian. &rsquo;&rsquo;Baik ujian di mata rakyat, di mata dunia internasional dan tentunya di mata Tuhan Yang Maha Kuasa,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia juga mengatakan, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di dunia apalagi di akhirat. Untuk itu, Arif mengatakan MUI mendoakan semoga di masa kepemimpinan nasional yang baru nanti Allah SWT membimbing para pemimpin untuk berintegritas. Serta tetap mengedepankan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan kelompok dan golongan. Selain itu juga bisa menjadi pemimpin yang memegang teguh nilai-nilai religiusitas dalam membimbing perjalanan bangsa Indonesia. Arif juga menyampaikan, hendaknya seluruh rakyat Indonesia ikut mendoakan dan mendukung ikhtiar kebijakan pemimpinnya. Selama dalam koridor pemajuan bangsa dan kemakmuran rakyat&nbsp;Indonesia. Dia juga meminta seluruh lapisan masyarakat Indonesia hendaknya terus tetap menjaga toleransi politik. Kemudian juga tetap saling menghargai dan menghormati perbedaan aspirasi politiknya. MUI meminta agar segala bentuk perbaikan dan catatan kritis tetap ditampung. Kemudian diimplementasikan dalam proses kerja keras dan kerja cerdas pemimpin yang sudah terpilih.

’’Baik ujian di mata rakyat, di mata dunia internasional dan tentunya di mata Tuhan Yang Maha Kuasa,’’ katanya.

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Wasekjen MUI Ingatkan Pemimpin Nasional Harus Berintegritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/05/Selebgram-kontroversial-Oklin-Fia-mengunjungi-MUI-Pusat-Pada-Senin-4_9-sumber-foto-instagram-oklinfia-395813554.png" alt="Oklin Fia akan diangkat menjadi Duta MUI oleh Majelis Ulama Indonesia." width="100%">
<figcaption>Oklin Fia akan diangkat menjadi Duta MUI oleh Majelis Ulama Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Selebgram kontroversial Oklin Fia akhirnya bertemu dengan Wakil Sekretaris Jenderal Badan Hukum MUI, Ikhsan Abdullah, dan meminta maaf secara langsung atas konten tak senonoh yang memicu kontroversi. Kuasa hukum Oklin Fia, Budiansyah, mengatakan bahwa kliennya itu sudah meminta maaf dan sangat menyesali perbuatannya. "Oklin sendiri sudah menyampaikan permohonan maaf&nbsp; dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji ingin memperbaiki dirinya, dan ini adalah suatu sangat luar biasa," tutur Budiansyah dilansir JawaPos.com dari unggahan video di akun tiktok @galeri.acak pada Senin (4/9). Budiansyah juga menuturkan beberapa wejangan pihak MUI kepada kliennya tersebut dimana salah satunya untuk terus berkarya di media sosial dan menjadi inspirasi bagi anak muda yang sempat salah arah untuk bisa ikut berubah menjadi lebih baik. &ldquo;Oklin di persilahkan untuk berkarya, silahkan membuat konten-konten yang kreatif. Jangan sampai masalah ini membuat Oklin itu menjadi tidak kreatif lagi, tidak mau bersosmed lagi,&rdquo; ucap kuasa hukum Oklin. Oklin akan dibimbing untuk bisa menjadi lebih baik lagi, terutama dalam membuat konten yang lebih positif. &ldquo;Di persilahkan malah Oklin untuk terus berkreasi tetapi dengan konten-konten yang lebih positif, karena Oklin ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi anak-anak muda yang tadinya mereka terpeleset, oh saya masih diberikan tempat saya masih diberikan ruang, saya masih diberikan kesempatan untuk menginspirasi orang-orang,&rdquo; tambahnya lagi. Budiansyah juga membeberkan bahwa Oklin Fia akan diangkat menjadi Duta MUI oleh Majelis Ulama Indonesia. &ldquo;Kemarin sempat ada penyampaian seperti itu, tapi saya tidak tahu detailnya seperti apa, tetapi lebih ke duta MUI,&rdquo; ungkapnya. Mengetahui hal itu sejumlah warganet di &nbsp;media sosial twitter, tiktok, dan instagram langsung memberikan kecaman. Oklin dinilai tak layak untuk diangkat sebagai duta MUI mengingat dirinya kerap membuat konten-konten yang berbau erotis yang kerap menimbulkan kontroversi. Selain itu, setelah lama vakum dari instagram, Oklin Fia akhirnya kembali muncul dengan unggahan dirinya bersama kuasa hukumnya, Budiansyah yang menghadiri MUI pusat. Dalam caption postingannya, Oklin menyampaikan terimakasih kepada kuasa hukumnya, Budiansyah dan juga Majelis Ulama Indonesia. &ldquo;Melalui postingan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pengacara saya yang sampai saat ini masih terus menguatkan saya&nbsp;@budiansyah_official&nbsp;untuk menghadapi proses hukum.&nbsp;Terima kasih yang tak terhingga juga saya sampaikan kepada Wasekjen Badan Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bapak Ikhsan Abdullah yang sudah berkenan menerima permintaan maaf saya secara langsung dan terima kasih pula atas nasihat dan masukannya,&rdquo; tulis Oklin di unggahan instagram pribadinya @oklinfia pada Senin (4/9). Oklin juga menutup tulisannya dengan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya umat muslim dan berjanji akan membuat konten-konten yang lebih positif dan lebih baik. &ldquo;Sekali lagi, saya dengan segala kerendahan hati ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada saudara-saudara umat Muslim, atas konten yang kurang pantas yang telah saya buat. Saya sangat menyesal atas ketidakbijaksanaan tersebut dan saya berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Kedepannya saya berkomitmen untuk memperbaiki konten-konten saya agar lebih baik. Saya akan terus belajar agar dapat memberikan kontribusi positif bagi segenap masyarakat Indonesia.&nbsp;Terima kasih atas pengertiannya&rdquo;.

Budiansyah juga membeberkan bahwa Oklin Fia akan diangkat menjadi Duta MUI oleh Majelis Ulama Indonesia.

Sudah Minta Maaf dan Dianggap Menginspirasi Anak Muda, Sang Pengacara Klaim Oklin Fia Diangkat Jadi Duta MUI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/PENEMBAKAN-DI-KANTOR-MUI_MIFTAHUL-HAYAT-2-3739859142.jpg" alt="Petugas kepolisian memasang garis polisi di tempat kejadian perkara (TKP) dugaan penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta, Selasa (2/5/2023).Berdasarkan keterangan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto pelaku penembakan Kantor Maje" width="100%">
<figcaption>Petugas kepolisian memasang garis polisi di tempat kejadian perkara (TKP) dugaan penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta, Selasa (2/5/2023).Berdasarkan keterangan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto pelaku penembakan Kantor Maje</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah menyatakan bahwa surat ancaman yang diterima pihaknya sudah menjadi hal yang lumrah. Ia mengaku bahwa urat takut orang-orang yang bekerja di MUI sudah putus. <div dir="auto">"Itu sudah sering (menerima surat ancaman). Sudah kebal kami, sudah putus urat takutnya, insya Allah. Karena kita, kami semua ulama di sini berjuang untuk kepentingan umat," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Khidmat untuk umat, jadi tidak ada lagi rasa takut atau was-was," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ia juga meminta agar masyarakat tetap kondusif dan tak tersulut dengan isu-isu yang tidak benar.&nbsp;"Kita juga berharap masyarakat tetap tenang, jaga kondusifitas ini dan berharap juga semoga Polri sebagai aparatur negara yang melindungi kita semua itu bisa segera mengungkap tabir ini," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bidang Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa Arif Fahrudin mengatakan bahwa terduga pelaku penembakan di Kantor MUI, Jakarta Pusat sebelumnya sudah dua kali mengirim surat ancaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dua kali dia sudah mengirimkan surat ancaman. Ini ketiga lalu datang ke sini lalu terjadilah seperti ini," ujarnya kepada wartawan, Selasa (2/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulanya, ia mengatakan bahwa terduga pelaku datang ke kantor menggunakan travel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mungkin ditanya staf kita dan security, mau bertemu siapa? 'Mau ketemu pimpinan'. Atau mungkin salah satunya ketemu staf kita yang selama ini sering dia temui," ujarnya kepada wartawan, Selasa (2/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu, Arif mengatakan bahwa terduga pelaku kembali ditanya hendak bertemu siapa. Lantas dijawab mau bertemu Ketua MUI. Ia pun kemudian menunggu untuk bertemu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terus ngak tau, dia gak sabar atau gimana terus tiba-tiba mengeluarkan senjatanya itu," katanya.</div>

"Sudah kebal kami, sudah putus urat takutnya, insya Allah. Karena kita, kami semua ulama di sini berjuang untuk kepentingan umat," ujarnya.

Sebut Sering Terima Surat Ancaman, Wasekjen MUI: Sudah Putus Urat Takutnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/PENEMBAKAN-DI-KANTOR-MUI_MIFTAHUL-HAYAT-6-246018266.jpg" alt="Petugas kepolisian memasang garis polisi di tempat kejadian perkara (TKP) dugaan penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta, Selasa (2/5/2023).Berdasarkan keterangan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto pelaku penembakan Kantor Maje" width="100%">
<figcaption>Petugas kepolisian memasang garis polisi di tempat kejadian perkara (TKP) dugaan penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta, Selasa (2/5/2023).Berdasarkan keterangan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto pelaku penembakan Kantor Maje</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mustopa, 60, pelaku penembakan kantor MUI pusat, ternyata pernah melakukan penyerangan dan perusakan di Kantor MUI Lampung. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah setelah berkoordinasi dengan Kapolres Pesawaran Kombes Pol Pratomo. "Bahwa yang bersangkutan juga pernah melakukan hal yang sama menyerang kantor MUI (Lampung)," ujar Ikhsan kepada wartawan, Rabu (3/5). Penyerangan yang dilakukan Mustopa di Kantor MUI Lampung, kata Ikhsan, menyebabkan kaca-kaca kantor pecah. Namun begitu, ia tak tahu persis saat itu Mustopa menggunakan senjata apa untuk melakukan perusakan. "Tidak ada yang tahu karena pada saat itu sudah pada pulang dan security rupanya tidak hadir di sana sehingga tahunya kaca sudah berantakan," ungkap Ikhsan. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bidang Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa, Arif Fahrudin menceritakan pelaku penembakan datang ke kantor menggunakan travel. "Mungkin ditanya staf kita dan security, mau bertemu siapa? 'Mau ketemu pimpinan'. Atau mungkin salah satunya ketemu staf kita yang selama ini sering dia temui," ujarnya kepada wartawan, Selasa (2/5). Setelah itu, Arif mengatakan bahwa terduga pelaku kembali ditanya hendak bertemu siapa. Lantas dijawab mau bertemu Ketua MUI. Ia pun kemudian menunggu untuk bertemu. "Terus nggak tau, dia nggak sabar atau gimana terus tiba-tiba mengeluarkan senjatanya itu," kata Arif. Setelah melakukan penembakan yang membuat beberapa orang luka, terduga pelaku sempat mencoba kabur. "Iya kabur, terus langsung dibekuk sama security kita. Dia melakukan perlawanan tapi langsung dibekuk," pungkas Arif.

"Bahwa yang bersangkutan juga pernah melakukan hal yang sama menyerang kantor MUI (Lampung)," ujar Ikhsan kepada wartawan, Rabu (3/5).

Wasekjen MUI Sebut Mustopa Pernah Lakukan Perusakan di Kantor MUI Lampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/wasekjen-mui-azrul-tanjung-antara-1587834861.jpg" alt="Wakil Sekretaris Jenderal MUI M. Azrul Tanjung." width="100%">
<figcaption>Wakil Sekretaris Jenderal MUI M. Azrul Tanjung.</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI M Azrul Tanjung mendorong pihak kepolisian agar segera memanggil peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin terkait komentar ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah. "Mempertanyakan kapasitas Andi yang bukan ahli di bidangnya dan meminta polisi segera memanggil dan mengusut yang bersangkutan karena sudah membuat resah dan keonaran," ujar Azrul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (25/4). Azrul mengatakan selama ini tidak pernah ada masalah dengan perbedaan dalam penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri di Tanah Air. Perbedaan, kata dia, adalah rahmat selagi masih dalam kesamaan akidah. Menurutnya, pemerintah, MUI, dan berbagai ahli agama, serta astronomi, juga tidak pernah mempersoalkan perbedaan tersebut. Bahkan mengajak untuk saling menghormati perbedaan. "Ini kok tiba-tiba ada orang yang tidak punya kapasitas, kepanasan dengan perbedaan tersebut," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu. Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi besar dan selalu terlibat dalam pembangunan peradaban di Indonesia. "Ratusan perguruan tinggi, panti asuhan, rumah sakit telah didirikan Muhammadiyah. Bahkan ribuan sekolah, masjid, dan amal usaha lainnya ikut mencerdaskan anak bangsa," katanya. Kendati demikian Azrul meminta kepada warga Muhammadiyah untuk tidak tersulut emosi dan menyikapi kasus tersebut dengan bijak. Ia meminta masyarakat menyerahkan kasus kepada pihak kepolisian. "Kita serahkan ini ke ranah hukum karena negara kita adalah negara hukum," katanya. Sebelumnya Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin ke Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, terkait dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Laporan polisi tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/IV/2023/SPKT/Bareskrim Polri, tanggal 25 April 2023, dengan pelapor Nasrullah selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah. (*) &nbsp;

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI M Azrul Tanjung mendorong pihak kepolisian agar segera memanggil peneliti Andi Pangerang Hasanuddin

Wasekjen MUI Dorong Polisi segera Panggil Andi Pangerang Hasanuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wasekjen-mui-ikut-sebarkan-hoax-surat-suara-begini-kata-maruf-amin_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kotak suara pemilu legislatif" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kotak suara pemilu legislatif</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersiar kabar jika Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain akan dicopot dari jabatannya setelah ikut menulis tweet terkait hoax 7 kontainer surat suara. Kabar tersebut bahkan sudah ditulis oleh mantan Presidium Alumni 212, Faisal Assegaf dalam akun twitternya. Menanggapi itu, Ketua Umum MUI, Ma'ruf Amin mengaku belum mengambil sikap kepada Zulkarnain. MUI sejauh ini masih menunggu hasil penanganan polisi terhadap kasus hoax tersebut.&nbsp; "Ini kan sedang ditangani oleh pihak kepolisian, jadi kita akan menunggu saja apa yang nanti ditetapkan atau diputuskan oleh pihak kepolisian," ujar Ma'ruf di Rumah Situbondo Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/1). Ma'ruf menuturkan, setelah ada keputusan polisi, baru nanti MUI bisa bertindak kepada anggotanya. Sebab, di lembaga ini tidak bisa asal memecat anggota tanpa melalui mekanisme yang ada. "Sesudah itu kita akan tindaklanjuti di MUI untuk merespons apa yang sebenarnya terjadi kepada beliau (Zulkarnain, Red) itu, nah kita di MUI kan ada mekanisme," jelasnya. Lebih lanjut, mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menegaskan jika masing-masing anggota MUI berhak memiliki pilihan politiknya masing-masing. Hanya saja sudah ditekankan untuk tidak saling menghujat maupun mendeskriditkan pihak-pihak tertentu. "Kita di dalam masing-masing boleh menentukan pilihannya, tapi tidak boleh menghujat atau membuat diskusi yang tidak baik. Itu di MUI ada etikanya kita di dalam menyikapi soal-soal politik," pungkas Ma'ruf.&nbsp; Sebelumnya, rekaman suara berdurasi 33 detik sempat menggegerkan dunia maya. Dalam rekaman itu disebutkan ada 7 kontainer berisikan surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan nomor urut 01. Kontainer itu dikirim dari Tiongkok dan sudah diamankan oleh TNI AL di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.&nbsp; Bersamaan dengan itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief dalam akun twitternya menulis mendapat informasi jika ada 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos. Kontainer itu disebutkan berada di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. "Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar," kata Andi Arief dalam&nbsp;Twitter&nbsp;@andiarief_. Hal serupa juga dilakukan oleh Zulkarnain. Dalam akun twitternya dia menuliskan&nbsp; adanya kabar tersebut. Namun baik Andi dan Zulkarnain keduanya sudah menghapus tweetnya masing-masing.&nbsp; "7 kontainer surat suara pemilu yang didatangkan dari Cina sudah tercoblos untuk pasangan nomor 01 (Kompas TV). Nampaknya pemilu sudah dirancang untuk curang ...?&nbsp;Kalau NGEBET banget apa tidak sebaiknya buat surat permohonan agar Capres yang lain mengundurkan diri saja? Siapa tahu mau," tulis Tengku di Twitter pribadinya @ustadtengkuzul.

Wasekjen MUI Ikut Sebarkan Hoax Surat Suara, Begini Kata Ma'ruf Amin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/ribuan-muslim-kalbar-turun-ke-jalan-tuntut-proses-hukum-pengadang-wasekjen-mui_m_102179.jpeg" alt="Ribuan umat muslim Kalbar menyuarakan melawan aksi penghadangan kedatangan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain di Sintang, Jumat (13/1)." width="100%">
<figcaption>Ribuan umat muslim Kalbar menyuarakan melawan aksi penghadangan kedatangan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain di Sintang, Jumat (13/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi penolakan terhadap kedatangan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain, oleh Forum Pemuda Dayak Sintang berbuntut panjang. Kemarin (13/1), selepas Salat Jumat, ribuan muslimin yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Kalimantan Barat Bersatu menggelar aksi bela ulama di Pontianak.  Mereka merespons penolakan terhadap Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain, di Sintang. &ldquo;Allahu Akbar..Allahu Akbar.. Laa ilaha Illallah..&rdquo; Takbir dan tahlil ini menggema sepanjang long march ribuan muslim dari Masjid Mujahidin menuju Polda Kalbar di Jalan Ahmad Yani Pontianak.  Di markas polisi itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol Musyafak beserta jajarannya sudah menunggu hendak menyambut kedatangan peserta aksi. Termasuk Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Iwan Imam Susilo.  Memang, tujuan ribuan umat Islam ini, tak lain untuk bertatap muka dengan Musyafak. Mereka ingin agar otak maupun para penolak kedatangan KH Tengku Zulkarnaen di Sintang diusut kemudian ditangkap.&nbsp;  Kapolresta Pontianak pun melakukan koordinasi dengan para muslimin. Akhirnya, 18 orang dipersilakan beraudiensi dengan Kapolda dan jajarannya di ruang rapat. Di antara mereka Ketua DPD FPI Kalbar, Habib Muhammad Iskandar, Sekretaris Aliansi Umat Islam Kalbar Bersatu, Syahrani, dan perwakilan Kesultanan Kadriah Pontianak. Pertemuan berlangsung sekitar dua jam.  Usai audiensi itu, Habib Muhammad Iskandar menyatakan, Kapolda Musyafak sepakat menindaklanjuti tuntutan dengan melakukan proses hukum. &ldquo;Setelah ditelaah akan ada proses hukum tegas dan cepat terhadap pelaku pencekalan itu. Ditangkap sesegera mungkin,&rdquo; terangnya kepada sejumlah wartawan. Menurut dia, ribuat muslim yang datang ke Polda Kalbar juga berharap agar aktor intelektual penolakan Tengku Zulkarnain diungkap. &nbsp;  Dia juga meminta agar kinerja Kapolres Sintang dievaluasi. &ldquo;Kita berikan waktu. Kami tetap sabar, insya Allah kami percayakan kepada aparat penegak hukum. Namun kita tidak bertanggung jawab jika terjadi aksi lebih lanjut jika (proses hukum) terlalu molor,&rdquo; tutur Iskandar.  Ia berpesan kepada seluruh umat Islam di Kalbar bahwa membela ulama itu adalah hal wajib. Namun, tetap menjaga keutuhan maupun kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.&nbsp;  &ldquo;Dan kami juga meminta kepada umat muslim untuk merapatkan barisan, jangan sampai kita biarkan. Karena sudah sekian kalinya dibiarkan,&rdquo; pintanya.  Selaku pimpinan aparat penegak hukum di Kalbar, Musyafak menyatakan tengah mempelajari tuntutan dari ribuan muslimin ini. &ldquo;Kalau proses pidana, kita akan melihat apakah Pak Tengku-nya merasa dirugikan. Pak Tengku sampai sekarang juga belum mengatakan bahwa beliau merasa dirugikan. Tuntutan FPI seperti itu, karena tadi banyak dari FPI,&rdquo; terangnya.  &ldquo;Beliau mau melapor atau gak, kalau beliau sendiri saja tidak merasa dirugikan, masak orang lain nuntut keras, kan gitu," sambung Musyafak. Ia menegaskan tidak akan mentolerir kejadian-kejadian yang gaduh. Karena, warga Kalbar sudah kompak dan baik-baik saja.&nbsp;  &ldquo;Itu sudah saya perintahkan kepada seluruh Kapolres, kalau ada gaduh apalagi ada perbuatan tindak pidana untuk segera dilakukan tindakan kepolisian. Itu perintah saya,&rdquo; seru Musyafak.  Terkait tuntutan evaluasi kinerja Kapolres Sintang, Kapolda menegaskan bahwa yang terjadi pada Kamis (12/1) di Bandara Susilo merupakan kejadian spontan. &ldquo;Masak Kapolres langsung dicopot, kan tidak bisa begitu. Itukan maunya mereka. Tapi saya selaku Kapolda harus evaluasi dulu,&rdquo; jelasnya.  Untuk pengamanan bandara, ia memaparkan bahwa terminal pesawat itu sudah memiliki aturan sendiri. Kewenangan ada di instansi terkait dan sekuriti, bukan polisi.&nbsp;  &ldquo;Gak ada polisi di dalam, polisi ada di luar bandara, walaupun ada pos polisinya. Sewaktu-waktu dari pihak managemen bandara memerlukan polisi datang, baru polisi masuk di situ. Itu aturannya,&rdquo; tukas Musyafak.  Berkaitan dengan adanya senjata tajam yang bisa masuk bandara, Kapolda menyebut bahwa sebenarnya ada penjemputan Gubernur Cornelis yang direncanakan hadir di Sintang selaku Ketua DAD untuk melantik Ketua DAD Sintang.&nbsp;  &ldquo;Jadi kebetulan bersamaan kejadian itu. Di luar dugaan. Karena Kapolres ditanya gak ngerti (tak tahu). Karena memang tidak ada pemberitahuan dari Ketua MUI sana (Sintang) mau ada kegiatan KH Tengku Zulkarnaen untuk melaksanakan kegiatan di situ,&rdquo; paparnya.  Kapolda pun menjelaskan, ia sudah berkoordinasi dengan pihak DAD Kalbar pada Jumat (13/1) dini hari. &ldquo;Sekitar pukul 02.00 itu. Pak Yakobus Kumis menelepon saya, yang pertama menyampaikan permohonan maafnya dan menjelaskan kesalahpahaman yang dilakukan anak-anak muda DAD di sana. Bahkan, DAD Sintang juga merasa kecolongan atas hal itu,&rdquo; beber Musyafak.  Ia juga meluruskan, yang mengundang Tengku Zulkarnaen adalah MUI Sintang, bukan Bupati Jarot Winarno. Hal ini, kata Musyafak, seperti disampaikan Kapolres Sintang kepadanya.&nbsp;  &rdquo;Kedatangan Wasekjen MUI di Sintang yakni untuk melakukan tabligh akbar di sana,&rdquo; pungkasnya. (Achmad Mundzirin/Ocsya Ade CP/Mohamad iQbaL/fab/JPG)

Ribuan Muslim Kalbar Turun ke Jalan, Tuntut Proses Hukum Pengadang Wasekjen MUI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/ketua-dad-masyarakat-dayak-tahan-diri-jangan-terpancing-isu-provokatif_m_102032.jpeg" alt="Sejumlah masyarakat Sintang yang mengatasnamakan Forum Pemuda Dayak menggelar aksi penolakan kedatangan Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain di Bandara Susilo Sintang, Kamis (12/1) pagi." width="100%">
<figcaption>Sejumlah masyarakat Sintang yang mengatasnamakan Forum Pemuda Dayak menggelar aksi penolakan kedatangan Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain di Bandara Susilo Sintang, Kamis (12/1) pagi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penolakan sejumlah masyarakat Dayak terhadap kedatangan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain di Sintang, Kalbar, mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang, Jefray Edward. Dia mengaku terkejut ketika mendengar kabar ada aksi masyarakat Dayak yang menolak kedatangan Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain itu. Menurut dia, itu aksi spontanitas warga. "Bahkan Bupati dan Forkopimda juga kaget ketika mendapat kabar akan insiden yang terjadi dengan Wasekjen MUI itu," kata Jefray dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Jumat (13/1). Ketika mendapat kabar penolakan kedatangan WasSekjen MUI itu, Jefray mengaku langsung berkoordinasi dengan DAD Kalbar untuk menyikapinya. "Harapan saya, kepada masyarakat Dayak agar bisa menahan diri dan jangan terpancing isu yang provokatif. Pada prinsipnya, kita bukan menolak soal agama. tetapi kita tidak ingin penyusup-penyusup atau paham radikal yang mengatasnamakan agama. Kalau untuk lembaga, saya rasa tidak ada masalah seperti MUI, Muhammadiyah, NU. Itu sahabat-sahabat kita," tambah Jefray. Atas nama DAD, ia menyampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan. "DAD siap menjaga kesatuan dan persatuan masyarakat Sintang khususnya, dan NKRI adalah harga mati," ujarnya. Sementara itu, Ketua Harian DAD Provinsi Kalbar, Yokobus Kumis mengatakan bahwa masyarakat Dayak tidak mempunyai niat untuk melarang lembaga MUI ataupun NU untuk datang ke Sintang. Hanya saja, masyarakat Dayak di Sintang telah tahu secara persis Wasekjen MUI Tengku Zulkarnaen itu dalam setiap statement yang dilontarkannya di media sosial, sering kali mengarah pada FPI. &ldquo;Maka dari itu, masyarakat Dayak Sintang takut dengan kehadiran Wasekjen itu di Sintang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan yang telah terbangun sejak lama,&rdquo; terangnya. Menurut dia, masyarakat Dayak Sintang sangat cinta situasi aman, damai, dan nyaman. &ldquo;Kalau untuk memberikan dakwah pencerahaan di Sintang, ulama banyak. Tapi mereka tidak melarang. Dan kita juga sudah ingatkan kepada mereka yang melaksanakan aksi bahwa MUI merupakan lembaga besar. Kemana pun boleh dalam soal ibadah. Tidak ada yang membatasi ataupun menolak,&rdquo; tambah Yakobus. Hanya saja, lanjut dia, masyarakat dengan mengatasnamakan Forum Pemuda Dayak, yang melakukan aksi penolakan kedatangan Wasekjen MUI, itu mengantisipasi adanya penyusupan orang-orang FPI yang masuk di Sintang. &ldquo;Secara tegas kita menolak kehadiran FPI di wilayah Sintang,&rdquo; ujarnya. Yokobus mengaku semua pihak, seperti Bupati, Wakil Bupati Sintang, Dandim, Kapolres dan sejumlah Forkopimda lainnya, termasuk dirinya terkejut akan adanya aksi penolakan tersebut. &ldquo;Jadi ini aksi spontanitas,&rdquo; tegasnya kembali.&nbsp; Penolakan kedatangan Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain, bersama anaknya, harus disikapi dengan semua pihak menahan diri. &ldquo;Kita minta seluruh jajaran masyarakat di Sekadau, termasuk masyarakat Dayak, untuk tetap menahan diri. Jangan mengambil tindakan main hakim sendiri,&rdquo; tegas Welbertus Wily, Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sekadau kepada Rakyat Kalbar, Kamis malam (12/1). &ldquo;Kondisi keamanan yang sudah kondusif ini harus tetap kita jaga dan kita rawat dengan baik," imbuhnya. (Achmad Munandar/Abdu Syukri/Mohamad iQbaL/fab/JPG)

Ketua DAD: Masyarakat Dayak Tahan Diri, Jangan Terpancing Isu Provokatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/diadang-massa-di-bandara-karena-dikira-sekjen-fpi_m_101936.jpeg" alt="Sejumlah masyarakat Sintang yang mengatasnamakan Forum Pemuda Dayak menggelar aksi penolakan kedatangan Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain di Bandara Susilo Sintang, Rabu (11/1)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah masyarakat Sintang yang mengatasnamakan Forum Pemuda Dayak menggelar aksi penolakan kedatangan Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain di Bandara Susilo Sintang, Rabu (11/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Insiden penolakan atas kedatangan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Tengku Zulkarnaen di Bandara Susilo Sintang, Kalimantan Barat, Rabu (12/1) pagi oleh kelompok massa terjadi diduga terjadi karena ada kesalahpahaman. Massa mengira tokoh yang datang ke Sintang tersebut adalah Sekjen Front Pembela Islam (FPI).&nbsp;  Pemerintah Kabupaten Sintang langsung mengambil langkah dengan mengumpulkan tokoh agama dan masyarakat untuk meredam situasi.&nbsp;  Bupati Sintang Jarot Winarno memimpin langsung pertemuan dengan didampingi Kapolres Sintang AKBP Suharjimantoro dan Kasdim 1205/Sintang Mayor Inf Syafendi. Rapat tertutup di pendopo Bupati itu dimulai pukul 14.00. Rapat berakhir satu jam kemudian.  Sekitar pukul 15.00 Wakil Bupati Askiman tiba di Pendopo Bupati. Di sana Bupati bersama Kapolres dan Kasdim masih menggelar pertemuan. Sementara tokoh agama dan masyarakat telah meninggalkan pendopo.  Tak lama berselang Wakil Bupati meninggalkan pendopo Bupati. Pukul 16.00 Wakil Bupati menggelar pertemuan dengan tokoh agama, masyarakat,dan pemuda di Balai Pegodai. Pertemuan menghasilkan kesepakatan bersama. Tiga poin kesepakatan berbunyi, &ldquo;Kami sangat mendambakan kehidupan di kabupaten Sintang yang sudah terjalin dengan baik dan harmonis untuk tetap dapat dipertahankan.&rdquo;&nbsp;  Poin kedua berbunyi, &ldquo;Kami menyadari bahwa kabupaten Sintang terdiri dari berbagai suku bangsa etnis budaya dan agama sangat menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman. Oleh karena itu kami tidak ingin kehidupan yang sudah tentram, damai dan penuh kekeluargaan dirusak oleh pihak-pihak yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.&rdquo;&nbsp;  Sementara bunyi kesepakatan ketiga, &ldquo;Kami tidak menolak kehadiran lembaga atau kapasitas seseorang sebagai tokoh agama tetapi sesungguhnya yang kami tolak paham radikal seseorang atau kelompok tertentu yang dapat memecah belahkan hubungan antar umat beragama serta tidak menterjemahkan kitab suci agama lain yang akan menyesatkan kepercayaan orang lain.&rdquo;&nbsp;  Kesepakatan yang dibuat ditandatangani 30 peserta pertemuan. Mereka perwakilan tokoh agama dan masyarakat di Sintang. Wakil Bupati Sintang Askiman dalam konferensi pers usai pertemuan mengatakan, aksi sekelompok massa semula datang ke bandara Susilo untuk menjemput kedatangan Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) untuk pelantikan ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Sintang. Ternyata yang akan dijemput batal datang ke Sintang.&nbsp;  Sementara kelompok massa secara bersamaan mendapat informasi kalau ada datang Sekjen FPI dan tiba ke Sintang menggunakan pesawat. Jadi ada kabar keliru, padahal yang datang adalah Wasekjen MUI. &ldquo;Kami sampaikan ke masyarakat Sintang dan Kalimantan Barat bukan penolakan kepada MUI, tapi keliru karena mendapat informasi sekjen FPI yang datang,&rdquo; kata Askiman.  Askiman mengatakan, pihaknya sudah melakukan konfirmasi kepada kelompok massa jika aksi yang terjadi bandara sepenuhnya spontanitas. Tidak ada perencanaan sebelumnya. Sementara mengenai spanduk, menurut Askiman, yang dibawa kelompok massa ke bandara, memang sudah lama dibuat. Cuma spanduk tersebut mulanya untuk perangkat demo ke Jakarta pada Desember 2016 lalu. &ldquo;Jadi spanduk kebetulan ada di mobil mereka,&rdquo; kata Askiman.  Karena itu, menurut Askiman, usai pelantikan DAD Sintang, dirinya langsung menghubungi Kepala Kesbangpol supaya mengumpulkan tokoh agama dan masyarakat. Untuk mengambil langkah bersama dan menjaga Sintang tetap kondusif.&nbsp;  Ketua MUI Sintang, Ulwan, berharap kejadian serupa tidak terulang. Kejadian tersebut diharap menjadi pertama dan terakhir terjadi. Keberagaman dan keharmonisan antara kelompok harus dijaga. Situasi Sintang yang kondusif dapat dipertahankan.&nbsp;  Terpisah, Ketua I MUI Sintang, Khoidul Mufid mengatakan Sanggau, Melawi &nbsp;maupun Sintang pada dasarnya ingin mendapatkan pencerahan dakwa murni dari kegiatan tablik Akbar dengan menghadirkan Wasekjen MUI di Masjid Agung An Nur Sintang.  "Hanya ingin mendapat pencerahan dakwah murni tidak ada unsur politik apa pun. Kita tidak ingin, hubungan antar umat beragama itu terjadi gesekan,&rdquo; katanya sebelum rapat dimulai.  Ia turut berharap insiden yang terjadi tidak berkembang, dan semua pihak dapat menjaga situasi Sintang agar terus kondusif. "Saya rasa ini murni masalah komunikasi dan informasi," kata dia. "Kita tidak menyangka sama sekali, dan sangat menyayangkan sekali atas insiden ini. Dan mudah mudahan ini hanya kesalahpahaman saja," katanya. (stm)

Diadang Massa di Bandara Karena Dikira Sekjen FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/detik-detik-pengadangan-wasekjen-mui-oleh-massa-di-bandara-sintang_m_101928.jpeg" alt="Sejumlah masyarakat Sintang yang mengatasnamakan Forum Pemuda Dayak menggelar aksi penolakan kedatangan Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain di Bandara Susilo Sintang, Kamis (12/1) pagi." width="100%">
<figcaption>Sejumlah masyarakat Sintang yang mengatasnamakan Forum Pemuda Dayak menggelar aksi penolakan kedatangan Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain di Bandara Susilo Sintang, Kamis (12/1) pagi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi pengadangan Wasekjen MUI, KH Tengku Zulkarnainoleh Forum Pemuda Dayak Sintang, saat mendarat dengan pesawat Garuda di Bandara Susilo Sintang, Kalimantan Barat sekitar pukul 09.30, Rabu (11/1) begitu mengejutkan banyak pihak. Mereka pun menyayangkan aksi tersebut.  Menyikapi kejadian tersebut, sejumlah tokoh agama, budaya, pemuda dan Forum Kerukunanan Umat Beragama(FKUB) Sintang menggelar pertemuan Kamis (12/1).  Pertemuan digelar di Rumah Jabatan Wakil Bupati Sintang, Askiman, sekitar pukul 16.00. Pantauan Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), pertemuan yang dipimpin langsung oleh Askiman berlangsung alot. Namun, saran dari berbagai tokoh agama maupun etnis dapat diterima.  &ldquo;Gerakan aksi yang mengatasnamakan Forum Pemuda Dayak itu merupakan aksi spontanitas yang dilakukan. Tidak ada unsur kesengajaan ataupun direncanakan sebelumnya,&rdquo; ujar Askiman.  Menurut dia, aksi itu merupakan kesalahpahaman informasi yang didapat oleh kelopmpok tertentu, sehingga menimbulkan pemikiran yang kurang dipahami oleh masyarakat.  Pada dasarnya, kelompok yang mengatasnamakan Forum Pemuda Dayak hendak menyambut kedatangan Presiden MADN Cornelis. Namun, yang bersangkutan berhalangan hadir pada Pelantikan Ketua DAD Sintang Periode 2017-2022.  &ldquo;Sesampai di Bandara, masyarakat yang menjalankan aksi itu mendapatkan informasi bahwa ada Sekjen FPI datang ke Kota Sintang ini. Dengan demikian, secara spontan mereka mengumpulkan massa untuk menolak kedatangan Sekjen FPI itu,&rdquo; katanya.  Masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemuda Dayak itupun langsung melakukan orasi penolakan terhadap Tengku Zulkarnain di Bandara Susilo Sintang.  &ldquo;Dengan adanya aksi tersebut, Tengku Zulkarnain tidak bisa turun dari pesawat dan memutuskan untuk kembali ke Pontianak dan membatalkan kegiatanya pada hari ini,&rdquo; terang Askiman.  Kepada masyarakat Sintang, Askiman mengatakan aksi yang dilakukan tadinya bukanlah penolakan terhadap kedatangan Wasekjen MUI. Sesungguhnya mereka keliru mendapatkan informasi, yang menyebut bahwa yang datang ke Kota Sintang adalah Sekjen FPI. &ldquo;Nah itu yang menjadi pemicu persoalan tadi pagi,&rdquo; ujarnya.  Masih menurut Askiman, sesuai pernyataan sikap Ketua DAD Sintang, Jefray Edwad, usai dilantik menolak dengan keras kehadiran organisasi FPI di Kabupaten Sintang.  Mengapa demikian, lanjut dia, karena Kabupaten Sintang yang sudah sangat harmonis dan tidak pernah terganggu, tak mau terusik kenyamanan hubungan antaragama, antarsuku, oleh pernyataan-pernyataan yang dinilai miring oleh sejumlah masyarakat Sintang.  Maka dari itu, hasil pertemuan yang dilakukan Kamis (12/1) telah membuahkan tiga pernyataan sikap kelompok agama dan suku di Sintang. Pertama, kami sangat mendambakan kehidupan di Kabupaten Sintang yang sudah terjalin dengan baik dan harmonis untuk tetap dapat dipertahankan.  Kedua, kami menyadari bahwa Kabupaten Sintang terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis, budaya dan agama sangat saling menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman.  Oleh karena itu kami tidak ingin kehidupan yang sudah tenteram, damai dan penuh kekeluargaan dirusak oleh pihak-pihak yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.  Ketiga, kami tidak menolak kehadiran lembaga atau kapasitas seseorang sebagai tokoh agama. Tetapi, sesungguhnya yang kami tolak adalah paham radikal seseorang atau kelompok tertentu yang dapat memecah belah hubungan antarumat beragama. Dan kami juga meminta untuk tidak menterjemahkan kitab suci agama lain yang akan menyesatkan kepercayaan orang lain. (ach/moh)

Detik-detik Pengadangan Wasekjen MUI oleh Massa di Bandara Sintang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wasekjen mui

Berita Terkini