<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/23/WhatsApp-Image-2025-03-23-at-214121-3695749054.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat AHY umumkan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2025-2030.  (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat AHY umumkan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2025-2030.  (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Struktur pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat periode 2025-2030 sudah komplet. Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjuk sekretaris jenderal (Sekjen) dan wakil sekretaris jenderal (wasekjen) untuk periode lima tahun mendatang.</p> <p>Pengumuman dilakukan di kantor DPP Demokrat, Jakarta, pada Minggu (23/3). AHY menunjuk Herman Khaeron sebagai Sekjen yang baru.</p> <p>Selain posisi Sekjen, AHY juga mengumumkan kader lainnya dalam kepengurusan. Rezka Oktoberia sebagai wasekjen. "Alhamdulillah dipercayakan oleh Ketua Umum AHY sebagai Wakil Sekretaris Jendral DPP partai Demokrat dan mohon doa serta dukungannya," ujar Rezka Oktoberia.</p> <p>Putri asal Luhak 50 (Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota), Sumatera Barat (Sumbar) itu saat ini sebetulnya juga menjabat sebagai Wasekjen di Srikandi Demokrat pimpinan Ketua Umum Annisa Pohan Yudhoyono.</p> <p>Memiliki segudang pengalaman dalam organisasi besar, anggota DPR periode 2019-2024 itu mengaku akan menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan pimpinan dan AD/ART yang berlaku.</p> <p>"Terima kasih kepada Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang telah memberikan amanah kepada saya untuk tugas baru, yakni sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, saya siap melaksanakan tugas ini sesuai arahan pimpinan dan sesuai AD/ART serta sesuai amanat pakta integritas," ujarnya.</p> <p>Srikandi Sumbar ini diketahui pada periode kepengurusan yang lalu menjabat sebagai Deputi Operasi dan Kampanye BAPPILU di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat masa bakti 2020-2025.</p> <p>Rezka yang juga Staf Khusus Mentri ATR/BPN RI ini mengaku menempati posisi wasekjen merupakan suatu amanah yang luar biasa. Ia lantas memohon doa dan support.</p> <p>&ldquo;Merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya karena bisa mewakili masyarakat Sumbar terkhusus Luak 50 (Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota) di kepengurusan inti Partai Demokrat sebagai wasekjen dan ini merupakan sejarah pertama kali putri asal kota Payakumbuh dan Kab 50 Kota sebagai Wasekjen di partai besar di tanah air, mohon dukungannya selalu,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Sementara itu, Okta Fyandy politikus muda asal Luhak 50 mengucapakan selamat kepada Rezka. Andi menilai Rezka layak mengemban posisi wasekjen. Apalagi Rezka saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komtap Anindya Bakrie Kadin Indonesia.</p> <p>"Saya berharap dengan masuknya uni Rezka Oktoberia sebagai wasekjen DPP di Partai Demokrat bisa memberikan pendidikan dan manfaat politik lokal di Luhak 50 terhadap perpolitikan nasional,&rdquo; sambungnya.</p>

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjuk Sekjen dan wasekjen untuk periode lima tahun mendatang.

AHY Umumkan Pengurus Baru DPP Partai Demokrat, Rezka Oktoberia Jabat Wasekjen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-dpc-demokrat-pekanbaru-diperiksa-polisi_m_.jpg" alt="Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon (baju putih) heran dengan Eddy Hiariej yang bisa tersandung kasus korupsi. Menurutnya, gaji Eddy sebagai Wamenkumham harusnya lebih dari cukup." width="100%">
<figcaption>Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon (baju putih) heran dengan Eddy Hiariej yang bisa tersandung kasus korupsi. Menurutnya, gaji Eddy sebagai Wamenkumham harusnya lebih dari cukup.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon memberikan tanggapan terkait penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau biasa dipanggil Eddy Hiariej. Prof Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan gratifikasi sebesar Rp 7 miliar.</p> <p>Tak pelak, kasus yang menimpa Guru Besar Hukum Pidana UGM itu mendapat sorotan dari Jansen Sitindaon. Jansen merasa heran dengan Eddy Hiariej yang bisa tersandung kasus korupsi. Menurutnya, gaji Eddy sebagai Wamenkumham harusnya lebih dari cukup.</p> <p>"Kok bisa jadi bergeser begini ya Prof Eddy? Padahal dibanding jadi dosen dulu, gaji dan pendapatan jadi Wamen ini pasti sudah lebih dari cukup. Apalagi, ditambah dengan segala fasilitas yang melekat pada jabatan ini," tulisnya melalui utas Twitter atau X dikutip pada Jumat (10/11).</p> <p>Saat masih menjadi lawyer, Jansen menceritakan dirinya pernah memakai jasa Eddy Hiariej sebagai saksi ahli.</p> <p>"Waktu saya masih aktif jadi lawyer dulu, dua kali saya pernah pakai Prof Eddy ini jadi saksi Ahli (atau KUHAP mengatakan keterangan Ahli) dalam perkara yang saya tangani. Satu perkara di Jakarta, satu lagi di Semarang," sambungnya.</p> <p>Jansen menilai bahwa saat itu penghasilan Eddy Hiariej sudah banyak karena rate-nya di atas rata-rata. "Karena memang rate beliau ini cukup tinggi dibanding yang lainnya. Karena memang orangnya pintar, sudah punya buku Hukum Pidana lagi atas namanya sendiri. Itulah yang membuat dia banyak dipakai jadi Ahli di banyak perkara lainnya. Ditambah sudah profesor dan ada 'merek' Fakultas Hukum UGM lagi," beber Jansen.</p> <p>Menurut Jansen, kasus yang menimpa Wamenkumham adalah duka mendalam bagi komunitas hukum.</p> <p>"Duka mendalam sebenarnya ini bagi komunitas hukum, khususnya para pengajar hukum Pidana, beliau ini jadi tersangka di kasus korupsi lagi. Jenis kasus yang mana selama ini beliau banyak jadi Ahlinya di pengadilan," lanjutnya.</p> <p>Meski demikian, dia tetap berpegang pada praduga tak bersalah dalam menyikapi kasus tersebut. "Mari kita tunggu vonis pengadilan terhadap kasus ini. Beliau bersalah atau tidak," tutup Jansen.</p>

Jansen merasa heran dengan Eddy Hiariej yang bisa tersandung kasus korupsi. Menurutnya, gaji Eddy sebagai Wamenkumham lebih dari cukup.

Wamenkumham Eddy Hiariej jadi Tersangka KPK, Wasekjen Demokrat: Kok Bisa jadi Bergeser Begini Ya Prof Eddy?

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/03/IMG_20230903_172131-3451116693.jpg" alt="Jansen Sitindaon." width="100%">
<figcaption>Jansen Sitindaon.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus pembunuhan yang menimpa Imam Masykur menjadi perhatian banyak kalangan, tak terkecuali Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) partai Demokrat Jansen Sitindaon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah melihat video penganiayaan Imam Masykur, ia meminta agar Riswandi Manik dan kawanannya dihukum berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ia meminta motif dari Riswandi Manik Cs juga harus digali lebih dalam lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012907833/tak-ingin-dikaitkan-kasus-imam-masykur-sepupu-riswandi-manik-saya-tak-akan-membelanya-semua-mengutuknya">Tak Ingin Dikaitkan Kasus Imam Masykur, Sepupu Riswandi Manik: Saya Tak Akan Membelanya, Semua Mengutuknya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, ia pun menghimbau kepada penegak hukum agar para pelaku diproses secara transparan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami minta kepada penegak hukum nantinya menyampaikan terbuka ke publik apa motif dibelakang pembunuhan ini?" tukasnya, dikutip dari Fajar pada Minggu (3/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Soal asmara kah, utang piutang? Atau ini yang aku tertarik, karena tadi aku ada baca koment dan sebuah tulisan, apakah penyiksaan ini terjadi karena ada faktor terkait perdagangan obat-obatan dibelakangnya?," sambung dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012904217/takut-namanya-tercatut-sepupu-riswandi-manik-minta-publik-tak-mengaitkan-dirinya-dengan-kasus-imam-masykur">Takut Namanya Tercatut, Sepupu Riswandi Manik Minta Publik Tak Mengaitkan Dirinya dengan Kasus Imam Masykur</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dibaca oleh Jansen, ia menyebut beberapa publik mengaitkan kasus pembunuhan Imam Masykur dengan obat tramadol.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya baca tadi nama obatnya: Tramadol. Sayapun tidak tahu obat apa ini," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Jansen, hal ini harus diselidiki lebih lanjut. Hal itu karena kasus pembunuhan Imam Masykur bisa jadi merembet ke persoalan yang lebih besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012904112/kerap-terngiang-ngiang-kekejaman-praka-riswandi-manik-cs-kesehatan-ibu-imam-masykur-menurun">Kerap Terngiang-ngiang Kekejaman Praka Riswandi Manik cs, Kesehatan Ibu Imam Masykur Menurun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekaligus juga untuk membuktikan apa benar ini motifnya? Karena tidak mungkin orang membunuh tanpa alasan. Apalagi katanya tidak saling kenal sebelumnya. Pasti ada sesuatu yang menghubungkan," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jansen menekankan dugaan obat tramadol dalam kasus ini perlu diselidiki lebih jauh untuk diketahui kebenarannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena jika terbukti benar, maka mafia dibalik peredaran obat tramadol ini juga perlu dibongkar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012903805/yuni-mauliza-kekasih-mendiang-imam-masykur-ternyata-caleg-dprd-kabupaten-bireuen-dari-partai-demokrat">Yuni Mauliza, Kekasih Mendiang Imam Masykur Ternyata Caleg DPRD Kabupaten Bireuen dari Partai Demokrat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun jika benar motifnya karena soal tramadol atau obat-obatan jenis lainnya, maka sekalian mafia di belakang obat ini dibongkar semua sekalian," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Blak-blakan, Jansen menyinggung soal bekingan kasus yang bisa saja mempengaruhi proses penanganan sebuah kasus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi mari bersama kita kawal perkara ini. Sampai vonis hukumnya inkracht. Dan semua yg terlibat diperkara in dibongkar," katanya.</div>

Menurut Jansen, hal ini harus diselidiki lebih lanjut karena kasus pembunuhan Imam Masykur bisa jadi merembet ke persoalan yang lebih besar.

Kematian Imam Masykur Diduga Berkaitan dengan Peredaran Tramadol, Wasekjen Demokrat: Mafianya Harus Dibongkar 

<p style="font-weight: 400;"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/surat-3229580726.jpg" alt="Potongan surat tanda tangan yang bertuliskan seperti &lsquo;Anies Baswedan&rsquo; mengajak AHY menjadi cawapres." width="100%">
<figcaption>Potongan surat tanda tangan yang bertuliskan seperti &lsquo;Anies Baswedan&rsquo; mengajak AHY menjadi cawapres.</figcaption>
</figure> </strong></p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Berubahnya haluan Anies Baswedan yang kini bergandengan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, membuat Partai Demokrat meradang. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, akhirnya buka suara untuk menjawab berbagai spekulasi publik yang penasaran tentang hubungan di balik ketiga partai besar tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">Lewat akun X (dulunya Twitter) pribadinya @jansen_jsp, ia mengungkapkan tentang apa yang terjadi antara Anies, AHY, dan Cak Imin. Sebuah cuitan panjang berjudul &lsquo;Kesepakatan Pintu Belakang&rsquo;.</p> <p style="font-weight: 400;">Dalam ceritanya, Jansen mengungkit soal surat yang ditulis Anies untuk melamar AHY sebagai pendampingnya. Menurut dia, AHY sudah menjawab surat tersebut dan bersedia menjadi bacawapres Anies dalam pilpres 2024 mendatang.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012906782/andi-mallarangeng-demokrat-terus-berkomunikasi-dengan-partai-lain-untuk-langkah-selanjutnya">Andi Mallarangeng: Demokrat Terus Berkomunikasi dengan Partai Lain untuk Langkah Selanjutnya</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Surat Mas Anies itu sudah dijawab Mas AHY dalam bentuk surat tulisan tangan juga, pada tanggal 25 Agustus 2023. Mengatakan iya dst.. Saya sudah lihat langsung suratnya,&rdquo; tulis Jansen, dikutip&nbsp;<em>JawaPos.com</em>&nbsp;pada Sabtu (2/9).</p> <p style="font-weight: 400;">Namun jawaban tersebut, kata dia, memang tidak dipublikasikan lantaran menunggu waktu yang tepat. Selain itu, surat lamaran 25 Agustus itu sejatinya juga bukan pertama kali disampaikan Anies Baswean.</p> <p style="font-weight: 400;">Jansen bilang, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah berkali-kali meminang AHY jauh sebelum tanggal tersebut. Bahkan, Anies sempat menyebut lamarannya dengan kalimat &ldquo;Mari kita &lsquo;menjemput takdir&rsquo; bersama&rdquo;.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Jadi secara lisan dan tertulis, Mas Anies sebenarnya sudah berkali-kali menyampaikan/memutuskan memilih Mas AHY jadi wakilnya. Dari penyampaian lisan 14 Juni 2023 sampai tertulis 25 Agustus 2023 (yang suratnya terlampir di bawah). Yang kemudian beliau khianati sendiri,&rdquo; terangnya.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012906627/sby-ungkap-demokrat-diajak-bentuk-koalisi-baru-dengan-pks-dan-ppp">SBY Ungkap Demokrat Diajak Bentuk Koalisi Baru dengan PKS dan PPP</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Lebih lanjut, Jansen menjelaskan bahwa Partai Demokrat sejatinya sudah ingin mendeklarasikan Anies &ndash; AHY sejak lama. Namun, Anies disinyalir mengulur-ulur waktu pendeklarasian tersebut, dengan dalih terlalu cepat dan ingin menunggu &lsquo;last minute&rsquo;.</p> <p style="font-weight: 400;">Partai Demokrat dengan sabar menerima permintaan Anies dan bersedia menunggu waktu itu tiba. Sayangnya, lain di mulut lain di hati, tiba-tiba saja Anies dikabarkan menggandeng Cak Imin sebagai wakilnya seolah mencampakkan AHY yang sudah dipinangnya lebih dulu.</p> <p style="font-weight: 400;">&lsquo;Kesepakatan Pintu Belakang&rsquo; antara Anies dan Cak Imin yang disepakati dalam waktu singkat, seketika meruntuhkan kerjasama dan komitmen Demokrat dan Anies yang sudah terjalin sejauh ini.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Sehingga komitmen, kerjasama dan rasa saling percaya antar kita yang berjalan selama 1 tahun ini, rusak karena kesepakatan yang dilakukan tidak lebih dari 1X24 jam. Dilakukan di belakang pintu, diam-diam, tanpa berpikir lama dan jenengan setuju,&rdquo; tandasnya.</p>

Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, akhirnya buka suara tentang apa yang terjadi antara Anies, AHY, dan Cak Imin.

Wasekjen Partai Demokrat Ungkap ‘Kesepakatan Pintu Belakang’ Antara Anies, AHY dan Cak Imin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/ketum-Partai-Demokrat-AHY-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sahabat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Agust Jovan Latuconsina, bercerita mengenang kembali saat-saat bersekolah di Magelang. Jovan dan AHY merupakan siswa SMA Taruna Nusantara dan sama-sama mengeyam pendidikan di Akademi Militer. Jovan menceritakannya di sela-sela safari Ramadan di Jogjakarta.<br /> <br /> Jovan menuturkan pada saat kelas 3 SMA ada rekrutmen dari perusahaan penerbangan Garuda Indonesia yang mencari siswa-siswi terbaik yang akan didik menjadi pilot pesawat komersial di Selandia Baru untuk selanjutnya bertugas sebagai pilot Garuda Indonesia. Karena AHY calon lulusan terbaik, Jovan menuturkan ia terjaring dalam seleksi itu. AHY berhasil melewati tes itu, tetapi saat pendalaman wawancara psikologi dia menolak dan menyatakan niatnya untuk masuk Akademi Militer.<br /> <br /> "Tahun 1997 saat lulus dari SMA Taruna Nusantara menjadi lulusan terbaik dan mendapat Garuda Trisakti Tarunatama AHY mendaftar ke Akademi Militer, tetapi pada tahun itu proses seleksi ke Akademi Militer tidak seperti sekarang. Seleksi tidak langsung dilakukan di Akademi Militer tetapi tergabung atau terintegrasi di bawah naungan AKABRI. Sebelum masuk Akademi Angkatan atau Matra mereka akan mengikuti seleksi umum di bawah naungan AKABRI tersebut," ujar Jovan dalam keterangannya, Sabtu (9/4).<br /> <br /> Jovan bercerita pada saat seleksi umum tersebut ternyata AHY ditetapkan sebagai calon taruna nomor urut satu di Akademi Angkatan Udara (AAU), hasil psikologinya sangat memuaskan. Dengan tinggi 182 cm para penguji meyakini AHY bisa menjadi pilot pesawat tempur di TNI AU.<br /> <br /> "Lagi-lagi saat proses seleksi wawancara AHY menolak untuk menjadi pilot dan lebih memilih Akademi Militer meski di Akademi Militer hasil psikologi AHY berada di urutan ke-4 dari 300 lebih calon taruna yang akan diterima di Akademi Militer," katanya.<br /> <br /> Jovan mengungkapkan dengan kerja keras yang besar AHY bisa menjadi komandan resimen korps taruna di Akademi Militer atau orang nomor satu di Organisasi Kemahasiswaan. AHY pun kemudian menjadi lulusan terbaik pada tahun 2000 dengan meraih pedang Trisakti Wiratama.<br /> <br /> "Selain itu, AHY diberi penghargaan Adhi Makayasa oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang diserahkan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri di Istana Merdeka Jakarta," ungkapnya.<br /> <br /> Selepas dari Akademi Militer, secara kebetulan TNI AD sedang merekrut perwira-perwira terbaik untuk dijaring menjadi penerbang Angkatan Darat (Penerbad). Saat itu TNI AD sedang melakukan proyek besar-besaran membeli helikopter tempur jenis MI-35 dan MI-17 dari Rusia. Karena AHY adalah salah satu dari perwira terbaik itu maka diapun ditugaskan untuk mengikuti seleksi sebagai pilot helikopter tempur. Lagi-lagi dia lulus mengikuti serangkaian seleksi, tetapi pada saat pendalaman wawancara, AHY menyatakan lebih memilih menjadi prajurit ops infanteri di lingkungan Kostrad.<br /> <br /> "Memang masa depan adalah milik Tuhan bukan milik manusia. Tidak ada yang tahu pasti jalan hidup seseorang kecuali Sang Maha Pencipta," pungkas Jovan.

Cerita Wasekjen Demokrat soal AHY yang Menolak jadi Pilot