<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tiket-indonesia-masters-2019-sudah-bisa-dibeli-tanggal-17-desember_m_.jpg" alt="Logo PBSI" width="100%">
<figcaption>Logo PBSI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PP PBSI) mengonfirmasi Rachmat Setiyawan telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen). Pengajuan dilakukan saat yang bersangkutan tengah dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik. PBSI tak menjelaskan pelanggaran kode etik apa yang sedang dijalani Rachmat Setyawan. Namun, federasi sudah menerima surat pengunduran diri tersebut pada Senin (7/7). "PP PBSI menyampaikan bahwa benar Wakil Sekretaris Jenderal PP PBSI, Rachmat Setiyawan, telah mengajukan pengunduran dirinya terhitung sejak tanggal 7 Juli 2025," tulis PBSI dalam keterangan resminya, Rabu (9/7). "Surat pengunduran diri tersebut disampaikan bersamaan dengan berjalannya proses pemeriksaan oleh Komite Etik PP PBSI terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh yang bersangkutan," tambahnya. Isu Rachmat Setiyawan mundur sebagai Wasekjen PBSI sudah beredar beberapa hari terakhir. Pengunduran dirinya cukup menimbulkan kehebohan dan ada dugaan akibat isu internal. PP PBSI pun menghormati apa yang menjadi keputusan Rachmat sebagai pilihan pribadi dan memastikan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai mekanisme internal serta prinsip tata kelola organisasi yang menjunjung tinggi pengawasan etik dan akuntabilitas. "Kami memahami bahwa dalam setiap proses transformasi organisasi, dinamika dan respons di ruang publik adalah hal yang wajar. Namun demikian, PP PBSI tetap fokus pada agenda besar organisasi: memperkuat sistem tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap langkah dan kebijakan yang diambil berpijak pada sistem yang terukur, bukan pada opini atau persepsi semata," tulis federasi. "Faktanya, keputusan pengunduran diri Wakil Sekretaris Jenderal merupakan hak pribadi yang sepenuhnya dihormati, namun sekaligus mencerminkan bahwa sistem pengawasan dan check and balances di lingkungan PP PBSI berjalan sebagaimana mestinya," tambah PBSI. PP PBSI juga memastikan bahwa Komite Etik yang dibentuk secara independen dan menjalankan mandatnya secara aktif, telah menjalankan tugasnya dengan menjunjung prinsip kehati-hatian, menjaga integritas, dan menjunjung tinggi etika organisasi dalam setiap proses pengambilan keputusan. "Sebagai organisasi yang tengah berbenah menuju tata kelola yang lebih baik, PP PBSI terbuka terhadap masukan dan kritik yang bersifat membangun. Namun, dalam setiap dinamika yang terjadi, kami akan tetap teguh pada prinsip profesionalisme, integritas, dan kedisiplinan organisasi. Setiap pelanggaran terhadap prinsip tersebut akan ditindaklanjuti sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku," jelas PBSI. Ke depan PP PBSI juga terus berkomitmen untuk terus menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. "Kami akan menjaga kehormatan organisasi dan memastikan bahwa ekosistem bulutangkis nasional terus melaju ke arah yang lebih baik, demi prestasi dan kebanggaan bangsa Indonesia," tutup federasi.

Pengajuan dilakukan saat yang bersangkutan tengah dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik.

PBSI Konfirmasi Pengunduran Diri Wasekjen Rachmat Setiyawan, Mundur Saat Diperiksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/23/WhatsApp-Image-2025-03-23-at-214121-3695749054.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat AHY umumkan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2025-2030. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat AHY umumkan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2025-2030. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Struktur pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat periode 2025-2030 sudah komplet. Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjuk sekretaris jenderal (Sekjen) dan wakil sekretaris jenderal (wasekjen) untuk periode lima tahun mendatang. Pengumuman dilakukan di kantor DPP Demokrat, Jakarta, pada Minggu (23/3). AHY menunjuk Herman Khaeron sebagai Sekjen yang baru. Selain posisi Sekjen, AHY juga mengumumkan kader lainnya dalam kepengurusan. Rezka Oktoberia sebagai wasekjen. "Alhamdulillah dipercayakan oleh Ketua Umum AHY sebagai Wakil Sekretaris Jendral DPP partai Demokrat dan mohon doa serta dukungannya," ujar Rezka Oktoberia. Putri asal Luhak 50 (Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota), Sumatera Barat (Sumbar) itu saat ini sebetulnya juga menjabat sebagai Wasekjen di Srikandi Demokrat pimpinan Ketua Umum Annisa Pohan Yudhoyono. Memiliki segudang pengalaman dalam organisasi besar, anggota DPR periode 2019-2024 itu mengaku akan menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan pimpinan dan AD/ART yang berlaku. "Terima kasih kepada Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang telah memberikan amanah kepada saya untuk tugas baru, yakni sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, saya siap melaksanakan tugas ini sesuai arahan pimpinan dan sesuai AD/ART serta sesuai amanat pakta integritas," ujarnya. Srikandi Sumbar ini diketahui pada periode kepengurusan yang lalu menjabat sebagai Deputi Operasi dan Kampanye BAPPILU di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat masa bakti 2020-2025. Rezka yang juga Staf Khusus Mentri ATR/BPN RI ini mengaku menempati posisi wasekjen merupakan suatu amanah yang luar biasa. Ia lantas memohon doa dan support. &ldquo;Merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya karena bisa mewakili masyarakat Sumbar terkhusus Luak 50 (Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota) di kepengurusan inti Partai Demokrat sebagai wasekjen dan ini merupakan sejarah pertama kali putri asal kota Payakumbuh dan Kab 50 Kota sebagai Wasekjen di partai besar di tanah air, mohon dukungannya selalu,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, Okta Fyandy politikus muda asal Luhak 50 mengucapakan selamat kepada Rezka. Andi menilai Rezka layak mengemban posisi wasekjen. Apalagi Rezka saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komtap Anindya Bakrie Kadin Indonesia. "Saya berharap dengan masuknya uni Rezka Oktoberia sebagai wasekjen DPP di Partai Demokrat bisa memberikan pendidikan dan manfaat politik lokal di Luhak 50 terhadap perpolitikan nasional,&rdquo; sambungnya.

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjuk Sekjen dan wasekjen untuk periode lima tahun mendatang.

AHY Umumkan Pengurus Baru DPP Partai Demokrat, Rezka Oktoberia Jabat Wasekjen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/hanura-sindir-pedas-amien-rais-begini-katanya_m_168596.jpeg" alt="Amien Rais" width="100%">
<figcaption>Amien Rais</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mempertanyakan sikap Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais yang selalu menyindir bahwa bangsa Indonesia tidak berpihak kepada rakyat melainkan kepada asing. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Tridianto mengaku kecewa apa yang selalu disampaikan oleh mantan Ketua MPR ini. Menurut Tri, kerja sama dengan pihak asing sangat menguntungkan karena demi kesejahteraan rakyat. "Kerja sama dengan pihak asing bukan sekarang saja. Tapi sejak dulu. Tidak ada pemerintahan yang tidak kerja sama dengan pihak asing. Yang penting kan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat," ujar Tri saat dihubungi, Rabu (15/11). Menurut Tri, saat ini saja Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memaksa Freeport untuk divestasi sahamnya sebesar 51 persen. "Nah apa ini bukan hal yang baik," katanya. Oleh sebab itu, dia berharap Amien Rais tidak perlu benci dan anti terhadap asing. Karena semua yang dilakukan pemerintah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Tidak ada negara yang menjerumuskan rakyatnya untuk menderita. "Enggak usah anti asing. Yang penting membawa manfaat," pungkasnya. Sekadar informasi, Amien Rais dalam setiap kesempatan selalu mengkritik kebijakan reklamasi yang dijalankan oleh pemerintah. Amien selalu berpandangan pemerintah mendukung reklamasi kerena demi kepentingan asing. Bukan untuk rakyat. Oleh sebab itu, dia berkali-kali meminta proyek reklamasi yang saat ini dijalankan oleh pemerintah untuk dihentikan. Karena tidak berpihak ke rakyat kecil.

Hanura Sindir Pedas Amien Rais, Begini Katanya

wasekjen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wasekjen

Berita Terkini

PBSI Konfirmasi Pengunduran Diri Wasekjen Rachmat Setiyawan, Mundur Saat Diperiksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik

AHY Umumkan Pengurus Baru DPP Partai Demokrat, Rezka Oktoberia Jabat Wasekjen

Hanura Sindir Pedas Amien Rais, Begini Katanya

Download Aplikasi JawaPos.com