<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/komnas-ham-wadas-1.jpg" alt="BEBER TEMUAN: Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (tengah) didampingi Komisioner M. Choirul Anam (kiri) dan Beka Ulung Haspara di kantor Komnas HAM, Jakarta, kemarin (24/2). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BEBER TEMUAN: Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (tengah) didampingi Komisioner M. Choirul Anam (kiri) dan Beka Ulung Haspara di kantor Komnas HAM, Jakarta, kemarin (24/2). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/komnas-ham/">Komnas HAM</a> meminta gubernur dan Kapolda Jawa Tengah menjamin insiden kemanusiaan di Wadas tidak terulang. Rekomendasi itu diberikan seiring hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM yang menemukan adanya penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) saat pengukuran lahan di <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/03/2022/moeldoko-pembayaran-ganti-rugi-wadas-selesai-sebelum-lebaran/">Wadas</a> pada 8 Februari lalu.  Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan, ada beberapa kesimpulan dari hasil pemantauan dan penyelidikan tersebut. Di antaranya, adanya pengabaian hak free and prior informed consent (FPIC) terhadap masyarakat. Padahal, masyarakat punya hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka atas proyek kuari batuan andesit di desanya.  Komnas HAM juga menyimpulkan bahwa pemerintah dan pemrakarsa pembangunan Bendungan Bener <a href="https://www.jawapos.com/tag/minim-sosialisasi/">minim sosialisasi</a> kepada masyarakat terkait dampak proyek. Partisipasi masyarakat juga tidak dilakukan secara menyeluruh. ”Itu menjadi pemicu ketegangan antarwarga maupun warga dengan pemerintah,” kata Beka kemarin (24/2).  Kesimpulan lainnya, terjadi kerenggangan relasi sosial di tengah masyarakat. Itu seiring terbaginya masyarakat dalam dua kelompok. Yakni, kelompok pendukung rencana kuari dan yang menolak.  Beka menyebutkan, penangkapan dan kekerasan yang menimpa warga penolak kuari pada 8 Februari lalu mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman.

Komnas HAM: Ada Pengabaian Hak Warga di Wadas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/hoax-wadas.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>POLEMIK kasus tanah di <a href="https://www.jawapos.com/tag/wadas/">Wadas</a> rupanya tak luput dari kabar palsu. Salah satunya mengaitkan kejadian itu dengan Tiongkok. Misalnya, informasi yang menyebut aparat menahan 64 pelaku aksi radikal anarkistis karena mengganggu proyek PT Beijing Xie Wen.  ”Kapolda Jateng: kami menahan 64 orang aksi radikalis anarkis warga Wadas Purworejo, yang ganggu proyek PT Beijing Xie Wen,’’ begitu judul yang memperlihatkan logo media Kompas.com pada 16 Februari 2022.  Informasi itu diunggah akun Facebook Antoni Antoni. Ada dua capture. Selain tangkapan gambar kompas.com, juga dilampirkan capture portal berita keuangannews.id yang memberitakan sikap <a href="https://www.jawapos.com/tag/ylbhi/">YLBHI</a>. ”Paham kan,’’ tulis akun tersebut (bit.ly/64RadikalisAnarkis).  Tulisan dalam tangkapan gambar itu jelas perlu dicurigai. Sebab, judul berita begitu panjang. Bahkan, menggunakan kalimat tak baku.  Nah, ada juga beberapa informasi yang perlu diluruskan. Yakni, 64 warga tersebut tidak terkait dengan aksi radikal anarkistis. Mereka hanyalah warga yang menolak tambang andesit. Bahkan, warga yang sempat diamankan itu sudah dibebaskan.  Jawapos.com mengabarkan pembebasan tersebut. Berita yang terbit 10 Februari 2022 itu berjudul, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/10/02/2022/komnas-ham-usut-insiden-desa-wadas-67-warga-penolak-tambang-bebas/">Komnas HAM Usut Insiden Desa Wadas, 67 Warga Penolak Tambang Bebas</a>. Keseluruhan warga Desa Wadas yang ditangkap akhirnya dibebaskan pada 9 Februari 2022.  Tiga orang masih menjalani penyidikan karena dianggap sebagai provokator. Rombongan warga diantar dengan menggunakan dua bus ke kompleks Masjid Nurul Huda di Desa Wadas. Selengkapnya, Anda dapat membacanya di bit.ly/SudahBebas.  Penelusuran lainnya soal gambar <a href="https://www.jawapos.com/tag/polda-jateng/">Kapolda Jateng</a> Irjen Pol Ahmad Luthfi yang seolah-olah dikaitkan dalam konferensi pers polemik Wadas. Padahal, tidak ada kaitannya. Foto tersebut sebelumnya diunggah oleh Radar Semarang (Jawa Pos Group) sebagai pelengkap pemberitaan tentang pencopotan Kasatreskrim Boyolali pada 18 Januari 2021. Credits foto juga menunjukkan pewarta Radar Semarang, M. Haryanto.  Pemberitaan Radar Semarang itu berkaitan dengan pencopotan Kasatreskrim Polres Boyolali AKP Eko Marudin pada Selasa, 18 Januari 2022. Pencopotan itu buntut perkara dugaan pelecehan terhadap perempuan bernama R, warga Boyolali. Anda dapat membacanya di bit.ly/BukanPreskonWadas.  Jawa Pos juga menemukan video yang menampilkan foto Kapolda yang sedang wawancara dengan jurnalis. Misalnya, yang diunggah kanal YouTube Kompas TV pada 18 Januari 2022. Konferensi pers itu sama, yaitu tentang pencopotan Kasatreskrim Polres Boyolali. Anda dapat melihatnya di bit.ly/PreskonPencopotan.  Kemudian, soal pelaksana <a href="https://www.jawapos.com/tag/proyek-bendungan/">proyek Bendungan</a> Bener, sejatinya tidak ada kaitan dengan PT Beijing Xie Wen. Bahkan, PT tersebut tak ada dalam pencarian. Justru penanggung jawab proyek strategis nasional itu adalah Kementerian PUPR. Pendanaan penuh dari APBN. Anda dapat membacanya di KPPIP, bit.ly/PJProyekBendungan.  FAKTA  Keseluruhan <a href="https://www.jawapos.com/tag/warga-wadas/">warga Wadas</a> yang ditangkap sudah dibebaskan. Penanggung jawab proyek Bendungan Bener itu Kementerian PUPR dengan pendanaan penuh dari APBN.

Kabar Palsu Sudutkan Warga Wadas Penolak Tambang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220213_214901.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui warga penolak penambangan kuari terkait rencana pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Minggu (13/2). Humas Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui warga penolak penambangan kuari terkait rencana pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Minggu (13/2). Humas Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah warga di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berharap para tokoh Nahdlatul Ulama turun gunung, untuk mendamaikan warga yang terbelah dan menjurus konflik sosial, antara pihak pro dan kontra penambangan batu andesit. Warga Dusun Kali Gendol, Desa Wadas, Wagimin, mengatakan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Wadas mengalami kerusakan dengan adanya pro dan kontra rencana penambangan batu andesit, yang digunakan sebagai bahan fondasi Bendungan Bener. Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo saat ini menjadi sorotan nasional. Dalam peristiwa pengukuran lahan untuk lokasi penambangan batu andesit pada Selasa (8/2) polisi mengamankan 64 orang guna mencegah konflik horizontal antara warga pro dan kontra. Sehari kemudian mereka dilepaskan. Atas rencana penambangan batu andesit, masyarakat Desa Wadas terbelah dua. Satu pihak setuju penambangan batu andesit dan pihak lain menentang. Sikap pro dan kontra ternyata menjalar lebih jauh dan menjurus konflik sosial. Menurut Wagimin, warga pro dan kontra tidak saling tegur sapa. Bahkan acara keagamaan, sosial dan budaya dilakukan masing-masing pihak secara sendiri-sendiri. "Situasinya memang seperti itu, sudah sangat memprihatinkan," katanya di Purwerejo, Selasa (15/2) dikutip dari Antara. Hal senada diungkapkan Syawaludin, warga Dusun Beran, Desa Wadas, yang menyampaikan ada kejadian mesin sepeda motor diisi dengan garam dan pasir. Hal ini terkait pihak kontra dan pro. "Perpecahan mulai berlangsung dari tahun 2016 hingga sekarang ini, berarti sudah lima tahun," katanya. Koordinator Komunitas Masyarakat Terdampak Desa Wadas (Mata Desa) Emha Saiful Mujab yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan, sebelumnya warga Wadas ramah dan guyub rukun. Menurut Gus Ipul, 100 persen warga Wadas adalah kaum nahdliyin alias warga Nahdlatul Ulama. Sebagaimana kaum nahdliyin, mereka gemar silaturahim dengan bersama-sama mengikuti kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya. "Ini sungguh berbahaya dan harus dicarikan jalan keluarnya. Perlu digagas untuk mempertemukan pihak pro dan kontra, agar kehidupan kemasyarakatan warga Wadas kembali normal seperti semula," katanya. Ia menyoroti kekacauan bahkan terjadi hingga tingkat keluarga hanya karena beda pandangan. "Ada seorang ibu tidak mendatangi hajatan anaknya gara-gara beda pandangan tentang penambangan batu andesit. Benar-benar parah kerusakan sosial di Desa Wadas," katanya. Warga Dusun Beran, Wadas, Amat Marlan yang juga anggota Banser NU Kecamatan Bener, mengharapkan tokoh NU turun ke Desa Wadas untuk mendamaikan dan mempersatukan lagi warga Desa Wadas yang 100 persen kaum nahdliyin. "Tolong tokoh-tokoh NU datang secepat mungkin ke sini. Kami ingin kedamaian kembali di Desa Wadas. Sungguh sangat tidak nyaman hidup bertetangga tidak saling sapa selama bertahun-tahun," katanya.

Warga Wadas Berharap Tokoh NU Turun Gunung Damaikan Konflik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/warga-wadas-walhi-soroti.jpg" alt="GALI INFORMASI: Rombongan Komisi III DPR berdialog dengan warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, kemarin (10/2). (HENDRI UTOMO/JAWA POS RADAR PURWOREJO)" width="100%">
<figcaption>GALI INFORMASI: Rombongan Komisi III DPR berdialog dengan warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, kemarin (10/2). (HENDRI UTOMO/JAWA POS RADAR PURWOREJO)</figcaption>
</figure><h3>Sekadar Sumber Material, Tidak Terkait Proyek Waduk</h3> JawaPos.com – Insiden pengepungan dan penangkapan puluhan warga Desa Wadas, Purworejo, Selasa (8/2) menyisakan trauma. Apalagi hingga kemarin masih banyak personel kepolisian yang bertahan di desa tersebut.  Beberapa warga akhirnya memilih mengungsi ke rumah kerabat di luar Desa Wadas.  Seorang warga yang enggan namanya disebutkan menceritakan kondisi Desa Wadas setelah pengepungan. Dia menuturkan, Rabu (9/2) malam warga mendengar pengumuman dari polisi lewat megafon. Polisi yang berkeliling desa meminta warga menyerahkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB dan kartu keluarga. ”Mungkin untuk mengetahui luas tanah warga," jelasnya.  Menurut dia, ada warga yang mengalami kejadian tidak menyenangkan. Misalnya, ada polisi yang masuk ke rumah warga untuk membuat kopi dan teh sendiri. Ada juga yang meminjam motor warga untuk penerangan hingga aki tekor. Bahkan, ada polisi yang membuang sampah di depan rumah warga dan nongkrong di beberapa sudut desa sembari tertawa-tawa keras. "Kejadian-kejadian itu menjadi intimidasi tersendiri untuk warga," tuturnya.  Kejadian-kejadian tersebut mengganggu ketenangan warga. Karena itu, sebagian orang memutuskan mengungsi ke rumah saudara. Kebanyakan yang mengungsi adalah ibu-ibu yang memiliki balita. Dia sendiri telah mengungsi ke rumah saudara. ’’Saya mengungsi juga tadi pagi,’’ ungkapnya.  Menurut dia, yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi anak-anak di Desa Wadas. Sebab, banyak anak yang mengalami trauma. Setiap melihat mobil polisi, mereka langsung menutup mata dengan menggunakan tangan. ”Anak-anak TK dan SD yang trauma," keluhnya. Dia menuturkan, rasa trauma itu sangat mungkin karena melihat bapaknya ditangkap polisi di rumah sendiri. ”Saya khawatir rasa trauma ini akan memengaruhi pertumbuhan anak, bahkan sampai dewasa," ujarnya.  Dia juga mengeluhkan bermunculannya preman yang entah dari mana. Polisi yang berada di Desa Wadas bukannya mengusir mereka, tetapi justru bersikap diam. ”Harusnya mereka diusir," ujarnya.  Sementara itu, Radar Purworejo mewawancarai Amat Ardiyanto, 19, warga Desa Wadas yang sempat diamankan polisi pada Selasa (8/2). Dia mengatakan, tindakan polisi saat itu sangat berlebihan. Selain menangkap 67 orang, termasuk dirinya, dia melihat polisi masuk ke rumah-rumah warga di sekitar masjid.  Dia menceritakan, saat diamankan, dirinya merasakan beberapa kali pukulan dari belakang kepala dan tendangan di wajah. Saat menjalani pemeriksaan di Polres Purworejo, kedua tangannya diborgol. ”Saya sama sekali tidak pernah terlibat dalam aksi demo warga kontra penambangan. Meskipun saya juga tidak setuju terhadap rencana tersebut. Sebab, tanah milik warga harus tetap dijaga sebagai aset keluarga,’’ tegasnya.  Warga lain, Hamidah, menambahkan bahwa bukan masalah berapa besar ganti rugi tanah yang akan diterima. Namun, dia tidak rela jika kehilangan lahan pertanian yang selama ini menghidupi keluarganya. ’’Bagaimana nanti anak cucu kami kalau lahan itu dilepas. Dalam proses pengamanan warga Selasa (8/2) kemarin, suami, adik, dan anak saya juga ikut diamankan, sekarang sudah dibebaskan,’’ ucapnya.  Pada bagian lain, relawan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas Insin Sutrisno menuturkan, warga memiliki empat tuntutan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. ’’Pertama, menghentikan pertambangan di Desa Wadas,’’ ujarnya. Kedua, menarik aparat kepolisian dari Desa Wadas. Ketiga, mendesak aparat menghentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga Desa Wadas. ’’Terakhir, usut tuntas tindakan kekerasan yang dilakukan aparat di Desa Wadas,’’ ujarnya dalam keterangan tertulis.  Di sisi lain, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritisi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut bahwa polisi telah bertindak sesuai prosedur. Menurut Usman, pernyataan Mahfud terkait penangkapan warga tidak sesuai dengan kejadian di lapangan. ’’Menko Polhukam mengatakan, polisi sudah bertindak sesuai prosedur untuk menjamin keamanan masyarakat. Sebenarnya, yang dijamin adalah keamanan pejabat negara yang turun ke lokasi,” ujar Usman dalam konferensi pers virtual kemarin.  Usman menjelaskan, kekerasan oleh aparat benar-benar terjadi di lapangan. Dia juga menegaskan tidak benar jika dikatakan polisi bertindak atas permintaan pengawalan keamanan masyarakat agar tidak terjebak pada konflik horizontal. ’’Benar ada perbedaan pendapat secara horizontal di kalangan warga, tapi itu disebabkan kebijakan pemerintah yang terburu-buru memaksakan proyek strategis nasional,’’ tutur Usman.  Sementara itu, Manajer Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional Tri Jambore Christanto melihat peristiwa di Wadas merupakan buntut terbitnya izin penunjukan lokasi (IPL) proyek Bendungan Bener yang bias. Dalam IPL itu tercantum bahwa sebagian wilayah di Wadas jadi lokasi kuari yang menyuplai bahan material proyek bendungan.  ”Kenapa bias? Karena praktik untuk kepentingan umum itu mestinya dipisahkan antara kebutuhan proyek kepentingan umum dengan tempat material di mana kebutuhan itu diambil,” jelasnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.  Rere –sapaan akrab Tri Jambore Christanto– menyebut lokasi kuari itu semestinya masuk dalam konteks pertambangan yang terpisah dengan proyek bendungan. ”Tapi, ini (IPL) jadi satu,” jelasnya. Selama ini masyarakat menyuarakan penolakan atas penunjukan Wadas sebagai lokasi kuari. Bukan menolak proyek Bendungan Bener yang berjarak sekitar 10 kilometer dari Wadas. Penolakan itu bukan tanpa dasar. Merujuk kajian Walhi Jogja, mayoritas penduduk Wadas merupakan petani yang hidup dari mengelola kawasan tersebut. ”Turun-temurun mereka mengelola,” ujarnya.  Rere menggarisbawahi, persoalan IPL harus dibaca kembali sebagai akar masalah. Dia mencontohkan proyek strategis nasional (PSN) untuk kepentingan umum lain yang memisahkan antara lahan untuk kebutuhan proyek dan lokasi pertambangan. Misal, jalan tol. ”Kalau bikin jalan tol, (area) jalan tolnya sendiri, (izin) pertambangannya sendiri,” terang eks direktur eksekutif Walhi Jatim itu.  Walhi meminta IPL tersebut juga harus memperhatikan unsur keberatan masyarakat dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal). Sejauh ini, kata dia, amdal yang menjadi dasar penerbitan IPL itu sama sekali tidak mencantumkan penolakan masyarakat atas lokasi tambang. ”Padahal, penolakan itu menjadi acuan apakah amdal bisa diloloskan atau tidak,” imbuhnya.

Pasca Pengepungan, Warga Wadas Trauma dan Pilih Mengungsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/wadas1.jpg" alt="Tangkapan layar saat polisi mengeepung Warga di Masjid Desa Wadas. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar saat polisi mengeepung Warga di Masjid Desa Wadas. (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kondisi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dikabarkan masih mencekam. Puluhan warga yang sebelumnya dipulangkan pada Rabu (9/2) kemarin akibat penangakapan, juga tidak berani keluar rumah.  Tim pengacara publik dari LBH Jogjakarta, Julian Dwi Prasetya menyampaikan, banyak warga di Desa Wadas yang merasa tidak aman jika harus tinggal sendiri di dalam rumah. Banyak warga memutuskan untuk berkumpul di Dusun Randuparang, Desa Wadas, sejak Rabu (9/2) malam.  "Namun pagi hari ini, ratusan aparat Kepolisian-TNI justru merangsek masuk ke dusun itu, perasaan takut dan khawatir kembali menghantui warga," kata Julian dalam konferensi pers daring, Kamis (10/2).  Menurut Julian, banyak warga yang hanya berani mengintip dari jendela rumah masing-masing. Mereka takut dilakukan penangkapan oleh pihak aparat.  "Banyak warga yang hanya berani mengintip dari jendela rumah untuk mengintip situasi yang sedang terjadi," ungkap Julian.  Selain Dusun Randuparang, peristiwa serupa juga terjadi di Dusung Winong. Julian tak memungkiri, Dusung Randuparang juga dipenuhi aparat kepolsian-TNI, mereka juga hanya berani melihat kondisi di luar dari dalam rumah.  "Meskipun ada warga yang menyaksikan di luar rumah, namun jumlah hanya diitung jari. Kekhawatiran terjadinya kekerasan dan penangkapan menjadi alasan warga memilih untuk berada di dalam rumah," ujar Julian.  Meski demikian, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Alqudusy meminta warga Desa Wadas, Purworejo, agar tidak mudah tersulut provokasi dalam menyikapi konflik pembangunan Bendungan Bener. Warga diminta mengedepankan musyarawah untuk menyelesaikan masalah tersebut.  Iqbal mengatakan, tujuan pembangunan Bendungan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, dengan tersedianya air dan irigasi teknis yang dibangun menyertai bendungan.  “Melalui bendungan tersebut nantinya lahan daerah sekitar akan menjadi subur karena terairi secara simultan. Bahan pembangunan bendungan tersebut salah satunya diambil dari Wadas yang mengandung andesit,” ucap Iqbal.  Iqbal menjelaskan, ada 617 warga yang memilki tanah di daerah Wadas akan dibeli pemerintah dengan harga yang menguntungkan. BPN Jawa Tengah telah menetapkan harga atas tanah sesuai standar. Hasilnya ada 317 warga di daerah Wadas yang setuju tanahnya dibeli dan dibebaskan untuk pembangunan bendungan.

Takut Ditangkap, Warga Wadas Hanya Mengintip Situasi dari Jendela

Warga Wadas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Warga Wadas

Berita Terkini

Komnas HAM: Ada Pengabaian Hak Warga di Wadas

Kabar Palsu Sudutkan Warga Wadas Penolak Tambang

Warga Wadas Berharap Tokoh NU Turun Gunung Damaikan Konflik

Pasca Pengepungan, Warga Wadas Trauma dan Pilih Mengungsi

Takut Ditangkap, Warga Wadas Hanya Mengintip Situasi dari Jendela

Download Aplikasi JawaPos.com